Penulis: Vivi DGTraffic

Siapa yang tidak panik saat melihat data pribadinya tersebar di berbagai tempat. Hal ini membuat seseorang semakin ragu untuk memberikan datanya untuk keperluan apa pun. Bahkan, saat harus melakukan pendaftaran untuk suatu kebutuhan, ada rasa was-was  tentang keamanan data yang diisi di dalam formulir tersebut. Di sinilah konsultan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia menjalankan perannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali, serta membantu Anda dalam mencapai sertifikasi yang cocok dalam penerapan UU Perlindungan Data Pribadi tersebut.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan atas data pribadinya. Hal ini sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945. Namun, dengan adanya UU PDP maka perlindungan akan data pribadi akan semakin kuat lagi. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju, membuat pengaksesan akan data menjadi sangat mudah.

UU PDP mengatur seluruh hal terkait data pribadi masyarakat Indonesia, baik hak yang Anda miliki sebagai pemilik data, maupun hak dan kewajiban dari pihak ketiga yang akan memanfaatkan data orang lain.

Beberapa hak yang diatur dalam UU PDP bagi Anda selaku pemilik data pribadi adalah berikut ini:

• Mendapatkan akses penuh untuk melihat serta mengubah data pribadi.
• Mendapatkan salinan data pribadi sesuai dengan yang dibutuhkan.
• Menghapus atau bahkan memusnahkan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Mengajukan keberatan atas penggunaan maupun pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara otomatis, sehingga berdampak pada Anda selaku pemilik data pribadi.
• Mengajukan penundaan atau membatasi pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pihak lain.

Dengan adanya UU PDP, maka seluruh pemrosesan maupun penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas izin pemilik data pribadi. Jika ada pelanggaran yang dilakukan, maka pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Mengenal Profesi Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Officer (DPO) merupakan profesi baru yang muncul sejak disahkannya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang disebut dengan UU PDP. Namun, profesi ini berbeda jika dibandingkan dengan profesi lainnya, karena membutuhkan sertifikasi uji kompetensi untuk bisa menjadi seorang DPO.

Dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, DPO berperan penting sebagai pengawas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan data pribadi seseorang akan dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan akan data pribadi ini tidak hanya terbatas pada data pribadi milik konsumen saja, melainkan juga data pribadi karyawan dan data pribadi milik siapa pun yang ada dalam database perusahaan.

ROPA dan DPIA untuk Penerapan UU PDP dalam Perusahaan

Selain profesi DPO, hal yang tidak kalah penting adalah Record Of Processing Activities (ROPA) dan Data Protection Impact Assessments (DPIA). Secara sederhananya, ROPA merupakan pemetaan atas pemrosesan yang dilakukan terhadap data pribadi. 

Dalam ROPA Anda bisa memantau secara detail mengenai:

• Tujuan pemrosesan data pribadi.
• Siapa saja yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi.
• Siapa saja yang dapat mengakses data pribadi.
• Data pribadi apa saja yang dimanfaatkan dalam pemrosesan tersebut.

Laporan ini harus memuat informasi secara detail mengenai pemrosesan data pribadi sejak awal hingga akhir. ROPA akan membantu Anda lebih mudah dalam mengawasi penggunaan data oleh pihak lain yang telah Anda beri kuasa dan meminimalisasi terjadinya risiko pemanfaatan data pribadi secara tidak bertanggung jawab.

Selain ROPA, ada juga DPIA yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi risiko yang akan timbul akibat pemrosesan sebuah data pribadi. Berbeda dengan ROPA yang harus ada pada setiap pemrosesan data, sedangkan DPIA mengidentifikasi dan meminimalkan risiko terhadap privasi dan perlindungan data pribadi sebelum memulai suatu kegiatan pengolahan data, terutama yang berisiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu.

Beberapa data pribadi yang dianggap memiliki risiko tinggi adalah:

• Profiling.

• Data untuk kebutuhan penilaian.
• Data yang berkaitan dengan pemrosesan secara otomatis.
• Penggunaan data pribadi dalam skala besar.

Dengan adanya DPO pada perusahaan dan pembuatan ROPA serta DPIA secara tepat sesuai kebutuhan, maka risiko adanya penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalisasi. Secara tidak langsung, hal ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada perusahaan.

Peran Konsultan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Sertifikasinya

Tidak semua orang bisa menjadi DPO, karena dibutuhkan sertifikasi khusus bagi seseorang sebelum bisa menjalani profesi ini. Konsultan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia merupakan salah satu pihak yang akan bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan serta uji kompetensi, hingga akhirnya mengeluarkan sertifikasi DPO pada peserta. 

Namun, saat ini belum banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi DPO. Hal ini disebabkan karena usia perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi masih sangat dini, sehingga masih membutuhkan proses untuk menyiapkan LSP yang dapat menerbitkan sertifikasi kompetensi DPO secara legal.

Robere & Associates merupakan salah satu konsultan & sertifikasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dapat mengadakan pelatihan dan menerbitkan sertifikasi untuk profesi ini. Sertifikasi DPO yang diterbitkan oleh Robere & Associates adalah Certified Data Protection Practitioner (CDPP) yang berstandar global dari Exemplar Global.

Pelatihan untuk sertifikasi ini dapat diikuti oleh siapa saja, tetapi sangat disarankan untuk diikuti oleh Anda yang bekerja dalam bidang pengawasan maupun pemrosesan data. Khususnya jika perusahaan Anda banyak mengelola data pribadi yang bersifat sensitif, seperti rumah sakit maupun perbankan.

Materi yang digunakan dalam pelatihan CDPP didasarkan pada:

• ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yaitu pelatihan yang berfokus pada pengelolaan informasi sensitif yang dimiliki perusahaan, untuk menghindari adanya risiko yang merugikan perusahaan.

• ISO 27701: Sistem Manajemen Informasi Privasi yang Efektif, yaitu pelatihan yang akan memberikan panduan kepada peserta agar dapat selalu mengelola informasi dan data sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• UU PDP: Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi, termasuk dari risiko penyalahgunaan data oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• SKKNI No. 103 of 2023: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi acuan kompetensi minimal bagi para profesional yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Standar ini dirancang untuk memastikan setiap individu yang bekerja dalam bidang ini memiliki pemahaman, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi perlindungan data di Indonesia.

Perlindungan data pribadi bukanlah hal yang sederhana. Semakin berkembangnya teknologi, semakin mudah bagi orang lain dalam mengakses dengan izin maupun tanpa izin data pribadi milik orang lain. Jadi, pastikan perusahaan Anda memiliki orang yang handal dalam mengelola dan mengawasi setiap pemrosesan data pribadi, untuk menghindari adanya risiko di masa depan serta meningkatkan kepercayaan konsumen pada perusahaan Anda.

