Kategori: Pengetahuan

GCG dan SMAP adalah dua komponen penting yang membantu perusahaan memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyuapan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan penuh tuntutan kepatuhan, perusahaan tidak lagi cukup hanya berfokus pada kinerja operasional, tetapi juga harus memperkuat sistem tata kelola dan integritas organisasi.

GCG memberikan prinsip dasar bagaimana perusahaan seharusnya dikelola, sedangkan SMAP menyediakan sistem yang membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan. Dengan menerapkan GCG dan SMAP secara terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan memperkuat keberlanjutan bisnis.

Apa Itu GCG (Good Corporate Governance)?

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan stakeholder lainnya untuk memastikan perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Penerapan GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi serta etika.

Secara umum, GCG memiliki beberapa prinsip utama, yaitu:

• Transparansi dalam penyampaian informasi
• Akuntabilitas atas setiap keputusan dan tindakan
• Tanggung jawab terhadap regulasi dan hukum
• Independensi dalam pengambilan keputusan
• Keadilan bagi seluruh stakeholder

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat membangun sistem pengendalian yang lebih kuat dan mengurangi risiko pelanggaran.

Apa Itu SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)?

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah dan menangani praktik penyuapan. SMAP mengacu pada standar internasional ISO 37001, yang memberikan panduan bagi organisasi dalam mengelola risiko suap secara sistematis.

SMAP mencakup berbagai aspek penting, seperti:

• Kebijakan anti penyuapan
• Penilaian risiko penyuapan
• Pengendalian terhadap pihak ketiga
• Mekanisme pelaporan pelanggaran
• Audit dan evaluasi sistem

Melalui SMAP, perusahaan tidak hanya memiliki komitmen, tetapi juga memiliki sistem yang jelas untuk menjaga integritas organisasi.

Perbedaan GCG dan SMAP

Meskipun saling berkaitan, GCG dan SMAP memiliki peran yang berbeda dalam organisasi.

GCG memberikan arah dan prinsip, sedangkan SMAP membantu perusahaan menjalankan prinsip tersebut secara operasional.

Hubungan GCG dan SMAP dalam Perusahaan

GCG dan SMAP memiliki hubungan yang sangat erat. SMAP merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip Good Corporate Governance, khususnya dalam aspek integritas dan kepatuhan.

Tanpa sistem seperti SMAP, perusahaan mungkin memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik, tetapi belum memiliki mekanisme yang memadai untuk mengendalikan risiko penyuapan.

Sebaliknya, dengan menerapkan SMAP, perusahaan dapat memastikan bahwa prinsip GCG dijalankan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari.

Mengapa GCG dan SMAP Penting untuk Perusahaan?

1. Mengurangi Risiko Penyuapan

SMAP membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko penyuapan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

2. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder

Perusahaan yang menerapkan GCG dan SMAP cenderung lebih dipercaya oleh investor, klien, dan mitra bisnis.

3. Mendukung Kepatuhan terhadap Regulasi

Penerapan GCG dan SMAP membantu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan regulasi dan standar internasional.

4. Melindungi Reputasi Perusahaan

Reputasi merupakan aset penting bagi perusahaan. Sistem tata kelola dan anti penyuapan membantu melindungi reputasi tersebut.

5. Mendukung Persyaratan Tender dan Kerja Sama

Banyak organisasi saat ini menjadikan ISO 37001 sebagai salah satu persyaratan dalam proses kerja sama bisnis.

Contoh Implementasi GCG dan SMAP di Perusahaan

Implementasi GCG dan SMAP biasanya melibatkan berbagai langkah, seperti:

• Penyusunan kebijakan dan prosedur
• Pelatihan karyawan
• Penilaian risiko
• Audit internal
• Monitoring dan evaluasi

Implementasi yang efektif memerlukan komitmen dari seluruh tingkat organisasi, terutama manajemen puncak.

Tantangan dalam Implementasi GCG dan SMAP

Beberapa tantangan yang sering dihadapi organisasi antara lain:

• Kurangnya pemahaman tentang SMAP
• Anggapan bahwa sistem ini hanya formalitas
• Keterbatasan sumber daya
• Kurangnya integrasi dengan proses bisnis

Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan tersebut dapat diatasi.

Peran ISO 37001 dalam Mendukung GCG

ISO 37001 membantu organisasi menerapkan sistem anti penyuapan yang terstruktur dan terdokumentasi. Standar ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana organisasi dapat mencegah dan menangani risiko penyuapan.

Dengan menerapkan ISO 37001, perusahaan dapat memperkuat implementasi GCG dan meningkatkan kredibilitas di mata stakeholder.

Kesimpulan

GCG dan SMAP adalah elemen penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang kuat dan berintegritas. GCG memberikan prinsip dasar tata kelola, sedangkan SMAP menyediakan sistem untuk mengendalikan risiko penyuapan.

Dengan menerapkan GCG dan SMAP, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan, memperkuat reputasi, dan memastikan keberlanjutan bisnis.

---

FAQ tentang GCG dan SMAP

Apa itu GCG dan SMAP?

GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan SMAP adalah sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001.

Apa perbedaan GCG dan SMAP?

GCG merupakan prinsip tata kelola secara umum, sementara SMAP adalah sistem yang fokus pada pencegahan penyuapan.

Apakah SMAP bagian dari GCG?

Ya, SMAP merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip GCG, khususnya dalam pengendalian risiko penyuapan.

Apakah ISO 37001 wajib?

Tidak selalu wajib, tetapi sering menjadi persyaratan dalam tender dan kerja sama bisnis.

Apa manfaat penerapan GCG dan SMAP?

Manfaatnya meliputi meningkatkan kepercayaan, mengurangi risiko hukum, dan memperkuat tata kelola perusahaan.

---

Konsultasi Implementasi GCG dan SMAP

Jika organisasi Anda ingin menerapkan GCG dan SMAP atau memperoleh sertifikasi ISO 37001, Robere & Associates siap membantu melalui layanan konsultasi yang komprehensif, mulai dari gap analysis hingga persiapan sertifikasi.

Hubungi Robere & Associates untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mulai memperkuat sistem tata kelola perusahaan Anda.

Layanan IT yang andal tidak terjadi secara kebetulan. Di balik sistem yang stabil, respon helpdesk yang cepat, dan aplikasi yang berjalan lancar, terdapat struktur tim layanan IT yang dirancang secara sistematis. Tanpa struktur yang jelas, layanan IT cenderung bersifat reaktif, lambat, dan berisiko mengganggu operasional bisnis.

Dalam standar internasional ISO/IEC 20000-1, struktur tim menjadi bagian penting dari Sistem Manajemen Layanan IT (IT Service Management System). Standar ini menekankan bahwa organisasi harus menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang secara jelas untuk memastikan layanan IT dapat dikelola secara efektif, konsisten, dan profesional.

Apa Itu Struktur Tim Layanan IT?

Struktur tim layanan IT adalah susunan peran, tanggung jawab, dan fungsi dalam organisasi yang bertugas mengelola dan memberikan layanan IT kepada pengguna.

Struktur ini memastikan:

• Layanan IT berjalan stabil
• Gangguan layanan dapat ditangani dengan cepat
• Layanan IT sesuai kebutuhan bisnis
• Kualitas layanan IT terjaga

ISO/IEC 20000-1 mewajibkan organisasi untuk mendefinisikan struktur ini sebagai bagian dari pengelolaan layanan IT.

Mengapa Struktur Tim Layanan IT Penting?

Struktur tim layanan IT yang jelas membantu perusahaan:

• Meningkatkan kualitas layanan IT
• Mempercepat penanganan gangguan
• Mengurangi risiko operasional
• Memastikan kepatuhan terhadap ISO/IEC 20000-1

Tanpa struktur yang jelas, layanan IT berisiko tidak terkelola dengan baik.

Struktur Tim Layanan IT berdasarkan ISO/IEC 20000-1

Berikut adalah struktur tim layanan IT yang umum diterapkan:

1. IT Service Manager

IT Service Manager bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan layanan IT. Perannya meliputi:

• Mengelola layanan IT
• Mengawasi kualitas layanan
• Memastikan kesesuaian dengan ISO/IEC 20000-1
• Menghubungkan layanan IT dengan kebutuhan bisnis

2. Service Desk (Helpdesk IT)

Service Desk merupakan titik kontak utama layanan IT. Tugasnya adalah:

• Menerima laporan gangguan
• Menangani permintaan layanan
• Memberikan dukungan awal

Service Desk sangat penting dalam menjaga kualitas layanan IT.

3. Tim IT Support

IT Support menangani masalah teknis yang lebih kompleks. Contohnya:

• Gangguan server
• Masalah jaringan
• Gangguan aplikasi

Tim ini memastikan layanan IT kembali normal.

4. Change Manager

Change Manager mengelola perubahan dalam layanan IT. Tujuannya:

• Mengurangi risiko gangguan
• Mengendalikan perubahan layanan
• Menjaga stabilitas layanan IT

5. Service Level Manager

Service Level Manager memastikan layanan IT memenuhi standar yang disepakati. Termasuk:

• Mengelola SLA
• Memantau kinerja layanan
• Mengevaluasi kualitas layanan

6. Tim Infrastruktur IT

Tim ini mengelola:

• Server
• Jaringan
• Cloud

Tim ini menjaga layanan IT tetap berjalan dengan baik.

Persyaratan Struktur Tim Layanan IT dalam ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 mengharuskan organisasi untuk:

• Menetapkan peran dan tanggung jawab
• Memastikan kompetensi personel
• Mengelola layanan secara sistematis
• Melakukan perbaikan berkelanjutan

Manfaat Struktur Tim Layanan IT yang Sesuai ISO/IEC 20000-1

Struktur yang tepat membantu organisasi:

• Meningkatkan kualitas layanan IT
• Mengurangi gangguan layanan
• Meningkatkan kepuasan pengguna
• Mendukung sertifikasi ISO/IEC 20000-1
• Meningkatkan efisiensi operasional

Struktur tim layanan IT adalah fondasi penting dalam memastikan layanan IT berjalan secara efektif, konsisten, dan profesional. ISO/IEC 20000-1 menekankan pentingnya penetapan peran, tanggung jawab, dan pengelolaan layanan IT sebagai bagian dari Sistem Manajemen Layanan IT.

Dengan struktur tim yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan IT, mengurangi gangguan operasional, serta mendukung transformasi digital secara berkelanjutan.

Bagi organisasi yang ingin meningkatkan kualitas layanan IT sekaligus mempersiapkan implementasi atau sertifikasi ISO/IEC 20000-1, pendampingan yang tepat dapat membantu mempercepat proses dan memastikan kesesuaian dengan standar internasional.

