Pengetahuan

PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) hadir sebagai langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan pelindungan data anak di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan dan hiburan, anak-anak semakin sering berinteraksi melalui platform digital yang menyimpan informasi serta data pribadi mereka. Baik dalam aplikasi pembelajaran maupun permainan daring, data anak-anak menjadi bagian dari ekosistem digital yang semakin kompleks.

Kondisi ini mendorong urgensi regulasi khusus yang dapat memastikan keamanan dan pelindungan data anak dari risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, melalui PP TUNAS, pemerintah menetapkan aturan teknis yang bertujuan untuk melindungi data pribadi anak secara menyeluruh, sekaligus memperkuat amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan regulasi ini, PP TUNAS menjadi fondasi penting dalam membangun ruang digital yang aman, ramah anak, dan bertanggung jawab.

Apa Itu PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025)?

PP TUNAS merupakan regulasi yang disahkan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam rangka melindungi anak-anak dari potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Peraturan ini berfokus pada pelindungan data anak dalam konteks penggunaan teknologi digital yang kian meluas, mengingat berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh anak-anak, seperti eksploitasi data pribadi maupun dampak negatif lainnya dari interaksi di dunia digital.

PP TUNAS memberikan pedoman bagi penyelenggara sistem elektronik mengenai tata cara perlakuan terhadap data pribadi anak. Pedoman ini mencakup aspek teknis seperti penyimpanan, pengelolaan, dan penghapusan data anak secara aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa PP TUNAS Penting untuk Pelindungan Data Pribadi Anak?

Sebagai generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai ancaman di dunia digital. Oleh karena itu, kehadiran PP TUNAS sangat penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul, seperti:

• Penyalahgunaan data pribadi,

• Perundungan digital (cyberbullying),

• Dampak negatif interaksi digital lainnya.

Alasan Mengapa Hal Ini Sangat Penting

1. Meningkatkan Keamanan Data Anak
   

   PP TUNAS memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan tentang anak-anak harus diproses dan disimpan dengan sangat hati-hati, dengan perhatian khusus pada keamanan informasi yang sangat sensitif ini.

2. Menjamin Persetujuan Orang Tua
   

   Salah satu aspek utama PP TUNAS adalah kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum mengumpulkan data pribadi anak. Ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada orang tua dalam mengelola data anak mereka.

3. Pencegahan Eksploitasi Data
   

   PP TUNAS melarang pengumpulan data pribadi anak untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan eksplisit dari orang tua. Hal ini untuk menghindari manipulasi atau eksploitasi anak-anak dalam dunia digital.

4. Penilaian Risiko untuk Setiap Platform Digital
   

   Setiap platform digital yang melibatkan anak-anak dalam aktivitas online harus menjalani penilaian risiko untuk memastikan bahwa platform tersebut aman dan tidak mengekspos anak-anak pada konten yang tidak pantas atau berbahaya.

PP TUNAS vs UU PDP: Apa Bedanya?

UU PDP merupakan regulasi induk (payung hukum nasional) yang mengatur secara umum mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, PP TUNAS hadir sebagai regulasi turunan yang bersifat teknis dan lebih spesifik, dengan fokus pada pelindungan data pribadi anak-anak sebagai kelompok rentan dalam pemrosesan data digital. Regulasi ini dapat diakses melalui JDIH Sekretariat Negara sebagai sumber hukum resmi pemerintah Indonesia.

Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keamanan data pribadi yang dikelola, antara lain melalui:

• Persetujuan Orang Tua

  Dalam UU PDP, penyelenggara sistem elektronik diharuskan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua untuk mengumpulkan data anak. PP TUNAS lebih lanjut memperjelas bahwa persetujuan ini harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Pelindungan Data Anak

  UU PDP mengatur bahwa data pribadi anak harus dilindungi secara lebih ketat. PP TUNAS memberikan ketentuan khusus yang mengatur bagaimana sistem elektronik yang melibatkan anak-anak harus mematuhi standar pelindungan data yang tinggi.

• Tanggung Jawab Penyedia Platform Digital

  Baik PP TUNAS maupun UU PDP menetapkan bahwa penyedia platform digital bertanggung jawab untuk melindungi data anak-anak. Mereka harus memastikan bahwa platform mereka bebas dari ancaman yang dapat merugikan anak, seperti eksploitasi data atau konten negatif.