Kepatuhan bisnis merujuk pada upaya mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar yang berlaku untuk bisnis. Proses kepatuhan ini mengharuskan perusahaan untuk mengatur semua area operasional dengan fokus dan tingkat perhatian yang sama. Artinya, perusahaan wajib mematuhi undang-undang tentang peraturan keselamatan bagi karyawan, perlindungan lingkungan, kebijakan akuntansi, persyaratan pelaporan keuangan, dan banyak lagi. Semua ini dapat tercapai apabila perusahaan mengimplementasikan ISO 37301 yang dibantu oleh konsultan dan juga telah tersertifikasi.

Mengapa Kepatuhan Bisnis Itu Penting?

Kepatuhan bisnis seharusnya menjadi sesuatu yang diutamakan dan dipertimbangkan setiap organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Pasalnya, prinsip ini akan menjamin keberlanjutan bisnis dan organisasi dalam jangka panjang. 

Dengan memenuhi kepatuhan, perusahaan dapat menunjukkan bahwa operasional bisnis yang dijalankan bertindak secara bertanggung jawab dan etis, serta mampu membantu membangun kepercayaan dengan staf, mitra, dan pelanggan di pasar yang terus berubah dan kompetitif. 

Selain itu, memenuhi kepatuhan bisnis juga akan menghindarkan organisasi dari membayar denda atau bentuk hukuman lainnya, kerusakan reputasi, gangguan operasional, serta hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Dari sisi internal organisasi, memenuhi kepatuhan bisnis juga akan memastikan karyawan menyadari tanggung jawab dalam hal kepatuhan hukum dan peraturan.

Sertifikasi ISO 37301 untuk Kepatuhan Bisnis

ISO 37301 adalah standar internasional yang mengatur kepatuhan sebuah perusahaan dalam berbisnis. Standar ini mendorong organisasi untuk secara proaktif mengelola kewajiban kepatuhan dan membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. ISO 37301 juga bukan sekadar menilai perusahaan selaku organisasi, tetapi juga orang-orang di dalamnya, yang bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang dapat terus beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik, proporsional, transparan, dan keberlanjutan.

Elemen Penting dari ISO 37301

Sertifikasi ISO 37301 mengikuti Struktur Tingkat Tinggi (High Level Structure – HLS) yang umum digunakan pada sistem standar manajemen ISO lainnya. Kerangka kerja ini memiliki beberapa elemen penting:

• Konteks organisasi. Mencakup pemahaman faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan organisasi, termasuk ekspektasi pemangku kepentingan dan ruang lingkup Sistem Manajemen Kepatuhan.

• Kepemimpinan. Menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan terhadap kepatuhan, sehingga peran dan tanggung jawab setiap pejabat dan manajer kepatuhan harus tertulis dengan jelas.

• Perencanaan. Mencakup penetapan kepatuhan dan penentuan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, yang memastikan organisasi secara proaktif mampu mengatasi tantangan kepatuhan dengan tepat.

• Dukungan. Mencakup sumber daya yang tepat, mulai dari keuangan, manusia, dan teknologi. Dukungan juga termasuk aspek kesadaran, kompetensi, dan komunikasi untuk memastikan setiap orang memahami tanggung jawab kepatuhannya.

• Operasional. Mencakup implementasi praktis dari proses kepatuhan, termasuk membangun kontrol, prosedur uji tuntas, dan mekanisme pelaporan ketidakpatuhan.

• Evaluasi kinerja. Mencakup audit internal dan tinjauan manajemen sebagai bentuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi secara teratur untuk menjaga Sistem Manajemen Kepatuhan tetap aktif.

• Peningkatan. Mencakup strategi dan implementasi untuk meningkatkan Sistem Manajemen Kepatuhan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Bagaimana ISO 37301 Membantu Organisasi?

Sertifikasi ISO 37301 bukan sekadar pedoman kepatuhan untuk organisasi. Dengan didampingi konsultan yang ahli dalam ISO 37301 dan mengimplementasikan Sertifikasi ISO 37301, organisasi akan mendapatkan beberapa manfaat berikut:

Efisiensi operasional

ISO 37301 mendorong pendekatan terintegrasi yang menyederhanakan proses, mengurangi duplikasi, dan meminimalkan beban operasional kepatuhan. Dengan begitu, organisasi akan:

• memiliki sistem tanggapan yang lebih cepat terhadap masalah kepatuhan, 
• mempunyai alokasi sumber daya yang lebih efisien, 
• mengurangi kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam praktik kepatuhan, dan 
• integrasi yang lebih baik dengan sistem manajemen lainnya.

Kultur perusahaan yang positif

Sistem Manajemen Kepatuhan yang terimplementasi dengan baik akan menumbuhkan budaya perilaku etis yang dihargai dan kepatuhan yang dipandang sebagai tanggung jawab semua orang. Kultur perusahaan yang positif ini akan mendatangkan manfaat yang luas, termasuk: 

• peningkatan keterlibatan dan moral karyawan, 
• berkurangnya insiden pelanggaran, 
• peningkatan kesadaran akan kewajiban kepatuhan di semua tingkatan, dan 
• peningkatan ketahanan organisasi.

Terbentuknya mitigasi risiko

Sertifikasi ISO 37301 juga mendorong organisasi untuk memiliki pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko kepatuhan. Hal ini akan membantu organisasi untuk: 

• mengantisipasi perubahan peraturan, 
• mempersiapkan persyaratan kepatuhan baru, 
• mencegah pelanggaran kepatuhan sebelum terjadi, dan 
• mengurangi biaya yang terkait dengan ketidakpatuhan.

Peningkatan berkelanjutan

Penekanan standar kepatuhan pada pemantauan, pengukuran, dan peninjauan mendorong peningkatan praktik kepatuhan yang berkelanjutan. Hal ini memastikan organisasi mengikuti perkembangan persyaratan peraturan dan praktik terbaik.