Robere & Associates (Indonesia) memiliki pengalaman dalam membantu berbagai organisasi dalam implementasi standar ISO, termasuk ISO/IEC 20000-1, mulai dari gap assessment, pengembangan sistem, hingga persiapan sertifikasi.

Mengelola layanan IT tanpa kerangka yang tepat ibarat membangun kota tanpa tata ruang—jalan mungkin terbentuk, tetapi kemacetan tidak terhindarkan. Standar seperti ISO/IEC 20000-1 membantu organisasi membangun layanan IT yang terstruktur, efisien, dan siap mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

---

FAQ tentang Struktur Tim Layanan IT dan ISO/IEC 20000-1

Apa itu layanan IT dalam ISO/IEC 20000-1?

Layanan IT adalah layanan berbasis teknologi informasi yang dikelola untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengguna secara efektif dan terstruktur.

Apakah ISO/IEC 20000-1 mewajibkan struktur tim tertentu?

ISO/IEC 20000-1 tidak menentukan jabatan secara spesifik, tetapi mewajibkan organisasi untuk menetapkan peran, tanggung jawab, dan pengelolaan layanan IT secara jelas.

Apakah perusahaan kecil perlu memiliki struktur tim layanan IT?

Ya. Perusahaan kecil tetap membutuhkan struktur layanan IT, meskipun beberapa peran dapat dirangkap oleh satu orang.

Apa manfaat menerapkan ISO/IEC 20000-1 dalam layanan IT?

Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas layanan IT, pengurangan risiko gangguan, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kepercayaan pelanggan.

Apakah ISO/IEC 20000-1 dapat disertifikasi?

Ya. ISO/IEC 20000-1 adalah standar internasional yang dapat disertifikasi dan diakui secara global.

Carbon management menjadi isu strategis bagi perusahaan seiring meningkatnya tekanan global terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Regulasi lingkungan yang semakin ketat, tuntutan investor, serta ekspektasi pelanggan mendorong perusahaan untuk tidak lagi mengabaikan pengelolaan emisi karbon. Di level korporasi, carbon management bukan sekadar inisiatif lingkungan, melainkan bagian dari manajemen risiko dan daya saing bisnis jangka panjang.

Perusahaan yang gagal mengelola emisi karbon secara sistematis berisiko menghadapi sanksi regulasi, peningkatan biaya operasional, hingga penurunan reputasi. Sebaliknya, organisasi yang menerapkan carbon management dengan baik memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan bisnis.

Apa Itu Carbon Management?

Carbon management adalah pendekatan terstruktur untuk mengukur, mengendalikan, dan menurunkan emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Pendekatan ini mencakup identifikasi sumber emisi, pemantauan kinerja, serta perumusan strategi pengurangan emisi yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam konteks korporasi, carbon management tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan strategi bisnis, tata kelola perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar keberlanjutan yang berlaku.

Mengapa Carbon Management Penting bagi Perusahaan?

Di level korporasi, carbon management atau yang sering disebut manajemen emisi karbon memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek bisnis. Pengelolaan emisi yang tidak terstruktur dapat memicu risiko finansial, operasional, dan reputasi, terutama ketika perusahaan mulai diwajibkan melakukan pelaporan keberlanjutan.

Selain itu, manajemen emisi karbon juga berkontribusi pada:

• peningkatan efisiensi energi dan sumber daya,
• penguatan kepercayaan investor dan mitra bisnis,
• kesiapan perusahaan menghadapi perubahan kebijakan dan regulasi,
• serta pengambilan keputusan strategis yang lebih berbasis data.

Dengan demikian, manajemen emisi karbon bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang ketahanan bisnis jangka panjang.

Langkah Utama dalam Penerapan Carbon Management Korporasi

1. Identifikasi dan Pengukuran Emisi Karbon

Langkah awal dalam manajemen emisi karbon adalah memahami sumber emisi karbon dari aktivitas perusahaan. Emisi dapat berasal dari operasional langsung, penggunaan energi, rantai pasok, hingga aktivitas pendukung lainnya.

Pengukuran yang akurat menjadi fondasi utama. Tanpa data emisi yang jelas dan konsisten, perusahaan akan kesulitan menetapkan prioritas dan mengevaluasi efektivitas program pengurangan emisi.

2. Integrasi Carbon Management dengan Strategi Bisnis

Carbon management yang efektif harus terhubung dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Integrasi ini memastikan bahwa inisiatif pengelolaan emisi tidak berjalan terpisah dari perencanaan operasional, investasi, dan pengelolaan risiko.

Pendekatan terintegrasi membantu perusahaan melihat manajemen emisi karbon sebagai bagian dari pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar kewajiban tambahan.

3. Penetapan Target dan Program Pengurangan Emisi

Setelah profil emisi dipahami, perusahaan perlu menetapkan target pengurangan emisi yang realistis dan terukur. Target ini sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas operasional dan arah bisnis perusahaan.

Program pengurangan emisi dapat mencakup efisiensi energi, optimalisasi proses, atau perubahan kebijakan internal yang mendukung pengurangan jejak karbon secara bertahap.

4. Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi

Carbon management merupakan proses berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan pemantauan kinerja emisi secara rutin serta menyusun pelaporan yang transparan dan konsisten.

Monitoring dan evaluasi membantu perusahaan:

• menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan,
• mengidentifikasi area yang perlu perbaikan,
• serta meningkatkan kredibilitas dalam pelaporan keberlanjutan.

Tantangan Umum dalam Implementasi Carbon Management di Perusahaan

Meskipun kesadaran terhadap carbon management terus meningkat, implementasinya di level korporasi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola dan koordinasi internal.

Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan dan kualitas data emisi. Banyak perusahaan belum memiliki sistem pencatatan yang terintegrasi, sehingga data tersebar di berbagai unit kerja dan sulit dianalisis secara menyeluruh.

Selain itu, ketidaksinkronan antara target keberlanjutan dan tujuan bisnis juga kerap terjadi. manajemen emisi karbon sering diposisikan sebagai inisiatif tambahan, bukan bagian dari strategi perusahaan, sehingga implementasinya kurang konsisten.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi lintas fungsi. Manajemen emisi karbon melibatkan berbagai unit, mulai dari operasional, pengadaan, keuangan, hingga manajemen risiko. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, kebijakan yang telah ditetapkan berisiko tidak berjalan efektif.

Memahami tantangan ini sejak awal membantu perusahaan menyusun pendekatan carbon management yang lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan bisnis jangka panjang.

Manajemen Emisi Karbon sebagai Bagian dari Tata Kelola Perusahaan

Di level korporasi, carbon management seharusnya diposisikan sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Emisi karbon dapat memengaruhi stabilitas operasional, kepatuhan, hingga reputasi organisasi.

Pendekatan berbasis tata kelola membantu perusahaan memastikan bahwa kebijakan carbon management tidak bersifat simbolis, melainkan terintegrasi dengan proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis.

---

FAQ: Carbon Management di Level Korporasi

Apa yang dimaksud dengan carbon management?

Carbon management adalah pendekatan sistematis untuk mengukur, mengendalikan, dan menurunkan emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan.

Mengapa manajemen emisi karbon penting bagi perusahaan?

Karena emisi karbon berdampak pada risiko regulasi, biaya operasional, reputasi perusahaan, serta kepercayaan investor dan mitra bisnis.

Apakah manajemen emisi karbon hanya relevan untuk industri tertentu?

Tidak. Hampir semua sektor memiliki jejak karbon dan perlu mengelolanya sesuai skala dan kompleksitas bisnis masing-masing.

Kapan perusahaan sebaiknya mulai menerapkan carbon management?

Semakin dini semakin baik, terutama ketika perusahaan mulai menghadapi tuntutan regulasi, pelaporan keberlanjutan, atau ekspektasi investor terkait ESG.

Dalam praktiknya, banyak organisasi masih memandang compliance management sebagai kewajiban administratif semata. Kepatuhan dijalankan secara reaktif untuk memenuhi tuntutan regulator, menghindari sanksi, atau menutup temuan audit. Pendekatan ini mungkin cukup untuk jangka pendek, namun tidak lagi memadai di tengah kompleksitas regulasi, meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan, serta dinamika risiko bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, organisasi perlu bertransformasi menuju sistem manajemen kepatuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepatuhan Reaktif dan Keterbatasannya

Kepatuhan reaktif ditandai oleh respons yang bersifat sesaat. Kebijakan disusun setelah terjadi pelanggaran, pelatihan kepatuhan dilakukan hanya ketika diwajibkan, dan pengawasan berjalan tanpa kerangka kerja yang sistematis. Dalam kondisi ini, fungsi kepatuhan sering kali berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan proses bisnis utama.

Pendekatan semacam ini membuat organisasi rentan terhadap pelanggaran berulang. Risiko kepatuhan tidak dipetakan secara jelas, budaya integritas sulit dibangun, dan pembelajaran dari insiden sebelumnya tidak terkelola dengan baik. Dalam jangka panjang, dampaknya tidak hanya berupa sanksi hukum, tetapi juga penurunan reputasi serta melemahnya kepercayaan pemangku kepentingan.

Dampak Pendekatan Reaktif terhadap Organisasi

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan pernah menghadapi sejumlah temuan regulator terkait ketidakpatuhan terhadap prosedur internal dan kewajiban pelaporan. Respons awal dilakukan secara reaktif, yaitu memperbaiki dokumen yang dipermasalahkan dan memberikan teguran kepada unit terkait. Namun, pada pemeriksaan berikutnya, temuan serupa kembali muncul.

Menyadari bahwa pendekatan tersebut tidak efektif, manajemen puncak kemudian mengambil langkah strategis dengan membangun sistem manajemen kepatuhan yang lebih terstruktur. Perusahaan memulai dengan identifikasi risiko kepatuhan secara menyeluruh, penyusunan kebijakan kepatuhan terpadu, serta pembentukan fungsi kepatuhan yang independen. Program pelatihan kepatuhan juga diubah dari yang bersifat insidental menjadi terencana dan berbasis risiko.

Hasilnya, dalam dua tahun implementasi, jumlah temuan kepatuhan menurun secara signifikan, tingkat kesadaran karyawan meningkat, dan hubungan dengan regulator menjadi lebih konstruktif. Contoh ini menunjukkan bahwa pergeseran dari kepatuhan reaktif menuju sistem yang terintegrasi memberikan dampak nyata terhadap kinerja dan reputasi organisasi.

ISO 37301 sebagai Kerangka Sistem Manajemen Kepatuhan

Transformasi tersebut sejalan dengan prinsip yang diatur dalam ISO 37301 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan. Standar ini menegaskan bahwa kepatuhan harus dikelola sebagai sebuah sistem yang terstruktur, bukan sekadar kumpulan aktivitas yang terpisah. ISO 37301 mendorong integrasi kepatuhan ke dalam tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta proses bisnis.