Cara Mengimplementasikan PP TUNAS di Organisasi

Para ahli di bidang pelindungan data pribadi, seperti konsultan PDP, memainkan peran penting dalam membantu organisasi dan penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP TUNAS dan UU PDP. Mereka berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko terkait pengelolaan data pribadi anak, serta memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun action plan yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Pelindungan Data Anak
   Membantu organisasi untuk menyusun kebijakan yang memadai terkait pengelolaan dan pelindungan data anak, termasuk penilaian risiko dan mekanisme persetujuan orang tua.
2. Audit Kepatuhan
   Melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan data anak di organisasi, memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam PP TUNAS dan UU PDP.
3. Pelatihan dan Edukasi
   Memberikan pelatihan kepada pegawai dan pihak terkait mengenai pentingnya pelindungan data anak serta bagaimana menjaga keamanan data anak-anak yang ada di dalam sistem organisasi.
4. Mengelola Risiko Kebocoran Data
   Merancang strategi manajemen risiko untuk mengurangi potensi kebocoran data pribadi anak, termasuk memilih teknologi yang tepat untuk menjaga data tetap aman.

Sektor Industri yang Wajib Patuh pada PP TUNAS

Penerapan PP TUNAS membawa dampak signifikan terhadap berbagai industri, khususnya yang berinteraksi langsung dengan anak-anak atau mengelola data pribadi anak dalam layanan digital. Regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik yang melibatkan anak sebagai pengguna untuk menerapkan standar pelindungan data yang lebih ketat dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa sektor industri yang terdampak langsung oleh PP TUNAS:

1. Industri Teknologi dan Platform Digital

   Platform media sosial, aplikasi mobile, game online, dan e-commerce yang melibatkan anak-anak harus memastikan bahwa data pribadi anak dilindungi dengan baik. Mereka harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi anak-anak.

2. Industri Pendidikan dan Layanan Edukasi Online

   Platform pembelajaran daring yang digunakan oleh anak-anak harus mematuhi standar pelindungan data yang ketat. Ini termasuk aplikasi pembelajaran, sekolah, dan lembaga pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa.

3. Industri Kesehatan

   Layanan kesehatan yang melibatkan anak-anak dan mengumpulkan data medis mereka juga wajib mematuhi PP TUNAS dan UU PDP. Aplikasi kesehatan untuk anak, rumah sakit, dan klinik yang mengelola data medis anak harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut.

4. Industri Periklanan dan Pemasaran Digital

   Perusahaan yang menjalankan iklan digital untuk anak-anak atau mengumpulkan data perilaku anak-anak untuk tujuan pemasaran harus mematuhi regulasi ini untuk menghindari penyalahgunaan data anak.

5. Industri Keuangan dan Perbankan Digital

   Aplikasi pembayaran atau perbankan digital yang digunakan oleh anak-anak juga harus mematuhi PP TUNAS, untuk memastikan bahwa data keuangan dan pribadi anak dilindungi dengan baik.

6. Industri Hiburan dan Media

   Platform hiburan dan media yang menyajikan konten untuk anak-anak, seperti layanan streaming video dan penyedia konten hiburan anak, juga wajib menjaga data pribadi anak-anak yang mengakses layanan mereka.

7. Industri Transportasi dan Layanan Pengiriman
   

   Industri transportasi yang mengangkut anak-anak, seperti layanan transportasi online yang melayani anak-anak, kereta api, dan pesawat, harus memastikan pelindungan data pribadi anak-anak yang terlibat dalam layanan mereka.

Kesimpulan: PP TUNAS dan Masa Depan Data Anak Digital

PP TUNAS memberikan tingkat pelindungan yang lebih kuat bagi anak-anak di Indonesia dalam era digital, dengan menetapkan pengaturan yang ketat terhadap pengelolaan data pribadi anak. Dalam konteks ini, peran expert/ tenaga ahli seperti konsultan Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap organisasi mematuhi ketentuan regulasi dan melindungi data anak secara aman dan sesuai hukum. Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan ramah anak di Indonesia.

Jika Anda ingin mulai menyusun dan mengembangkan kerangka kerja Pelindungan Data Pribadi di organisasi agar siap menghadapi tantangan era digital, kami dapat membantu Anda. Hubungi Robere & Associates (Indonesia) melalui 0811-9555-476 dan bangun tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.