Proses Sertifikasi ISO 37301

Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37301, organisasi akan melalui beberapa proses berikut ini:

• Penilaian risiko kepatuhan. Mengidentifikasi kewajiban regulasi yang diimplementasikan saat ini, risiko etika, serta celah kontrol yang ada.
• Desain sistem dan pengembangan kebijakan. Menetapkan kebijakan kepatuhan, prosedur, kode etik, dan saluran pelaporan.
• Program komunikasi dan pelatihan. Membangun kesadaran dan kemampuan di semua tingkat organisasi.
• Mekanisme pemantauan dan pengendalian. Mengimplementasikan audit internal, daftar risiko, pelacakan ketidakpatuhan, dan prosedur pelaporan pelanggaran.
• Tinjauan manajemen dan peningkatan. Menilai kinerja sistem dan memperbarui strategi untuk menangani tantangan regulasi atau operasional yang baru.
• Audit sertifikasi pihak ketiga. Bekerja sama dengan badan terakreditasi untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dan menerbitkan sertifikasi.

Konsultan ISO 37301: Robere & Associates

Robere & Associates adalah ahli tepercaya dalam implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK). Kami dapat membantu organisasi mengadopsi ISO 37301:2016 sekaligus memastikan keselarasannya dengan regulasi, standar etika, dan kerangka tata kelola, termasuk:

• Pemeriksaan kepatuhan dan analisis kesenjangan
• Pengembangan kerangka SMK
• Pelatihan dan pembangunan budaya
• Persiapan pemantauan dan audit
• Nasihat berkelanjutan dan pembaruan regulasi 

Semua penawaran untuk membangun dan mengoptimalkan SMK yang selaras dengan ISO 37301 di atas akan ditangani oleh konsultan kami yang memiliki pengalaman mendalam di berbagai domain kepatuhan. Kami juga dapat melakukan penilaian risiko dan dokumentasi hingga kesiapan audit dan peningkatan berkelanjutan, serta merancang SMK yang mencerminkan industri, profil risiko, serta tujuan strategis organisasi Anda.

Untuk berkonsultasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di info@robere.co.id, telepon ke +622139830175, atau WhatsApp ke +62-811-9555-476

Praktik penyuapan pada lanskap bisnis adalah suatu hal yang cukup umum terjadi di dunia internasional maupun nasional. European Union merangkum, 59% perusahaan di Uni Eropa setuju bahwa penyuapan dan koneksi sering kali merupakan cara termudah untuk mendapatkan layanan publik tertentu di negara mereka. Di Indonesia, Laporan KPK tahun 2018 juga menunjukkan 62,3% kasus korupsi yang diusut adalah kasus suap. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan dapat menggunakan Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001.

Dasar Hukum tentang Penyuapan

Maraknya kasus penyuapan pada lingkungan swasta dan pemerintahan (termasuk layanan publik) lambat laun dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Padahal, penyuapan adalah tindakan yang melanggar hukum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), suap atau penyuapan merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi. 

Suap diartikan sebagai tindak memberikan atau menerima pemberian atau janji dengan tujuan memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang yang memiliki kewenangan atau pengaruh. Secara hukum, tindakan penyuapan juga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, integritas, dan etika dalam berbagai aspek kehidupan; termasuk bisnis, politik, dan sektor publik (layanan publik).

Di lingkup internasional, penyuapan diatur dalam Bribery Act 2010 (Undang-Undang Penyuapan 2010). Tindakan ini memiliki arti penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, pembayaran, imbalan, atau keuntungan apa pun untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, suap atau penyuapan merupakan bentuk dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan.

Mengapa Penyuapan Terjadi?

Dalam tulisan berjudul “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap” yang dimuat di Jurnal Integritas Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, alasan terjadinya penyuapan adalah kombinasi dari ketiga hal berikut:

• • Tekanan. Dapat berupa tekanan finansial (keserakahan, hutang, kebutuhan tak terduga, dan gaya hidup konsumtif), tekanan pekerjaan (ambisi karier), tekanan akan peluang karier, dan tekanan lain (judi, narkoba, ataupun ambisi kekuasaan).
  • Faktor individu. Berkaitan dengan pembenaran (rasionalisasi) atas tindak korupsi yang dilakukan. Ini termasuk penyangkalan tindakan korupsi dengan alasan tidak bisa dihindari, penyangkalan karena tidak merasa bersalah, dan penyangkalan status korban (susah ditelusuri).
  • Budaya. Terbentuknya budaya atau kebiasaan memberikan sesuatu untuk memperoleh suatu hal yang lain dalam sebuah lingkungan. Pewajaran ini lama-kelamaan membuat tindakan negatif penyuapan menjadi sesuatu yang dianggap positif. 

Pendapat di atas senada dengan alasan penyuapan yang juga diyakini di dunia internasional. Seperti dilansir dari laman Financial Crime Academy, penyuapan disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

• motivasi dan rasionalisasi,
• adanya kesempatan,
• adanya kemampuan teknis dan kekuasaan,
• sudah memperhitungan risiko, dan
• konsekuensi penyuapan yang mungkin tidak membuat pelaku merasa takut.

Penerapan ISO 37001 sebagai Cara Memberantas Penyuapan

Mengingat tindak penyuapan dapat menjadi suatu hal yang dianggap lumrah, pencegahan dan pemberantasannya tentu perlu dilakukan dengan strategi yang terstruktur berkelanjutan. Karena itulah Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001 menjadi jawaban tepat untuk memberantas penyuapan di lingkup bisnis maupun pemerintahan.

ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan kerangka kerja komprehensif untuk mengelola risiko penyuapan dalam operasi sehari-hari dan transaksi bisnis. Elemen kunci dari standar ini mencakup kebijakan anti penyuapan, prosedur uji kelayakan proses, pelatihan karyawan terkait dengan anti penyuapan, evaluasi risiko penyuapan, uji kelayakan rekan bisnis dan tindak lanjut, serta pemantauan efektivitas sistem manajemen anti penyuapan. 

Dengan menggunakan serta menerapkan Sertifikasi ISO 37001 yang implementasi dibantu oleh konsultan ISO 37001, organisasi dapat menegakkan standar etika dan integritas tertinggi. Beberapa keuntungan yang signifikan bagi organisasi yang menerapkan ISO 37001 adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan sistem dan kontrol anti penyuapan yang kuat
• Memiliki manajemen risiko yang lebih baik
• Menyelaraskan praktik anti penyuapan dengan standar global
• Membangun reputasi dan integritas
• Meningkatkan efisiensi operasional

ISO 37001:2025, Sistem Manajemen Anti Penyuapan Terbaru yang Komprehensif

ISO 37001:2025 adalah versi terbaru dari standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang menggantikan ISO 37001. Pembaruan ini berfokus pada peningkatan efektivitas SMAP dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani insiden penyuapan; baik di lanskap bisnis atau pemerintahan lokal maupun kancah internasional.