Prinsip Utama dalam ISO 37301

Salah satu prinsip utama ISO 37301 adalah komitmen manajemen puncak. Kepatuhan yang efektif tidak dapat berjalan tanpa dukungan dan keteladanan dari pimpinan organisasi. Selain itu, standar ini menekankan pendekatan berbasis risiko, di mana organisasi secara proaktif mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko kepatuhan yang relevan.

ISO 37301 juga menempatkan budaya kepatuhan sebagai elemen kunci. Kepatuhan tidak cukup hanya dituangkan dalam kebijakan dan prosedur, tetapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari seluruh insan organisasi. Komunikasi yang konsisten, pelatihan berkelanjutan, serta mekanisme pelaporan yang aman dan tindak lanjut yang jelas menjadi bagian integral dari sistem ini.

Integrasi Kepatuhan dalam Tata Kelola dan Proses Bisnis

Dalam sistem yang terintegrasi, kepatuhan tidak berdiri sendiri. Kepatuhan diselaraskan dengan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan proses bisnis dalam pengambilan keputusan. Setiap kebijakan, produk, atau aktivitas baru dievaluasi tidak hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dari aspek kepatuhan dan etika.

Pendekatan ini membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih matang dan berkelanjutan. Kepatuhan tidak lagi dipersepsikan sebagai penghambat, melainkan sebagai alat strategis untuk melindungi organisasi dari risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan jangka panjang.

Perbedaan Kepatuhan Reaktif dan Kepatuhan Terintegrasi

Perbedaan mendasar antara kepatuhan reaktif dan kepatuhan terintegrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Mengapa Compliance Management Terintegrasi Menjadi Kebutuhan Strategis

Transformasi dari kepatuhan reaktif menuju compliance management yang terintegrasi merupakan langkah strategis yang semakin relevan bagi organisasi. Dengan mengacu pada ISO 37301, kepatuhan dikelola secara sistematis, berbasis risiko, dan terintegrasi dengan tata kelola serta proses bisnis.

Pendekatan ini tidak hanya membantu mencegah pelanggaran, tetapi juga membangun budaya integritas, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat ketahanan organisasi. Pada akhirnya, sistem manajemen kepatuhan yang terintegrasi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi organisasi.

Ditulis Oleh: Gilang Talenta, Konsultan GRC – Robere & Associate (Indonesia)

---

• Artikel ISO 37301 lainnya
• Layanan Implementasi ISO 37301

Banyak orang mencari apa itu ISO ketika berhadapan dengan kebutuhan sertifikasi, audit, atau tuntutan kepatuhan dari klien dan regulator. ISO sering dianggap rumit dan identik dengan dokumen tebal, padahal pada dasarnya ISO adalah alat untuk membantu organisasi bekerja lebih rapi, aman, dan konsisten.

Artikel ini akan menjelaskan apa itu ISO, fungsi utamanya, serta manfaat ISO bagi organisasi dengan bahasa yang mudah dipahami.

Apa Itu ISO?

ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar global. Standar ISO digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia sebagai acuan dalam mengelola proses, kualitas, keamanan, dan risiko.

Penting untuk dipahami bahwa ISO bukan lembaga sertifikasi. ISO hanya menetapkan standar. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen yang menilai apakah sistem organisasi sudah sesuai dengan standar tersebut.

Apa Tujuan ISO?

Tujuan ISO adalah menciptakan standar yang seragam agar organisasi di berbagai negara dan industri dapat bekerja dengan acuan yang sama. Dengan ISO, proses bisnis menjadi lebih terstruktur, risiko dapat dikendalikan, dan kepercayaan antar pihak dapat terbangun.

ISO membantu organisasi memiliki cara kerja yang konsisten, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi secara berkala.

ISO Mengatur Apa Saja?

ISO memiliki ribuan standar yang mencakup berbagai bidang. Dalam konteks bisnis dan organisasi, ISO paling sering digunakan sebagai standar sistem manajemen, bukan standar produk.

Beberapa area yang umum diatur oleh ISO antara lain:

• Manajemen mutu
• Keamanan informasi dan data
• Privasi dan perlindungan data
• Lingkungan dan keberlanjutan
• Kesehatan dan keselamatan kerja
• Manajemen layanan teknologi informasi

Contoh Standar ISO yang Paling Banyak Digunakan

Beberapa standar ISO yang paling sering diterapkan oleh organisasi antara lain:

• ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu
• ISO/IEC 27001 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi
• ISO/IEC 27701 untuk Sistem Manajemen Informasi Privasi
• ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan
• ISO 45001 untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja
• ISO/IEC 20000-1 untuk Manajemen Layanan TI

Standar-standar ini dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik skala kecil maupun besar.

Apa Manfaat ISO bagi Perusahaan?

Penerapan ISO memberikan manfaat yang nyata bagi organisasi, bukan hanya untuk kebutuhan sertifikasi. ISO membantu perusahaan memiliki proses yang lebih terkendali dan terukur.

Manfaat ISO bagi perusahaan antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan, membantu pengendalian risiko, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung kesiapan audit dan tender, serta memperkuat reputasi dan daya saing bisnis.

Apa Itu Sertifikasi ISO?

Sertifikasi ISO adalah proses penilaian oleh lembaga sertifikasi independen untuk memastikan bahwa sistem manajemen organisasi telah sesuai dengan standar ISO tertentu. Sertifikasi ini berlaku dalam periode waktu tertentu dan harus dipelihara melalui audit berkala.

Yang disertifikasi adalah sistem manajemen organisasi, bukan produk atau individu.

Apakah ISO Wajib untuk Semua Organisasi?

ISO tidak selalu diwajibkan oleh hukum. Namun, dalam praktiknya, ISO sering menjadi persyaratan tidak langsung, misalnya dalam proses tender, kerja sama dengan klien tertentu, atau pemenuhan regulasi.

Karena itu, banyak organisasi menjadikan ISO sebagai kebutuhan strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

ISO Bukan Sekadar Dokumen

Salah satu kesalahpahaman tentang ISO adalah menganggapnya hanya sebagai kumpulan dokumen. Padahal, inti ISO terletak pada penerapan proses yang konsisten dan berkelanjutan.

Dokumen hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan sistem berjalan, dipahami, dan dapat dievaluasi dengan baik.

Kesimpulan

ISO adalah standar internasional yang membantu organisasi mengelola proses, risiko, dan kualitas secara sistematis. Dengan pemahaman yang tepat, ISO dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kinerja, kepatuhan, dan kepercayaan bisnis.

ISO bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk membangun organisasi yang lebih tertata, adaptif, dan siap menghadapi perubahan.

---

FAQ – Apa Itu ISO

Apa itu ISO?

ISO adalah standar internasional yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola sistem dan proses organisasi.

Apakah ISO sama dengan sertifikasi?

Tidak. ISO adalah standar, sedangkan sertifikasi adalah pengakuan bahwa sistem organisasi telah sesuai dengan standar tersebut.

Apa manfaat ISO bagi perusahaan?

ISO membantu meningkatkan efisiensi, mengendalikan risiko, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis.

Apakah perusahaan kecil perlu ISO?

Perlu, terutama jika ingin memiliki proses yang rapi, siap berkembang, dan dipercaya oleh klien.

Apakah ISO hanya untuk perusahaan tertentu?

Tidak. ISO dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi dan industri.

Sebagian besar organisasi yang sudah memiliki kebijakan anti-suap hanya memosisikan kebijakan anti-suap sebagai dokumen etik belaka, sebuah pernyataan moral bahwa organisasi “tidak” mentoleransi suap. Meskipun penting sebagai landasan nilai, pendekatan ini memiliki keterbatasan besar apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian yang nyata.

Anti-suap bukan hanya persoalan niat baik, tetapi persoalan bagaimana organisasi secara sistematis mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko penyuapan dalam proses bisnis sehari-hari.

Data penindakan tindak pidana gratifikasi/penyuapan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik gratifikasi/suap masih banyak terjadi pada level organisasi. Pola ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan atau pernyataan etik, melainkan pada lemahnya sistem pengendalian internal yang mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko penyuapan secara efektif.

Dalam banyak kasus, mekanisme pengawasan baru bekerja setelah pelanggaran terjadi, ketika proses telah masuk ke tahap penindakan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa pendekatan sistem manajemen anti-suap yang terstruktur dan terintegrasi ke dalam tata kelola organisasi, kebijakan anti-suap berpotensi berhenti sebagai formalitas administratif tanpa dampak nyata terhadap perilaku.

Dari Pernyataan Etik Ke Implementasi Nyata: Apa Yang Harus Dilakukan?

Agar kebijakan anti-suap tidak hanya sebagai formalitas saja tanpa dampak nyata terhadap perilaku, organisasi perlu memastikan bahwa kebijakan anti-suap diterjemahkan ke dalam pengendalian internal yang terstruktur, terintegrasi, dan dapat dijalankan secara konsisten dalam aktivitas operasional sehari-hari. Langkah-langkah utama yang perlu dilakukan antara lain:

• Melakukan penilaian risiko penyuapan secara sistematis, untuk mengidentifikasi proses, fungsi, jabatan, dan pihak ketiga yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta interaksi dengan pejabat publik;
• Mengintegrasikan kebijakan anti-suap ke dalam proses bisnis, melalui pemisahan fungsi, pembatasan kewenangan, dan mekanisme persetujuan berlapis pada transaksi dan keputusan yang berisiko;
• Menerapkan pengendalian terhadap pihak ketiga, termasuk uji kelayakan (due diligence), pengaturan kontraktual terkait kepatuhan anti-suap, serta pemantauan atas kinerja dan perilaku mitra bisnis;
• Meningkatkan kompetensi dan kesadaran pegawai, melalui pelatihan yang relevan dengan peran dan tingkat risiko masing-masing fungsi, sehingga kebijakan anti-suap dipahami dan diterapkan secara praktis;
• Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang efektif, aman, dan dapat dipercaya, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan terdokumentasi; dan
• Melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, termasuk audit internal dan peninjauan manajemen, untuk memastikan pengendalian anti-suap tetap efektif dan selaras dengan perubahan risiko dan konteks organisasi.

