Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, untuk bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global, UMKM perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan.

Sertifikasi ISO 9001 menawarkan standar manajemen mutu internasional yang dapat membantu UMKM membangun sistem yang kuat, terstruktur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Melalui penerapan ISO 9001, UMKM tidak hanya mampu memenuhi standar global, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pasar, dan siap naik kelas.

---

Mengapa Banyak UMKM Belum Memulai Implementasi ISO 9001?

Meskipun manfaat ISO 9001 telah terbukti, banyak pelaku UMKM masih ragu atau menunda implementasinya. Beberapa alasan yang sering muncul antara lain:

• Keterbatasan sumber daya: SDM, waktu, dan biaya.

• Kurangnya pemahaman tentang ISO 9001: Dianggap rumit dan hanya untuk perusahaan besar.

• Ketakutan akan dokumentasi: Proses dianggap menyita waktu dan membingungkan.

• Kurangnya dukungan manajemen: Manfaat jangka panjang belum disadari.

Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi ISO 9001 yang tepat untuk membantu UMKM mengatasi kendala tersebut.

---

Strategi Implementasi ISO 9001 yang Efektif untuk UMKM

Berikut strategi bertahap yang dapat membantu UMKM menjalankan ISO 9001 secara efektif:

1. Bangun Komitmen Manajemen Sejak Awal

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dari pemilik atau manajemen UMKM. ISO 9001 adalah investasi jangka panjang dalam kualitas dan efisiensi bisnis.

2. Pelajari Persyaratan ISO 9001 dengan Bahasa yang Mudah

Gunakan bahan belajar sederhana dan pelatihan khusus untuk UMKM. Pahami hal-hal penting seperti kepuasan pelanggan, pendekatan proses, dan budaya perbaikan.

3. Identifikasi dan Dokumentasikan Proses Utama

Pemetaan proses utama seperti produksi, pelayanan, dan pengadaan bahan baku sangat penting. Dokumentasikan dengan cara sederhana (flowchart/checklist) agar mudah dipahami.

4. Terapkan Pendekatan Bertahap

Fokuslah pada proses yang berdampak besar terhadap kualitas. Setelah stabil, kembangkan ke area lain dalam bisnis.

5. Tingkatkan Kompetensi Tim melalui Pelatihan

Berikan pelatihan internal atau kerja sama dengan konsultan agar tim memahami prinsip manajemen mutu dan perannya.

6. Gunakan Sistem Dokumentasi yang Sederhana

Manfaatkan teknologi ringan seperti Google Drive atau software manajemen mutu sederhana yang sesuai kebutuhan UMKM.

7. Lakukan Audit Internal secara Rutin

Audit internal membantu mengidentifikasi area perbaikan dan menjaga konsistensi sistem.

8. Libatkan Konsultan ISO untuk Pendampingan

Konsultan ISO dapat mempercepat pemahaman, membantu mengatasi hambatan teknis, dan memastikan kesiapan sertifikasi.

---

Contoh Implementasi Nyata: UMKM Kerajinan Tangan di Jepara

Sebuah UMKM di Jepara sukses menembus pasar ekspor setelah menerapkan ISO 9001 secara bertahap. Langkah yang dilakukan antara lain:

• Workshop internal untuk seluruh staf

• Dokumentasi sederhana proses produksi dan QC

• Audit internal bulanan

• Aplikasi mobile untuk pemesanan dan bahan baku

Hasilnya: standar mutu meningkat, kepercayaan pasar naik, distribusi berkembang secara nasional.

---

Manfaat Jangka Panjang ISO 9001 untuk UMKM

• Peningkatan kualitas produk dan layanan

• Efisiensi operasional dan pengurangan biaya

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan peluang pasar

• Mempermudah akses pembiayaan dan kerja sama

• Menjadi bekal untuk ekspansi bisnis

---

Kesimpulan

Implementasi ISO 9001 untuk UMKM adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Dengan pendekatan yang tepat dan fokus pada proses utama, UMKM dapat menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif tanpa beban berlebih.

Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, ikuti pelatihan ISO 9001 dari Robere & Associates. Dirancang dengan materi yang mudah dipahami dan aplikatif untuk UMKM, pelatihan ini dipandu oleh trainer profesional yang siap membantu menjawab tantangan nyata di lapangan. Hubungi Robere & Associates (Indonesia) sekarang, daftarkan tim Anda, dan wujudkan pertumbuhan berkelanjutan dengan ISO 9001.

ISO 9001 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui secara global. Lebih dari satu juta organisasi di seluruh dunia telah menerapkannya untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka konsisten, berkualitas tinggi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan peraturan.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan ekspektasi konsumen yang meningkat, sertifikasi ISO 9001 bukan lagi sekadar keunggulan tambahan—melainkan sebuah kebutuhan strategis. ISO 9001 memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk:

• Mengidentifikasi dan mengelola risiko proses bisnis

• Meningkatkan efisiensi operasional

• Menjamin kepuasan pelanggan secara berkelanjutan

• Mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi

• Meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui tata kelola yang andal

Implementasi ISO 9001:2025 – Apa yang Perlu Diketahui?

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) secara berkala memperbarui standar-standarnya untuk menjaga relevansi terhadap perubahan teknologi, kebutuhan pasar, dan ekspektasi masyarakat.

Versi sebelumnya, ISO 9001:2015, membawa sejumlah pembaruan seperti penguatan manajemen risiko, peningkatan peran kepemimpinan, dan pendekatan berbasis proses.

Saat ini, ISO 9001:2025 sedang dikembangkan. Walaupun versi final belum dirilis, organisasi perlu menyadari bahwa revisi ini akan berdampak pada struktur sistem manajemen mutu yang telah ada.

Menurut Komite Teknis ISO/TC 176, proses revisi ini akan berlangsung selama 2–3 tahun dan diharapkan selesai pada atau sebelum tahun 2026.

Isu dan Tren yang Mendorong Revisi ISO 9001

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar pengembangan ISO 9001 versi 2025:

1. Digitalisasi dan Otomatisasi Proses

Organisasi kini mengandalkan teknologi seperti ERP, sistem manajemen mutu berbasis cloud, dan Artificial Intelligence (AI). ISO 9001:2025 diharapkan menyesuaikan dengan realitas digital ini.

2. Sustainability dan ESG (Environmental, Social, Governance)

Fokus global terhadap sustainability dan ESG mendorong sistem mutu untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk perubahan terkait climate action pada ISO 9001:2015/Amd 1:2024.

3. Resiliensi Organisasi

Pandemi dan krisis global telah membuktikan pentingnya sistem manajemen yang adaptif dan tangguh. ISO 9001:2025 diperkirakan akan menekankan business resilience sebagai bagian penting dari QMS.

4. Integrasi Standar ISO

Banyak organisasi mengimplementasikan beberapa standar sekaligus, seperti ISO 27001, ISO 37001, dan ISO 45001. Oleh karena itu, struktur baru ISO 9001 akan mengadopsi Harmonized Structure (HS) untuk kemudahan integrasi.

Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001 yang Tetap Relevan

Meskipun akan diperbarui, prinsip-prinsip berikut tetap menjadi fondasi:

Langkah Persiapan Organisasi terhadap ISO 9001:2025

Agar tidak tertinggal dalam proses transisi, organisasi dapat mulai dengan:

1. Audit Sistem ISO 9001 Saat Ini
   Identifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan dari QMS yang berlaku saat ini.

2. Perkuat Kompetensi Internal
   Lakukan pelatihan ISO 9001 untuk meningkatkan kompetensi auditor internal.

3. Ikuti Update Standar Secara Aktif
   Pantau informasi resmi dari ISO/TC 176 dan diskusikan dengan konsultan terpercaya seperti Robere & Associates.

4. Perkuat Dokumentasi dan Bukti Kinerja
   Pastikan dokumentasi QMS lengkap, akurat, dan berbasis bukti kinerja.

5. Susun Rencana Transisi ISO 9001:2025
   Buat roadmap strategis yang memandu organisasi dalam mempersiapkan transisi.

Peran Konsultan ISO dalam Proses Transisi

Transisi ke ISO 9001:2025 bisa menjadi tantangan. Di sinilah peran konsultan ISO menjadi krusial. Robere & Associates, dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, menyediakan layanan konsultasi implementasi ISO yang strategis dan efisien.

Konsultan tidak hanya membantu memenuhi persyaratan baru, tetapi juga memberikan nilai tambah bisnis nyata melalui pendekatan yang berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan.

Kesimpulan

ISO 9001:2025 adalah peluang strategis bagi organisasi untuk menyempurnakan sistem mutu dan meningkatkan daya saing. Dengan persiapan sejak dini, organisasi dapat menghadapi transisi dengan lebih percaya diri dan mendapatkan manfaat optimal dari pembaruan ini.

Apakah Anda Siap Menyambut ISO 9001:2025? Tim konsultan Robere & Associates siap membantu Anda merancang strategi transisi yang efektif. Hubungi kami sekarang dan konsultasikan kebutuhan organisasi Anda!

---

sumber:

• https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html

• https://committee.iso.org/home/tc176

ISO 9001, sertifikasi internasional yang berfokus pada manajemen mutu, pada masa percepatan perbuhanan teknologi, digitalisasi, dan tuntutan pasar yang semakin kompleks, banyak organisasi bertanya-tanya:

Apakah ISO 9001 masih relevan di tahun 2025 dan seterusnya?

Pertanyaan ini menjadi wajar mengingat munculnya berbagai metodologi baru dalam ilmu manajemen, serta pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan akan fleksibilitas proses bisnis. Namun, menurut banyak eksekutif perusahaan global, ISO 9001 tidak hanya tetap relevan, tetapi justru semakin penting karena menjadi fondasi utama bagi organisasi untuk tumbuh dan berkembang secara strategis.

Evolusi Dari Standar Mutu Menuju Pilar Strategis

Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987, ISO 9001 telah mengalami berbagai revisi besar dan berkembang dari sekadar standar pengendalian mutu menjadi sistem manajemen mutu yang holistik dan strategis.

Versi terbaru yang saat ini digunakan, ISO 9001:2015, memperkuat pendekatan berbasis proses serta memasukkan manajemen risiko dan fokus pada kepemimpinan serta kepuasan pelanggan sebagai bagian inti dari sistem.

Hal ini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dan orientasi pada hasil bisnis yang nyata, menjadikannya sangat cocok diterapkan dalam berbagai konteks dan kondisi organisasi modern.

Alasan ISO 9001 Tetap Relevan di Tahun 2025

1. Fleksibilitas Tinggi untuk Berbagai Industri

Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas. Standar ini tidak dibuat untuk industri atau sektor tertentu saja. Sebaliknya, ISO 9001 dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai sektor, seperti manufaktur, layanan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, sektor publik, hingga perusahaan rintisan atau start-up.

Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan penerapan dengan kebutuhan dan konteks internal, tanpa harus mengorbankan prinsip dasar sistem manajemen mutu. Hal ini menjadikan sistem manajemen mutu ini tetap relevan di tengah dinamika bisnis yang cepat berubah di tahun 2025.

2. Pendekatan Berbasis Risiko yang Proaktif

ISO 9001:2015 memperkenalkan pendekatan risk-based thinking atau pemikiran berbasis risiko, yang mendorong organisasi untuk tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi secara proaktif mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan mutu dan keberhasilan bisnis.

Pendekatan ini membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi ketidakpastian, perubahan regulasi, serta disrupsi digital yang terus meningkat pada dekade ini. Di tahun 2025, pendekatan proaktif semacam ini akan semakin dibutuhkan oleh organisasi yang ingin bertahan dan unggul.

3. Keterpaduan dengan Standar Lain dan Kebutuhan Digitalisasi

ISO 9001 saat ini menggunakan struktur High Level Structure (HLS), yang menjadikannya mudah diintegrasikan dengan standar sistem manajemen lain, seperti:

• ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

• ISO 45001 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

• ISO 14001 (Manajemen Lingkungan)

• ISO 37001 (Anti Penyuapan)

Hal ini memberikan nilai tambah yang besar bagi organisasi yang mengadopsi lebih dari satu standar secara bersamaan.

Lebih jauh lagi, ISO 9001 sudah mulai merespons kebutuhan digitalisasi dan otomasi. Organisasi dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem digital ke dalam proses manajemen mutu mereka, termasuk sistem ERP, monitoring digital, serta big data analytics.

ISO 9001 dan Dukungan terhadap ESG serta Climate Action

Tren global di tahun 2025 juga menunjukkan perhatian besar terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, atau yang dikenal dengan kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance). Standar ini dapat mendukung inisiatif ESG melalui sistem manajemen mutu yang transparan, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.

Bahkan, melalui amandemen terbaru ISO 9001:2015/Amd 1:2024, telah dilakukan penambahan klausul terkait climate action changes, yang menunjukkan bahwa standar ini tetap relevan terhadap isu lingkungan global dan dapat mendukung strategi keberlanjutan organisasi secara lebih luas.

Studi Kasus

Sebuah start-up fintech dengan pertumbuhan tinggi menerapkan ISO 9001 sebagai dasar untuk membangun sistem operasional yang scalable. Dalam proses implementasi, mereka:

• Membentuk dokumentasi proses bisnis yang jelas dan dapat berkembang seiring pertumbuhan

• Menerapkan pengendalian mutu berlapis untuk menjamin kualitas layanan digital

• Menyesuaikan dokumentasi untuk memudahkan pemenuhan regulasi industri keuangan

• Meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis karena memiliki sistem kerja yang rapi dan terstruktur

Dengan ISO 9001, mereka tidak hanya menyiapkan sistem untuk saat ini, tapi juga membangun landasan pertumbuhan jangka panjang yang stabil dan terpercaya.

Kesimpulan

Meskipun banyak pendekatan baru dalam manajemen dan teknologi terus berkembang, ISO 9001 tetap relevan dan dibutuhkan di tahun 2025, karena:

• Fleksibilitasnya yang tinggi dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai jenis organisasi

• Pendekatan berbasis risiko yang proaktif untuk menghadapi dinamika bisnis

• Kemudahan integrasi dengan standar lain dan sistem digital modern

• Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan

Organisasi yang mengadopsi sistem manajemen mutu secara efektif akan memperkuat sistem kerjanya, membangun kepercayaan pasar, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global masa depan.

Konsultasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Anda untuk Masa Depan

Jika organisasi Anda ingin memastikan sistem manajemen mutu tetap kuat dan relevan di era baru, konsultasikan kebutuhan Anda bersama Robere & Associates Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun dalam mendampingi berbagai sektor industri, kami siap membantu Anda merancang strategi mutu yang sesuai dengan tantangan dan peluang di tahun 2025 dan seterusnya. Hubungi kami sekarang

ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM), dirancang oleh International Organization for Standardization. Standar ini relevan untuk semua jenis organisasi mulai dari UKM hingga korporasi besar dan dapat diterapkan di berbagai sektor. ISO 9001:2015, versi saat ini, menekankan pada pendekatan berbasis proses, manajemen risiko, kepemimpinan, serta perbaikan berkelanjutan. Sedangkan ISO 9001:2025 tengah dalam tahap pengembangan dan akan menjadi versi masa depan dari sistem ini.

Dalam era bisnis yang kompetitif dan terus berubah, kinerja operasional menjadi penentu utama keberhasilan organisasi. Efisiensi, konsistensi, dan adaptabilitas terhadap perubahan adalah elemen krusial untuk bertahan dan berkembang.

Namun, tantangan utama yang dihadapi banyak organisasi adalah menjaga kualitas proses dan layanan secara konsisten. Di sinilah ISO 9001 hadir sebagai solusi efektif untuk memperkuat sistem manajemen mutu dan meningkatkan kinerja operasional secara menyeluruh.

Manfaat ISO 9001 terhadap Kinerja Operasional

Penerapan ISO 9001 dapat memberikan peningkatan signifikan dalam kinerja operasional melalui beberapa aspek berikut:

1. Pendekatan Berbasis Proses (Process Approach)

ISO 9001 mendorong organisasi memetakan proses secara menyeluruh, mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah, dan mengoptimalkan sumber daya untuk efisiensi maksimal.

2. Pengelolaan Risiko dan Peluang

Identifikasi risiko dan peluang pada setiap proses membantu organisasi mencegah gangguan serta memaksimalkan potensi peningkatan.

3. Dokumentasi dan Standarisasi

Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi menjamin konsistensi pelaksanaan, mengurangi ketergantungan pada individu, dan memastikan mutu terjaga.

4. Kepemimpinan dan Budaya Mutu

Manajemen puncak memiliki peran aktif dalam implementasi mutu, menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, terukur, dan berorientasi hasil.

5. Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Siklus ini menjadi kerangka evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan bagi seluruh proses operasional.

Studi Kasus: Efisiensi Operasional melalui ISO 9001

Sebuah perusahaan distribusi logistik nasional menerapkan ISO 9001 dengan dukungan konsultan. Dalam 6 bulan:

• Waktu pengiriman berkurang 25%

• Keluhan pelanggan turun 40%

• Biaya operasional menurun 15%

Keberhasilan ini dicapai melalui standardisasi proses pengiriman, pelatihan SDM, dan indikator mutu yang lebih tepat.

Siapa yang Cocok Mengadopsi ISO 9001?

ISO 9001 sangat fleksibel dan dapat diterapkan oleh:

• UMKM yang ingin sistem kerja terstruktur

• Rumah sakit dan institusi pendidikan

• Organisasi jasa keuangan dan perbankan

• Industri manufaktur dan otomotif

Standar ini dapat diadaptasi sesuai skala dan kompleksitas organisasi, tanpa mengurangi prinsip dasarnya.

Langkah-Langkah Menerapkan ISO 9001 Secara Efektif

1. Komitmen manajemen puncak

2. Identifikasi dan pemetaan proses

3. Penetapan tujuan mutu yang terukur

4. Dokumentasi prosedur dan instruksi kerja

5. Pelatihan dan pengembangan kompetensi

6. Audit internal berkala

7. Tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan

Dengan pendekatan ini, ISO 9001 bukan hanya alat untuk sertifikasi, tapi pendorong kinerja operasional yang berkelanjutan.

Kesimpulan: ISO 9001 sebagai Katalis Kinerja Operasional

ISO 9001 bukan sekadar dokumen, melainkan strategi untuk membangun sistem kerja yang efektif, efisien, dan terukur. Dengan penerapan yang tepat, organisasi dapat:

• Meningkatkan efisiensi proses

• Menurunkan biaya operasional

• Meningkatkan kepuasan pelanggan

• Memperkuat daya saing bisnis

Jika organisasi Anda berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan dan ingin mencapai keunggulan operasional, maka ISO 9001 adalah fondasi yang tepat.

Robere & Associates Indonesia siap membantu organisasi Anda dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara strategis dan efektif. Hubungi kami hari ini dan wujudkan peningkatan kinerja operasional Anda!

Audit internal ISO 9001 adalah salah satu elemen kunci dalam penerapan sistem manajemen mutu (SMM) yang berbasis pada standar internasional ISO 9001. Tujuan utamanya bukan untuk “mencari kesalahan”, melainkan untuk menilai efektivitas sistem dan proses bisnis, memastikan kesesuaian terhadap standar ISO 9001, serta menemukan peluang perbaikan (opportunity for improvement).