Standar terbaru ini memberikan penekanan yang lebih besar pada pengembangan budaya etika dan integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan penerapan praktik anti penyuapan terbaru. ISO 37001:2025 memastikan bahwa organisasi dilengkapi dengan perangkat untuk membangun lingkungan yang transparan dan beretika, yang secara efektif mencegah penyuapan.

Pembaruan ISO 37001:2025 dari ISO 37001:2016

Secara garis besar, pembaruan ISO 37001:2025 dimulai dari perubahan pada struktur High Level Structure (HLS) menjadi Harmonized Structure (HS). Hal ini bertujuan untuk memberikan semua standar sistem manajemen ISO struktur dasar yang seragam dengan persyaratan inti, istilah, dan definisi yang sama untuk meningkatkan komparabilitas.

Selain itu, perubahan penting lain dalam ISO 37001:2025 adalah sebagai berikut:

• Badan pengurus tidak lagi bersifat opsional, melainkan wajib.
• Organisasi wajib mengembangkan budaya anti penyuapan di semua tingkat pekerja.
• Perubahan dalam SMAP harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.
• Organisasi wajib meningkatkan kesadaran pekerja terhadap konflik kepentingan.
• Penerapan kewajiban pelatihan berkelanjutan untuk pekerja dan mitra bisnis.

Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001 untuk Bisnis Bebas Penyuapan

Menjalankan bisnis tanpa SMAP yang formal berpotensi memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih tinggi, manajemen risiko proaktif yang kurang baik, hingga rusaknya reputasi atau nama baik organisasi. Maka dari itu, layanan Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001 dari Robere & Associates dapat menjadi solusi untuk bisnis bebas penyuapan. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik

Di era digital saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu aset paling krusial bagi perusahaan. Ancaman kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi semakin meningkat dan bisa berdampak pada reputasi serta keberlangsungan bisnis Anda.

Salah satu langkah strategis untuk melindungi data perusahaan adalah dengan menerapkan ISO 27001, yaitu standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Melalui pendekatan sistematis, konsultan dan sertifikasi ISO 27001 membantu organisasi mengidentifikasi risiko, melindungi aset informasi, dan menjaga kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis.

Apa itu ISO 27001?

ISO 27001 adalah standar internasional yang menetapkan kinerja bisnis untuk membangun, memantau, dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di suatu organisasi atau perusahaan.

Sertifikasi ini diterbitkan oleh badan sertifikasi ISO 27001 yang dibantu oleh konsultan, dimana fungsi konsultan ISO 27001 adalah untuk memastikan bahwa perusahaan Anda memiliki kebijakan informasi yang jelas, mampu mengelola risiko keamanan informasi secara aktif, patuh terhadap peraturan yang ditetapkan, serta menjaga kepercayaan klien dan stakeholder. ISO 27001 tidak hanya berlaku pada perusahaan yang berkutat di bidang teknologi, tetapi juga di sektor keuangan, manufaktur, retail, logistik, hingga pendidikan dan kesehatan.

Jadi, konsultan dan sertifikasi ISO 27001 dibutuhkan untuk segala bentuk perusahaan dan organisasi agar memiliki sistem keamanan informasi yang terstruktur dan terstandarisasi dalam menjaga keamanan informasi—baik itu data pelanggan, dokumen internal. sistem operasional, maupun informasi penting lainnya.

4 Alasan Mengapa Sistem Keamanan Informasi itu Penting

Konsultan dan sertifikasi ISO 27001 tidak hanya melindungi data internal dan informasi klien, sistem keamanan informasi yang kuat adalah fondasi awal dalam menjalankan bisnis di era digital. Berikut adalah 4 alasan mengapa setiap organisasi atau perusahaan wajib menerapkan sistem keamanan informasi.

1. Ancaman Siber Semakin Kompleks

Salah satu ancaman yang paling berisiko adalah kejahatan siber. Memasuki era digital, ancaman kejahatan siber bukan hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin canggih dan sulit dideteksi. Beberapa jenis ancaman siber yang berbahaya antara lain:

• Ransomware: Penjahat digital yang menyandera data penting, umumnya meminta tebusan berupa uang.

• Phishing: Pesan yang berupa situs atau tautan palsu yang menjebak pengguna agar membocorkan data sensitif, seperti nama lengkap, nomor HP, atau kata sandi.

• Malware/Virus: Program berbahaya yang bisa merusak sistem dan mencuri data pengguna.

• Data breach: Kebocoran data digital akibat adanya celah dalam sistem keamanan.

2. Kewajiban Perlindungan Data Pribadi

Seiring meningkatnya kesadaran publik soal privasi, banyak negara mulai menerapkan regulasi perlindungan data pribadi, contohnya:

• General Data Protection Regulation (GDPR) di negara-negara Uni Eropa.

• Personal Data Protection Act (PDPA) di Inggris.

• Regulasi lokal seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Organisasi atau perusahaan yang tidak mematuhi regulasi ini dapat terkena sanksi hukum, denda, atau larangan beroperasi di wilayah tertentu.

3. Klien dan Mitra Bisnis Semakin Selektif

Di era kolaborasi digital, klien dan partner bisnis tidak hanya mempertimbangkan harga atau kualitas layanan, tetapi juga memperhatikan seberapa serius Anda dalam menjaga keamanan data. Perusahaan yang belum memiliki standar keamanan informasi akan terlihat tidak siap atau kurang profesional di mata mitra besar, terutama di sektor keuangan, teknologi, atau pemerintahan.

4. Kehilangan Data Bisa Menghilangkan Kepercayaan

Satu kali kebocoran data bisa berdampak besar, mulai dari krisis reputasi, kehilangan pelanggan, sampai kesulitan mendapatkan investor. Bahkan, perusahaan besar pun bisa kehilangan kepercayaan publik jika pernah terjadi satu insiden keamanan.

3 Aspek Keamanan Informasi yang Dijaga oleh ISO 27001

ISO 27001 berfokus pada 3 pilar utama dalam sistem manajemen keamanan informasi, yang dikenal sebagai CIA Triad: Confidentiality, Integrity, dan Availability. Tiga aspek ini membentuk dasar dari semua strategi perlindungan data dan wajib dijaga dalam setiap sistem informasi.

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Aspek ini memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Artinya, data sensitif tidak boleh terbuka untuk sembarang orang, termasuk staf internal yang tidak memiliki izin.

Contoh implementasi dari aspek ini adalah:

• Penggunaan sistem login, autentikasi ganda (2FA), dan kontrol akses yang jelas.
• Enkripsi data pada penyimpanan dan saat data dikirim melalui jaringan.
• Penggunaan Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan karyawan dan mitra eksternal.
• Kamera keamanan atau CCTV dan pengamanan fisik untuk ruang server.