Memperkuat Implementasi Anti-Suap Melalui Kerangka ISO 37001

Untuk memastikan bahwa kebijakan anti-suap benar-benar diimplementasikan secara efektif dan tidak berhenti sebagai pernyataan etik, organisasi perlu memperkuat penerapannya melalui kerangka Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001 yang mengintegrasikan komitmen anti-suap ke dalam pengendalian internal dan proses bisnis secara menyeluruh, di antaranya dengan:

• Mengintegrasikan kebijakan anti-suap ke dalam sistem pengendalian internal, sehingga kebijakan tidak berdiri sendiri sebagai dokumen etik, tetapi tertanam dalam desain proses bisnis, struktur organisasi, batasan kewenangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.
• Menerjemahkan komitmen anti-suap ke dalam penilaian risiko penyuapan, termasuk risiko yang melekat pada proses rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai, aktivitas operasional utama, serta interaksi dengan pihak ketiga, untuk mengidentifikasi area, aktivitas, jabatan, dan pihak yang memiliki tingkat risiko tinggi.
• Menerapkan pengendalian operasional yang proporsional berbasis risiko, antara lain melalui pengaturan dan pembatasan kewenangan, pemisahan fungsi yang memadai, mekanisme persetujuan berlapis, serta pengendalian terhadap proses bisnis kritikal dan berisiko tinggi.
• Memperkuat pengelolaan pihak ketiga dan rekan bisnis, melalui uji kelayakan (due diligence) yang memadai sebelum penunjukan, pengaturan klausul anti-suap dalam kontrak, serta pemantauan kepatuhan dan kinerja rekan bisnis secara berkelanjutan.
• Menerapkan pengendalian gratifikasi secara konsisten, termasuk pengaturan penerimaan dan pelaporan gratifikasi, penilaian atas potensi konflik kepentingan, serta mekanisme persetujuan dan pencatatan yang transparan.
• Menyediakan dan mengelola mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) yang aman, rahasia, dan dapat dipercaya, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi, investigasi, dan penanganan pelanggaran yang objektif dan terdokumentasi.
• Menegaskan peran kepemimpinan dan manajemen puncak, dalam menetapkan arah, memberikan keteladanan, menyediakan sumber daya yang memadai, serta melakukan pengawasan atas efektivitas penerapan sistem anti-suap.
• Menerapkan pengendalian keuangan dan non-keuangan yang relevan, termasuk pengendalian atas transaksi, pencatatan, pengadaan, perizinan, serta aktivitas non-keuangan yang berpotensi menjadi sarana penyuapan.
• Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, melalui audit internal, penilaian kepatuhan, dan rapat tinjauan manajemen, untuk memastikan efektivitas sistem anti-suap serta menetapkan tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perubahan risiko dan konteks organisasi.

Kesimpulan

Kebijakan anti-suap yang efektif tidak cukup berhenti sebagai pernyataan etik atau komitmen normatif, tetapi harus dioperasionalkan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan tata kelola organisasi. Data penindakan menunjukkan bahwa risiko penyuapan masih banyak terjadi pada level organisasi, yang menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons praktik penyuapan sejak hulu.

Dengan menerjemahkan kebijakan anti-suap ke dalam penilaian risiko, pengendalian proses bisnis, pengelolaan pihak ketiga, serta mekanisme pemantauan dan perbaikan berkelanjutan melalui kerangka ISO 37001, organisasi dapat memastikan bahwa komitmen anti-suap tidak hanya dinyatakan, tetapi dijalankan secara konsisten dan terukur dalam praktik operasional sehari-hari, sehingga anti-suap benar-benar berfungsi sebagai sistem pengendalian yang efektif, bukan sekadar formalitas administratif.

Ditulis Oleh: Firmansyah Lubis, Konsultan GRC – Robere & Associate (Indonesia)

---

• Artikel ISO 37001 lainnya
• Layanan Implementasi ISO 37001

Manajemen mutu dalam penerapan di organisasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa produk atau layanan. Kualitas yang konsisten hanya dapat dicapai jika seluruh aktivitas yang saling terkait dikelola secara sistematis dan terintegrasi.

Prinsip manajemen mutu yang utama dalam ISO 9001 salah satunya adalah pendekatan berdasarkan proses, yang menekankan bahwa kinerja organisasi bergantung pada bagaimana proses-prosesnya direncanakan, dijalankan, dikendalikan, dan ditingkatkan.

ISO 9001 mengadopsi pendekatan proses sebagai fondasi utama Sistem Manajemen Mutu (SMM). Setiap organisasi memiliki kumpulan proses yang saling berhubungan dan saling memengaruhi.

Ketika proses-proses tersebut dipahami dan dikelola dengan baik, organisasi akan lebih mampu mencapai hasil yang konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta persyaratan peraturan. Mari kita bahas lebih detail salah satu prinsip yaitu pendekatan berdasarkan proses.

Prinsip Pendekatan Berdasarkan Proses (Process Approach)

Prinsip pendekatan berdasarkan proses menekankan bahwa hasil yang diinginkan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien ketika aktivitas dan sumber daya dikelola sebagai suatu proses yang saling terkait dan berhubungan. Proses dalam konteks ini mencakup input, aktivitas, output, indikator kinerja, risiko, serta pengendalian yang diterapkan. Pendekatan ini membantu organisasi:

• Memahami hubungan antar proses,
• Mengidentifikasi titik kritis dan risiko proses,
• Menghindari pola kerja yang terkotak-kotak (silo),
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu organisasi, proses pelayanan pelanggan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan proses perencanaan layanan, penyediaan sumber daya, pelaksanaan layanan, hingga evaluasi kepuasan pelanggan. Gangguan pada satu proses akan berdampak langsung pada mutu layanan secara keseluruhan.

Kaitan Pendekatan Berdasarkan Proses dengan Klausul ISO 9001

Prinsip pendekatan proses diterapkan secara konsisten ke dalam berbagai klausul ISO 9001:2015, antara lain:

• Klausul 4.4 – Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya

Klausul ini merupakan inti penerapan process approach dalam ISO 9001. Organisasi diwajibkan untuk:

• Menentukan proses-proses yang diperlukan dalam Sistem Manajemen Mutu,
• Menetapkan input dan output setiap proses,
• Menentukan urutan dan interaksi antar proses,
• Menetapkan kriteria dan metode pengendalian proses,
• Menetapkan indikator kinerja dan tanggung jawab proses,
• Mengelola risiko dan peluang pada setiap proses.

Contoh implementasi secara umum adalah organisasi memetakan proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen dalam bentuk suatu peta proses atau diagram alir.

• Klausul 8.1 – Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Klausul ini menekankan bahwa proses operasional harus direncanakan dan dikendalikan secara sistematis. Organisasi harus memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan perubahan proses dikendalikan agar tidak berdampak pada mutu output.

Hal ini dapat dituangkan dalam suatu dokumen pedoman / prosedur / SOP / petunjuk teknis yang dimiliki perusahaan pada setiap uit kerja.

• Klausul 8.2 sampai 8.7 – Pengendalian Proses Operasional

Klausul 8 secara keseluruhan merupakan penerapan nyata dari pendekatan proses, yang meliputi sub-klausul:

• 2: Penentuan dan peninjauan persyaratan produk dan jasa,
• 3: Desain dan pengembangan,
• 4: Pengendalian proses, produk, dan jasa yang disediakan pihak eksternal,
• 5: Produksi dan penyediaan jasa,
• 6: Pelepasan produk dan jasa,
• 7: Pengendalian output yang tidak sesuai.

Setiap sub-klausul ini mengatur bagaimana proses operasional direncanakan, dijalankan, dipantau, dan dikendalikan agar output tetap sesuai dengan persyaratan. Contoh: suatu organisasi manufaktur menetapkan tahapan proses produksi, titik inspeksi mutu, dan mekanisme penanganan produk tidak sesuai sebagai satu alur proses yang terintegrasi.

• Klausul 9.2 – Audit Internal

Audit internal dilakukan untuk menilai apakah proses telah diterapkan sesuai perencanaan, berjalan efektif, serta mencapai hasil yang diharapkan. Audit internal berbasis proses membantu organisasi melihat kesenjangan antar proses, bukan hanya ketidaksesuaian dokumen atau administrasi.

Pendekatan berdasarkan proses menjadikan sistem manajemen mutu lebih terstruktur, transparan, dan mudah dikendalikan. Dengan memahami dan mengelola proses secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan, organisasi dapat meningkatkan konsistensi mutu, efisiensi operasional, serta kepuasan pelanggan. Melalui penerapan prinsip ini secara disiplin sesuai klausul ISO 9001, organisasi tidak hanya memenuhi persyaratan standar, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kinerja dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang.

Ditulis Oleh: Gilang Talenta, Konsultan GRC – Robere & Associate (Indonesia)

---

• Artikel ISO 9001 lainnya
• Layanan Implementasi ISO 9001

Manajemen mutu pada dunia bisnis yang semakin kompetitif, tidak lagi hanya diukur dari seberapa baik produk atau layanan dibuat, tetapi juga dari seberapa jauh organisasi mampu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggannya.

Manajemen mutu hadir sebagai pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa setiap proses dalam organisasi berorientasi pada kebutuhan pelanggan serta kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku. Salah satu standar internasional yang paling banyak diterapkan dalam manajemen mutu adalah standar ISO 9001, yang berfokus pada penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

ISO 9001 menetapkan tujuh prinsip manajemen mutu yang menjadi pilar bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan dapat diibaratkan sebagai pilar-pilar bangunan yang menopang sistem mutu organisasi.

Apabila salah satu pilar lemah, maka stabilitas sistem secara keseluruhan dapat terganggu. Mari kita bahas lebih detail salah satu prinsip yaitu fokus pelanggan.

Prinsip Fokus Pelanggan (Customer Focus)

Prinsip pertama dan paling utama dalam ISO 9001 adalah fokus pada pelanggan. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang organisasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan pelanggan, bahkan berupaya untuk melampaui ekspektasi.

Fokus pelanggan tidak hanya berarti memberikan produk atau layanan sesuai spesifikasi, tetapi juga memahami kebutuhan pelanggan, menjaga komunikasi yang baik, serta memberikan umpan balik secara efektif.

Dalam implementasinya, prinsip ini dapat dilihat pada perusahaan yang secara aktif menanyakan kepuasan pelanggan setelah menyediakan produk dan layanan, atau perusahaan yang menyediakan layanan garansi yang mudah dan responsif. Ketika pelanggan merasa didengar dan dihargai, tingkat kepercayaan dan loyalitas akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada reputasi dan keberlanjutan organisasi.

Kaitan Fokus Pelanggan dengan Klausul ISO 9001

Prinsip fokus pelanggan diterapkan ke dalam beberapa klausul kunci ISO 9001:2015, antara lain:

• Klausul 4.1 – Memahami Organisasi dan Konteks-nya

Organisasi diwajibkan untuk memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis-nya. Dalam konteks fokus pelanggan, hal ini berarti organisasi perlu memahami dinamika pasar, perubahan kebutuhan pelanggan, serta faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan.

• Klausul 4.2 – Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Pelanggan merupakan salah satu pihak berkepentingan utama. Organisasi harus mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta harapan pelanggan yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu. Klausul ini menjadi dasar dalam menetapkan standar layanan, persyaratan produk, dan komitmen organisasi kepada pelanggan.