Bagi perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001, audit internal bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat strategis untuk menjaga dan meningkatkan kinerja operasional secara konsisten dan berkelanjutan.

Apa Itu Audit Internal ISO 9001?

Audit internal ISO 9001 merupakan proses sistematis dan independen untuk mengevaluasi kesesuaian proses bisnis, kebijakan, prosedur, dan praktik kerja terhadap persyaratan ISO 9001 dan standar internal perusahaan. Proses ini dilakukan oleh auditor internal yang kompeten, independen dari area yang diaudit, dan berdasarkan rencana audit (audit plan) yang telah disusun.

Audit internal membantu organisasi untuk:

• Menilai kesesuaian terhadap standar ISO 9001 dan kebijakan mutu internal

• Mengidentifikasi ketidaksesuaian (non-conformity) serta peluang peningkatan

• Membangun budaya mutu yang berkelanjutan

• Mempersiapkan diri untuk audit eksternal oleh badan sertifikasi

Checklist Wajib yang Perlu diperhatikan

Berikut adalah checklist utama yang dapat digunakan dalam pelaksanaannya. Checklist ini dapat disesuaikan dengan konteks dan ruang lingkup organisasi:

1. Konteks Organisasi

• Apakah isu internal dan eksternal telah diidentifikasi?

• Apakah kebutuhan pihak berkepentingan telah ditentukan?

• Apakah ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (QMS) jelas?

2. Kepemimpinan

• Apakah manajemen puncak menunjukkan komitmen terhadap mutu?

• Apakah kebijakan mutu dikomunikasikan dan dipahami?

• Apakah tanggung jawab dan wewenang telah ditetapkan?

3. Perencanaan

• Apakah risiko dan peluang telah dianalisis dan ditindaklanjuti?

• Apakah tujuan mutu ditetapkan dan dapat diukur?

• Apakah ada rencana pencapaian tujuan mutu?

4. Dukungan

• Apakah sumber daya yang tersedia memadai (SDM, infrastruktur)?

• Apakah kompetensi personel dibuktikan dan dipelihara?

• Apakah komunikasi internal berjalan dengan efektif?

5. Operasi

• Apakah proses operasional berjalan sesuai perencanaan?

• Apakah terdapat pengendalian perubahan yang terdokumentasi?

• Apakah produk tidak sesuai ditangani dengan prosedur yang tepat?

6. Evaluasi Kinerja

• Apakah dilakukan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi?

• Apakah audit internal dilakukan sesuai jadwal?

• Apakah ada tinjauan manajemen yang komprehensif?

7. Peningkatan

• Apakah ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan tindakan korektif?

• Apakah ada upaya perbaikan berkelanjutan yang terencana?

Tips Praktis Audit Internal ISO 9001 yang Efektif

Melakukan audit internal ISO 9001 tidak boleh hanya bersifat formalitas. Berikut tips agar proses audit benar-benar menghasilkan nilai tambah:

1. Rencanakan Secara Strategis
   Prioritaskan proses kritikal dan area berisiko tinggi. Pertimbangkan audit triwulanan atau semesteran agar lebih mudah dikelola.

2. Pilih Auditor yang Kompeten dan Objektif
   Auditor harus memahami ISO 9001 dan tidak mengaudit area kerjanya sendiri.

3. Gunakan Pendekatan Audit Berbasis Proses
   Audit tidak hanya menilai dokumen, tapi juga aktivitas nyata, wawancara, dan output proses.

4. Fokus pada Bukti Objektif
   Hindari opini pribadi. Audit harus berbasis data, dokumen, dan observasi yang nyata.

5. Tindak Lanjuti Temuan Audit dengan Cepat
   Respon cepat menunjukkan komitmen terhadap mutu dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Studi Kasus

Sebuah perusahaan jasa keuangan nasional dengan 300+ karyawan mengalami stagnasi performa layanan pelanggan. Audit internal yang dilakukan pada proses customer service mengungkap:

• Ketidaksesuaian pada prosedur penanganan keluhan

• Waktu tanggap yang tidak sesuai SLA

• Kurangnya pelatihan staf frontliner

Setelah tindakan korektif dan peningkatan pelatihan, hasil 4 bulan kemudian:

• Kepuasan pelanggan naik 18%

• Waktu tanggap turun dari 24 jam ke 6 jam

• Jumlah keluhan turun 35%

Audit internal menjadi alat perubahan sistematis, bukan sekadar dokumentasi atau checklist. Ia memastikan efektivitas proses bisnis dan mengurangi aktivitas yang bersifat administratif tanpa nilai tambah.

Kesimpulan

Audit internal ISO 9001 adalah alat manajemen yang sangat kuat jika dilakukan dengan benar. Ia bukan sekadar kewajiban, tetapi pendorong peningkatan performa organisasi secara nyata.

Dengan checklist yang tepat, auditor yang kompeten, dan dukungan manajemen yang konsisten, audit internal dapat menghasilkan:

• Efektivitas sistem manajemen mutu

• Kepatuhan terhadap ISO 9001

• Kepuasan pelanggan yang lebih tinggi

• Perbaikan proses berkelanjutan

Ingin meningkatkan kualitas audit internal ISO 9001 di organisasi Anda? Konsultasikan bersama tim ahli kami untuk pelatihan dan pendampingan implementasi SMM secara strategis dan berdampak nyata. Hubungi Kami

Privacy by Design dan Privacy by Default menjadi dua konsep penting dalam pelindungan data pribadi di era digital. Keduanya merupakan pendekatan proaktif yang memastikan bahwa privasi pengguna telah dipertimbangkan sejak awal perancangan sistem dan proses organisasi.

Regulasi UU PDP dan Standar ISO sebagai Landasan Kepatuhan

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum utama yang mengatur tata kelola data pribadi secara menyeluruh. Sebagai pelengkap, standar internasional seperti ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27701 menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu organisasi memastikan bahwa sistem pengelolaan data pribadi yang diterapkan telah memenuhi prinsip keamanan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Seiring meningkatnya volume data pribadi yang diproses dan disimpan oleh berbagai organisasi, ancaman terhadap privasi pun semakin besar. Maka, pendekatan yang sistematis seperti Privacy by Design dan Privacy by Default menjadi semakin relevan dan krusial.

Apa Itu Privacy by Design dan Privacy by Default?

Privacy by Design adalah pendekatan yang mewajibkan pelindungan data pribadi menjadi bagian integral dari desain sistem dan proses organisasi sejak awal perencanaan. Privasi tidak dianggap sebagai fitur tambahan, melainkan prinsip utama yang harus diintegrasikan dalam pengembangan produk, layanan, dan infrastruktur teknologi.

Privacy by Default menekankan bahwa sistem atau layanan harus dikonfigurasi secara default untuk hanya mengumpulkan dan memproses data pribadi yang benar-benar diperlukan, digunakan untuk tujuan yang sah, dan berdasarkan persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan. Ini sejalan dengan prinsip minimasi data dan kontrol individu terhadap informasi pribadinya.

Hubungan Privacy by Design & by Default dengan UU PDP

Privacy by Design dalam UU PDP

Mendukung implementasi UU PDP dengan mendorong organisasi untuk mengintegrasikan pelindungan data pribadi sejak tahap awal perancangan sistem, proses, maupun kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa data pribadi hanya dikumpulkan untuk tujuan yang sah, dan sejak awal telah dibangun dengan langkah-langkah keamanan yang memadai guna mencegah penyalahgunaan data.

Privacy by Default dalam UU PDP

Sangat selaras dengan UU PDP karena mewajibkan sistem atau layanan dikonfigurasi secara default untuk meminimalkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Artinya, organisasi hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan dan memprosesnya berdasarkan persetujuan yang sah dan eksplisit dari subjek data. Ini sejalan dengan prinsip minimasi data dan penguatan hak individu atas kendali terhadap data pribadinya.

Privacy by Design & Privacy by Default dalam ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS). Standar ini tidak hanya berfokus pada perlindungan informasi secara umum, tetapi juga memberikan pedoman yang sistematis dan terstruktur dalam melindungi data pribadi, termasuk dalam hal pengelolaan risiko, pengendalian akses, serta keamanan fisik dan teknis. Dengan demikian, ISO/IEC 27001 menjadi kerangka kerja yang mendukung organisasi dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi secara menyeluruh.

Privacy by Design

Dalam konteks ISO/IEC 27001, prinsip Privacy by Design diimplementasikan melalui perancangan kebijakan dan kontrol keamanan informasi yang secara proaktif mengintegrasikan pelindungan data pribadi sejak tahap awal pengembangan sistem dan proses. ISO/IEC 27001 memastikan bahwa seluruh sistem, prosedur, dan teknologi yang digunakan organisasi telah mempertimbangkan pelindungan data pribadi sebagai bagian penting dari kontrol keamanan yang diterapkan secara menyeluruh.

Privacy by Default

ISO/IEC 27001 juga mendorong penerapan prinsip Privacy by Default dengan memastikan bahwa sistem dan proses dikonfigurasi untuk meminimalkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Artinya, organisasi harus menerapkan kontrol akses yang ketat, hanya memproses data yang benar-benar diperlukan, dan membatasi ruang lingkup pemrosesan sesuai dengan tujuan yang sah dan proporsional. Pendekatan ini mendukung kepatuhan terhadap prinsip minimasi data dan pelindungan hak subjek data.

Peran ISO/IEC 27701 dalam Meningkatkan Keamanan Data Pribadi

ISO/IEC 27701 adalah ekstensi dari ISO/IEC 27001 yang secara khusus berfokus pada manajemen informasi privasi (Privacy Information Management System/PIMS). Standar ini memberikan panduan tambahan kepada organisasi tentang cara mengelola dan melindungi data pribadi secara efektif, baik sebagai pengendali data (data controller) maupun pemroses data (data processor).

ISO/IEC 27701 memperluas kerangka kerja ISO/IEC 27001 dengan memasukkan elemen-elemen spesifik terkait privasi, menjadikannya bagian penting dalam membangun sistem manajemen keamanan informasi yang holistik dan patuh terhadap prinsip pelindungan data pribadi.

Privacy by Design

ISO/IEC 27701 mengharuskan organisasi untuk mengintegrasikan kebijakan privasi dalam desain dan operasi mereka, sehingga perlindungan data pribadi menjadi bagian dari setiap aspek sistem manajemen informasi. Hal ini sejalan dengan konsep Privacy by Design, yang memastikan bahwa privasi dipertimbangkan sejak awal dalam pengembangan produk dan sistem.

Privacy by Default

ISO/IEC 27701 juga menekankan pentingnya mengkonfigurasi sistem dengan pengaturan privasi yang memastikan hanya data pribadi yang diperlukan yang dikumpulkan dan diproses. Ini membantu organisasi dalam memenuhi standar perlindungan data pribadi yang ketat dan mengurangi risiko pelanggaran privasi.

Mengapa Anda Membutuhkan Konsultan ISO/IEC 27001?

Implementasi ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27701 merupakan langkah strategis bagi organisasi dalam menjaga keamanan data pribadi serta melindungi informasi sensitif. Namun, penerapan kedua standar ini tidak selalu mudah—terutama bagi organisasi yang belum memiliki pengalaman, sumber daya, atau keahlian internal yang memadai.

Dalam situasi inilah, peran konsultan ISO/IEC 27001 menjadi sangat krusial. Dengan dukungan dari konsultan yang berpengalaman, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh persyaratan standar terpenuhi, sistem manajemen keamanan informasi dirancang dan dijalankan secara efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi seperti UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat dicapai.

• Menyusun kebijakan dan prosedur keamanan yang sesuai dengan standar internasional.
• Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan data pribadi dan informasi sensitif.
• Membantu organisasi memenuhi persyaratan privasi, sehingga mereka dapat mematuhi UU PDP dengan lebih baik.
• Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar.

Kesimpulan: Membangun Kepercayaan Melalui Privasi

Konsep Privacy by Design dan Privacy by Default merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh setiap organisasi dalam upaya melindungi data pribadi dan menjaga privasi pengguna. Implementasi kedua prinsip ini sangat relevan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta standar internasional ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27701, yang secara kolektif memberikan pedoman bagi organisasi untuk mengelola dan melindungi data pribadi secara aman, sistematis, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Bagi organisasi yang ingin mengimplementasikan standar-standar tersebut, bekerja sama dengan konsultan ISO/IEC 27001 dapat menjadi langkah strategis. Konsultan tidak hanya membantu memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip privasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan Konsep Privacy by Design dan Privacy by Default, organisasi dapat:

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis,
• Mengurangi risiko pelanggaran data dan kerugian reputasi, serta
• Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi, baik nasional maupun internasional.

---

Jika Anda ingin mulai menyusun dan mengembangkan kerangka kerja Pelindungan Data Pribadi di organisasi agar siap menghadapi tantangan era digital, kami dapat membantu Anda.

Hubungi Robere & Associates (Indonesia) melalui 0811-9555-476 dan bangun tata kelola yang adaptif, berkelanjutan, dan patuh regulasi.

PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) hadir sebagai langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan pelindungan data anak di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan dan hiburan, anak-anak semakin sering berinteraksi melalui platform digital yang menyimpan informasi serta data pribadi mereka. Baik dalam aplikasi pembelajaran maupun permainan daring, data anak-anak menjadi bagian dari ekosistem digital yang semakin kompleks.

Kondisi ini mendorong urgensi regulasi khusus yang dapat memastikan keamanan dan pelindungan data anak dari risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, melalui PP TUNAS, pemerintah menetapkan aturan teknis yang bertujuan untuk melindungi data pribadi anak secara menyeluruh, sekaligus memperkuat amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan regulasi ini, PP TUNAS menjadi fondasi penting dalam membangun ruang digital yang aman, ramah anak, dan bertanggung jawab.

Apa Itu PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025)?

PP TUNAS merupakan regulasi yang disahkan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam rangka melindungi anak-anak dari potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Peraturan ini berfokus pada pelindungan data anak dalam konteks penggunaan teknologi digital yang kian meluas, mengingat berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh anak-anak, seperti eksploitasi data pribadi maupun dampak negatif lainnya dari interaksi di dunia digital.

PP TUNAS memberikan pedoman bagi penyelenggara sistem elektronik mengenai tata cara perlakuan terhadap data pribadi anak. Pedoman ini mencakup aspek teknis seperti penyimpanan, pengelolaan, dan penghapusan data anak secara aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa PP TUNAS Penting untuk Pelindungan Data Pribadi Anak?

Sebagai generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai ancaman di dunia digital. Oleh karena itu, kehadiran PP TUNAS sangat penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul, seperti:

• Penyalahgunaan data pribadi,

• Perundungan digital (cyberbullying),

• Dampak negatif interaksi digital lainnya.

Alasan Mengapa Hal Ini Sangat Penting

1. Meningkatkan Keamanan Data Anak
   

   PP TUNAS memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan tentang anak-anak harus diproses dan disimpan dengan sangat hati-hati, dengan perhatian khusus pada keamanan informasi yang sangat sensitif ini.

2. Menjamin Persetujuan Orang Tua
   

   Salah satu aspek utama PP TUNAS adalah kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum mengumpulkan data pribadi anak. Ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada orang tua dalam mengelola data anak mereka.

3. Pencegahan Eksploitasi Data
   

   PP TUNAS melarang pengumpulan data pribadi anak untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan eksplisit dari orang tua. Hal ini untuk menghindari manipulasi atau eksploitasi anak-anak dalam dunia digital.

4. Penilaian Risiko untuk Setiap Platform Digital
   

   Setiap platform digital yang melibatkan anak-anak dalam aktivitas online harus menjalani penilaian risiko untuk memastikan bahwa platform tersebut aman dan tidak mengekspos anak-anak pada konten yang tidak pantas atau berbahaya.

PP TUNAS vs UU PDP: Apa Bedanya?

UU PDP merupakan regulasi induk (payung hukum nasional) yang mengatur secara umum mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, PP TUNAS hadir sebagai regulasi turunan yang bersifat teknis dan lebih spesifik, dengan fokus pada pelindungan data pribadi anak-anak sebagai kelompok rentan dalam pemrosesan data digital. Regulasi ini dapat diakses melalui JDIH Sekretariat Negara sebagai sumber hukum resmi pemerintah Indonesia.

Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keamanan data pribadi yang dikelola, antara lain melalui:

• Persetujuan Orang Tua

  Dalam UU PDP, penyelenggara sistem elektronik diharuskan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua untuk mengumpulkan data anak. PP TUNAS lebih lanjut memperjelas bahwa persetujuan ini harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Pelindungan Data Anak

  UU PDP mengatur bahwa data pribadi anak harus dilindungi secara lebih ketat. PP TUNAS memberikan ketentuan khusus yang mengatur bagaimana sistem elektronik yang melibatkan anak-anak harus mematuhi standar pelindungan data yang tinggi.

• Tanggung Jawab Penyedia Platform Digital

  Baik PP TUNAS maupun UU PDP menetapkan bahwa penyedia platform digital bertanggung jawab untuk melindungi data anak-anak. Mereka harus memastikan bahwa platform mereka bebas dari ancaman yang dapat merugikan anak, seperti eksploitasi data atau konten negatif.

Cara Mengimplementasikan PP TUNAS di Organisasi

Para ahli di bidang pelindungan data pribadi, seperti konsultan PDP, memainkan peran penting dalam membantu organisasi dan penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP TUNAS dan UU PDP. Mereka berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko terkait pengelolaan data pribadi anak, serta memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun action plan yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Pelindungan Data Anak
   Membantu organisasi untuk menyusun kebijakan yang memadai terkait pengelolaan dan pelindungan data anak, termasuk penilaian risiko dan mekanisme persetujuan orang tua.
2. Audit Kepatuhan
   Melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan data anak di organisasi, memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam PP TUNAS dan UU PDP.
3. Pelatihan dan Edukasi
   Memberikan pelatihan kepada pegawai dan pihak terkait mengenai pentingnya pelindungan data anak serta bagaimana menjaga keamanan data anak-anak yang ada di dalam sistem organisasi.
4. Mengelola Risiko Kebocoran Data
   Merancang strategi manajemen risiko untuk mengurangi potensi kebocoran data pribadi anak, termasuk memilih teknologi yang tepat untuk menjaga data tetap aman.

Sektor Industri yang Wajib Patuh pada PP TUNAS

Penerapan PP TUNAS membawa dampak signifikan terhadap berbagai industri, khususnya yang berinteraksi langsung dengan anak-anak atau mengelola data pribadi anak dalam layanan digital. Regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik yang melibatkan anak sebagai pengguna untuk menerapkan standar pelindungan data yang lebih ketat dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa sektor industri yang terdampak langsung oleh PP TUNAS:

1. Industri Teknologi dan Platform Digital

   Platform media sosial, aplikasi mobile, game online, dan e-commerce yang melibatkan anak-anak harus memastikan bahwa data pribadi anak dilindungi dengan baik. Mereka harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi anak-anak.