2. Integrity (Integritas)

Integritas berarti menjaga keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan informasi selama siklus hidupnya data tersebut. Informasi tidak boleh dimodifikasi tanpa izin, baik karena kesalahan sistem, kelalaian, maupun manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Contoh implementasi dari aspek ini antara lain:

• Menerapkan sistem version control untuk dokumen.
• Melakukan audit dari riwayat aktivitas pengguna.
• Memvalidasi input pada sistem IT untuk mencegah kesalahan data.
• Tanda tangan digital untuk mendeteksi manipulasi data.

3. Availability (Ketersediaan)

Ketersediaan memastikan bahwa informasi selalu dapat diakses oleh pengguna yang sah ketika dibutuhkan, tanpa hambatan waktu atau sistem. Dalam bisnis modern, ketersediaan informasi menjadi sangat penting. Gangguan kecil pada sistem bisa berdampak besar pada layanan pelanggan, produksi, atau komunikasi internal.

Contoh implementasi dari aspek ini antara lain:

• Menerapkan sistem backup dan recovery data secara berkala, agar menghindari pengguna kehilangan data.
• Redundansi jaringan, penyimpanan cloud, dan infrastruktur server yang tahan gangguan.
• Menjaga sistem 24/7 dan pemberitahuan otomatis ketika terjadi downtime.

Dapatkan Sertifikasi ISO 27001 dari Robere & Associates

Sebagai salah satu lembaga konsultan ISO 27001 yang berpengalaman, Robere & Associates siap membantu Anda:

• Menyusun dan mengimplementasikan SMKI sesuai standar ISO 27001.
• Melakukan audit internal dan gap analysis.
• Membimbing proses sertifikasi bersama lembaga sertifikasi resmi.
• Melatih tim internal agar lebih komprehensif memahami perannya dalam mengimplementasikan persyaratan di dalam ISO 27001 dan siap menghadapi ancaman sistem keamanan, terutama digital.

Tingkatkan kepercayaan klien dan mitra Anda terhadap keamanan bisnis Anda. Hubungi kami sekarang dan mulailah perjalanan Anda menuju perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO 27001.

Perjalanan bisnis tidak selalu berjalan mulus. Beragam faktor baik internal maupun eksternal, dapat memicu gangguan yang dapat berpotensi menghambat aktivitas bisnis. Terutama jika disebabkan karena kejadian tidak terduga seperti bencana alam banjir, gempa bumi,  kebakaran, dan lainnya.

Untuk mengantisipasi gangguan tersebut, hadir ISO 22301, standar internasional yang membantu perusahaan dalam membangun sistem manajemen kelangsungan usaha agar tetap dapat berjalan meskipun menghadapi gangguan. Dengan menerapkan standar ini, perusahaan dapat menyusun langkah antisipatif untuk pemulihan operasional bisnis.

Melibatkan konsultan berpengalaman dalam implementasi ISO 22301 dapat mempercepat proses penyusunan sistem yang sesuai kebutuhan bisnis dan memastikan kesiapan menyeluruh. Hasilnya? Bisnis dapat bertahan, pulih lebih cepat, dan tetap menjaga kepercayaan customer di tengah situasi krisis.

Lantas, kenapa konsultan dan sertifikasi ISO 22301 penting bagi perusahaan? Penjelasan lengkapnya bisa cek di sini!

Mengenal Sertifikasi ISO 22301

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, risiko gangguan terhadap operasional perusahaan baik akibat bencana alam, gangguan teknologi, pandemi, maupun keamanan dapat berdampak signifikan terhadap pelayanan, reputasi, dan kepercayaan pelanggan.

Melalui sertifikasi ISO 22301, perusahaan bisa pulih lebih cepat dari krisis yang terjadi. Sertifikasi ISO 22301 merupakan standar internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan. Tujuan dari sertifikasi ISO 22301, antara lain:

• Meminimalkan dampak operasional, finansial, dan reputasi akibat gangguan.
• Meningkatkan kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi berbagai situasi krisis.
• Menjamin kelangsungan usaha terutama saat tengah mengalami kondisi darurat.
• Memenuhi persyaratan regulator, mitra usaha, dan klien terkait keberlangsungan layanan.

Adapun beberapa manfaat yang ditawarkan sertifikasi ISO 22301, di antaranya adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra: memiliki komitmen tinggi terhadap layanan dan perlindungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra.
• Mengurangi risiko gangguan bisnis: membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko yang terjadi dan memberitahu langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk proses pemulihan.
• Pemenuhan kewajiban regulasi dan kontrak: membantu dalam memenuhi persyaratan hukum, peraturan industri, serta komitmen dalam perjanjian bisnis yang berkaitan dengan manajemen risiko dan keberlangsungan.
• Perbaikan internal dan efisiensi operasional: memberitahu perusahaan untuk mengevaluasi, menguji, dan menyempurnakan kebijakan serta prosedur internal dalam menangani gangguan bisnis.

Dalam sertifikasi ISO 22301, terdapat sepuluh klausul yang nantinya akan membantu kelancaran operasional bisnis, berikut daftar klausulnya:

• Pendahuluan: ada klausul 1 (ruang lingkup), klausul 2 (acuan normatif), klausul 3 (istilah dan definisi).
• Persyaratan: klausul 4 (konteks organisasi), klausul 5 (kepemimpinan), klausul 6 (perencanaan), klausul 7 (dukungan), klausul 8 (operasi), klausul 9 (evaluasi kinerja), dan klausul 10 (peningkatan).

Untuk membantu memudahkan penerapan sertifikasi ISO 22301 ini pada perusahaan, sebaiknya menggunakan jasa konsultan ISO 22301.

Penerapan ISO 22301 dalam IT

Dengan kecanggihan teknologi saat ini, hampir semua aktivitas bisnis memanfaatkan teknologi, baik untuk berkomunikasi, menganalisis data, menyimpan data, dan lain sebagainya. Kegagalan dalam mengakses informasi atau memanfaatkan teknologi karena suatu hal, seperti bencana alam atau serangan siber, bisa menyebabkan masalah besar bagi perusahaan.

IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) merupakan salah satu penerapan ISO 22301 dalam perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut, guna meminimalisasi kerugian yang terjadi. IT DRP adalah perencanaan yang dibuat untuk merinci prosedur pemulihan TI sebuah perusahaan untuk dapat mempercepat pengembalian fungsinya serta meminimalisasi kerugian.