• Klausul 4.3 – Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu

Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu harus mempertimbangkan jenis produk atau layanan, kebutuhan pelanggan, serta kewajiban pemenuhan persyaratan mereka. Dengan demikian, batasan dan cakupan sistem mutu ditetapkan secara jelas untuk memastikan fokus pelanggan tercermin dalam seluruh proses organisasi.

• Klausul 5.1.2 – Fokus pada Pelanggan

Klausul ini secara eksplisit menegaskan kewajiban manajemen puncak untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditentukan, dipahami, dan dipenuhi secara konsisten. Manajemen puncak juga harus memastikan bahwa risiko dan peluang yang memengaruhi kesesuaian produk dan kepuasan pelanggan diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

• Klausul 5.2 – Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu harus mencerminkan komitmen organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh personel agar setiap aktivitas kerja selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelanggan.

• Klausul 6.2 – Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya

Sasaran mutu yang ditetapkan organisasi harus relevan dengan kepuasan pelanggan, misalnya sasaran penurunan jumlah keluhan, peningkatan tingkat kepuasan pelanggan, atau pemenuhan SLA layanan. Sasaran ini memastikan bahwa fokus pelanggan tidak hanya bersifat komitmen, tetapi juga terukur dan dapat dievaluasi.

• Klausul 8.2 – Persyaratan untuk Produk dan Jasa

Klausul ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara organisasi dan pelanggan, termasuk penyediaan media untuk menerima umpan balik, saran, dan keluhan pelanggan. Organisasi harus menetapkan mekanisme yang jelas dan mudah diakses bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait produk dan jasa yang diterima.

Dalam konteks fokus pelanggan, penanganan keluhan tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai sumber informasi berharga untuk perbaikan berkelanjutan. Setiap keluhan pelanggan perlu dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara tepat waktu untuk memastikan kepuasan pelanggan serta mencegah permasalahan yang sama dapat berulang kembali.

• Klausul 9.1.2 – Kepuasan Pelanggan

Organisasi wajib memantau persepsi pelanggan terhadap sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah dipenuhi. Metode seperti survei kepuasan pelanggan, analisis keluhan, dan umpan balik pelanggan menjadi alat utama untuk menilai efektivitas penerapan prinsip fokus pelanggan.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip fokus pelanggan secara konsisten melalui klausul-klausul ISO 9001, organisasi tidak hanya memenuhi persyaratan standar, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan.

Fokus pelanggan menjadikan mutu bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan budaya organisasi yang mendorong kepercayaan, loyalitas, dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Ditulis Oleh: Gilang Talenta, Konsultan GRC – Robere & Associate (Indonesia)

---

• Artikel ISO 9001 lainnya
• Layanan Implementasi ISO 9001

Hubungan organisasi dengan vendor atau rekan bisnis merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap risiko penyuapan. Dalam praktiknya, banyak kasus penyuapan tidak terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima manfaat utama, melainkan melalui pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengadaan, penyediaan jasa, atau kerja sama tertentu. Oleh karena itu, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara tegas menempatkan pengendalian terhadap pihak ketiga sebagai elemen kunci dalam upaya pencegahan penyuapan. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah Formulir Uji Kelayakan Vendor.

Uji Kelayakan Vendor Dalam ISO 37001

ISO 37001 mengharuskan organisasi untuk melakukan uji kelayakan atau due diligence terhadap rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan, termasuk vendor, kontraktor, dan pemasok. Due diligence ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pihak ketiga memiliki integritas, tidak terlibat dalam praktik penyuapan, serta memiliki komitmen yang sejalan dengan kebijakan anti penyuapan organisasi. Formulir uji kelayakan vendor berfungsi sebagai alat formal untuk mendokumentasikan proses due diligence tersebut.

Dalam konteks ISO 37001, formulir ini tidak hanya menilai aspek administratif dan operasional, tetapi secara eksplisit mengkaji risiko penyuapan yang melekat pada vendor. Dengan demikian, formulir uji kelayakan menjadi bagian dari sistem pencegahan yang bersifat preventif, bukan sekadar persyaratan dokumentasi.

Unsur Penilaian Uji Kelayakan Vendor ISO 37001

Formulir uji kelayakan vendor yang selaras dengan ISO 37001 umumnya mencakup beberapa komponen utama. Pertama, identitas dan legalitas vendor, untuk memastikan bahwa pihak yang dinilai merupakan entitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua, profil kepemilikan dan pengendalian, termasuk beneficial ownership, yang penting untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan atau hubungan dengan pejabat publik.

Ketiga, rekam jejak dan integritas, yang mencakup riwayat pelanggaran hukum, kasus penyuapan, sanksi, atau temuan audit sebelumnya. Keempat, komitmen anti penyuapan, yang biasanya dituangkan dalam pernyataan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan, kode etik, serta kesediaan untuk diaudit atau diawasi oleh organisasi. Kelima, penilaian tingkat risiko, yang menjadi dasar penentuan apakah vendor dapat diterima, memerlukan pengendalian tambahan, atau tidak layak untuk bekerja sama.

Fungsi Formulir Uji Kelayakan Sebagai Pengendalian SMAP

Dalam penerapan ISO 37001, formulir uji kelayakan vendor memiliki fungsi strategis sebagai pengendalian pencegahan (preventive control). Dokumen ini membantu organisasi mengidentifikasi risiko penyuapan sejak awal, sebelum kontrak ditandatangani atau kerja sama dimulai. Selain itu, formulir ini menjadi bukti objektif bahwa organisasi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan due diligence sesuai persyaratan standar.

Formulir uji kelayakan juga berperan penting dalam mendukung konsistensi penerapan SMAP. Dengan format dan kriteria yang baku, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh vendor dinilai dengan pendekatan yang seragam, sehingga mengurangi potensi perlakuan tidak adil, intervensi tidak semestinya, atau keputusan yang tidak transparan.

Organisasi mengirimkan Formulir Uji Kelayakan Rekan Bisnis kepada rekan bisnis/vendor untuk dilakukan pengisian sebagai berikut:

• Bagian pertama diisi dengan identitas rekan bisnis/vendor, ruang lingkup pekerjaan, dan tanggal pengisian formulir, seperti contoh:
• Bagian Kedua memuat pernyataan terkait penerapan sistem dan ketentuan anti penyuapan, meliputi implementasi ISO 37001, kode etik pegawai, pengendalian gratifikasi, dan mekanisme whistleblowing system. Setiap jawaban “Ya” harus didukung dengan bukti atau dokumen pendukung yang relevan. Apabila seluruh pernyataan pada nomor 1 sampai dengan 4 dijawab “Ya” dan dibuktikan dengan dokumen pendukung, maka rekan bisnis/vendor dapat dinyatakan memenuhi uji kelayakan
• Jika terdapat jawaban “Tidak” pada pernyataan nomor 1 sampai dengan 4, maka rekan bisnis/vendor tetap wajib mengisi pernyataan lanjutan pada nomor 5 sampai dengan 7 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditetapkan oleh Organisasi.
• Bagian Kelima, setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh rekan bisnis/vendor, formulir disampaikan kembali kepada Organisasi untuk dilakukan verifikasi atas kebenaran pengisian dan kelengkapan bukti pendukung. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, organisasi menetapkan kesimpulan apakah rekan bisnis/vendor memenuhi, memenuhi dengan catatan, atau tidak memenuhi uji kelayakan.

Kesimpulan

Dalam perspektif ISO 37001, formulir uji kelayakan vendor bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kunci dalam sistem pencegahan penyuapan. Melalui formulir ini, organisasi dapat melakukan due diligence secara terstruktur, mengidentifikasi risiko penyuapan pada pihak ketiga, serta mendokumentasikan komitmen integritas dalam setiap hubungan bisnis. Penerapan formulir uji kelayakan vendor yang konsisten dan berbasis risiko akan memperkuat efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan, sekaligus melindungi organisasi dari risiko hukum, finansial, dan reputasi yang timbul akibat praktik penyuapan yang melibatkan pihak ketiga.

Ditulis Oleh: Firmansyah Lubis, GRC – Robere & Associate (Indonesia)

---

• Artikel ISO 37001 lainnya

• Layanan Implementasi ISO 37001

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, organisasi dihadapkan pada berbagai tuntutan sekaligus: mencapai tujuan strategis, mengelola risiko yang terus berkembang, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta standar yang berlaku. Ketika ketiga aspek ini dikelola secara terpisah, organisasi berisiko mengalami tumpang tindih kebijakan, inefisiensi proses, dan pengambilan keputusan yang tidak selaras.

Pendekatan GRC (Governance, Risk, and Compliance) hadir untuk menjawab tantangan tersebut. GRC bukan sekadar istilah manajemen, melainkan kerangka terpadu yang membantu organisasi mengelola tata kelola, risiko, dan kepatuhan secara konsisten dan terintegrasi.

Apa yang Dimaksud dengan GRC?

GRC merupakan pendekatan terstruktur yang menyatukan tiga elemen utama organisasi: tata kelola (governance), manajemen risiko (risk), dan kepatuhan (compliance). Ketiganya saling terkait dan tidak dapat berjalan efektif jika dikelola secara terpisah.

Melalui GRC, organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan, proses, dan pengambilan keputusan berjalan searah dengan tujuan strategis, profil risiko, serta kewajiban regulasi yang berlaku.

Komponen Utama GRC

Governance

Governance berfokus pada bagaimana organisasi diarahkan dan diawasi. Ini mencakup struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan.

Tata kelola yang baik memastikan bahwa organisasi memiliki arah yang jelas, akuntabilitas yang kuat, dan transparansi dalam pengelolaan.

Risk

Risk mencakup proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam kerangka GRC, risiko tidak dipandang sebagai hambatan semata, tetapi sebagai faktor yang perlu dikelola secara sadar dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan ini membantu organisasi berpindah dari reaksi terhadap masalah menuju pengelolaan risiko yang proaktif.

Compliance

Compliance memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal yang relevan. Dalam GRC, kepatuhan tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan langsung dengan risiko dan tata kelola.

Dengan demikian, kepatuhan menjadi lebih efektif dan tidak sekadar bersifat administratif.

Mengapa GRC Penting bagi Organisasi?

Tanpa pendekatan GRC, organisasi sering menghadapi masalah seperti duplikasi kontrol, informasi yang terfragmentasi, dan sulitnya memperoleh gambaran menyeluruh tentang risiko dan kepatuhan.

Penerapan GRC membantu organisasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi risiko yang tidak terkelola, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Penerapan GRC

Penerapan GRC dimulai dari komitmen manajemen puncak untuk mengintegrasikan tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Organisasi perlu menyelaraskan kebijakan, proses, dan peran lintas fungsi.

Dalam praktiknya, penerapan GRC mencakup penyelarasan manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pemetaan kewajiban kepatuhan terhadap proses bisnis, serta pelaporan yang terkoordinasi dan berbasis risiko.