2. Industri Pendidikan dan Layanan Edukasi Online

   Platform pembelajaran daring yang digunakan oleh anak-anak harus mematuhi standar pelindungan data yang ketat. Ini termasuk aplikasi pembelajaran, sekolah, dan lembaga pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa.

3. Industri Kesehatan

   Layanan kesehatan yang melibatkan anak-anak dan mengumpulkan data medis mereka juga wajib mematuhi PP TUNAS dan UU PDP. Aplikasi kesehatan untuk anak, rumah sakit, dan klinik yang mengelola data medis anak harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut.

4. Industri Periklanan dan Pemasaran Digital

   Perusahaan yang menjalankan iklan digital untuk anak-anak atau mengumpulkan data perilaku anak-anak untuk tujuan pemasaran harus mematuhi regulasi ini untuk menghindari penyalahgunaan data anak.

5. Industri Keuangan dan Perbankan Digital

   Aplikasi pembayaran atau perbankan digital yang digunakan oleh anak-anak juga harus mematuhi PP TUNAS, untuk memastikan bahwa data keuangan dan pribadi anak dilindungi dengan baik.

6. Industri Hiburan dan Media

   Platform hiburan dan media yang menyajikan konten untuk anak-anak, seperti layanan streaming video dan penyedia konten hiburan anak, juga wajib menjaga data pribadi anak-anak yang mengakses layanan mereka.

7. Industri Transportasi dan Layanan Pengiriman
   

   Industri transportasi yang mengangkut anak-anak, seperti layanan transportasi online yang melayani anak-anak, kereta api, dan pesawat, harus memastikan pelindungan data pribadi anak-anak yang terlibat dalam layanan mereka.

Kesimpulan: PP TUNAS dan Masa Depan Data Anak Digital

PP TUNAS memberikan tingkat pelindungan yang lebih kuat bagi anak-anak di Indonesia dalam era digital, dengan menetapkan pengaturan yang ketat terhadap pengelolaan data pribadi anak. Dalam konteks ini, peran expert/ tenaga ahli seperti konsultan Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap organisasi mematuhi ketentuan regulasi dan melindungi data anak secara aman dan sesuai hukum. Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan ramah anak di Indonesia.

Jika Anda ingin mulai menyusun dan mengembangkan kerangka kerja Pelindungan Data Pribadi di organisasi agar siap menghadapi tantangan era digital, kami dapat membantu Anda. Hubungi Robere & Associates (Indonesia) melalui 0811-9555-476 dan bangun tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah berkembang pesat di berbagai sektor industri. Mulai dari layanan pelanggan hingga otomasi proses manufaktur, AI menjadi simbol efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan berbasis data. Tak terkecuali dalam ranah Governance, Risk, and Compliance (GRC)—sebuah pendekatan terpadu yang menjadi fondasi organisasi dalam mencapai tujuan secara etis, patuh hukum, dan terukur risikonya.

Namun demikian, meskipun AI menawarkan potensi luar biasa dalam memperkuat sistem GRC, ada satu prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan: AI hanyalah alat bantu. Tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan tetap membutuhkan pedoman yang kokoh serta pengambilan keputusan manusia yang didasarkan pada nilai dan pengalaman.

Apa Itu GRC dan Mengapa Perlu AI?

GRC merupakan kerangka kerja terintegrasi yang mencakup:

• Governance: Mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai inti.
• Risk Management: Mengidentifikasi, menilai, dan merespons berbagai jenis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
• Compliance: Memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum, peraturan, standar industri, dan kebijakan internal.

Seiring meningkatnya volume data dan kompleksitas regulasi, pendekatan tradisional dalam GRC—yang masih bergantung pada spreadsheet, email, dan proses manual—menjadi semakin tidak memadai. Di sinilah peran AI hadir: bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk melengkapi dan meningkatkan efektivitas sistem GRC secara signifikan.

Manfaat Strategis AI dalam GRC

1. Automated Governance Insight

Dengan kemampuan Natural Language Processing (NLP), AI dapat menelusuri ribuan dokumen kebijakan dan memberikan rekomendasi penyelarasan terhadap standar seperti ISO 37000, OECD, maupun regulasi nasional yang berlaku sehingga dapat memperkaya tata kelola yang ada.

2. Risk Management Berbasis Data Real-Time

AI dapat memproses dan menganalisis data transaksi, perilaku pengguna, hingga tren pasar untuk mengidentifikasi potensi risiko secara proaktif. Misalnya:

• Prediksi gangguan proses bisnis
• Identifikasi pelanggaran keamanan siber
• Analisis probabilitas risiko proyek

AI juga memungkinkan pembobotan risiko secara otomatis, berdasarkan parameter dinamis, seperti jumlah kejadian, eskalasi, dan dampak bisnis.

3. Pemantauan Kepatuhan secara Otomatis

Melalui integrasi AI dan Robotic Process Automation (RPA), perusahaan dapat:

• Memantau aktivitas yang melanggar kebijakan internal secara otomatis
• Memastikan kesesuaian terhadap regulasi seperti UU PDP, ISO/IEC 27001, 27701, hingga GDPR
• Mengotomatiskan laporan compliance dan audit trail

AI adalah Alat bantu, Bukan Pengambil Keputusan

Meski AI mampu melakukan analisis secara cepat dan masif, AI tidak memiliki nilai moral, etika, atau intuisi manusia. Oleh karena itu, organisasi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI tanpa fondasi tata kelola yang kuat.

Mengapa Tetap Butuh Pedoman?

AI hanya akan seakurat dan seaman data serta pedoman yang digunakan untuk melatihnya. Tanpa kebijakan yang terstruktur dan dikaji secara manusiawi:

• AI bisa mendeteksi false positive yang merugikan pengguna
• Sistem menjadi bias karena data historis yang tersedia tidak akurat, tidak netral atau bias
• Risiko pelanggaran privasi dan etika meningkat

Maka, Pedoman GRC berbasis manusia tetap menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi hasil kerja AI—mulai dari kebijakan risk appetite, kerangka pengendalian internal, hingga standar etika organisasi.

Peran Vital Konsultan GRC dalam Era AI

Agar AI dapat diimplementasikan secara optimal dalam GRC, organisasi perlu menggandeng konsultan GRC yang memahami tiga aspek penting:

1. Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional: Misalnya, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), ISO 37301, atau peraturan OJK.
2. Tata kelola berbasis nilai organisasi: AI dapat menyediakan data, namun hanya manusia yang dapat menilai berdasarkan budaya, etika, dan arah strategis organisasi.
3. Struktur dan kerangka kerja implementasi AI dalam GRC: Konsultan berperan dalam menyusun kebijakan, mekanisme pengawasan, dan model audit berbasis AI yang efektif dan aman.

Tantangan Implementasi dan Mitigasinya

Transformasi GRC: Inovatif, Adaptif, dan Human-Centered

Implementasi GRC berbasis AI tidak berarti meninggalkan prinsip-prinsip tata kelola yang fundamental. Sebaliknya, AI memperkuat GRC—selama arah, pengawasan, dan evaluasi tetap berada di tangan manusia.

AI memungkinkan deteksi risiko dalam hitungan detik, namun manusia yang menentukan apakah risiko tersebut layak ditindaklanjuti. AI bisa mendeteksi pelanggaran, namun hanya manusia yang bisa menilai konteks dan implikasinya.

Kesimpulan

AI telah membuka babak baru dalam praktik Governance, Risk & Compliance. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada satu hal krusial: keberadaan pedoman, kebijakan, dan manusia yang tetap memegang kendali.

Oleh karena itu:

• Organisasi perlu menyusun framework GRC yang baik terlebih dahulu, sebelum mengintegrasikan AI sebagai alat bantu.
• Libatkan konsultan GRC untuk memastikan kebijakan dan sistem AI sejalan dengan konteks organisasi dan regulasi yang berlaku.
• Tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai tata kelola yang manusiawi.

AI bukan pengganti GRC, tetapi enabler dalam menuju GRC yang lebih efektif, resilience, dan berkelanjutan.

Jika Anda ingin mulai menyusun dan mengembangkan kerangka kerja GRC di organisasi agar siap menghadapi tantangan era digital, kami dapat membantu Anda. Hubungi Robere & Associates (Indonesia) melalui 0811-9555-476 dan bangun tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.

Mutu layanan merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan bisnis di era modern yang sangat kompetitif. Organisasi yang mampu menjaga kualitas layanan secara konsisten akan lebih mudah meraih kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing. Salah satu cara paling efektif untuk menjamin dan menjaga mutu layanan adalah dengan menerapkan standar internasional ISO 9001:2015. Standar ini tidak hanya mengatur perencanaan dan pengendalian proses, tetapi juga mengedepankan sistem yang dapat mengidentifikasi dan menangani ketidaksesuaian secara menyeluruh dan berkesinambungan.

ISO 9001 dan Pentingnya Mutu dalam Operasional

Menurut Deming (1986), mutu harus menjadi bagian dari setiap proses dalam organisasi. Tantangan operasional seperti keterlambatan layanan, produk cacat, komplain pelanggan, hingga ketidaksesuaian dari pihak ketiga bisa terjadi kapan saja. Untuk menanggulanginya secara sistematis, ISO 9001:2015 memberikan pendekatan berbasis proses (process-based approach) sebagai fondasi operasional utama. Standar ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kegagalan mutu.

Dengan mengacu pada ISO 9001, organisasi dapat menjalankan proses layanan yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dimonitor secara konsisten. Fokusnya adalah pada peningkatan mutu berkelanjutan melalui pengendalian internal, pemenuhan kebutuhan pelanggan secara tepat, validasi desain, dan pengelolaan risiko pada seluruh siklus layanan. Proses ini juga mencakup pengawasan terhadap pihak eksternal seperti vendor dan mitra, memastikan keluaran layanan yang sesuai spesifikasi, dan pelaksanaan tindakan korektif ketika terjadi ketidaksesuaian.

Studi Kasus: Apple dan Penerapan ISO 9001 dalam Mutu Layanan

Apple Inc. dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi, tetapi di balik itu, keberhasilan mereka tidak lepas dari sistem manajemen mutu yang solid dan komprehensif. Apple memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada 16 Juli 2020, dan ini menjadi bukti nyata bahwa mereka mengutamakan mutu tidak hanya sebagai hasil akhir, melainkan sebagai proses yang terencana, dikendalikan, dan terus disempurnakan.

Berikut ini adalah tahapan pengendalian mutu berdasarkan ISO 9001 yang diterapkan oleh Apple dalam menjamin kualitas produk dan layanannya:

Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Apple merancang setiap produknya secara menyeluruh, mulai dari estetika hingga operasional. Sebelum meluncurkan produk seperti iPhone atau MacBook ke pasar global, mereka menyusun rencana manufaktur lintas negara, mengelola logistik, hingga distribusi secara akurat menggunakan sistem ERP dan SCM canggih. Hal ini memastikan setiap perangkat tiba di tangan pelanggan dalam kondisi sempurna, tepat waktu, dan sesuai ekspektasi kualitas.

Menetapkan Persyaratan Produk dan Jasa

Apple secara aktif mengumpulkan data pelanggan melalui survei, forum diskusi, dan pemantauan perilaku pengguna. Data ini diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis yang terstruktur. Contohnya, fitur Face ID dan Dynamic Island bukan hanya hasil inovasi, tetapi merupakan tanggapan terhadap kebutuhan pengguna yang spesifik, menggabungkan aspek kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam satu teknologi.

Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa

Setiap pengembangan produk Apple diawali dengan tahapan riset mendalam dan penerapan teknik Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) untuk mengantisipasi potensi kegagalan sejak awal desain. Prototipe diuji melalui simulasi ekstrem, uji ketahanan, dan validasi teknis maupun pengalaman pengguna agar produk benar-benar sesuai standar desain awal.

Pengendalian Produk dan Jasa yang Disediakan Eksternal

Apple menggandeng pemasok kelas dunia seperti Foxconn, TSMC, dan LG dalam menyediakan komponen utama. Namun, mereka menerapkan audit rutin, evaluasi vendor, dan Service Level Agreement (SLA) yang ketat. Apabila ditemukan satu komponen tidak sesuai spesifikasi, Apple dapat menolak seluruh batch produksi untuk memastikan kualitas produk akhir tidak terganggu.

Memastikan Produksi dan Penyediaan Jasa

Apple menggabungkan otomatisasi industri dan kontrol manual dalam proses produksinya. Sistem traceability memungkinkan pelacakan setiap komponen dari pemasok, waktu pemasangan, hingga petugas yang bertanggung jawab. Perubahan proses produksi pun hanya dapat dilakukan jika telah lolos evaluasi mutu dan telah disetujui oleh tim QA/RA.

Quality Assurance (QA) di ISO 9001

Proses QA Apple mencakup inspeksi akhir (final inspection) secara menyeluruh sebelum produk dirilis ke pasar. Pengujian fungsional dan visual dilakukan untuk setiap unit. Hasil pengujian didokumentasikan, dan hanya produk yang lolos seluruh kriteria yang dikirim ke konsumen. Dengan langkah ini, Apple meminimalkan potensi cacat produk di pasar.

Pengendalian Output yang Tidak Sesuai

Jika ditemukan masalah di pasar, Apple merespons dengan cepat melalui program recall atau perbaikan gratis. Contohnya adalah program penggantian baterai iPhone secara global saat ditemukan masalah penurunan performa. Apple tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mencari akar penyebab (root cause) dan menerapkan tindakan korektif berkelanjutan agar kesalahan serupa tidak terulang.

Kesimpulan

ISO 9001:2015 bukan hanya sekadar sertifikasi, tetapi merupakan kerangka kerja manajemen mutu yang mampu menjaga kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan. Dari tahapan perencanaan hingga pengendalian ketidaksesuaian, setiap elemen dalam sistem manajemen mutu ini berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan dan daya saing organisasi.

Penerapan ISO 9001 memberikan keunggulan kompetitif melalui sistem yang mendukung identifikasi risiko, evaluasi proses, dan perbaikan berkelanjutan. Mutu adalah strategi, bukan beban administratif. Oleh karena itu, organisasi yang ingin unggul harus mulai menanamkan budaya mutu berbasis ISO 9001 dalam setiap lini bisnis mereka. Perusahaan Anda pun bisa memetik manfaat yang sama dengan komitmen tinggi terhadap mutu dan kesempurnaan layanan.

Ditulis Oleh, Jessika Ginting – Team Leader GRC Robere & Associate (Indonesia)

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang manajemen mutu organisasi berdasarkan ISO 9001, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, tata kelola perusahaan menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan organisasi. Studi empiris Gompers, Ishii, dan Metrick (2003) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat memiliki kinerja keuangan lebih baik dan risiko lebih rendah. Temuan mereka menunjukan bahwa Perusahaan dengan tata Kelola yang baik lebih dihargai investor, Manajemen lebih bertanggung jawab dalam pengambilan Keputusan bisnis dan Risiko keuangan serta operasional dapat dikelola secara efektif.

ISO 37000, merupakan standar internasional untuk tata kelola organisasi, memberikan panduan bagi perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang efektif. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dari berbagai jenis, ukuran, Lokasi, dan struktur dalam mencapai tujuan mereka secara berkelanjutan, etis, dan bertanggung jawab.

Struktur Tata Kelola Perusahaan berdasarkan ISO 37000

ISO 37000 menetapkan prinsip utama, prinsip dasar, dan prinsip tata kelola pemampu yang membentuk kerangka tata kelola organisasi untuk menghasilkan perilaku etis, komitmen dalam melakukan pengelolaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja efektif, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi perusahaan.

Prinsip Utama (Tujuan)

Perusahaan harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas serta selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhitungkan dampak sosaial dan lingkungan. Pengembangan dalam konteks ini mencakup

• Penyusunan Visi, Misi dan nilai organisasi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
• Identifikasi dan pengelolaan risiko serta peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
• Penyelarasan strategi organisasi dengan harapan pemangku kepentingan.

Prinsip Dasar

Sebagai landasan yang kokoh, prinsip ini mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

1. Value Creation
   Menghasilkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui inovasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan.
2. Strategy
   Strategi perusahaan harus selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan dan prinsip keberlanjutan.
3. Oversight
   Mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan efektivitas implementasi tata kelola.
4. Accountability
   Menjamin bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Prinsip Pemampu

Ini merupakan prinsip yang mendukung implementasi tata kelola yang efektif.

1. Responsible Leadership
   Top manajemen harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan.
2. Ethic and Integrity
   Organisasi harus menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasionalnya untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik.
3. Opennes and Transparency
   Menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. Risk Management and Compliance
   Mengelola risiko secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
5. Sustainability
   Mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan.

Hasil Keluaran Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip dasar dan prinsip pemampu dalam tata kelola organisasi memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan selaras dengan nilai keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan fondasi yang kuat melalui Value Creation, Strategy, Oversight, dan Accountability, serta dukungan dari Responsible Leadership, Ethics and Integrity, Openness and Transparency, Risk Management and Compliance, dan Sustainability, organisasi dapat beroperasi secara berkelanjutan, bertanggung jawab, serta memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini menghasilkan dampak positif yaitu:

1. Organisasi memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan jangka panjang.
2. Organisasi beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. Akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan organisasi.
4. Komitmen dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi.
5. Perilaku etis dalam seluruh aspek operasional.
6. Akuntabilitas yang lebih tinggi dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
7. Organisasi yang lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis.
8. Operasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Manfaat Tata Kelola Perusahaan

1. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, daya saing, reputasi perusahaan, nilai pasar perusahaan, efisiensi operasional, hubungan dengan investor dan mitra bisnis, efisiensi dalam pengambilan keputusan, kepercayaan pelanggan & mitra bisnis dan citra positif perusahaan,
2. Memastikan keberlanjutan bisnis, pertumbuhan jangka panjang, perusahaan dikelola secara profesional, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang,
3. Mengurangi risiko bisnis & kepatuhan serta potensi kerugian akibat risiko yang tidak terkelola
4. Menghindari skandal atau pelanggaran etika, sanksi hukum & denda serta potensi risiko hukum
5. Mempermudah akses ke sumber pendanaan dan investasi.
6. Menarik lebih banyak investor yang peduli terhadap keberlanjutan (Sustainability).