Dalam perancangannya, IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) mencakup beberapa langkah krusial agar sistem teknologi informasi dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif saat terjadi gangguan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Analisis Risiko: Mengidentifikasi potensi peristiwa yang dapat mengganggu layanan TI, seperti bencana alam, serangan siber, atau kegagalan infrastruktur, serta dampaknya terhadap proses bisnis.
2. Penetapan RTO dan RPO:
   1. RTO (Recovery Time Objective) menentukan batas waktu maksimal yang dapat diterima untuk pemulihan sistem setelah gangguan terjadi.
   2. RPO (Recovery Point Objective) menetapkan seberapa jauh data terakhir dapat dipulihkan, atau seberapa banyak data yang bisa ditoleransi hilang sejak backup terakhir.
3. Perancangan Pemulihan: Menyusun berbagai skenario pemulihan berdasarkan jenis risiko. Setiap jenis gangguan dapat membutuhkan strategi pemulihan yang berbeda, termasuk prioritas sistem mana yang harus pulih terlebih dahulu.
4. Persiapan Sumber Daya dan Anggaran: Menentukan kebutuhan anggaran, infrastruktur, dan personel agar rencana dapat diimplementasikan secara efektif saat diperlukan.
5. Pengujian dan Evaluasi: Melakukan simulasi berkala untuk memastikan bahwa rencana pemulihan dapat berjalan sesuai harapan, sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

Jasa Konsultan ISO 22301

Konsultan ISO 22301 adalah pihak profesional yang memiliki kompetensi dalam membantu perusahaan merancang, menerapkan, dan mengembangkan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management System) berdasarkan pada standar ISO 22301. 

Konsultan ISO 22301 memastikan perusahaan mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan dan memiliki rencana pemulihan yang efektif. Khususnya, ketika terjadi gangguan yang dapat merugikan perusahaan. Adapun peran dan tanggung jawab seorang konsultan, di antaranya:

• Analisis kesiapan perusahaan: melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan sistem keberlangsungan bisnis yang meliputi evaluasi proses yang sudah ada, risiko operasional, serta dampak yang mungkin terjadi.
• Perencanaan dan pengembangan: membantu merancang struktur dan dokumen sistem manajemen yang sesuai dengan persyaratan ISO 22301. Termasuk kebijakan keberlangsungan bisnis, analisis dampak bisnis, serta strategi pemulihan.
• Pendampingan implementasi: bekerja sama dengan tim internal perusahaan untuk memastikan setiap elemen dalam standar ISO 22301 diterapkan secara menyeluruh. Konsultan biasanya memberikan arahan teknis, pelatihan, serta pengawasan.
• Peningkatan berkelanjutan: memberikan saran strategis untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem kelangsungan usaha agar tetap relevan dengan perubahan organisasi dan lingkungan eksternal.
• Persiapan sertifikasi: mempersiapkan perusahaan menghadapi audit eksternal dari lembaga sertifikasi dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian (non-conformities) dan memberikan saran untuk perbaikan.

Hubungan Konsultan dan Sertifikasi ISO 22301

Konsultan dan sertifikasi ISO 22301 memiliki hubungan yang saling mendukung dalam proses implementasi dan pencapaian standar sistem manajemen bisnis dalam perusahaan. Konsultan berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi perusahaan agar dapat memenuhi persyaratan ISO 22301 secara efektif dan efisien.

Konsultan memiliki pengetahuan mendalam mengenai ISO 22301 dan membantu perusahaan memahami setiap persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari analisis risiko, penyusunan kebijakan, hingga prosedur pemulihan bisnis. Konsultan juga membantu perusahaan merancang dan menerapkan sistem yang sesuai standar ISO 22301.

Tidak hanya itu, konsultan memberikan bimbingan dalam melakukan audit internal untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, konsultan dapat mempercepat proses implementasi dan menghindari kesalahan yang dapat menghambat pencapaian sertifikasi ISO 22301.

Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika ingin mengimplementasikan sertifikasi ISO 22301 pada perusahaan? Untuk waktunya, tergantung pada kesiapan perusahaan dan proses yang berjalan di dalam perusahaan. Biasanya, konsultan ISO mampu menyelesaikan tugasnya tiga sampai enam bulan.

Setelah diaudit dan berhasil disertifikasi oleh lembaga standarisasi internasional, perusahaan diperbolehkan untuk mencantumkan label ISO 22301 Certified atau ISO 22301 Registered di perusahaan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mengantisipasi gangguan yang mungkin bisa terjadi akibat kebencanaan, sebaiknya mengimplementasi sertifikasi ISO 22301.

Untuk memudahkan proses implementasi, Anda bisa berdiskusi lebih lanjut terkait konsultan dan sertifikasi ISO 22301 dengan Robere & Associates yang memiliki jasa konsultan untuk sertifikasi ISO. Hubungi kami sekarang!

Dalam menjalankan sebuah bisnis, perlindungan data merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pasalnya, memiliki sistem perlindungan data yang andal tidak hanya dapat membantu menjaga kerahasiaan informasi bisnis, tetapi juga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Sebagai bentuk perlindungan, menerapkan standar internasional ISO 27701 bisa menjadi pilihan tepat. ISO 27701 mendukung pengelolaan informasi secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, melindungi data, serta meminimalisasi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi dalam operasional bisnis.

Untuk memudahkan prosesnya, terdapat konsultan ISO 27701 yang dapat membantu mendapatkan sertifikasi ISO 27701. Yuk, cari tahu selengkapnya di artikel ini!

Pengertian Sertifikasi ISO 27701

Sertifikasi ISO 27701 adalah standar internasional yang berfokus pada sistem manajemen informasi privasi (SMIP) dan perluasan dari ISO 27001. Standar ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam mengelola informasi pribadi (Personally Identifiable Information/PII) dan mendukung perlindungan data bisnis.

Tujuan utama dari sertifikasi ISO 27701 adalah menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Privacy Information Management System (PIMS) bisnis. Sistem ini memastikan perusahaan mampu mengelola data bisnis dengan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip privasi.

Adapun berbagai manfaat yang ditawarkan sertifikasi ISO 27701 antara lain membantu bisnis tumbuh dan berkembang, meminimalkan penyalahgunaan data, memberikan transparansi, memfasilitasi kontrak bisnis yang efektif, mendukung kepatuhan terhadap peraturan privasi, dan terintegrasi dengan keamanan ISO 27701.