Pendekatan ini memungkinkan organisasi melihat hubungan antar risiko, kontrol, dan tujuan secara utuh.

GRC dan Standar Internasional

GRC sering digunakan sebagai kerangka payung untuk mengintegrasikan berbagai standar internasional, seperti ISO 31000 untuk manajemen risiko, ISO 37301 untuk sistem manajemen kepatuhan, ISO 27001 untuk keamanan informasi, dan ISO 9001 untuk manajemen mutu.

Dengan pendekatan GRC, organisasi dapat menghindari silo standar dan memastikan bahwa seluruh sistem manajemen berjalan selaras.

Tantangan Implementasi GRC

Beberapa tantangan umum dalam implementasi GRC meliputi budaya organisasi yang masih terfragmentasi, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan pemahaman lintas fungsi.

Tanpa kepemimpinan yang kuat dan pendekatan yang bertahap, GRC berisiko menjadi sekadar kerangka konseptual tanpa dampak nyata.

Penutup

GRC merupakan pendekatan strategis yang membantu organisasi mengelola kompleksitas secara terintegrasi. Dengan menyelaraskan tata kelola, risiko, dan kepatuhan, organisasi dapat meningkatkan ketahanan, efisiensi, dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks bisnis dan regulasi yang terus berkembang, GRC menjadi fondasi penting bagi organisasi yang ingin tumbuh secara bertanggung jawab.

---

FAQ: GRC

Apa itu GRC?

GRC adalah pendekatan terintegrasi yang menyatukan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam satu kerangka kerja organisasi.

Apa manfaat utama penerapan GRC?

Manfaatnya meliputi pengambilan keputusan yang lebih baik, pengelolaan risiko yang konsisten, kepatuhan yang efisien, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Apakah GRC hanya relevan untuk perusahaan besar?

Tidak. GRC dapat diterapkan pada berbagai skala organisasi dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kompleksitas dan profil risikonya.

Bagaimana hubungan GRC dengan standar ISO?

GRC berfungsi sebagai kerangka payung yang mengintegrasikan berbagai standar ISO agar berjalan selaras dan tidak terfragmentasi.

Bagaimana organisasi dapat mulai menerapkan GRC?

Untuk menentukan pendekatan GRC yang paling sesuai dengan konteks organisasi dan memastikan implementasinya efektif, organisasi dapat mendiskusikannya lebih lanjut dengan Robere & Associates sebagai partner terpercaya dalam pendampingan.

Keluhan pelanggan sering kali dipandang sebagai masalah operasional atau beban layanan pelanggan. Padahal, bagi organisasi yang matang, keluhan adalah sumber informasi strategis untuk memperbaiki proses, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kepercayaan pelanggan.

ISO 10002 hadir sebagai standar internasional yang memberikan panduan tentang Complaint Handling Management System atau sistem penanganan keluhan pelanggan yang terstruktur, adil, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Standar ini relevan bagi organisasi yang ingin mengelola keluhan bukan secara reaktif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola mutu dan pengalaman pelanggan.

Apa Itu ISO 10002?

ISO 10002 adalah standar internasional yang memberikan panduan dalam merancang, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem penanganan keluhan pelanggan. Fokusnya bukan hanya pada penyelesaian keluhan, tetapi pada bagaimana organisasi:

• menerima dan mencatat keluhan secara konsisten,
• menangani keluhan secara adil dan transparan,
• menggunakan keluhan sebagai masukan untuk perbaikan sistem.

ISO 10002 bersifat panduan (guideline) dan tidak ditujukan untuk sertifikasi. Namun, standar ini sering digunakan sebagai rujukan praktik terbaik dalam manajemen mutu dan pelayanan pelanggan.

Mengapa ISO 10002 Penting bagi Organisasi?

Di era transparansi dan media sosial, keluhan pelanggan dapat dengan cepat memengaruhi reputasi organisasi. Ketidakmampuan menangani keluhan secara tepat bukan hanya berdampak pada satu pelanggan, tetapi juga pada persepsi publik.

ISO 10002 membantu organisasi membangun pendekatan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menangani keluhan. Dengan sistem yang jelas, organisasi dapat mengurangi eskalasi konflik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Prinsip Utama ISO 10002

ISO 10002 dibangun di atas beberapa prinsip kunci yang menjadi fondasi sistem penanganan keluhan.

Pertama, fokus pada pelanggan, yaitu memastikan keluhan ditangani dengan empati dan orientasi solusi. Kedua, transparansi, di mana proses dan status penanganan keluhan dapat dipahami oleh pelanggan. Ketiga, aksesibilitas, sehingga pelanggan mudah menyampaikan keluhan tanpa hambatan. Keempat, keadilan dan objektivitas, agar setiap keluhan diperlakukan secara konsisten. Kelima, perbaikan berkelanjutan, dengan menjadikan keluhan sebagai bahan evaluasi sistem.

Ruang Lingkup Penerapan ISO 10002

ISO 10002 dapat diterapkan pada berbagai sektor, baik jasa maupun manufaktur. Standar ini relevan untuk organisasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, seperti perbankan, asuransi, layanan publik, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perusahaan berbasis digital.

Keluhan yang dikelola tidak terbatas pada produk atau layanan utama, tetapi juga mencakup proses pendukung seperti penagihan, layanan purna jual, dan komunikasi.

Bagaimana Penerapan ISO 10002 Secara Praktis?

Penerapan ISO 10002 dimulai dari komitmen manajemen terhadap pentingnya penanganan keluhan yang adil dan konsisten.

1. Penetapan Kebijakan Penanganan Keluhan

Organisasi perlu memiliki kebijakan tertulis yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan prinsip penanganan keluhan. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja.

2. Mekanisme Penerimaan Keluhan

ISO 10002 mendorong organisasi menyediakan berbagai kanal pengaduan yang mudah diakses, seperti email, formulir online, layanan pelanggan, atau kanal lain yang relevan.

3. Proses Penanganan dan Investigasi

Setiap keluhan harus dicatat, dianalisis, dan ditangani sesuai prosedur yang jelas. Proses ini mencakup verifikasi, investigasi, penetapan solusi, dan penyampaian hasil kepada pelanggan.

4. Komunikasi dengan Pelanggan

Organisasi harus menjaga komunikasi yang jelas dan tepat waktu selama proses penanganan keluhan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Data keluhan perlu dianalisis secara berkala untuk mengidentifikasi pola, akar masalah, dan peluang perbaikan sistem.

ISO 10002 dan Hubungannya dengan Standar Lain

ISO 10002 sering diintegrasikan dengan ISO 9001 sebagai bagian dari sistem manajemen mutu. Selain itu, standar ini juga relevan dengan pendekatan customer experience, risk management, dan tata kelola organisasi.

Integrasi ini membantu organisasi memastikan bahwa penanganan keluhan tidak berdiri sendiri, tetapi selaras dengan tujuan strategis dan kualitas layanan.

Penutup

ISO 10002 membantu organisasi mengubah keluhan pelanggan menjadi peluang perbaikan. Dengan sistem penanganan keluhan yang terstruktur dan transparan, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan pelanggan, dan menjaga reputasi jangka panjang.

Pendekatan ini menjadikan keluhan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi.

---

FAQ: ISO 10002

Apa itu ISO 10002?

ISO 10002 adalah standar internasional yang memberikan panduan dalam membangun sistem penanganan keluhan pelanggan yang adil, transparan, dan berorientasi perbaikan.

Apakah ISO 10002 wajib dan dapat disertifikasi?

ISO 10002 bersifat panduan dan tidak ditujukan untuk sertifikasi, namun banyak organisasi menggunakannya sebagai praktik terbaik.

Apa manfaat utama penerapan ISO 10002?

Manfaatnya meliputi peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan eskalasi keluhan, perbaikan kualitas layanan, dan penguatan reputasi organisasi.

Apakah ISO 10002 hanya relevan untuk perusahaan jasa?

Tidak. ISO 10002 relevan untuk organisasi jasa maupun manufaktur yang berinteraksi dengan pelanggan.

Bagaimana organisasi dapat menerapkan ISO 10002 secara efektif?

Untuk memastikan penerapan ISO 10002 selaras dengan konteks bisnis, budaya organisasi, dan sistem manajemen yang ada, organisasi dapat mendiskusikannya lebih lanjut dengan Robere & Associates sebagai partner terpercaya dalam pendampingan.

Dalam praktik perlindungan data pribadi, consent sering kali diperlakukan sebagai formalitas administratif—sekadar tombol “setuju” atau teks hukum panjang yang jarang dibaca. Padahal, consent memiliki peran strategis sebagai dasar legitimasi pemrosesan data dan sebagai bukti akuntabilitas organisasi.

ISO/IEC 27701 menempatkan consent bukan sebagai elemen terpisah, melainkan sebagai bagian dari Privacy Information Management System (PIMS). Artinya, consent harus dirancang dengan struktur yang jelas, dikelola secara konsisten, dan dapat dibuktikan sepanjang siklus hidup data pribadi. Artikel ini membahas bagaimana menyusun struktur consent penggunaan data pribadi yang benar dan bagaimana penerapannya agar selaras dengan ISO/IEC 27701.

Apa yang Dimaksud Consent dalam ISO/IEC 27701?

Dalam ISO/IEC 27701, consent adalah persetujuan yang diberikan oleh subjek data secara sadar, spesifik, dan terdokumentasi terhadap pemrosesan data pribadi untuk tujuan tertentu. Consent harus diberikan berdasarkan informasi yang cukup dan dapat dipahami.

ISO/IEC 27701 menekankan bahwa consent bukan sekadar teks persetujuan, melainkan mekanisme yang harus dapat dikelola, ditelusuri, dan ditarik kembali. Dengan demikian, consent menjadi bagian integral dari sistem manajemen privasi, bukan hanya kewajiban hukum.

Prinsip Dasar Consent

Agar dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan, consent harus memenuhi beberapa prinsip utama.

Consent harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan atau konsekuensi tersembunyi. Informasi yang disampaikan harus jelas, transparan, dan tidak menyesatkan. Tujuan pemrosesan harus spesifik dan tidak diperluas di luar yang disetujui. Selain itu, organisasi harus mampu membuktikan bahwa consent benar-benar diberikan oleh subjek data.

Tanpa prinsip-prinsip ini, consent berisiko tidak valid meskipun secara administratif telah dikumpulkan.

Struktur Consent Penggunaan Data Pribadi

ISO/IEC 27701 tidak menyediakan template baku consent, tetapi memberikan kerangka prinsip yang dapat diterjemahkan ke dalam struktur berikut.

1. Identitas Pengendali Data

Consent harus mencantumkan identitas pengendali data secara jelas, termasuk nama organisasi dan informasi kontak. Hal ini penting agar subjek data mengetahui kepada siapa data mereka dipercayakan.