Kesimpulan

ISO 37000 memberikan kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola organisasi yang efektif. Dengan menerapkan prinsip utama, prinsip dasar, dan prinsip pemampu, perusahaan dapat mencapai perilaku etis, komitmen dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, serta kinerja yang efektif. Hal ini akan memberikan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi risiko bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

Ditulis Oleh, Firmansyah Lubis – Consultant GRC Robere & Associate (Indonesia)

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang tata kelola perusahaan berdasarkan ISO 37000, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

ISO 37001:2025 adalah versi terbaru dari sistem manajemen anti-penyuapan yang berfokus pada pembentukan budaya integritas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan. Dalam artikel ini, kami akan membahas pembaruan utama dalam ISO 37001:2025 serta dampaknya terhadap organisasi yang menerapkan standar ini. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen anti-penyuapan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

ISO 37001:2025: Sistem Manajemen Anti-Penyuapan yang Efektif

ISO 37001 adalah sistem manajemen anti-penyuapan yang bertujuan untuk melindungi organisasi dari praktik penyuapan dengan cara yang terstruktur dan terukur. Dimana standar ini berfokus pada pembentukan budaya integritas dan transparansi melalui beberapa elemen kunci berikut:

1. Proportional Procedure
   Kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam implementasi sistem manajemen anti-penyuapan harus proporsional dengan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan tingkat risiko penyuapan yang ada.
2. Communication
   Komunikasi yang jelas dan efektif antara pihak internal dan eksternal sangat penting untuk memastikan pemahaman yang sama serta penerimaan terhadap kebijakan anti-penyuapan yang diterapkan. Hal ini akan memperkuat penerapan sistem di seluruh level organisasi.
3. Monitoring & Review
   Pemantauan dan review berkala terhadap sistem manajemen anti-penyuapan yang diterapkan sangat penting untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang ada dan memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efisien dalam mengatasi potensi penyuapan.
4. Risk Assessment
   Organisasi perlu memiliki kesadaran penuh terhadap risiko yang mungkin timbul terkait penyuapan. Penilaian risiko yang cermat akan membantu organisasi untuk melakukan mitigasi yang tepat dan meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul.
5. Due Diligence
   Proses due diligence perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terhadap proses atau pihak yang memiliki tingkat risiko penyuapan yang tinggi, guna mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman yang ada.
6. Top Level Commitment
   Komitmen dari pimpinan organisasi sangat penting sebagai role model dalam penerapan sistem manajemen anti-penyuapan. Pimpinan harus memastikan bahwa semua personel di dalam organisasi berperan aktif dalam mendukung kebijakan anti-penyuapan dan memastikan keberlanjutan program ini.

Perubahan Penting dalam ISO 37001:2025

Dengan diluncurkannya ISO 37001:2025, beberapa perubahan penting telah diperkenalkan untuk menyempurnakan sistem manajemen anti-penyuapan. Berikut adalah pembaruan yang perlu diperhatikan:

1. Governing Body Tidak Lagi Bersifat Opsional
   Governing Body atau dewan pengarah bersama-sama dengan pimpinan organisasi kini diwajibkan untuk terlibat dan mendukung komitmen anti-penyuapan di seluruh organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa pimpinan memainkan peran utama dalam mempromosikan Kebijakan anti-penyuapan.
2. Pengembangan Budaya Anti-Penyuapan
   Organisasi diwajibkan untuk mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan budaya anti-penyuapan di semua level organisasi, memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kebijakan anti-penyuapan.
3. Perubahan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan Secara Terencana
   Ketika organisasi menentukan kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam sistem manajemen anti-penyuapan, perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara yang terencana untuk memastikan efektivitas berkelanjutan dari sistem tersebut.
4. Kesadaran Personel Terhadap Konflik Kepentingan
   Personel harus diberi pemahaman mengenai pentingnya melaporkan potensi dan konflik kepentingan yang ada, guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap kebijakan anti-penyuapan.
5. Pelatihan bagi Personel dan Mitra Bisnis
   Organisasi harus memastikan bahwa personel dan mitra bisnis menyadari tanggung jawab mereka dalam sistem manajemen anti-penyuapan yang diterapkan, serta memastikan bahwa mereka mematuhi standar yang ditetapkan dengan menyediakan sarana pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dampak Pembaruan bagi Organisasi

Dengan pembaruan-pembaruan dalam ISO 37001:2025, organisasi akan merasakan berbagai manfaat:

• Kemudahan Implementasi: Dengan penyusunan yang lebih efisien dan penggabungan kontrol yang lebih sederhana, organisasi dapat lebih mudah mengimplementasikan sistem manajemen anti-penyuapan tanpa mengorbankan efektivitasnya.
• Kepatuhan yang Lebih Baik: Fokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan keterlibatan pemangku kepentingan akan memastikan bahwa kebijakan anti-penyuapan tidak hanya dipatuhi oleh internal organisasi, tetapi juga oleh mitra dan pihak ketiga yang berinteraksi dengan organisasi.
• Peningkatan Transparansi: Pembaruan ini juga memperkuat mekanisme pelaporan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam menangani isu-isu terkait penyuapan.

Keuntungan Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk Organisasi Anda

ISO 37001:2025 memberikan dasar yang lebih solid bagi organisasi untuk mengelola risiko penyuapan dan mencapai tata kelola yang lebih baik. Dengan pembaruan yang lebih sederhana dan terfokus, standar ini memastikan organisasi dapat lebih mudah diakses dan diterapkan, baik oleh yang baru pertama kali mengimplementasikan standar ini maupun yang sudah mengadopsi ISO 37001 sebelumnya.

Jika organisasi Anda ingin memperkuat sistem manajemen anti-penyuapan, ISO 37001:2025 adalah langkah yang tepat. Implementasi yang efektif akan membantu meningkatkan integritas, transparansi, dan kepatuhan di seluruh aspek operasi bisnis Anda.

---

Siap Beralih ke ISO 37001:2025? Kami Siap Membantu Anda!

Kami di Robere & Associates (Indonesia) siap membantu Anda dalam proses implementasi dan transisi yang cepat dan efisien ke ISO 37001:2025. Dapatkan dukungan penuh untuk memastikan sistem anti-penyuapan Anda sesuai dengan standar terbaru.

Hubungi Kami Sekarang melalui WhatsApp Robere untuk Program Transisi ISO 37001:2025!

Apakah pernah kalian merasakan bahwa proses pendidikan dan pelatihan di Indonesia masih belum dikelola secara maksimal? Pendidikan dan pelatihan yang tidak terkelola dengan baik berdampak luas pada berbagai aspek, mulai dari rendahnya kualitas lulusan hingga kurangnya daya saing tenaga kerja di pasar global. Hal ini perlu didorong dengan adanya transformasi pembelajaran dengan ISO 21001 dan ISO 30422.

Dampak Kurikulum yang Tidak Relevan dengan Kebutuhan Industri

Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan industri menyebabkan banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai, sehingga angka pengangguran intelektual meningkat. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang buruk dan manajemen yang tidak efisien sering kali menghasilkan ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Hal ini memperkuat siklus ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, memperlambat pembangunan nasional, serta menghambat potensi Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional. Jika tidak segera diperbaiki, dampak jangka panjangnya dapat berupa melemahnya inovasi dan produktivitas bangsa

Tantangan Perusahaan dalam Mengelola Kurikulum Internal yang Efektif

Perusahaan yang memiliki kurikulum internal menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran mereka berjalan efisien, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, ISO 21001:2018 dan ISO 30422:2022 menawarkan kerangka kerja yang mendukung pengelolaan sistem pendidikan secara terstruktur dan berkelanjutan. Integrasi kedua standar ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya melalui pendekatan yang operasional dan berbasis data.

ISO 21001 Menyediakan Kerangka Kerja untuk Sistem Pendidikan yang Efektif

ISO 21001 adalah standar yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen organisasi pendidikan. Fokus utama dari standar ini adalah memastikan bahwa proses pendidikan selaras dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan strategis organisasi. Dalam konteks operasional, ISO 21001 mencakup:

1. Perencanaan Kurikulum dan Proses Pendidikan

Dalam Standar ISO 21001, organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dengan memahami kebutuhan peserta didik dan juga pihak terkait lainnya, seperti User dari Peserta Didik, arahan strategis organisasi dan pertimbangan lainnya. Identifikasi kebutuhan pendidikan ini yang kemudian diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan yang diharapkan dapat mendukung kinerja peserta didik dan juga Organisasi.

2. Pengelolaan Proses Operasional

ISO 21001 memberikan panduan untuk mengendalikan dan mengevaluasi setiap tahap pembelajaran, mulai dari desain kurikulum hingga pelaksanaan dan penilaian.

3. Peningkatan Berkelanjutan

Dengan menggunakan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), organisasi dapat terus memperbaiki program pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.

Kontribusi ISO 30422 pada Pengelolaan Pembelajaran di Tempat Kerja

ISO 30422 berfokus pada pengelolaan pembelajaran dan pengembangan di tempat kerja. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa program pembelajaran berorientasi pada kebutuhan strategis organisasi. Beberapa kontribusinya meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran

Dengan menganalisis kesenjangan keterampilan (skill gap analysis), organisasi dapat memastikan bahwa setiap program pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan individu dan arahan strategi organisasi.

2. Pelaksanaan Program Pembelajaran

ISO 30422 mendukung metode pembelajaran formal, seperti pelatihan berbasis kelas, dan informal, seperti mentoring, pembelajaran tim, e-learning, atau reflective learning.

3. Evaluasi Efektivitas Pelatihan

Standar ini menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi dampak pembelajaran, baik dalam konteks pencapaian individu maupun kontribusi terhadap pencapaian strategis organisasi. Beberapa metode evaluasi efektivitas pelatihan yang direkomendasikan antara lain:

1. Pengukuran reaksi dari peserta pelatihan;
2. Pengukuran partisipasi dan keaktifan peserta pelatihan;
3. Pengukuran biaya pembelajaran; dan
4. Pengukuran hasil dari pembelajaran, seperti peningkatan kompetensi dan kinerja.

Integrasi ISO 21001 dan ISO 30422

Integrasi antara kedua standar ini memberikan pendekatan holistik untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi pendidikan:

1. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan yang Komprehensif

ISO 21001 memberikan kerangka kerja bagi organisasi pendidikan dalam mengelola mutunya, namun tidak memberikan panduan secara rinci terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Panduan secara terinci tersedia dalam standar ISO 30422 yang membantu memberikan petunjuk rinci, bagaimana Organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, merancang kebutuhan pendidikan, sampai mekanisme evaluasi yang spesifik.

2. Implementasi yang Terstruktur

Kombinasi kedua standar memungkinkan organisasi merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang efisien, baik untuk pembelajaran berbasis kelas maupun berbasis kerja.

3. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Dengan pendekatan berbasis persyaratan dari kedua standar ini, Organisasi dapat terus mengevaluasi dan menyempurnakan program pembelajaran mereka untuk memastikan hasil yang optimal.

Penerapan ISO 21001 dan ISO 30422 dalam organisasi yang memiliki kurikulum internal memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Dengan mengintegrasikan kedua standar ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem pendidikan mereka tidak hanya relevan dan efisien, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan mendukung strategi organisasi secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan organisasi lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Ditulis Oleh, Farrah Alizah Larasati – Lead Consultant GRC Robere & Associates (Indonesia), 2025

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang sistem manajemen pendidikan berdasarkan ISO 21001 dan ISO 30411, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

Pernahkah Anda membeli gorengan dan terkejut ketika mendapati bungkusnya menggunakan dokumen penting seperti ijazah, kartu keluarga, atau bahkan dokumen penting lainnya? Situasi seperti ini mungkin dapat membuat Anda tersenyum, sekaligus mengingatkan kita tentang betapa pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik, dokumen berharga yang Anda kelola dapat berakhir pada tempat yang tak terduga.

Pengelolaan arsip yang efektif merupakan komponen penting dalam mendukung keberlangsungan suatu organisasi dalam menjalankan proses bisnis. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti kegiatan bisnis, tetapi juga sebagai aset informasi strategis yang dapat mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis apabila dikelola dengan baik.

Untuk memastikan pengelolaan arsip yang optimal, organisasi dapat merujuk pada standar internasional seperti ISO 30301:2019 dan ISO 15489:2016, yang memberikan pedoman serta kerangka kerja untuk manajemen arsip yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Apa itu ISO 30301:2019?

ISO 30301:2019 adalah standar internasional tentang Sistem Manajemen Arsip (Management System for Records). Standar ini berisi persyaratan yang dapat membantu organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, mengelola sistem manajemen arsip secara efektif dan efisien.

Langkah-Langkah Implementasi ISO 30301:2019

Dalam implementasi ISO 30301, Organisasi perlu menyusun kebijakan dalam pengelolaan arsip, dimulai dari:

• Komitmen dari manajemen puncak yang dituangkan dalam kebijakan arsip;
• Penyediaan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen arsip, diantaranya namun tidak terbatas pada manusia, infrastruktur, keuangan, dan sumber daya lainnya tersedia;
• Penetapan kebijakan pengelolaan arsip;
• Penyediaan sistem arsip untuk mendukung pengelolaan arsip; serta
• Evaluasi atas kinerja sistem manajemen arsip untuk memastikan sistem manajemen arsip dapat di implementasi kan secara efektif dan efisien.

Apa Itu ISO 15489:2016?

Berbeda dengan ISO 30301 yang merupakan standar dari Sistem Manajemen Arsip, ISO 15489:2016 adalah panduan dalam pengelolaan arsip di Organisasi yang mencakup proses penciptaan, penyimpanan, peminjaman/ penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan.

Aspek Penting dalam ISO 15489:2016

1. Penciptaan Arsip

Organisasi perlu memastikan bahwa arsip yang diciptakan memiliki karakteristik otentik, andal, memiliki integritas. Penciptaan arsip di setiap organisasi dapat mengacu pada ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.

2. Pemberkasan Arsip

Organisasi perlu memastikan bahwa arsip yang telah diciptakan dikelompokkan sesuai dengan perihal arsip, diberi identifikasi arsip yang menggambarkan isi arsip, serta diberi klasifikasi arsip sesuai dengan isi arsip.

3.Penyimpanan Arsip

Organisasi perlu memastikan bahwa arsip disimpan pada sarana simpan dan ruang simpan arsip yang memadai, yang dapat memastikan arsip tetap dapat dibaca selama masa penyimpanan.

4. Disposisi Arsip

Disposisi Arsip harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan jadwal retensi arsip, serta dengan metode disposisi arsip yang sesuai.

Aspek Kunci dalam Implementasi Manajemen Arsip

Implementasi standar ISO 30301 dan ISO 15489 memerlukan perhatian khusus pada berbagai aspek untuk memastikan manajemen arsip yang efektif dan efisien. Kedua standar ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan arsip, baik dari segi sistem manajemen maupun praktik pada kegiatan operasional. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kedua standar ini adalah:

1. Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen puncak harus menunjukkan dukungan penuh dengan menetapkan kebijakan arsip, memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan mempromosikan pentingnya manajemen arsip.

2. Kebijakan dan Sasaran

Organisasi harus menentukan kebijakan arsip yang jelas dan sasaran yang terukur untuk memastikan semua kegiatan arsip selaras dengan tujuan bisnis dan kebutuhan operasional.

3. Penetapan Klasifikasi dan Jangka Retensi Arsip

Organisasi harus menetapkan klasifikasi dan jangka retensi arsip sebagai panduan organisasi dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip.

4. Pengelolaan Arsip

Arsip harus dikelola dari penciptaan hingga disposisi, termasuk pemberkasan dan pengklasifikasian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip.

5. Evaluasi Kinerja

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi sistem manajemen arsip melalui audit internal dan tinjauan manajemen untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan standar.

Manfaat Penerapan ISO 30301 dan ISO 15489 bagi Organisasi

Penerapan standar ISO 30301 dan ISO 15489 dapat memberikan berbagai manfaat strategis bagi organisasi diantaranya mengurangi risiko kehilangan informasi penting yang dibutuhkan oleh organisasi dan memastikan arsip dikelola sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Melalui penerapan standar internasional seperti ISO 30301:2019 dan ISO 15489:2016, organisasi dapat memastikan bahwa arsip dikelola secara sistematis dan terstruktur. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik pada kedua standar ini, Organisasi tidak hanya melindungi aset informasinya, tetapi juga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan daya saing dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen kearsipan yang baik harus menjadi bagian dari strategi organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan.

Ditulis Oleh, Satrio Adhi Pradana – Lead Consultant GRC Robere & Associates (Indonesia), 2025

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang sistem manajemen arsip berdasarkan ISO 30301 & ISO 15489, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

Aset merupakan salah satu pilar penting bagi Perusahaan untuk dapat menjalankan proses bisnis yang optimal dan bersaing dengan Perusahaan lainnya. Banyak Perusahaan yang tidak optimal dalam mengelola aset yang dimiliki, sehingga menghambat proses pertumbuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah proses inventarisasi aset yang tidak dilakukan secara transparan dan optimal.

Apa Itu Inventarisasi Aset?

Inventarisasi aset merupakan proses penting dalam siklus pengelolaan aset, dimana akan dilakukan proses identifikasi kesesuaian antara aset yang tercatat dan aset yang dikelola oleh Perusahaan. Aset yang dikelola dapat berupa:

• Aset fisik/ aset tetap: seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan.
• Aset tidak berwujud: seperti hak cipta, lisensi, dan perangkat lunak serta barang inventaris Perusahaan.

Tujuan dari pelaksanaan inventarisasi aset ini adalah untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik, terawat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

Manfaat Inventarisasi Aset bagi Perusahaan

Banyak tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan inventarisasi aset, namun harus diketahui juga dampak positif yang didapatkan apabila melakukan proses inventarisasi aset yang baik dan benar, yaitu:

1. Transparansi dan Akurasi Data

Dengan melakukan inventarisasi aset, Perusahaan dapat memiliki data yang akurat dan transparan tentang jumlah, jenis, lokasi, dan kondisi aset yang dimiliki. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis data, termasuk penyajian data aset yang tertuang pada laporan keuangan Perusahaan.

2. Pengelolaan Aset yang Efisien

Inventarisasi aset membantu Perusahaan untuk mengidentifikasi aset yang sudah tidak layak digunakan atau kurang produktif, sehingga dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan atau dihapusbukukan.

3. Manajemen Risiko terkait Aset

Dengan pencatatan aset yang baik, maka risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset dapat diminimalkan.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Banyak peraturan yang berkaitan dengan proses bisnis beberapa Perusahaan yang mengharuskan Perusahaan memiliki catatan aset yang lengkap dan terperinci. Proses inventarisasi aset dapat membantu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Meningkatkan Efektivitas Inventarisasi Aset dengan Teknologi

Guna mendukung Perusahaan untuk dapat melaksanakan proses inventarisasi aset yang cepat dan efektif. Beberapa Solusi yang dapat diterapkan meliputi:

• Sistem atau aplikasi manajemen aset berbasis perangkat lunak yang memungkinkan pencatatan dan penelusuran aset secara otomatis dan real-time,
• Teknologi seperti kode QR, RFID (Radio Frequency Identification),
• dan IoT (Internet of Things) dapat mempermudah proses identifikasi dan monitoring aset.

Apakah Teknologi Sudah Cukup untuk Optimasi Inventarisasi Aset?

Jika saat ini proses pengelolaan aset dilakukan secara manual, maka improvement yang dapat dilakukan adalah dapat menggunakan sistem atau aplikasi manajemen aset yang user friendly dan mengakomodir data aset yang dibutuhkan Perusahaan.

Namun, jika Perusahaan telah menggunakan sistem atau aplikasi manajemen aset yang mutakhir, maka berikut beberapa peningkatan yang dapat dilakukan dari hasil inventarisasi aset guna mendukung proses inventarisasi aset yang lebih optimal, yaitu:

1. Memberikan usulan optimalisasi aset yang mempertimbangkan faktor ESG (environment, social and governance);
2. Pembaharuan secara berkala untuk sistem keamanan aset yang digunakan, khususnya untuk sistem atau aplikasi yang digunakan oleh Perusahaan;
3. Menerapkan standar internasional seperti Sistem Manajemen Aset ISO 55001;
4. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk dapat memberikan data analisis prediktif terhadap aset, seperti proses pemeliharaan aset yang mempertimbangkan riwayat dari aset tersebut.