Penerapan Sertifikasi ISO 27701

Lantas, siapa sajakah yang sebaiknya menerapkan atau mengimplementasikan sertifikasi ISO 27701? Berikut merupakan beberapa sektor dan organisasi yang dianjurkan untuk menerapkannya, yakni:

• Konstruksi
• Pendidikan
• Perbankan
• Manufaktur
• Teknologi Informasi
• Makanan dan minuman
• Logistik dan transportasi

Tips Memperoleh Sertifikasi ISO 27701

Untuk memperoleh sertifikasi ISO 27701, terdapat beberapa tips yang mungkin bisa diterapkan, di antaranya:

• Lakukan penilaian awal (gap analysis): melakukan evaluasi terhadap kondisi sistem dan identifikasi perbedaan antara praktik yang sedang berjalan dengan persyaratan dalam ISO 27701.
• Bangun sistem manajemen informasi privasi (SMIP): mengembangkan kebijakan, prosedur, dan kontrol teknis yang mendukung pengelolaan informasi data bisnis.
• Libatkan tim internal secara menyeluruh: keberhasilan dalam memperoleh sertifikasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh bagian organisasi. Penting untuk memberikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh karyawan mengenai tanggung jawabnya dalam menjaga privasi data bisnis.
• Lakukan audit internal secara berkala: melakukan audit internal yang menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan serta memastikan tidak ada data yang terlewat. 
• Pilih lembaga sertifikasi yang kredibel: bekerja sama dengan badan sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik dalam bidang manajemen keamanan informasi dan privasi data. Lembaga yang profesional tidak hanya akan melakukan audit secara objektif, tetapi juga memberikan arahan yang jelas sepanjang proses sertifikasi.
• Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. setelah sertifikasi berhasil diperoleh, diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem manajemen privasi tetap berjalan efektif dan relevan terhadap perubahan teknologi maupun regulasi.

Namun, jika tim internal dalam perusahaan belum terlalu paham dengan sertifikasi ISO 27701, maka memanfaatkan konsultan ISO 27701 bisa menjadi pilihan tepat. Dengan adanya konsultan akan lebih mudah bagi internal perusahaan dalam menerapkan atau mengimplementasi ISO 27701.

Mengenal Konsultan ISO 27701

Konsultan ISO 27701 adalah pihak profesional—baik individu maupun lembaga—yang memiliki keahlian dalam membantu perusahaan merancang, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen informasi privasi (SMIP) berdasarkan standar ISO 27701. Konsultan ISO biasanya bertugas membantu perusahaan supaya sistem manajemen privasi yang dibangun sesuai dengan persyaratan standar serta dapat diintegrasikan dengan proses bisnis yang sudah ada.

Dalam menjalankan tugasnya, konsultan ISO 27701 umumnya melakukan beberapa hal berikut:

• Gap analysis: mengecek apakah perusahaan sudah memenuhi persyaratan dari ISO 27701.
• Perencanaan implementasi: membantu menyusun strategi penerapan SMIP berdasarkan kebutuhan dan struktur organisasi.
• Pengembangan dokumentasi: menyusun kebijakan, prosedur, dan dokumen lain yang relevan dengan sertifikasi ISO 27701.
• Pelatihan dan sosialisasi: memberikan pelatihan kepada staf internal perusahaan supaya dapat memahami pentingnya perlindungan data bisnis.
• Audit internal dan simulasi sertifikasi: melakukan audit internal untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam menghadapi audit sertifikasi pihak ketiga.
• Pendampingan sertifikasi: mendampingi organisasi selama proses sertifikasi hingga berhasil memperoleh sertifikat ISO 27701.

Berbagai manfaat yang akan diperoleh jika menggunakan jasa konsultan ISO 27701, di antaranya:

• Efisiensi waktu dan biaya: mempercepat proses implementasi karena konsultan telah memiliki pengalaman dan metodologi yang teruji.
• Mengurangi risiko ketidaksesuaian: menghindari kesalahan interpretasi standar yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian saat audit dengan persyaratan yang ditetapkan ISO 27701.
• Peningkatan kepercayaan pelanggan: meningkatkan reputasi organisasi dalam hal perlindungan data pribadi dengan baik sehingga semakin mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.

Peran Robere & Associates dalam Implementasi ISO 27701

Robere & Associates mendukung inisiatif privasi organisasi, membantu Anda mempertahankan tata kelola privasi dan meningkatkan praktik perlindungan data bisnis. Robere & Associates (Indonesia) adalah mitra terpercaya dalam mengimplementasikan ISO/IEC 27701. Layanannya meliputi:

• Penilaian risiko privasi dan analisis gap
• Pengembangan kerangka privasi yang disesuaikan
• Program pelatihan
• Dukungan sertifikasi dan peningkatan berkelanjutan

Selain itu, konsultan Robere & Associates bekerja secara kolaboratif untuk mengoptimalkan potensi terbaik dan memastikan kesesuaian sistem yang diterapkan dalam organisasi. Melalui perencanaan yang cermat dan evaluasi yang komprehensif, Robere & Associates tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. 

Melainkan juga menyediakan solusi dan menghadirkan peningkatan terbaik guna mengatasi permasalahan serta meningkatkan kinerja dalam bisnis. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konsultan dan sertifikasi ISO 27701 bisa hubungi kami!

Dengan adanya konsultan dan sertifikasi ISO 27701, tentu dapat membantu menjaga data privasi bisnis. Yuk, terapkan dalam perusahaan!

Governance, Risk, and Compliance (GRC) berperan sangat penting dalam mendukung kemajuan perusahaan. Itulah mengapa, banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan jasa konsultan dan sertifikasi GRC demi kemajuan bisnisnya tersebut. Namun, apakah itu GRC? Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai GRC, sertifikasi yang mendukung penerapan GRC, serta seberapa penting peran GRC dalam dunia IT?

Mengenal Apa Itu GRC?

Governance, Risk, and Compliance (GRC) adalah kemampuan secara terpadu yang dimiliki organisasi atau perusahaan, sehingga dapat mencapai kinerja berprinsip untuk mencapai tujuan, mengatasi ketidakpastian, dan juga menjadi integritas sebagai dasar dalam setiap tindakannya. GRC tidak hanya mencakup satu bagian saja dalam perusahaan, tetapi harus diterapkan dalam setiap bagian agar dapat berfungsi secara efektif menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjabaran detail setiap poin dalam GRC:

• Governance (Tata Kelola): rangkaian kebijakan yang bertanggung jawab, serta sistem kerja perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya.
• Risk (Manajemen Risiko): mengidentifikasi risiko yang mungkin akan muncul di masa mendatang agar bisa mempersiapkan solusi terbaik untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi.
• Compliance (Kepatuhan): seluruh tindakan dan kebijakan perusahaan harus patuh terhadap aturan yang berlaku, baik aturan yang telah ditetapkan secara internal maupun aturan hukum yang tercantum dalam undang-undang.