2. Tujuan Pemrosesan Data

Tujuan pemrosesan harus dijelaskan secara spesifik dan relevan. Satu consent tidak boleh digunakan untuk berbagai tujuan yang tidak saling berkaitan. Jika terdapat lebih dari satu tujuan, consent sebaiknya diberikan secara terpisah atau granular.

3. Jenis Data Pribadi yang Diproses

Struktur consent perlu menjelaskan jenis data yang dikumpulkan dan diproses, baik data identitas, data kontak, data teknis, maupun data sensitif jika ada. Transparansi ini membantu subjek data memahami risiko yang melekat.

4. Pihak Ketiga dan Transfer Data

Jika data akan dibagikan kepada pihak ketiga atau ditransfer ke luar organisasi atau yurisdiksi tertentu, hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka. ISO/IEC 27701 menekankan transparansi rantai pemrosesan data.

5. Hak Subjek Data

Consent harus memuat penjelasan mengenai hak subjek data, seperti hak akses, koreksi, penghapusan, dan penarikan consent. Selain itu, mekanisme penggunaan hak tersebut harus dijelaskan secara praktis.

6. Mekanisme Pemberian dan Penarikan Consent

ISO/IEC 27701 mensyaratkan bahwa penarikan consent harus semudah pemberiannya. Oleh karena itu, struktur consent perlu menjelaskan bagaimana consent dicatat, dikelola, dan dapat ditarik kembali kapan saja.

Penerapan Consent dalam Sistem Manajemen Privasi

Dalam praktik, consent harus terintegrasi dengan kebijakan privasi, prosedur operasional, dan sistem pencatatan organisasi. Consent yang dikumpulkan harus benar-benar menjadi dasar pemrosesan data, bukan sekadar formalitas.

ISO/IEC 27701 juga menuntut dokumentasi yang memadai, termasuk waktu pemberian consent, versi informasi yang disetujui, serta perubahan consent sepanjang siklus hidup data pribadi. Dokumentasi ini menjadi bukti akuntabilitas saat audit atau pemeriksaan.

Kesalahan Umum dalam Penerapan Consent

Beberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain penggunaan consent yang terlalu umum, tidak adanya mekanisme penarikan consent, serta ketidaksesuaian antara consent yang diberikan dan praktik pemrosesan data yang sebenarnya.

Kesalahan tersebut dapat menimbulkan risiko kepatuhan, sanksi hukum, serta penurunan kepercayaan dari pemilik data.

Penutup

Struktur consent penggunaan data pribadi yang benar sesuai ISO/IEC 27701 menuntut lebih dari sekadar teks persetujuan. Consent harus menjadi bagian dari sistem manajemen privasi yang terintegrasi, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya memenuhi persyaratan standar dan regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan subjek data.

---

FAQ: Consent dan ISO/IEC 27701

Apa itu consent penggunaan data pribadi menurut ISO/IEC 27701?

Consent adalah persetujuan sadar dan terdokumentasi dari subjek data atas pemrosesan data pribadi untuk tujuan tertentu sebagai bagian dari sistem manajemen privasi.

Apakah consent selalu menjadi dasar hukum pemrosesan data pribadi?

Tidak. Consent adalah salah satu dasar hukum. Organisasi dapat menggunakan dasar lain sesuai regulasi, namun harus dijelaskan secara transparan kepada subjek data.

Apakah consent harus dapat ditarik kembali?

Ya. ISO/IEC 27701 mensyaratkan bahwa penarikan consent harus dapat dilakukan dengan mudah dan terdokumentasi.

Apa risiko jika struktur consent tidak sesuai ISO/IEC 27701?

Risikonya meliputi ketidakpatuhan terhadap standar dan regulasi, potensi sanksi, serta hilangnya kepercayaan subjek data.

Bagaimana organisasi dapat memastikan penerapan consent yang tepat?

Untuk memastikan struktur dan penerapan consent selaras dengan ISO/IEC 27701 serta terintegrasi dengan sistem manajemen privasi, organisasi dapat mendiskusikannya lebih lanjut dengan Robere & Associates sebagai partner terpercaya dalam pendampingan.

Dalam dunia bisnis dan organisasi modern, gangguan dapat datang dari berbagai arah: kegagalan sistem IT, krisis keuangan, bencana alam, insiden keamanan, hingga isu reputasi yang menyebar cepat. Banyak organisasi baru menyadari pentingnya kesiapan krisis setelah gangguan terjadi, ketika ruang untuk mengambil keputusan sudah sangat sempit.

Di sinilah Contingency Plan menjadi relevan. Istilah ini sering muncul dalam audit, manajemen risiko, dan tata kelola, tetapi masih kerap dipahami secara sempit atau disamakan dengan rencana lain seperti Business Continuity Plan (BCP). Artikel ini membahas secara lengkap apa itu Contingency Plan, fungsinya, contoh penerapan, serta perbedaannya dengan BCP dan Crisis Management, dengan pendekatan yang sustain dan relevan untuk berbagai jenis organisasi.

Apa Itu Contingency Plan?

Contingency Plan adalah rencana yang disusun untuk menghadapi kondisi tidak normal atau situasi darurat ketika proses dan rencana normal tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Rencana ini berisi skenario gangguan, langkah respons awal, peran dan tanggung jawab, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam kondisi krisis.

Fokus utama Contingency Plan adalah respons cepat dan terarah. Tujuannya bukan menyelesaikan seluruh masalah, tetapi memastikan organisasi tetap dapat mengendalikan situasi, meminimalkan dampak, dan mencegah eskalasi risiko yang lebih besar.

Mengapa Contingency Plan Penting?

Banyak kegagalan penanganan krisis bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, melainkan karena tidak adanya rencana yang jelas. Contingency Plan membantu organisasi menghindari kebingungan, konflik kewenangan, dan keterlambatan keputusan saat tekanan berada di titik tertinggi.

Dengan Contingency Plan yang baik, organisasi memiliki kejelasan tentang siapa yang harus bertindak, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan bagaimana berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Ini menjadikan Contingency Plan sebagai bagian penting dari tata kelola dan manajemen risiko, bukan sekadar dokumen darurat.

Contoh Contingency Plan dalam Organisasi

Contingency Plan dapat diterapkan pada berbagai skenario, tergantung pada profil risiko organisasi.

Sebagai contoh, dalam konteks gangguan sistem IT, Contingency Plan dapat mencakup langkah pemutusan akses sementara, aktivasi sistem cadangan, dan penunjukan tim pengambil keputusan darurat. Dalam konteks krisis keuangan, rencana dapat mencakup pembatasan transaksi tertentu, pengelolaan likuiditas jangka pendek, dan komunikasi kepada pemangku kepentingan utama.

Contoh lainnya adalah gangguan operasional akibat bencana alam, di mana Contingency Plan mengatur evakuasi, pengalihan lokasi kerja, dan prioritas pemulihan layanan kritikal.

Perbedaan Contingency Plan, BCP, dan Crisis Management

Salah satu kesalahan umum adalah menyamakan Contingency Plan dengan Business Continuity Plan (BCP) atau Crisis Management. Ketiganya saling terkait, tetapi memiliki fokus yang berbeda.

Contingency Plan berfokus pada respons awal terhadap skenario gangguan tertentu. Business Continuity Plan berfokus pada bagaimana organisasi menjaga kelangsungan proses bisnis dalam jangka waktu tertentu setelah gangguan terjadi. Sementara itu, Crisis Management berfokus pada kepemimpinan, pengambilan keputusan strategis, dan pengelolaan komunikasi selama krisis berlangsung.

Dengan kata lain, Contingency Plan adalah titik awal, BCP adalah strategi keberlanjutan, dan Crisis Management adalah kerangka kepemimpinan saat krisis.

Bagaimana Menyusun Contingency Plan yang Efektif?

Penyusunan Contingency Plan yang efektif dimulai dari pemahaman risiko utama organisasi. Risiko dengan dampak tinggi dan potensi eskalasi cepat perlu diprioritaskan.

Langkah berikutnya adalah menetapkan skenario gangguan yang realistis, bukan semua kemungkinan yang ada. Setiap skenario perlu dilengkapi dengan peran, kewenangan, dan langkah respons awal yang jelas.

Selain itu, Contingency Plan harus dikomunikasikan dan diuji secara berkala melalui simulasi atau latihan. Rencana yang tidak pernah diuji berisiko gagal saat benar-benar dibutuhkan.

Contingency Plan dan Tata Kelola Risiko

Dalam praktik tata kelola modern, Contingency Plan merupakan bagian dari manajemen risiko dan pengendalian internal. Rencana ini membantu organisasi berpindah dari pendekatan reaktif menuju kesiapan yang terencana.

Banyak organisasi mengaitkan Contingency Plan dengan kerangka manajemen risiko seperti ISO 31000 dan kesinambungan bisnis seperti ISO 22301 untuk memastikan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Penutup

Contingency Plan bukan sekadar dokumen darurat, melainkan alat pengendalian risiko yang membantu organisasi bertahan dan mengambil keputusan yang tepat di saat paling kritis.

Dengan memahami apa itu Contingency Plan, contoh penerapannya, serta perbedaannya dengan BCP dan Crisis Management, organisasi dapat membangun kesiapan krisis yang lebih matang dan terintegrasi dengan tata kelola risiko.

---

FAQ: Contingency Plan

Apa itu Contingency Plan dalam organisasi?

Contingency Plan adalah rencana yang disusun untuk menghadapi kondisi darurat atau gangguan ketika proses normal tidak dapat berjalan. Fokusnya adalah memastikan respons cepat, kejelasan peran, dan pengendalian dampak agar krisis tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Apa contoh Contingency Plan yang paling umum diterapkan?

Contoh yang umum meliputi rencana penanganan gangguan sistem IT, krisis keuangan, bencana alam, gangguan rantai pasok, dan insiden reputasi. Jenis Contingency Plan yang dibutuhkan akan sangat bergantung pada profil risiko dan kompleksitas organisasi.

Apa perbedaan Contingency Plan dengan Business Continuity Plan (BCP)?

Contingency Plan berfokus pada respons awal terhadap skenario gangguan tertentu, sementara BCP berfokus pada strategi menjaga kelangsungan proses bisnis setelah gangguan terjadi. Keduanya saling melengkapi, tetapi memiliki tujuan dan cakupan yang berbeda.

Apakah semua organisasi perlu memiliki Contingency Plan?

Organisasi dengan tingkat risiko tinggi, layanan kritikal, atau struktur yang kompleks sangat disarankan memiliki Contingency Plan. Rencana ini membantu organisasi menghindari kebingungan dan keterlambatan pengambilan keputusan saat krisis.

Bagaimana organisasi dapat mengimplementasikan Contingency Plan secara efektif?