Dengan langkah-langkah di atas, Perusahaan tidak hanya mampu mengelola aset secara efektif, tetapi juga diharapkan dapat mengoptimalkan nilai aset untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Inventarisasi aset yang baik adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan.

Ditulis Oleh, Hilman Badhi Adikara – Team Leader GRC Robere & Associates (Indonesia), 2025

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang Invetarisasi Aset berdasarkan ISO 55001, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

ISO 8000-1:2022 adalah standar internasional yang mengatur manajemen data kualitas (Data Quality Management) untuk memastikan data yang digunakan dalam sistem organisasi akurat, terpercaya, dan dapat diandalkan. Standar ini memberikan panduan terstruktur bagi organisasi dalam pengelolaan data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi data.

Prinsip Utama ISO 8000-1

ISO 8000-1:2022 menetapkan beberapa prinsip utama dalam pengelolaan data berkualitas, di antaranya:

1. Identifikasi dan dokumentasi data: Organisasi harus mampu mengidentifikasi data yang digunakan dalam proses operasional organisasi dan mendokumentasikan karakteristik dan atributnya.
2. Ketepatan data: Data harus akurat dan relevan untuk tujuan yang dimaksud.
3. Interoperabilitas data: Data harus dapat digunakan dan dipertukarkan dengan mudah antara sistem dan organisasi yang berbeda.
4. Keamanan data: Organisasi harus memastikan bahwa data dilindungi dari ancaman keamanan dan privasi yang mungkin.
5. Ketersediaan data: Data harus tersedia secara tepat waktu ketika dibutuhkan.
6. Keterukuran data: Data harus dapat diukur dan dinilai untuk memastikan kualitasnya.

Framework ISO 8000-1:2022

1. Role data (peran data) dalam ISO 8000-1:2022

ISO 8000-1:2022 membagi data ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

• Master Data

Master data adalah data inti yang mendefinisikan elemen bisnis penting dalam suatu organisasi. Berfungsi sebagai sumber kebenaran (single source of truth) untuk mendukung proses bisnis utama dan menjadi dasar bagi konsistensi serta interoperabilitas dalam organisasi. Contohnya adalah Data pelanggan, produk, pemasok, lokasi, dan karyawan. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa organisasi harus memiliki Master Data Management (MDM) yang baik sebelum implementasi lebih lanjut. Master data harus memenuhi kriteria kualitas seperti keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi.

• Reference Data

Reference data adalah data standar yang memberikan konteks atau klasifikasi bagi data lainnya. Hal ini dapat mendukung interoperabilitas dan pertukaran data lintas sistem atau organisasi dan Membantu menyelaraskan terminologi serta klasifikasi data agar seragam. Contohnya adalah Kode pos, kode area telepon, mata uang, unit pengukuran, standar internasional. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Reference data harus didokumentasikan dengan metadata yang jelas untuk memastikan penggunaan yang konsisten, serta mendorong penggunaan reference data berbasis standar terbuka untuk meningkatkan keandalan dalam integrasi data.

• Transactional Data

Transactional data adalah data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Memberikan catatan aktivitas yang mendukung proses operasional dan digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya adalah Faktur penjualan, pesanan pembelian, laporan transaksi keuangan. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Kualitas transaksi data sangat bergantung pada kualitas master data dan reference data, ISO 8000-1:2022 memastikan bahwa data transaksi terstruktur dengan baik dan memiliki keterlacakan yang jelas.

• Metadata

Metadata adalah data tentang data, yang menjelaskan atribut, struktur, dan konteks data. Meningkatkan pemahaman dan interoperabilitas data dan Memastikan transparansi dalam pengelolaan data. Contohnya adalah nama elemen data, tipe data, format, hubungan antar data. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Metadata adalah elemen kunci dalam standar ini untuk mendukung dokumentasi dan validasi kualitas data, ISO 8000-1:2022 mewajibkan penggunaan metadata yang terstandar sebagai dasar manajemen kualitas data.

• Derived Data

Data yang dihasilkan dari manipulasi atau penggabungan data lain. Memberikan nilai tambah melalui pengolahan data dan Mendukung pengambilan keputusan strategis. Seperti laporan analitik, prediksi berbasis data, KPI (Key Performance Indicator). ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Derived data harus didasarkan pada data yang berkualitas untuk menghasilkan output yang akurat dan dapat dipercaya.

• Historical Data

Data yang merepresentasikan informasi masa lalu. Mendukung analisis tren dan pelaporan historis dan Berguna untuk kepatuhan regulasi dan audit. Seperti riwayat transaksi, data penjualan tahunan, rekam medis pasien. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Historical data harus disimpan dan dikelola dengan baik untuk memastikan aksesibilitas dan keaslian.

Role data dalam ISO 8000-1 mencakup berbagai jenis data yang bekerja bersama untuk memastikan integritas, konsistensi, dan interoperabilitas data dalam organisasi. Master data dan reference data menjadi inti yang mendukung transactional data, metadata, derived data, dan historical data. Implementasi ISO 8000-1 memerlukan pendekatan menyeluruh untuk memastikan setiap jenis data dikelola sesuai dengan prinsip kualitas data.

2. Data Arsitektur dalam ISO 8000-1:2022

Kerangka kerja yang mencakup bagaimana data diatur, disimpan, diakses, dan dikelola dalam suatu organisasi. Arsitektur ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi standar kualitas, dapat diakses, dan mendukung operasional serta pengambilan keputusan bisnis. Komponen Utama Data Arsitektur:

1. Struktur Data
   • Mengidentifikasi bagaimana data diatur, termasuk format, tipe data, dan relasi antar elemen data.
   • Contoh: Database yang dirancang dengan entitas seperti “Pelanggan,” “Produk,” dan “Transaksi.”
2. Pengelolaan Metadata
   • Metadata mendukung transparansi dan pemahaman tentang data dengan menjelaskan atribut dan hubungan antar elemen data.
3. Proses dan Aliran Data
   • Mendefinisikan bagaimana data bergerak di seluruh sistem, dari input hingga pemrosesan dan output.
4. Keamanan dan Akses Data
   • Mengatur hak akses dan kontrol untuk memastikan keamanan data, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan.

Selain itu Data Dictionary juga merupakan bagian penting dari data arsitektur yang berfungsi sebagai dokumentasi resmi mengenai data dalam sistem. Data dictionary adalah kumpulan informasi terstruktur yang mencatat:

• Definisi setiap elemen data.
• Struktur data (tipe data, panjang, format).
• Atribut data (hubungan dengan elemen lain, nilai default, dan sebagainya).

Data dictionary biasanya mencakup informasi berikut:

• Nama Elemen Data: Nama unik untuk setiap elemen.
• Deskripsi: Penjelasan tentang tujuan elemen data.
• Tipe Data: Seperti string, integer, atau date.
• Format: Spesifikasi tentang cara data disajikan (misalnya, “YYYY-MM-DD” untuk tanggal).
• Nilai yang Diperbolehkan: Jika ada, seperti daftar kode atau batasan numerik.
• Hubungan Antar Data: Menjelaskan relasi dengan elemen data lainnya.

Relevansi Data Arsitektur dan Data Dictionary dengan ISO 8000-1

• ISO 8000-1 menekankan pentingnya dokumentasi yang baik, termasuk data dictionary, sebagai bagian dari pengelolaan data berkualitas.
• Data dictionary membantu organisasi mencapai transparansi, konsistensi, dan keterlacakan dalam penggunaan data.
• Elemen-elemen dalam data dictionary mendukung proses validasi data, interoperabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik.

Data arsitektur yang baik, dengan dukungan data dictionary, memungkinkan organisasi memastikan bahwa data dapat diandalkan, sesuai standar, dan mendukung tujuan bisnis.

3. Lingkup Implementasi ISO 8000-1

Lingkup implementasi dimulai dengan menentukan jenis data yang menjadi prioritas untuk dikelola. Hal ini mencakup identifikasi data yang kritis bagi keberhasilan operasional atau strategis organisasi. Contoh Lingkup Implementasi Berdasarkan Jenis Data:

Perusahaan Ritel:

Fokus pada data produk, termasuk katalog produk, harga, stok, dan pemasok, yang dimana tujuannya yaitu untuk Meningkatkan efisiensi manajemen inventaris dan pengalaman pelanggan.

Perusahaan Akuntansi:

Fokus pada catatan keuangan, seperti laporan transaksi, buku besar, dan data audit, yang dimana tujuannya yaitu untuk Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan meningkatkan keakuratan laporan.

Organisasi Pemerintah:

Fokus pada data penduduk (misalnya, data kependudukan dari Dukcapil) atau data pajak, yang dimana tujuannya yaitu untuk Meningkatkan pelayanan publik dan transparansi.

Dalam menentukan Lingkup implementasi ISO 8000-1 sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Penentuan data yang dikelola menjadi langkah pertama yang penting untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan kualitas data fokus pada elemen yang memberikan dampak terbesar bagi bisnis. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan standar ISO 8000-1.

4. Industri Pemilik Data

ISO 8000-1 dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai industri. Untuk itu, standar ini memiliki ekstensi yang mendukung pengelolaan data sesuai dengan karakteristik dan persyaratan industri tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan standar berdasarkan jenis industri:

1. Industri Manufaktur

Industri manufaktur membutuhkan pengelolaan data yang sangat presisi untuk memastikan rantai pasokan yang efisien dan akurat.

Ekstensi yang Digunakan: ISO 8000-115 (Smart Prefix) yang dimana secara fungsi
Membantu dalam identifikasi unik komponen, produk, atau barang dalam rantai pasokan.

Contoh Implementasi: Mengidentifikasi komponen seperti baut, mur, atau modul elektronik dengan kode unik yang dapat dikenali oleh semua pihak dalam rantai pasokan.

2. Industri Perbankan

Perbankan berfokus pada pengelolaan data transaksi, pelanggan, dan dokumen berbasis format digital, khususnya XML (Extensible Markup Language).

Ekstensi yang Digunakan: ISO 22745 yang dimana secara fungsi Mendukung pertukaran data berbasis XML yang efisien dan konsisten.

Contoh Implementasi: Data transaksi antar bank yang menggunakan format XML terstandar untuk memastikan kelancaran pertukaran informasi.

3. Industri Legal

Dalam konteks hukum, data sering kali digunakan untuk dokumentasi, kepatuhan regulasi, dan penyimpanan dokumen hukum.

Ekstensi yang Digunakan: ISO 8000-116 yang dimana secara fungsi
Menyediakan standar untuk pengelolaan data yang relevan dengan konteks hukum atau regulasi.

Contoh Implementasi: Pengelolaan dokumen kontrak atau perjanjian yang dilengkapi dengan metadata terstandar seperti tanggal pembuatan, pihak yang terlibat, dan nomor referensi.

Industri pemilik data memiliki kebutuhan yang berbeda, dan ISO 8000-1 memberikan fleksibilitas melalui ekstensi khusus, seperti ISO 8000-115 untuk manufaktur, ISO 22745 untuk perbankan, dan ISO 8000-116 untuk legal. Dengan penerapan ekstensi ini, organisasi dapat memastikan bahwa pengelolaan data mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik industri, mendukung interoperabilitas, dan meningkatkan kualitas data secara keseluruhan.

5. Quality Identifier (QI)

Merupakan elemen kunci dalam ISO 8000-1 yang bertujuan untuk memberikan identifikasi yang unik, akurat, dan dapat diandalkan terhadap data, serta memastikan keterlacakan sumber atau pemilik data. Sebagai contoh :

a. Data Perbankan:

Key identifier seperti BRI123456789 dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa data tersebut milik Bank BRI.

b. Data Kependudukan:

Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Dukcapil dilengkapi dengan key identifier unik untuk setiap individu.

c. Data Kesehatan:

Data milik BPJS diberi identifier unik, misalnya BPJS-5678-2025, untuk membedakan dari penyedia layanan kesehatan lainnya.

Quality Identifier adalah elemen penting dalam pengelolaan data yang berkualitas. Dengan menyediakan identifikasi yang unik dan jelas untuk setiap elemen data, QI mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dan pertukaran data. Penerapannya memungkinkan organisasi memastikan bahwa data yang mereka gunakan dapat dipercaya, bebas dari duplikasi, dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih luas.

Penerapan ISO 8000-1:2022 memberikan berbagai manfaat untuk organisasi, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Data

• ISO 8000-1:2022 membantu organisasi dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses bisnis akurat, lengkap, konsisten, dan dapat diandalkan.
• Peningkatan kualitas data berkontribusi pada keputusan yang lebih tepat dan lebih cepat.

2. Efisiensi Operasional

• Data yang terkelola dengan baik, organisasi dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari, membersihkan, dan memperbaiki data yang tidak akurat.
• Selain itu juga membantu mengurangi duplikasi dan meningkatkan alur kerja yang lebih efisien.

3. Mengurangi Risiko Bisnis

• Data yang buruk dapat menyebabkan kesalahan operasional dan finansial. Dengan kualitas data yang lebih baik, organisasi dapat mengurangi potensi risiko terkait kesalahan data, misalnya dalam laporan keuangan atau peraturan.
• Penerapan ISO 8000-1:2022 membantu meminimalkan kesalahan dalam data yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis.

4. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

• Pelanggan cenderung lebih mempercayai organisasi yang dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan data yang berkualitas dan transparansi.
• Penerapan ISO 8000-1:2022 dapat menjadi bukti bahwa organisasi peduli dengan kualitas dan integritas data yang di kelola.

5. Mendukung Transformasi Digital

• Pengelolaan data yang baik adalah fondasi dari banyak inisiatif transformasi digital.
• ISO 8000-1:2022 memfasilitasi penggunaan teknologi baru, seperti big data dan analitik, dengan memastikan kualitas data yang dikelola.

Dengan penerapan standar ISO 8000-1:2022, organisasi dapat meningkatkan pengelolaan data secara keseluruhan, yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Ditulis Oleh, Syifa Aulia Sari – Team Leader IT GRC Robere & Associates (Indonesia), 2025

---

Diskusikan dengan Kami!

Dalam dunia profesional yang semakin kompetitif, memiliki sertifikasi internasional menjadi salah satu langkah strategis untuk menunjukkan kompetensi dan kredibilitas di tingkat global. Sertifikasi ini tidak hanya membantu individu meningkatkan keahlian yang sesuai dengan standar industri, tetapi juga memberikan pengakuan formal atas kemampuan yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Pentingnya Sertifikasi Internasional

Bagi perusahaan, kehadiran individu bersertifikasi internasional memperkuat reputasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar global, baik dalam manajemen kualitas, keamanan informasi, maupun manajemen risiko.

Nama-nama besar dalam dunia pelatihan dengan sertifikasi internasional yang sering menjadi pilihan antara lain CQI IRCA, Exemplar Global, PECB, Axelos, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai 2  lembaga yang paling besar jangakauannya di dunia, yaitu CQI-IRCA dan Exemplar Global. Berikut adalah ulasan mengenai keduanya:

Exemplar Global

Exemplar Global adalah organisasi internasional yang menyediakan sertifikasi bagi professional di berbagai peran, seperti auditor, pelatih, dan konsultan dalam sistem manajemen.

Dengan fokus pada pengembangan kompetensi, sertifikasi Exemplar Global dirancang untuk memastikan professional memenuhi standar internasional yang diakui di berbagai sektor.

• Bidang Fokus: Sertifikasi untuk individu dan lembaga pelatihan di berbagai industri.
• Keunggulan: Sertifikasi Exemplar Global diakui secara luas di berbagai sektor, termasuk manufaktur, teknologi, dan pelayanan kesehatan.

CQI IRCA (Chartered Quality Institute & International Register of Certificated Auditors)

CQI IRCA adalah lembaga profesional terkemuka yang mengelola registrasi auditor bersertifikat di berbagai standar sistem manajemen. Sebagai bagian dari Chartered Quality Institute (CQI), IRCA mendukung pengembangan auditor yang kompeten melalui pelatihan dan pengakuan yang diakui secara internasional.

• Bidang Fokus: Sertifikasi auditor untuk standar sistem manajemen yang beragam seperti ISO 9001 (mutu), ISO 27001 (keamanan informasi), ISO 22301 (kelangsungan usaha) dan ISO 45001 (keselamatan dan kesehatan kerja).
• Keunggulan: Dikenal luas di pasar global, khususnya di Eropa dan Asia, dan menjadi standar bagi auditor profesional.

Mitra Pelatihan Profesional

Terdapat berbagai lembaga pelatihan profesional yang diakui oleh Exemplar Global dan CQI IRCA, salah satunya adalah Robere & Associates. Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, lembaga ini menyediakan program pelatihan bersertifikasi internasional untuk mendukung pengembangan profesional di berbagai bidang, termasuk, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Mutu, maupun Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha.

Manfaat Sertifikasi Internasional

Berikut beberapa alasan mengapa sertifikasi internasional menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin meningkatkan kompetensi:

1. Pengakuan Global: Sertifikasi memberikan validasi keahlian Anda yang diakui di seluruh dunia, serta meningkatkan daya saing Anda di pasar kerja internasional.
2. Peningkatan Karier: Membuka peluang untuk mengisi posisi strategis seperti manajer risiko, auditor senior, bahkan sebagai advisor di suatu organisasi.
3. Kepercayaan Diri Profesional: Dengan sertifikasi, Anda memiliki landasan yang kuat untuk membangun kredibilitas di bidang keahlian tertentu.
4. Kontribusi pada Organisasi: Membantu organisasi mencapai kepatuhan terhadap standar global, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat reputasi di pasar internasional.

Memiliki sertifikasi internasional, seperti yang ditawarkan Exemplar Global dan CQI IRCA adalah langkah penting untuk meningkatkan kompetensi profesional Anda, membuka peluang karier yang lebih luas, dan memberikan kontribusi signifikan bagi organisasi. Dengan pengakuan global, sertifikasi ini memastikan Anda siap menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program pelatihan bersertifikasi internasional, silakan hubungi kami melalui 0811-9555-476 untuk jadwal pelatihan bersertifikasi internasional terbaru!

Ditulis Oleh, Marketing Communication – Robere & Associates (Indonesia), 2025

Ditulis Oleh, Maulana Iqbal Ruswandi, Lead Consultant IT GRC – Robere & Associates (Indonesia)

Dewasa ini, ESG (Environmental, Social, and Governance) telah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Ketiga aspek ini sering digunakan untuk mengukur dampak dan keberlanjutan usaha suatu organisasi.