Peran Konsultan dan Sertifikasi GRC

Penerapan GRC yang dilakukan secara benar dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan secara jangka panjang, di antaranya:

• Mempersingkat proses kerja dengan memangkas alur yang tidak efektif
• Menurunkan biaya modal
• Meningkatkan efisiensi perusahaan dari berbagai sektor
• Meningkatkan kepercayaan investor
• Meningkatkan loyalitas karyawan yang berdampak pada produktivitas
• Meminimalisasi risiko di masa depan
• Memberi dampak positif pada saham perusahaan
• Meminimalisasi terjadinya kerugian akibat risiko maupun kesalahan pengambilan keputusan

Namun, untuk menerapkan GRC secara tepat di perusahaan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan karena GRC akan berkaitan dengan aktivitas kerja serta seluruh bagian perusahaan. Di sinilah konsultan dan sertifikasi GRC yang berpengalaman dan memahami konsep GRC secara mendalam memegang peran yang penting.

Konsultan GRC akan melibatkan diri dan mempelajari perusahaan Anda untuk mengetahui sejauh mana penerapan GRC dalam perusahaan Anda. Dengan begitu, konsultan GRC dapat memberikan solusi serta bantuan pada perusahaan Anda agar penerapan GRC menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai pihak ketiga yang telah berpengalaman, konsultan GRC dapat memberikan solusi yang lebih akurat tanpa mengutamakan salah satu pihak tertentu, melainkan fokus pada perbaikan penerapan GRC untuk mendukung kemajuan perusahaan.

Sertifikasi ISO untuk Mendukung Penerapan GRC

Untuk mendukung penerapan GRC, perusahaan dapat mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi berstandar internasional, beberapa diantaranya yaitu:

• ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu, sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan yang akan berdampak pada kualitas mutu, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan juga kepuasan serta kepercayaan pelanggan.

• ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan, sertifikasi ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mendeteksi adanya praktik korupsi di perusahaan.

• ISO 37301: Sistem Manajemen Kepatuhan, sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan operasional perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• ISO 22301: Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha, sertifikasi yang bertujuan untuk perusahaan memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapi sebuah insiden. Dari mulai perencanaan strategi seandainya terjadi insiden, bagaimana perusahaan merespon, serta langkah yang dilakukan setelah insiden terjadi.

Penerapan IT GRC dalam Perusahaan

Salah satu divisi penting di perusahaan yang wajib untuk diterapkan GRC adalah bagian Information Technology (IT). Apalagi, saat ini teknologi digital, khususnya internet, menjadi salah satu fasilitas pendukung utama dalam segala aktivitas perusahaan. IT GRC akan membantu perusahaan meminimalisasi risiko terkait serangan siber yang dapat berdampak besar bagi kelangsungan usaha Anda.

Dalam penerapannya, GRC memegang peranan yang sama pentingnya untuk keamanan IT perusahaan, yaitu:

• Governance: kebijakan yang dibuat berkaitan dengan IT harus selaras dengan tujuan perusahaan.

• Risk: mengidentifikasi risiko siber apa saja yang mungkin akan menyerang perusahaan, sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi untuk meminimalisasi kerugian.

• Compliance: memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan IT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya terkait dengan keamanan data pribadi yang tercantum dalam UU PDP.

Untuk mencapai tujuannya menciptakan IT GRC yang efektif, maka inilah beberapa proses yang dilakukan:

Identifikasi ASET IT

Identifikasi ini bukan hanya menilai perangkat apa saja yang digunakan oleh IT perusahaan Anda, melainkan juga penggunaannya serta infrastrukturnya. Tidak hanya perangkat keras yang terlihat secara fisik saja, melainkan juga perangkat lunak atau software sebagai pendukung.

Analisis Keamanan dan Risiko Terhadap Serangan

Seberapa tahan aset IT perusahaan Anda dalam menghadapi berbagai serangan siber? Apalagi untuk perusahaan yang berkaitan dengan data sensitif, seperti perbankan, sangat penting untuk memastikan bahwa aset IT, baik dari segi perangkat maupun kemampuan kerja karyawan di bidang IT, mampu menghadang serangan siber yang mungkin terjadi.

Strategi Pencegahan Serangan

Walaupun Anda sudah mempersiapkan pertahanan yang kuat, dengan mempekerjakan karyawan IT yang berpengalaman serta menggunakan software pengaman, tetapi Anda tetap perlu menyiapkan strategi pencegahan serangan. Anda bisa coba menganalisis adanya celah yang mungkin akan berpotensi mempermudah serangan siber masuk ke jaringan IT Anda.

Langkah Setelah Serangan Terjadi

Meskipun Anda sudah berupaya untuk mencegah terjadinya serangan, tetapi Anda tetap harus mempersiapkan diri seandainya serangan siber benar-benar terjadi. Seperti langkah antisipasi yang harus segera dilakukan untuk meminimalisasi kerugian. Kemudian, lakukan analisis untuk membuat perkiraan kerugian yang terjadi. Selanjutnya, lakukan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya serangan secara berulang.

Dalam penerapannya, IT GRC dapat didukung dengan beberapa sertifikasi berstandar internasional, yaitu:

• ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), yaitu sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan perusahaan mengelola informasi yang telah dipercayakan pihak lain secara tepat dan aman.

• ISO 27701: Sistem Manajemen Informasi Privasi (PIMS), yaitu sertifikasi yang memastikan perusahaan mengelola informasi mengenai data pribadi sesuai dengan aturan yang berlaku.

• ISO/IEC 20000-1: standar internasional untuk memastikan bahwa aktivitas IT berjalan secara efektif sesuai kebutuhan.

• ISO 8000-1: standar internasional untuk memastikan bahwa data yang dimiliki akurat, mudah dimanfaatkan sesuai kebutuhan, serta dapat diakses saat dibutuhkan.

IT GRC merupakan bagian integral dari kerangka GRC perusahaan secara menyeluruh. Meskipun dapat diterapkan di unit IT secara mandiri, efektivitas dan sinerginya akan lebih maksimal apabila prinsip-prinsip GRC juga diterapkan secara konsisten di seluruh unit organisasi. Jadi, bagi Anda yang ingin menerapkan GRC demi kemajuan perusahaan, pastikan untuk menerapkannya secara keseluruhan di perusahaan Anda. Anda juga bisa menggunakan layanan konsultan dan sertifikasi GRC berpengalaman dari Robere & Associates untuk memaksimalkan penerapan GRC di perusahaan Anda. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.