Pentingnya ESG dalam Dunia Bisnis

Aspek ESG mempengaruhi berbagai aspek operasional organisasi, persepsi publik, serta nilai jual organisasi. Berikut penjabaran dari aspek-aspek ESG:

1. Environmental (Lingkungan): Mengukur dampak kegiatan organisasi terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya, pelestarian lingkungan, serta kebijakan terkait perubahan iklim.
2. Social (Sosial): Menilai interaksi perusahaan dengan karyawan, pemasok, pelanggan, dan otoritas. Fokus pada pemenuhan harapan dan kebutuhan, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hubungan dengan kelompok minat khusus.
3. Governance (Tata Kelola): Merujuk pada kepemimpinan, audit, kontrol internal, dan pemenuhan hak shareholders. Penting untuk memastikan kehandalan dalam pengelolaan perusahaan, mengurangi risiko penurunan kinerja dan reputasi.

Pengelolaan Keamanan Informasi dan ESG

Untuk mendukung aspek-aspek ESG, organisasi perlu meningkatkan pengelolaan keamanan informasi dalam operasional bisnis. Salah satu standar internasional yang dapat diacu adalah ISO/IEC 27001:2022, yang berfokus pada menjaga ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas informasi serta fasilitas pengolahan informasi.

Meskipun fokus utamanya pada keamanan informasi, penerapan ISO/IEC 27001:2022 dapat memberikan dampak positif terhadap aspek-aspek ESG:

1. Pengaruh terhadap Lingkungan (Environmental):
   • Pada pasal 4.1, standar ISO/IEC 27001:2022 mengharuskan organisasi untuk mengidentifikasi isu internal dan eksternal dengan mempertimbangkan aspek perubahan iklim dan lingkungan.
   • Contohnya adalah penggunaan metode paperless dalam pengelolaan dokumen, yang tidak hanya mengurangi risiko kerusakan dan pencurian dokumen tetapi juga ramah lingkungan.
2. Pengaruh Sosial (Social):
   • Standar ini dapat meningkatkan perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual (HAKI), yang merupakan inti dari tanggung jawab sosial.
   • Pengelolaan dan perlindungan data yang efektif menunjukkan komitmen terhadap privasi dan keamanan, membangun kepercayaan pelanggan.
3. Tata Kelola (Governance):
   • ISO/IEC 27001:2022 menetapkan kerangka kerja untuk penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindak lanjut.
   • Hal ini membantu organisasi menerapkan tata kelola terkait keamanan informasi yang baik.

Kesimpulan

Penerapan ISO/IEC 27001:2022 dalam pengelolaan keamanan informasi memberikan dampak positif signifikan terhadap aspek ESG dalam organisasi. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan nilai tambah organisasi tetapi juga memastikan operasional yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

---

Diskusikan dengan Kami!

Ditulis Oleh, Hilman Badhi Adikara, Team Leader GRC – Robere & Associates (Indonesia)

Tata kelola perusahaan adalah fondasi utama keberhasilan suatu perusahaan. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat saat ini, perusahaan yang mampu menerapkan praktik tata kelola yang baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Tata kelola perusahaan dapat merujuk pada kerangka kerja dan praktik manajemen yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola dan mengarahkan operasinya. Hal ini mencakup hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk dapat melakukan penerapan yang baik, Perusahaan dapat berpedoman kepada peraturan perundangan yang relevan dengan proses bisnis dijalankan atau referensi lain yang berisikan kerangka kerja tata kelola.

Mengapa penting bagi Perusahaan?

Pada dasarnya tata kelola merupakan aturan dasar yang harus dimiliki oleh Perusahaan, untuk mendukung berjalannya proses bisnis perusahaan yang efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian target Perusahaan. Namun, sayangnya beberapa perusahaan saat ini belum sepenuhnya mengetahui betapa penting tata kelola perusahaan yang baik.

Beberapa manfaat penting dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya:

1. Meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dalam jangka panjang;
2. Stewardship sumber daya yang efektif;
3. Ketahanan dan kinerja perusahaan dapat meningkat;
4. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan;
5. Komposisi dan retensi personel di perusahaan meningkat;
6. Meningkatkan kepercayaan dari pihak – pihak yang berkepentingan dengan perusahaan;
7. Meningkatkan nilai aset yang tidak berwujud, seperti reputasi, citra publik, dan kepercayaan publik.

Referensi Regulasi di Indonesia

Dalam hal penerapan tata kelola, regulator di Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan yang mengatur bagaimana perusahaan dalam menerapkan tata kelola berdasarkan proses bisnis yang dijalankan. Berikut beberapa referensi regulasi berdasarkan jenis Perusahaan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

Jenis Perusahaan	Regulasi Tata Kelola
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Perusahaan perasuransian	Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.
Bank Umum	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
Bank Perkreditan Rakyat	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Perusahaan Pembiayaan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
Perusahaan Modal Ventura	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.

Standar Internasional terkait Tata Kelola Perusahaan

International Organization for Standardization (IOS) menerbitkan standar internasional terkait Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu ISO 37000 pada tahun 2021. Standar ISO 37000 memberikan gambaran umum mengenai tata kelola perusahaan disertai dengan prinsip dan hasil keluaran dari penerapan tata kelola. Berikut gambaran umum dari ISO 37000:2021:

 

Integrasi Tujuan dan Prinsip untuk Tata Kelola Perusahaan Menurut ISO 37000:2021

ISO 37000:2021 menekankan pentingnya Perusahaan memiliki Tujuan (Purpose) yang jelas sebagai prinsip utama (Primary) bagi Perusahaan. Untuk mendukung tercapainya tujuan, Perusahaan harus menetapkan nilai Perusahaan (Value generation), strategi, pengawasan, dan juga akuntanbilitas dalam proses bisnisnya. Hal tersebut menjadi prinsip dasar (foundational) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik Penerapan prinsip utama dan prinsip dasar perlu didukung oleh prinsip pendukung (enabling) yang terdiri atas kepemimpinan, pengambilan keputusan berdasarkan data, tata kelola risiko, tanggung jawab sosial, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, kinerja dan keberlangsungan Perusahaan.

Melalui penerapan prinsip utama, prinsip dasar, dan prinsip pendukung ini Perusahaan dapat memperoleh hasil yang terdiri atas:

1. Kinerja yang efektif: Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang berlaku, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, serta selaras dengan kebijakan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan yang relevan.
2. Stewardship yang bertanggung jawab: Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, dapat menyeimbangkan dampak positif dan negatif yang timbul dari proses kerja perusahaan, mempertimbangkan konteks secara global yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan, memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, serta menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat di tempat perusahaan beroperasi.
3. Perilaku etis: Perusahaan memiliki perilaku sesuai dengan prinsip – prinsip yang dapat diterima dan norma yang berlaku, seperti budaya etis, akuntabilitas, keadilan dalam perlakukan dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan, integritas dan transparansi dalam memenuhi kewajibannya, serta berkompetensi dan menjunjung tinggi kejujuran ketika perusahaan membuat keputusan.

---

Diskusikan dengan Kami!

Ditulis Oleh, Rian Munanjar, Lead Consultant GRC – Robere & Associates (Indonesia)

Implementasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dapat memberikan manfaat signifikan bagi organisasi, termasuk peningkatan reputasi, pengurangan risiko hukum dan keuangan, serta peningkatan hubungan dengan stakeholder. Standar ini juga membantu menciptakan budaya organisasi yang menolak penyuapan, mendorong integritas dan transparansi dalam semua aspek bisnis.

Mengenal ISO 37001:2016  

ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan memperkenalkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola risiko penyuapan dalam operasi sehari-hari dan transaksi bisnis. Elemen kunci dari standar ini mencakup kebijakan anti penyuapan, prosedur uji kelayakan proses, pelatihan karyawan terkait dengan anti penyuapan, evaluasi risiko penyuapan, uji kelayakan rekan bisnis dan tindak lanjut serta pemantauan efektivitas sistem manajemen anti penyuapan. Pengelolaan risiko penyuapan merupakan salah satu langkah awal yang kritikal bagi organisasi yang akan mengimplementasikan SMAP.

Mengapa Organisasi Perlu Menyusun Risiko Penyuapan Berdasarkan ISO 37001:2016

Tujuan penilaian risiko penyuapan adalah agar suatu organisasi mampu membentuk fondasi yang kokoh dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dimana melalui identifikasi risiko penyuapan Organisasi dapat menetapkan fokus pada risiko prioritas. Dengan memahami risiko prioritas yang harus dihadapi, Organisasi dapat dengan tepat melaksanakan mitigasi risiko, penerapan pengendaliannya termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan.

Bagaimana Cara Menilai Risiko Penyuapan Berdasarkan ISO 37001:2016?

Dalam melaksanakan penilaian risiko penyuapan, organisasi perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Organisasi harus menetapkan level kriteria untuk risiko penyuapan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi.

Penetapan level kriteria risiko penyuapan pada umumnya menggunakan Risk Heat Map. Risk Heat Map merupakan pengukuran tingkat risiko dengan mempertimbangkan Likelihood (kemungkinan terjadinya suatu risiko) serta impact (dampak atas terjadinya suatu risiko).

Likelihood merupakan kemungkinan terjadinya suatu risiko relatif sangat jarang dalam kurun waktu atau jumlah tertentu. Berikut contoh kriteria dalam penentuan nilai likelihood:

Nilai Likelihood	Pengertian	Contoh Penilaian
1 (Low)	Sangat Jarang / Tidak Mungkin Terjadi	0 sampai 1 kejadian
2 (Low to Moderate)	Jarang / Kemungkinan Kecil Terjadi	2 sampai 3 kali kejadian
3 (Moderate)	Agak Jarang / Mungkin Terjadi	3 sampai 5 kali kejadian
4 (Moderate to High)	Sering / Kemungkinan Besar Terjadi	6 sampai 8 kali kejadian
5 (High)	Sangat Sering / Pasti Terjadi	Lebih dari 8 kali kejadian

Sementara Impact merupakan dampak terjadinya suatu risiko. Berikut contoh kriteria dalam penentuan nilai impact:

Nilai Impact	Pengertian	Penilaian
1 (Low)	Sangat Rendah	Apabila risiko terjadi, tidak mengganggu operasional, maupun keuangan. (Biaya Kerugian < 0,01% dari total ekuitas)
2 (Low to Moderate/LTM)	Rendah	Apabila risiko terjadi, menimbulkan kendala operasional, munculnya kewajiban keuangan, penurunan reputasi, namun tidak signifikan. (Biaya Kerugian > 0,01% - < 0,25% dari total ekuitas)
3 (Moderate)	Agak Tinggi	Apabila risiko terjadi, menimbulkan kendala operasional, munculnya kewajiban keuangan, penurunan reputasi cukup signifikan. (Biaya Kerugian > 0,25% - < 0,50% dari total ekuitas)
4 (Moderate to High)	Tinggi	Apabila risiko terjadi, menimbulkan kendala operasional, munculnya kewajiban keuangan, penurunan reputasi relatif signifikan. (Biaya Kerugian > 0,50% - < 0,80% dari total ekuitas)
5 (High)	Sangat Tinggi	Apabila risiko terjadi, menimbulkan kendala operasional, munculnya kewajiban keuangan, penurunan reputasi secara signifikan. (Biaya Kerugian > 0,80% dari total ekuitas)

Dari penilaian likelihood dan impact pada Risk Heat Map inilah yang akan menghasilkan prioritas risiko penyuapan di dalam suatu organisasi. Contoh Tingkat prioritas risiko penyuapan adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan penilaian risiko penyuapan, organisasi harus menilai risiko inheren dan risiko residual. Risiko inheren merupakan risiko yang ada dimana belum terdapat upaya mitigasi yang dilakukan maupun kontrol atau tindakan lain yang ditetapkan untuk mengurangi risiko dari tingkat awal ke tingkat yang lebih dapat diterima oleh suatu organisasi. Sementara risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah upaya mitigasi maupun kontrol dilakukan untuk mengurangi risiko inheren. Risiko residual inilah yang harus dihadapi oleh organisasi berdasarkan mitigasi risiko yang sebelumnya telah ditentukan.

Berikut salah satu contoh penilaian risiko penyuapan terkait dengan proses pengadaan termasuk bagaimana suatu organisasi menangani risiko tersebut:

2. Organisasi harus melaksanakan penilaian risiko penyuapan secara berkala

Ketentuan dalam melaksanakan penilaian risiko penyuapan adalah sebagai berikut:

• Mengidentifiksi risiko penyuapan organisasi yang wajar untuk antisipasi dari isu internal maupun isu eksternal yang relevan degan tujuan suatu organisasi. Dalam melaksanakan identifikasi risiko penyuapan, organisasi perlu memahami proses bisnis yang dimiliki secara end-to-end serta melihat banyaknya jumlah interaksi yang dilaksanakan dari internal ke eksternal maupun interaksi yang dilaksanakan oleh internal ke internal di dalam suatu organisasi.
• Menganalisis, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang telah teridentifikasi; dan
• Mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di organisasi untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai.

3. Penilaian risiko penyuapan harus ditinjau secara berkala

Peninjauan penilaian risiko penyuapan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Peninjauan dilaksanakan secara berlaka sehingga setiap adanya perubahan informasi baru dapat dinilai secara tepat waktu oleh organisasi; dan
• Pada saat terjadinya perubahan penting terhadap struktur organisasi maupun aktivitas organisasi.

4. Terdokumentasi

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk menunjukkan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang maupun meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.

---

Diskusikan dengan Kami!

Ditulis Oleh, Satrio Adhi Pradana, Lead Consultant GRC – Robere & Associates (Indonesia)

Dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan secara pesat, namun tidak dapat dipungkiri di tengah pesatnya perkembangan tersebut, pelanggaran seperti kecurangan dalam faktor keuangan, penyalahgunaan kebijakan perusahaan, serta tindakan ilegal lainnya juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, organisasi sangat direkomendasikan untuk memiliki sistem pengelolaan pelaporan dan penanganan yang sistematis sebagai paduan yang dapat membantu organisasi dalam mengelola pelanggaran yang disampaikan oleh pihak yang relevan di organisasi. Dalam hal ini, Standar internasional ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam implementasi pengelolaan sistem penanganan pelaporan pelanggaran bagi organisasi.

Manfaat Implementasi ISO 37002:2021

ISO 37002:2021 merupakan panduan yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam mendesain, menerapkan, mengelola, dan meningkatkan secara berkesinambungan sistem manajemen pelaporan pelanggaran.

ISO 37002:2021 dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi organisasi dalam mencegah atau meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh perilaku yang menyimpang dengan mengidentifikasi, menangani, mengelola penyimpangan yang dilaporkan sedini mungkin.

Selain itu, implementasi ISO 37002:2021 dapat menunjukkan bahwa organisasi telah mendemonstrasikan praktik tata kelola yang baik dan berintegritas kepada pihak berkepentingan yang relevan.

Aspek Penting dari ISO 37002:2021

Salah satu aspek penting dari ISO 37002:2021 adalah memberikan panduan tentang bagaimana organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan pelanggaran, termasuk memastikan bahwa para pelapor merasa aman dan dilindungi, serta mendorong budaya terbuka dan transparan di seluruh organisasi. Adapun langkah-langkah penting yang dicakup dalam ISO 37002:2021 meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Pelaporan

Organisasi disarankan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran dengan memperhatikan 2 aspek sebagai berikut:

• Ketelusuran (Traceability)

Setiap laporan harus dilacak secara rinci mulai dari penerimaan hingga penyelesaian untuk menciptakan transparansi dan memastikan akuntabilitas dalam penanganan laporan.

Sebagai contoh, pemberian nomor pelaporan yang diberikan kepada pelapor agar pelapor dapat memantau seluruh proses penanganan laporan yang telah disampaikan.

• Kerahasiaan

Organisasi perlu menerapkan langkah-langkah untuk melindungi identitas pelapor dan menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan laporan. Aspek kerahasiaan ini akan membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan dimana pekerja akan merasa aman untuk melaporkan pelanggaran.

Sebagai contoh, Organisasi dapat menyediakan opsi pelaporan pelanggaran secara anonim. Dalam hal anonimitas, terdapat 2 opsi sebagai berikut:

• Anonimitas Total, dimana identitas pelapor sepenuhnya disembunyikan dan tidak terdapat informasi yang dapat menghubungkan antara laporan dengan pelapor nya.
• Anonimitas Terbatas, dimana identitas pelapor hanya dapat diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pengelola WBS dan/atau tim penyelidik yang ditugaskan untuk menindaklanjuti laporan.

2. Penilaian terhadap Pelaporan

Organisasi perlu memastikan bahwa proses penilaian, triase, dan manajemen laporan pengaduan perilaku yang menyimpang bebas dari keberpihakan dan/atau benturan kepentingan. Organisasi juga direkomendasikan dapat mengurutkan prioritas laporan penyimpangan berdasarkan pertimbangan risiko yang merugikan bagi organisasi dan/atau pihak relevan lainnya.

Sebagai contoh, untuk mempermudah penilaian, pengelola WBS dapat melakukan penilaian dengan dengan memastikan beberapa aspek sebagai berikut:

• Verifikasi keabsahan laporan;
• Melakukan evaluasi terhadap risiko sejauh mana pelanggaran terkait dampak merugikan perusahaan dari segi finansial, reputasi, hukum, dan operasional;
• Melakukan pengkategorian atas laporan yang masuk berdasarkan tingkat urgensinya;
• Apabila diperlukan, organisasi dapat melakukan konsultasi terkait hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan tindakan yang akan diambil sudah sesuai ketentuan yang berlaku dengan pihak yang dianggap berkompeten baik secara internal maupun eksternal.

3. Penanganan Pelanggaran

Organisasi perlu memastikan adanya mekanisme penyelidikan yang adil dan obyektif. Mekanisme penyelidikan sebaiknya dilakukan tanpa bias dan terlapor sebaiknya diberikan hak untuk merespon terhadap laporan terkait.

4. Perlindungan Pelapor, Terlapor, dan Investigator

Standar ini menekankan pentingnya melindungi Pelapor, Terlapor, dan Investigator dari segala bentuk pembalasan atau diskriminasi sebagai akibat dari pelaporan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan keberanian dalam melaporkan pelanggaran.

5. Penyelesaian Kasus Pengaduan

Kasus pelaporan dapat dinyatakan selesai apabila tidak ada lagi tindakan yang dianggap perlu dalam merespon laporan, ketika pencarian fakta menentukan tidak ada lagi investigasi yang diperlukan, ketika laporan terkait dirujuk ke proses lain yang harus ditangani, atau akhir dari proses investigasi yang dapat membuktikan perilaku yang menyimpang benar terjadi atau tidak.

ISO 37002:2021 dapat menjadi fondasi untuk menciptakan organisasi yang berintegritas, di mana pelaporan pelanggaran dapat terjadi tanpa takut pembalasan, dan di mana setiap laporan ditangani secara adil dan transparan. Dengan demikian, implementasi ISO 37002:2021 bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, melindungi pelapor, dan mengukuhkan reputasi organisasi sebagai entitas yang berkomitmen pada nilai-nilai etika dan keberlanjutan.

ya

 

Ditulis Oleh, Farrah Alizah Larasati, Lead Consultant GRC – Robere & Associates (Indonesia)

ISO 37301:2021 adalah standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Kepatuhan yang wajib diterapkan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan dari berbagai pihak berkepentingan. Kepatuhan ini menjadi aspek kritikal dalam menjalankan proses bisnis agar terhindar dari risiko kerugian reputasi, finansial, maupun sanksi hukum.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada salah satu BPR atau Bank Perekonomian Rakyat pada tahun 2023 yang tidak mematuhi ketentuan terkait dengan pengelolaan kredit, dengan menyalurkan kredit fiktif, sehingga menyebabkan izin usaha atas BPR dicabut oleh OJK.

Pentingnya untuk mematuhi setiap ketentuan ataupun persyaratan, mendorong Perusahaan untuk memiliki suatu sistem manajemen yang secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memastikan kepatuhan. Dalam hal ini, Standar internasional ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan merupakan salah satu best practice yang dapat digunakan oleh Perusahaan dalam sebagai panduan untuk mengelola kepatuhan.

Apa itu ISO 37301:2021?

ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan adalah standar internasional yang menetapkan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan mematuhi peraturan dengan baik. Standar ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana perusahaan dapat mengembangkan, menerapkan, memelihara, dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem manajemen kepatuhan.

Aspek Kritikal Dalam Implementasi ISO 37301

Aspek kritikal yang perlu dipenuhi oleh Perusahaan dalam mengimplementasikan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap kepatuhan

Komitmen terhadap implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan sangat penting dalam Perusahaan, khususnya komitmen dari Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak. Pada umumnya, lomitmen dari Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak diantaranya diwujudkan dengan menetapkan Kebijakan Kepatuhan, memastikan bahwa mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan telah tercapai, serta memastikan tersedianya Sumber Daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan pada Perusahaan.

2. Penetapan Fungsi Kepatuhan

Dalam implementasi ISO 37301, Perusahaan perlu menetapkan Fungsi Kepatuhan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi untuk mengidentifikasi kewajiban kepatuhan, melakukan analisis dan evaluasi terkait kinerja Sistem Manajemen Kepatuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan tindakan perbaikan, menetapkan mekanisme terkait pelaporan kepatuhan, melakukan pemantauan dan melaporkan hasil implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan kepada Manajemen Puncak. Pada umumnya Fungsi Kepatuhan ditugaskan kepada Unit Kerja yang membawahi bidang Kepatuhan pada Perusahaan.

3. Kesadaran berdasarkan ISO 37301

Perusahaan wajib memastikan bahwa seluruh pegawai perlu diberikan pemahaman terkait implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan, diantaranya dengan memberikan pelatihan yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Kepatuhan serta sosialisasi terkait Kebijakan Kepatuhan.

4. Penetapan Kewajiban Kepatuhan

Kewajiban kepatuhan adalah regulasi dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Perusahaan sesuai dengan proses bisnis yang dijalankan, baik dari peraturan eksternal maupun internal. Dalam implementasi ISO 37301, Perusahaan perlu mengidentifikasi kewajiban kepatuhan, melakukan analisis dan dampak dari setiap peraturan, serta melakukan evaluasi untuk memastikan seluruh peraturan telah dijalankan. Kewajiban kepatuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu mandatory obligation dan voluntary obligation. Mandatory obligation adalah ketentuan yang wajib dipatuhi seperti contoh ketentuan regulator, ketentuan pemerintah maupun ketentuan dari pelanggan, sedangkan voluntary obligation adalah ketentuan yang bersifat sukarela, dimana hal ini tidak diwajibkan, namun Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut, seperti contoh adalah standar ISO 37301.

5. Indikator Kepatuhan

Perusahaan dapat menetapkan indikator kepatuhan untuk menilai tingkat kepatuhan Perusahaan, dimana pada ISO 37301, indikator kepatuhan terbagi menjadi prediktif indikator dan reaktif indikator. Prediktif indikator diantaranya risiko ketidakpatuhan diukur sebagai potensi tercapai atau tidak tercapainya target, serta trend atas ketidakpatuhan. Contoh dari reaktif indikator adalah jumlah ketidakpatuhan yang terjadi, waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan dan tindakan perbaikan.

Perusahaan yang mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan berdasarkan ISO 37301 tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun reputasi yang baik, sehingga Perusahaan dapat terus berkembang dan memastikan keberlanjutan Perusahaan.

---

Diskusikan dengan Kami!

Ditulis Oleh, Hilman Badhi Adikara, Team Leader GRC – Robere & Associates (Indonesia)

Dalam menjalankan proses bisnisnya, Perusahaan perlu didukung oleh aset yang berkualitas dan dapat mendukung kinerja Perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Perusahaan pasti akan mengelola aset yang dimiliki, baik dari proses perencanaan kebutuhan aset, inventarisasi aset, pengoperasian aset, pemeliharaan aset, penilaian aset hingga penghapusan aset atau yang biasa disebut dengan life cycle asset.

 

Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Aset

Melihat rangkaian proses yang panjang dalam pengelolaan aset tersebut, Perusahaan dapat menggunakan Sistem Manajemen Aset sebagai kerangka dasar untuk bisa memantau setiap proses pada pengelolaan aset. Disamping itu, banyak kegunaan dalam penerapan Sistem Manajemen Aset bagi Perusahaan, diantaranya:

1. Mendukung Perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat, khususnya dalam menyusun rencana strategis manajemen aset;
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan dengan alokasi aset yang efektif;
3. Meninjau nilai aset secara aktual termasuk dalam penyusutan nilai aset untuk menghindari penurunan kinerja Perusahaan;
4. Mempermudah perencanaan anggaran untuk mengelola aset;
5. Mengoptimalkan manajemen risiko terkait aset, khususnya dalam penentuan tingkat kritikalisasi aset.

Salah satu acuan yang dapat digunakan untuk menerapkan Sistem Manajemen Aset adalah standar ISO 55001. Pada standar ISO 55001 salah satu yang menarik adalah bagaimana Perusahaan dapat menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dalam pengelolaan aset. Penetapan prioritas kegiatan ini dapat dilakukan dengan penentuan tingkat kritikal aset atau biasa dikenal dengan Asset Criticality Ranking.

Apa Itu Asset Criticality Ranking?

Pengertian dari Asset Criticality Ranking sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi aset yang dapat diprioritaskan untuk dilakukan pemeliharaan dan perlindungan. Pelaksanaan Asset Criticality Ranking dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

1. Jenis aset yang dikelola, baik aset fisik maupun non fisik;
2. Penetapan kriteria konsekuensi (consequences) yang dapat terjadi pada aset;
3. Penetapan kriteria keandalan (reliability) dari tingkat kemungkinan terjadinya konsekuensi pada aset;
4. Penetapan kriteria deteksi (detectability) sebagai bentuk prediksi terhadap potensi kerusakan pada aset; dan
5. Penetapan matriks tingkat kritikal aset.

Perusahaan kemudian dapat melakukan penilaian dengan menetapkan nilai pada kriteria konsekuensi, keandalan, dan deteksi. Semakin tinggi hasil dari penilaian Asset Criticality Ranking makan akan mempengaruhi terhadap penanganan aset tersebut, khususnya  prioritas untuk dilakukan pemantauan yang lebih ketat, jadwal pemeliharaan yang relatif lebih singkat untuk memastikan kinerja aset tetap optimal.

Menetapkan Asset Criticality Ranking

Berikut salah satu contoh kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisa setiap aset yang selanjutnya akan ditentukan tingkat kritikalnya:

Kriteria	Level
	1	2	3	4
Dampak Kegagalan Operasional (A)	Tidak berdampak terhadap proses operasional secara langsung	Berdampak terhadap proses operasional pada area Departemen	Berdampak terhadap proses operasional pada area Divisi/Satuan Kerja	Berdampak terhadap proses operasional Perusahaan
Utilisasi (B)	Aset digunakan sebanyak <50% dalam waktu 1 tahun	Aset digunakan sebanyak 50% dalam waktu 1 tahun	Aset digunakan sebanyak 75% dalam waktu 1 tahun	Aset digunakan secara terus menerus
Downtime/ Repair Time (C)	Lebih dari 60 menit	31 - 60 menit	16 - 30 menit	0 - 15 menit
Kemungkinan Kegagalan Operasional (D)	Jarang terjadi (0 - 1 kali dalam 1 tahun)	Mungkin Terjadi (2 - 3 kali dalam 1 tahun)	Sering Terjadi (4 -6 kali dalam 1 tahun)	Sangat Sering Terjadi (>7 kali dalam 1 tahun)

Setelah dilakukan analisa aset terhadap setiap kriteria, maka perlu dilakukan penjumlahan atas setiap kriteria (A+B+C+D). Hasil penjumlahan yang didapatkan kemudian perlu disesuaikan dengan tingkat kritikal dibawah ini.

Tingkat Kritikal	Nilai	Tindakan
Low	1 – 8	1.	Preventive Maintenance dilakukan minimal 1 tahun sekali
		2.	Monitoring aset dilakukan secara bulanan
		3.	Tidak harus disediakan proses bypass/back up apabila terjadi kegagalan
		4.	Tidak harus disediakan alert system
Medium	9 – 11	1.	Preventive Maintenance dilakukan minimal 6 bulan sekali
		2.	Monitoring aset dilakukan secara mingguan
		3.	Harus tersedia proses bypass/back up apabila terjadi kegagalan operasional
		4.	Harus tersedia alert system
High	12 – 16	1.	Preventive Maintenance dilakukan minimal 4 bulan sekali
		2.	Monitoring aset dilakukan secara harian
		3.	Harus tersedia proses by pass/back up apabila terjadi kegagalan operasional
		4.	Harus tersedia alert system

Contoh:

Perusahaan memiliki aset dalam bentuk server dan kendaraan operasional yang selanjutnya Perusahaan akan menilai tingkat kritikalnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama Aset	Server	Kendaraan Operasional
Dampak Kegagalan Operasional (A)	(4) Berdampak terhadap proses operasional Perusahaan	(1) Tidak berdampak terhadap proses operasional secara langsung
Utilisasi (B)	(4) Aset digunakan secara terus menerus	(1) Aset digunakan sebanyak <50% dalam waktu 1 tahun
Downtime/ Repair Time (C)	(4) 0 - 15 menit	(1) Lebih dari 60 menit
Kemungkinan Kegagalan Operasional (D)	(1) Jarang terjadi (0 - 1 kali dalam 1 tahun)	(2) Mungkin Terjadi (2 - 3 kali dalam 1 tahun)
Nilai Tingkat Kritikal	4 + 4 + 4 + 1 = 13	1 + 1 + 1 + 2 = 5
Tingkat Kritikal	High	Low

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat kritikal dari server lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan operasional, sehingga perlu perlakukan yang lebih intens terhadap server dibandingkan dengan kendaraan operasional, baik dari segi perawatan yang jangka waktunya lebih pendek, monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan, mempersiapkan mekanisme back up plan apabila server down, hingga menyediakan bentuk pemberitahuan apabila terdapat gangguan pada server.

Hasil penilaian Asset Criticality Ranking dapat bermanfaat bagi Perusahaan untuk mencegah kerusakan aset yang akan berdampak secara langsung terhadap proses bisnis Perusahaan. Selain itu, hasil penilaian Asset Criticality Ranking dapat juga digunakan oleh Perusahaan sebagai dasar dalam hal penetapan siklus aset.

Ditulis Oleh, Syifa Aulia Sari, Team Leader IT GRC – Robere & Associates (Indonesia)

Pada zaman modern ini, Layanan Teknologi Informasi sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Perkembangan Digitalisasi dan pengaruh Globalisasi membuat masyarakat tidak bisa lepas dari kebutuhan atas layanan Teknologi Informasi. Atas dasar kebutuhan inilah, maka banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menyediakan layanan yang dapat memberikan kualitas terbaik, serta memberikan kepuasan bagi para pelanggannya.

Apa Itu Service Level Agreement (SLA)

Untuk menyediakan layanan, tentu saja diperlukan beberapa aspek yang harus di dikelola dengan baik, salah satu aspek tersebut adalah Perjanjian Tingkat Layanan atau lebih dikenal dengan sebutan SLA / Service Level Agreement. Secara sederhana, SLA itu sendiri adalah perjanjian yang berisi kesanggupan jaminan kinerja yang dipenuhi oleh penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. SLA umumnya mencakup berbagai parameter kinerja seperti ketersediaan layanan, waktu respons, waktu pemulihan, keamanan informasi, dan parameter lainnya yang relevan dengan layanan yang disediakan.

Manfaat Service Level Agreement (SLA)

Dengan adanya SLA layanan, baik penyedia layanan maupun pelanggan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari layanan yang diberikan, serta tanggung jawab dan implikasi untuk masing-masing pihak jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. SLA  layanan juga dapat membantu menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan antara penyedia layanan dan pelanggan, dan menyediakan kerangka kerja untuk penyedia layanan dalam melakukan evaluasi kinerja layanan secara berkala. oleh karena itu pengelolaan SLA dari sisi penyedia layanan menjadi sangat penting, dimana dengan pengelolaan SLA yang baik akan dapat membantu organisasi penyedia layanan untuk dapat memberikan layanan yang dapat memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan.

Service Level Agreement (SLA) dalam ISO/IEC 20000-1:2018

Dalam ISO/IEC 20000-1:2018, yaitu standar Internasional untuk Sistem Manajemen layanan, SLA itu sendiri merupakan aspek yang diatur dalam salah satu klausul (klausul 8.3.3) untuk pemenuhan kesesuaian standar ISO/IEC 20000-1:2018 untuk implementasi maupun sertifikasi Sistem Manajemen Layanan. Oleh karena itu standar  ISO/IEC 20000-1 :2018 ini dapat digunakan sebagai panduan dalam implementasi maupun sertifikasi Sistem Manajemen layanan, termasuk pengelolaan SLA Layanan.

Pengelolaan Service Level Agreement Sebagai Bagian Dari ISO/IEC 20000-1:2018

Beberapa Aspek pengelolaan terkait SLA yang diatur dalam standar ISO/IEC 2000-1:2018 adalah :

1. Penyusunan SLA yang jelas dan terukur antara penyedia layanan dan pelanggan. SLA harus mencakup parameter kinerja layanan yang ditetapkan, seperti ketersediaan, waktu respons, dan waktu pemulihan, serta harus konsisten dengan kebutuhan bisnis dan persyaratan pelanggan.
2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja secara berkala sesuai dengan SLA yang disepakati. aspek Ini mencakup pengumpulan data kinerja layanan, analisis hasil, dan pelaporan kepada pelanggan.
3. Manajemen Insiden dalam memenuhi dan meningkatkan pemenuhan SLA. Ketika terjadi pelanggaran SLA atau masalah dalam penyediaan layanan, penyedia layanan harus dapat merespons dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan.
4. Komitmen Terhadap Peningkatan Berkelanjutan (continual improvement) dalam pengelolaan layanan. Penyedia layanan diharapkan untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan proses, sistem, dan kinerja layanan mereka untuk memastikan pemenuhan SLA yang konsisten dan memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa ISO/IEC 20000-1:2018 memiliki peranan penting sebagai panduan bagi organisasi untuk membantu mengelola layanan yang disediakan termasuk pengelolaan SLA di dalamnya. Oleh karena itu, dengan implementasi dan sertifikasi ISO/IEC 2000-1:2018 ini, selain dapat meningkatkan pengelolaan SLA menjadi lebih baik, harapannya juga akan sekaligus meningkatkan pengelolaan layanan secara menyeluruh yang nantinya akan memberikan dampak peningkatan kualitas dan nilai jual layanan itu sendiri.

1. Jadwal Update ISO/IEC 27001:2022

Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001 sudah mengalami perubahan dimana versi terbaru ISO/IEC 27001:2022 telah resmi dipublikasikan pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagai hasil dari proses voting oleh Join Technical Committee (JTC) yang telah selesai pada tanggal 22 September 2022. Seluruh organisasi yang telah atau akan mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan ISO/IEC 27001 telah dapat mengadopsi standar ISO/IEC 27001:2022 tersebut, dimana ISO/IEC 27001:2013 masih dapat dilakukan audit sertifikasi (Initial sertifikasi maupun resertifikasi) selambat-lambatnya sampai dengan 25 Oktober 2023; setelah itu seluruh audit initial sertifikasi/ resertifikasi harus menggunakan ISO/IEC 27001:2022. Sedangkan untuk proses surveillance audit ISO/IEC 27001:2013 masih dapat dilakukan sampai selambat-lambatnya 24 Oktober 2025.

2. Apa Saja Perubahan ISO 27001 di Versi Terbaru

Perubahan Standar ISO/IEC 27001 di tahun 2022 ini sejalan dengan perkembangan praktik bisnis yang semakin digital, seperti penggunaan Remote Working, Bring Your Own Device, dan peningkatan ketergantungan pada Cloud Services.

Secara umum, rincian perubahan yang akan diterapkan pada ISO/IEC 27001:2022 ini  meliputi:

1. Perubahan jumlah total Kontrol Annex, dari 114 menjadi 93, dengan rincian:

• 24 Kontrol gabungan
• 23 Kontrol berubah penamaannya
• 35 Kontrol berubah penomorannya
• 11 Kontrol tambahan/ baru yang meliputi:
• Threat Intelligence
• Keamanan Informasi Cloud Services
• ICT (Information and Communications Technology) untuk Kesinambungan Bisnis
• Pemantauan Keamanan Fisik
• Kegiatan Pemantauan
• Web Filtering
• Data Masking
• Secure Coding
• Manajemen konfigurasi
• Penghapusan Informasi
• Pencegahan Kebocoran Data

2. Restrukturisasi Domain kontrol Annex menjadi 4 Domain utama:

• Manusia (8 Kontrol): Kontrol yang Menyangkut individu, seperti Kerja Jarak Jauh (Teleworking), Filtering, dan Perjanjian Kerahasiaan.
• Organisasi (37 Kontrol): Kontrol yang menyangkut Organisasi, seperti Kebijakan Keamanan Informasi, Pengembalian Aset, dan Keamanan Informasi untuk Penggunaan Layanan Cloud.
• Teknologi (34 Kontrol): Kontrol yang menyangkut teknologi, seperti Otentikasi, Penghapusan Informasi, Pencegahan Kebocoran Data, atau Pengembangan Sistem.
• Fisik (physical) (14 Kontrol): Kontrol yang menyangkut obyek fisik, seperti Media Penyimpanan, Pemeliharaan Peralatan, Pemantauan Keamanan Fisik, Pengamanan Ruangan Kantor.

3. Terdapat lima jenis atribut atas Kontrol untuk membuatnya lebih mudah untuk dikategorikan, Yang terdiri atas:

• Tipe Kontrol (Pencegahan, Detektif, Dorektif)
• Aspek Keamanan Informasi (Kerahasiaan, Integritas, Ketersediaan)
• Konsep Pengamanan Siber (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover)
• Operasional (Tata Kelola, Manajemen Aset, Manajemen Risiko, dll.)
• Domain keamanan (Tata Kelola, perlindungan, keberlangsungan Bisnis)

Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara standar ISO/IEC 27001:2022 dengan versi ISO/IEC 27001:2013, hanya saja akan terdapat perubahan pada Security Controls yang ada sehingga pembaharuan Statement of Applicability (SOA) yang telah diterapkan menjadi prioritas yang harus dilakukan.

3. Kunci Dari Transisi ke ISO/IEC 27001:2022

Transisi ke ISO/IEC 27001:2022 dapat anda lakukan sejak saat ini dengan batas waktu paling lambat di tanggal 25 Oktober 2025 atau 3 tahun sejak standar ISO/IEC 27001:2022 dikeluarkan, dengan penjelasan milestones sebagai berikut:

Meskipun akan ada proses transisi yang ditimbulkan ketika standar ISO/IEC 27001:2022 Diterbitkan, Anda tidak perlu khawatir tentang proses tersebut. Selama persiapan transisi ke ISO/IEC 27001:2022 tersebut, Robere & Associates siap membantu organisasi Anda untuk mendampingi dalam proses transisi tersebut.

Robere & Associates siap mendukung Anda sejak standar ISO/IEC 27001 :2022 diterbitkan. Kami akan terus memberikan informasi kepada Anda tentang kemajuannya dan memberikan detail lebih lanjut tentang proses transisi yang harus anda lakukan berikutnya.

---

Diskusikan dengan Kami!

Apa Itu System Security Hardening?

ISO/IEC 27001:2013 merupakan standar internasional yang mengatur persyaratan dalam sistem manajemen keamanan informasi. Annex 12.6.1 (Management of Technical Vulnerabilities) dan Annex 14.2.8 (System Security Testing) menekankan pentingnya pengamanan sistem dan aplikasi dari potensi serangan. Salah satu metode yang digunakan adalah system hardening, yaitu proses mengamankan sistem atau aplikasi untuk mengurangi risiko serangan peretas.

Dalam dunia IT, istilah “security hardening” sering digunakan saat sistem atau aplikasi akan di-deploy atau masuk ke lingkungan production. System hardening adalah sekumpulan tools, teknik, dan best practices untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan siber, dengan tujuan mengeliminasi attack vectors dan memperkecil attack surface yang dapat dimanfaatkan oleh peretas atau malware.

Jenis-Jenis System Hardening

System hardening mencakup beberapa aspek utama dalam pengamanan ekosistem IT. Berikut adalah lima jenis utama dalam hardening:

1. Application Hardening – Mengamankan aplikasi dari eksploitasi dan serangan berbahaya.
2. Operating System Hardening – Menghilangkan layanan atau konfigurasi yang tidak diperlukan pada OS.
3. Server Hardening – Mengamankan server dari akses tidak sah atau eksploitasi.
4. Database Hardening – Mencegah kebocoran data melalui pengaturan akses dan enkripsi.
5. Network Hardening – Meningkatkan keamanan jaringan dengan firewall, segmentasi, dan kontrol akses.

Mengapa System Hardening Penting?

System hardening berperan penting dalam menurunkan kemungkinan sistem diretas dengan mengurangi potensi pintu masuk bagi serangan. Langkah ini sangat diperlukan dalam industri yang menerapkan standar keamanan tinggi seperti Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) di sektor finansial dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di sektor kesehatan.

System hardening harus dilakukan secara berkala sepanjang lifecycle teknologi, mulai dari instalasi awal hingga sistem berjalan dalam lingkungan live production. Beberapa organisasi bahkan mengembangkan metode otomasi hardening untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses ini.

Apakah System Hardening Menjamin Keamanan 100%?

Jawabannya tidak. Tidak ada sistem yang 100% aman, tetapi system hardening dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan dan mengurangi kemungkinan eksploitasi. Dengan menerapkan hardening, serangan yang awalnya dapat dilakukan oleh peretas dengan tingkat keahlian dasar akan menjadi lebih sulit, sehingga hanya peretas dengan tingkat keahlian lebih tinggi yang dapat mencoba menembus sistem.

Dengan pendekatan yang tepat, system hardening akan menjadi bagian dari strategi keamanan siber yang lebih luas dan membantu organisasi dalam melindungi data serta infrastruktur IT mereka.

_

IT GRC Team
Robere & Associates (Indonesia)

Pentingnya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam Bisnis Digital

Bisnis dan teknologi merupakan dua hal yang dapat dikatakan hampir tidak terpisahkan di zaman transformasi digital seperti saat ini. Perkembangan teknologi yang begitu cepat seakan menjadi daya tarik untuk para pelaku bisnis dalam mengembangkan setiap lini usaha yang dimilikinya. Tanpa adanya Teknologi Informasi, organisasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien, karena informasi yang dihasilkan dari suatu sistem informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam membuat kebijakan dan keputusan yang tepat. Bahasan tentang teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dengan internet, dimana internet berperan sebagai perantara atau alat untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Internet sangat berperan sebagai penghapus batasan ruang dan waktu, sehingga memungkinkan tersebarnya informasi tanpa jeda, jarak dan waktu sudah bukan menjadi kendala utama pada era ini.  

Ancaman Siber dan Tantangan Keamanan Informasi

Internet pertamakali diperkenalkan oleh World Wide Web pada 30 tahun lalu, pengguna internet diseluruh dunia memiliki angka yang sangat mengagumkan. Survei lembaga We Are Social (2018) menyatakan bahwa 55 persen dari penduduk dunia merupakan pengguna internet aktif. Jika populasi dunia sebesar 7.655 milyar, maka lebih dari 4.176 milyar jiwa merupakan pengguna internet. Hal tersebut menjadi tanda bahwa internet memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan.

Di Indonesia, berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada akhir 2017, sebanyak 54.68 persen dari penduduk Indonesia merupakan pengguna internet aktif. Jika total populasi penduduk Indonesia 262 juta jiwa, maka setidaknya 143.26 juta jiwa merupakan pengguna internet aktif. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2015 pengguna internet mencapai 110.2 juta orang, 2016 mencapai 132.7 juta orang seperti yang terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1: Penetrasi pengguna internet Indonesia 2017 (Data APJII: 2017)

 

Data tersebut menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat, badan usaha, dan seluruh pemangku kebutuhan untuk mengakses data dan informasi dimanapun dan kapanpun menjadi sangat tinggi. Hal tersebut tentunya untuk mendapatkan informasi dalam menunjang peningkatan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Disisi lain, seiring berkembangnya teknologi dan informasi ancaman terhadap pengelolaan informasi juga semakin meningkat. Angka pertumbuhan Internet Users di atas sangat disayangkan sekali karena tidak diimbangi dengan kesadaran akan keamanan internet. Sehingga sangat rawan terjadi ancaman malware melalui kelemahan yang ada.

Tahun 2017 dimana dikenal dengan era Internet of Thing (IoT), ancaman keamanan sistem informasi sempat digegerkan dengan serangan Malware Ransomeware yang dikenal dengan Wannacry. Dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2018, insiden keamanan informasi yang paling sering terjadi yaitu Web Defacement, disusul dengan Malware, Spam, IP Brute Force, Phishing dan lain-lain (BSSN- ISSN 2655-8467 Volume 1 Tahun 2018). Berdasarkan Security Report Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2018 terdapat serangan Cyber di Indonesia sebanyak 513.863 yang sebagian besar berupa aktivitas Malware dengan jumlah 12.895.554 insiden.

Kenyataan tersebut perlu dilihat guna melihat urgensi untuk meningkatkan keamanan informasi. Proses pekerjaan dengan jaringan internet tentunya sangat rentan terkena serangan malware oleh pihak yang tidak diinginkan, untuk menjaga informasi perusahaan, maka risiko tersebut perlu dikendalikan dan diminimalisir. 

Kontrol terhadap malware dan perlindungan terhadap malware perlu dilakukan oleh perusahaan. Untuk mencegah insiden malware dalam sebuah perusahaan. dapat di lakukan dengan tidak membuka spam email dari sumber/pengirim yang tidak jelas. Email yang dicurigai dapat merusak komputer karena mengandung virus, malware atau sejenisnya akan masuk ke folder tersebut. Apabila dalam email yang dibuka terdapat lampiran file (attachments) sebaiknya tidak perlu diunduh atau jika tidak dikenal pengirimnya sebaiknya lakukan pemblokiran terhadap email tersebut.

Implementasi ISO/IEC 27001:2013 untuk Keamanan Informasi

Sesuai dengan ketentuan pada ISO/IEC 27001:2013 bahwa perusahaan harus menjaga keamanan informasi dari berbagai macam ancaman yang mungkin terjadi salah satunya dapat dilakukan dengan memasang antivirus pada perangkat komputer, hal ini selaras dengan implementasi annex 12.2.1 mengenai perlindungan terhadap malware. Apabila suatu perusahaan memakai sistem jaringan nirkabel, maka pastikan perusahaan memiliki teknisi yang mampu mengamankan jaringan sesuai dengan persyaratan annex 13.1.1 mengenai kemaanan jaringan. Perusahaan juga harus memastikan selalu mengunci router dan juga mengenkripsi seluruh informasi sesuai dengan annex 10.1.1 mengenai kontrol enkripsi. Bila perlu, selalu beri pasword dalam seluruh jaringan data komputer dan hidden seluruh system sesuai dengan annex 9.4.3 mengenai penggunaan password. 

Secara keseluruhan perusahaan harus menjaga keamanan informasi dari berbagai macam ancaman yang mungkin terjadi. Untuk menjaga keamanan inforrmasi dapat dilakukan dengan memasang antivirus pada perangkat komputer, kemudian mengamankan jaringan. Apabila suatu perusahaan memakai sistem jaringan nirkabel, maka pastikan perusahaan memiliki teknisi yang mampu mengamankan jaringan. perusahaan juga harus memastikan selalu mengunci router dan juga mengenkripsi seluruh informasi. Bila perlu, selalu beri pasword dalam seluruh jaringan data komputer dan hidden seluruh sistem. Dengan menyembunyikan data, maka setidaknya hal tersebut dapat mencegah kejahatan dalam perusahaan yang mungkin terjadi. 

Bentuk – bentuk pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko dan ancaman dari luar maupun dari dalam salah satunya dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) mengacu pada ISO/IEC 27001:2013. SMKI menurut ISO/IEC 27001:2013 dimaknai sebagai bagian dari sistem manajemen keseluruhan, berdasarkan pendekatan risiko bisnis, untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi serta memelihara kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dan untuk mengelola serta mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasi atau perusahaan. 

Kesimpulan: Mengapa SMKI Penting untuk Keberlanjutan Bisnis?

Dengan menerapkan ISO/IEC 27001:2013, perusahaan dapat melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dan untuk mengelola serta mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasi atau perusahaan. ISO/IEC 27001:2013 memberikan sebuah keyakinan dan jaminan kepada klien ataupun mitra dagang, bahwa perusahaan telah mempunyai sistem manajemen keamanan informasi yang baik sesuai standar internasional. Jika suatu perusahaan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), perusahaan akan mampu mengendalikan aset informasi dari adanya ancaman dan serangan, secara tidak langsung juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan bisnis perusahaan.

—

^{Syifa Aulia Sari
IT GRC Consultant
Robere & Associates (Indonesia)}

Implementasi Manajemen Risiko erat kaitannya dengan proses komunikasi dan konsultasi. Dimana, proses tersebut merupakan salah satu faktor yang mendukung kelancaran proses manajemen risiko dari tahap ke tahap. Serta tidak dapat dipungkiri proses komunikasi dan konsultasi dengan beberapa Stakeholder dapat mempengaruhi beberapa keputusan yang ditetapkan, baik dalam penerapan kerangka kerja atau proses manajemen risiko, sehingga apabila proses komunikasi dan konsultasi tidak dapat berjalan lancar maka dapat memunculkan risiko baru.

Membahas terkait kesalahan komunikasi dalam implementasi manajemen risiko, kita dapat mengacu kepada salah satu kasus besar yang terjadi pada tahun 2001 yaitu Kasus Kebangkrutan Enron, dimana perusahaan tersebut tidak dapat memberikan informasi yang sesuai dengan realitanya, sehingga tim manajemen risiko Enron tidak dapat mengidentifikasi risiko apa yang akan dihadapi. Penyampaian data yang akurat dan aktual dari suatu perusahaan sangat berguna untuk mengidentifikasi risiko apa yang akan dihadapi, tanpa adanya informasi tersebut sebuah perusahaan hanya dapat memprediksi risiko dari hystorical data yang belum tentu akurat hasilnya.

Berkaitan dengan penjabaran diatas, pada artikel kali ini akan membahas salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun dan mengidentifikasi dengan jelas bagaimana alur yang baik dalam menjalankan proses komunikasi dan konsultasi yang baik dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko yaitu RACI Matriks. Metode ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pihak – pihak yang terkait dengan proses komunikasi dan konsultasi Sistem Manajemen Risiko yang pada umumnya terbagi menjadi 4, yaitu Responsibility (R), Accountable (A), Consulted (C), Informed (I). Sebagai panduan menyusun RACI Matriks, terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan yaitu

1. Identifikasi pihak yang berkepentingan dengan Sistem Manajemen Risiko
   Sebelum menyusun RACI Matriks, perlu ditentukan siapa saja pihak yang berkepentingan terkait dengan Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti :
   • Dewan Komisaris
   • Direksi
   • Manager Departemen / Kepala Divisi
   • Staff Departemen/ Risk Owner
   • Stakeholder Eksternal (Customer, Pemegang Saham, Pemerintah, Risk Consultant,dll)
2. Identifikasi tahapan yang akan dilaksanakan di Sistem Manajemen Risiko
   Setelah menentukan pihak yang berkepentingan, maka perlu diidentifikasi tahapan apa saja yang akan dilakukan saat mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti :
   • Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria
   • Identifikasi Risiko
   • Analisa Risiko
   • Evakuasi Risiko
   • Pengendalian Risiko
   • Pemantauan dan Kaji Ulang Risiko
   • Pencatatan dan Pelaporan Risiko

   Sebagai saran untuk peningkatan, semakin detail keterangan pada setiap tahapan di Sistem Manajemen Risiko, maka akan semakin jelas peran dari pihak berkepentingan yang menjalankan tahapan tersebut.

3. Menyusun RACI Matriks
   RACI Matriks disusun berdasarkan peran dari pihak berkepentingan terhadap tahapan yang dilakukan dalam menjalankan Sistem Manajemen Risiko. Hal tersebut seperti yang telah disebutkan diatas yaitu terbagi menjadi :
   • Responsible (R), yaitu pihak yang bertugas melaksanakan tahapan tertentu dari serangkaian proses di Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti Staff Departemen/Risk Owner.
   • Accountable (A), yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir dari suatu tahapan yang terkait dengan proses Sistem Manajemen Risiko serta pengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya seperti pimpinan di masing – masing Unit Kerja/ Departemen/Divisi (Manager Departemen/Kepala Divisi).
   • Consulted (C), yaitu pihak yang memiliki keahlian terkait Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti Departemen Manajemen Risiko (ERM Departement), Risk Analyst, Risk Consultant.
   • Informed (I), yaitu pihak yang menerima informasi terkait hasil implementasi dari tahapan – tahapan Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti Dewan Komisaris, Direksi Perusahaan, dan Stakeholder Eksternal.

   Salah satu contoh bentuk RACI Matriks dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini: Table 1.1: RACI Matriks

4. Keterangan tambahan pada RACI MatriksApabila RACI Matriks telah disusun, maka dapat ditambahkan beberapa keterangan seperti :
   • Jenis informasi yang disampaikan sebagai bentuk output dari masing – masing tahapan di Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti Laporan Identifikasi Risiko, Laporan Evaluasi Sistem Manajemen Risiko, dll
   • Metode penyampaian hasil tahapan di Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti Monthly Meeting, Yearly Meeting, Management Review Meeting, Email, Surat,dll.
   • Frekuensi penyampaian hasil tahapan Sistem Manajemen Risiko. Contohnya seperti perBulan, perSemester, perTahun, setiap 3 bulan, dll.

Pada dasarnya RACI Matriks adalah salah satu metode yang bertujuan untuk lebih meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Risiko yang diimplementasikan oleh organisasi. Dimana, harapannya apabila sebuah organisasi atau perusahaan telah menyusun RACI Matriks yang baik maka :

• Tidak terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko
• Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah menjadi lebih singkat
• Distribusi informasi internal dan eksternal menjadi lebih jelas
• Transparansi terhadap informasi dalam menjalankan Sistem Manajemen 

—

^{Hilman Badhi Adikara
Non-IT GRC Consultant
Robere & Associates (Indonesia)}

 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Sebagai pengguna produk atau jasa, pelanggan memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan bisnis. Oleh karena itu, melakukan survey kepuasan pelanggan menjadi salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi dengan baik.

Manfaat Survey Kepuasan Pelanggan bagi Perusahaan

Survey kepuasan pelanggan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, di antaranya:

1. Menilai Kualitas Produk dan Jasa

Melalui survey ini, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana produk atau jasa yang disediakan telah memenuhi harapan pelanggan. Dengan memahami tingkat kepuasan pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

2. Mengidentifikasi Kebutuhan Perbaikan

Survey kepuasan pelanggan juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan mendapatkan feedback dari pelanggan, perusahaan dapat melakukan perbaikan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Menganalisis Perilaku Pelanggan

Data dari survey kepuasan pelanggan memungkinkan perusahaan untuk memahami pola perilaku pelanggan, termasuk preferensi, kebiasaan, dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif.

4. Meningkatkan Daya Saing Perusahaan

Survey kepuasan pelanggan juga membantu perusahaan dalam membandingkan produk dan layanan mereka dengan kompetitor. Dengan memahami keunggulan dan kelemahan pesaing, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih kompetitif dan memperluas pangsa pasar.

Metode Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

Ada berbagai metode yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan survey kepuasan pelanggan, antara lain:

1. Pengajuan Form Survey kepada Pelanggan

Metode ini adalah cara paling sederhana untuk mengumpulkan feedback pelanggan. Form survey dapat disebarkan dalam bentuk kuesioner tertulis atau melalui platform digital seperti email, media sosial, atau website perusahaan.

2. Customer Business Meeting

Mengadakan pertemuan langsung dengan pelanggan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan masukan secara langsung. Selain itu, forum ini juga menjadi kesempatan untuk berdiskusi dan menawarkan solusi terbaik bagi pelanggan.

3. Lost Customer Analysis

Lost Customer Analysis bertujuan untuk menghubungi pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau jasa perusahaan guna mengetahui alasan mereka beralih ke kompetitor. Data ini sangat berharga dalam upaya perbaikan layanan dan peningkatan loyalitas pelanggan.

Pentingnya Survey Kepuasan Pelanggan dalam Sistem Manajemen Mutu

Survey kepuasan pelanggan juga merupakan salah satu persyaratan dalam implementasi sistem manajemen mutu, seperti ISO 9001. Dengan melakukan survey ini secara berkala, perusahaan dapat:

• Menilai efektivitas layanan dan produk yang disediakan.
• Mengidentifikasi dan menangani keluhan pelanggan secara proaktif.
• Memastikan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
• Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Kesimpulan

Melakukan survey kepuasan pelanggan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan strategi bisnis yang dapat meningkatkan kualitas layanan, mempertahankan pelanggan, dan memenangkan persaingan di pasar. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan bertindak berdasarkan hasil survey, perusahaan dapat terus berkembang dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan dan menerapkan strategi bisnis berbasis data, pastikan untuk melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala dan menganalisis hasilnya dengan cermat.