Implementasi Contingency Plan memerlukan pemahaman risiko utama, penetapan skenario yang realistis, kejelasan peran dan kewenangan, serta pengujian melalui simulasi. Untuk mendiskusikan pendekatan yang paling sesuai dengan konteks organisasi Anda dan memastikan Contingency Plan terintegrasi dengan manajemen risiko dan tata kelola, Anda dapat menghubungi Robere & Associates sebagai partner terpercaya dalam pendampingan.

Di era transformasi digital, kualitas perangkat lunak tidak lagi hanya soal aplikasi bisa berjalan atau tidak. Kualitas kini mencakup keandalan, keamanan, kemudahan penggunaan, hingga kemampuan sistem untuk berkembang mengikuti kebutuhan bisnis. Banyak kegagalan sistem digital bukan disebabkan oleh teknologi yang buruk, melainkan oleh ketiadaan pendekatan manajemen kualitas yang terstruktur.

Di sinilah ISO/IEC 25001 menjadi relevan. Standar ini menjadi bagian dari keluarga ISO/IEC 25000 (SQuaRE – Software Quality Requirements and Evaluation) yang berfokus pada bagaimana organisasi mengelola kualitas produk perangkat lunak secara sistematis dan berkelanjutan.

Apa Itu ISO/IEC 25001?

ISO/IEC 25001 adalah standar internasional yang memberikan panduan tentang manajemen kualitas produk perangkat lunak. Standar ini menjelaskan bagaimana organisasi menetapkan, mengelola, dan mengevaluasi persyaratan kualitas perangkat lunak agar selaras dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis.

Berbeda dengan standar yang menitikberatkan pada proses pengembangan semata, ISO/IEC 25001 menempatkan kualitas produk sebagai pusat perhatian. Artinya, kualitas tidak dinilai di akhir proyek, tetapi direncanakan, dikelola, dan dipantau sejak awal siklus hidup perangkat lunak.

Posisi ISO/IEC 25001 dalam Keluarga ISO/IEC 25000

ISO/IEC 25001 berfungsi sebagai kerangka manajemen dalam keluarga SQuaRE. Standar ini membantu organisasi menghubungkan kebutuhan kualitas dengan standar lain dalam seri ISO/IEC 25000, seperti model kualitas, pengukuran kualitas, dan evaluasi produk.

Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya memiliki definisi kualitas, tetapi juga mekanisme untuk memastikan kualitas tersebut dicapai dan dipertahankan secara konsisten.

Mengapa ISO/IEC 25001 Penting?

Banyak organisasi menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian ekspektasi pengguna, biaya perbaikan yang tinggi setelah sistem berjalan, dan kegagalan sistem di lingkungan operasional. ISO/IEC 25001 membantu mengatasi masalah ini dengan menyediakan pendekatan yang lebih terstruktur.

Standar ini penting karena mendorong organisasi untuk:

• Mendefinisikan kualitas perangkat lunak secara jelas dan terukur
• Mengaitkan kualitas dengan risiko dan tujuan bisnis
• Mengurangi rework dan biaya kegagalan sistem
• Meningkatkan kepercayaan pengguna dan pemangku kepentingan

Ruang Lingkup Penerapan ISO/IEC 25001

ISO/IEC 25001 dapat diterapkan pada berbagai konteks pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak, baik untuk aplikasi internal, produk komersial, maupun sistem kritikal.

Standar ini relevan untuk organisasi di sektor teknologi, keuangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga industri yang bergantung pada sistem digital untuk operasionalnya.

Bagaimana ISO/IEC 25001 Diterapkan Secara Praktis?

Penerapan ISO/IEC 25001 dimulai dari komitmen organisasi terhadap kualitas. Beberapa langkah utama yang biasanya dilakukan antara lain:

1. Penetapan Kebijakan Kualitas Perangkat Lunak

Organisasi menetapkan kebijakan yang menjelaskan tujuan kualitas, ruang lingkup, serta peran dan tanggung jawab terkait kualitas perangkat lunak.

2. Penentuan Persyaratan Kualitas

Persyaratan kualitas diturunkan dari kebutuhan pengguna, regulasi, dan tujuan bisnis. Persyaratan ini harus jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.

3. Perencanaan dan Pengendalian Kualitas

Organisasi menyusun rencana kualitas yang mengatur bagaimana persyaratan kualitas akan dipenuhi, dipantau, dan dievaluasi sepanjang siklus hidup perangkat lunak.

4. Evaluasi dan Pengukuran Kualitas

Kualitas perangkat lunak dievaluasi menggunakan indikator dan metrik yang relevan, bukan hanya berdasarkan fungsi, tetapi juga aspek non-fungsional seperti performa dan keandalan.

5. Perbaikan Berkelanjutan

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, baik pada produk perangkat lunak maupun pada sistem manajemen kualitas itu sendiri.

ISO/IEC 25001 dan Hubungannya dengan Standar Lain

ISO/IEC 25001 tidak berdiri sendiri. Standar ini sering dikombinasikan dengan ISO 9001 untuk manajemen mutu organisasi, ISO/IEC 27001 untuk keamanan informasi, serta standar pengembangan perangkat lunak lainnya.

Pendekatan terintegrasi ini membantu organisasi memastikan bahwa kualitas perangkat lunak selaras dengan tata kelola, risiko, dan kepatuhan.

Penutup

ISO/IEC 25001 membantu organisasi berpindah dari pendekatan reaktif terhadap kualitas perangkat lunak menjadi pendekatan yang terencana dan sistematis. Dengan mengelola kualitas sebagai bagian dari sistem manajemen, organisasi dapat menghasilkan perangkat lunak yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga andal, aman, dan berkelanjutan.

Dalam lingkungan digital yang semakin kompleks, ISO/IEC 25001 menjadi fondasi penting bagi organisasi yang ingin memastikan kualitas perangkat lunaknya mendukung tujuan bisnis jangka panjang.

---

FAQ: ISO/IEC 25001

Apa perbedaan ISO/IEC 25001 dengan ISO/IEC 25010?

ISO/IEC 25001 berfokus pada sistem manajemen kualitas perangkat lunak, sedangkan ISO/IEC 25010 mendefinisikan model kualitas produk perangkat lunak.

Apakah ISO/IEC 25001 dapat disertifikasi?

ISO/IEC 25001 merupakan standar panduan dan tidak secara spesifik ditujukan untuk sertifikasi, melainkan sebagai kerangka penerapan praktik terbaik.

Siapa yang sebaiknya menerapkan ISO/IEC 25001?

Organisasi yang mengembangkan, mengelola, atau mengandalkan perangkat lunak sebagai bagian dari proses bisnisnya.

Apakah ISO/IEC 25001 hanya untuk tim IT?

Tidak. Standar ini melibatkan manajemen, pemilik proses, dan pemangku kepentingan bisnis karena kualitas perangkat lunak berdampak langsung pada tujuan organisasi.

Apa manfaat utama penerapan ISO/IEC 25001?

Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas perangkat lunak, pengurangan risiko kegagalan sistem, efisiensi biaya pengembangan dan pemeliharaan, serta peningkatan kepuasan pengguna dan pemangku kepentingan.

Bagaimana jika organisasi ingin mengimplementasikan ISO/IEC 25001 dengan pendampingan profesional?

Organisasi dapat bekerja sama dengan Robere & Associates sebagai partner implementasi. Robere & Associates membantu mulai dari pemahaman konteks bisnis, penetapan kerangka manajemen kualitas perangkat lunak, penyusunan kebijakan dan prosedur, hingga pendampingan penerapan dan evaluasi agar ISO/IEC 25001 benar-benar memberikan nilai tambah, bukan sekadar dokumen formal.

Ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti dalam dunia bisnis. Perubahan regulasi, dinamika pasar, gangguan rantai pasok, risiko teknologi, hingga krisis reputasi dapat muncul tanpa peringatan. Dalam kondisi seperti ini, organisasi tidak cukup hanya bereaksi. Mereka perlu kerangka manajemen risiko yang terstruktur, fleksibel, dan terintegrasi dengan pengambilan keputusan.

Di sinilah ISO 31000 memainkan peran penting. Berbeda dengan standar yang bersifat sertifikasi, ISO 31000 adalah standar panduan manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi dan industri. Standar ini membantu organisasi memahami risiko secara menyeluruh dan mengelolanya secara sistematis, bukan sekadar administratif.

Apa Itu ISO 31000?

ISO 31000 adalah standar internasional yang memberikan prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk manajemen risiko. Fokusnya bukan pada kepatuhan, melainkan pada penciptaan dan perlindungan nilai.

ISO 31000 menekankan bahwa risiko bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi bagian dari tata kelola, strategi, perencanaan, dan operasi organisasi.

ISO 31000 Cocok Digunakan di Industri Apa Saja?

Salah satu kekuatan utama ISO 31000 adalah sifatnya yang universal dan adaptable. Standar ini dapat diterapkan di hampir semua sektor, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks masing-masing industri.

1. Industri Keuangan dan Perbankan

Di sektor keuangan, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. ISO 31000 membantu organisasi keuangan menyusun kerangka manajemen risiko yang konsisten, mendukung pengambilan keputusan, dan selaras dengan tata kelola perusahaan.

2. Manufaktur dan Industri Berat

Industri manufaktur menghadapi risiko keselamatan kerja, kualitas produk, gangguan produksi, hingga risiko rantai pasok. ISO 31000 membantu mengintegrasikan risiko-risiko tersebut ke dalam perencanaan produksi dan pengendalian operasional.

3. Konstruksi dan Infrastruktur

Proyek konstruksi sangat rentan terhadap keterlambatan, pembengkakan biaya, dan risiko keselamatan. ISO 31000 mendukung pendekatan manajemen risiko proyek yang terstruktur sejak tahap perencanaan hingga serah terima.

4. Energi dan Pertambangan

Sektor ini memiliki profil risiko tinggi, baik dari sisi keselamatan, lingkungan, maupun regulasi. ISO 31000 membantu organisasi mengelola risiko strategis dan operasional secara terintegrasi dengan kebijakan keberlanjutan.

5. Teknologi Informasi dan Digital

Perusahaan berbasis teknologi menghadapi risiko keamanan informasi, kegagalan sistem, dan perubahan teknologi yang cepat. ISO 31000 memberikan kerangka untuk mengelola risiko digital secara holistik, tidak terpisah dari risiko bisnis.

6. Sektor Publik dan BUMN

Instansi pemerintah dan BUMN menggunakan ISO 31000 untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan program dan kebijakan publik.

Bagaimana Penerapan ISO 31000?

Penerapan ISO 31000 tidak dimulai dari dokumen, tetapi dari konteks organisasi. Berikut tahapan penerapan yang umum dilakukan:

1. Menetapkan Konteks

Organisasi perlu memahami tujuan strategis, lingkungan internal dan eksternal, serta pemangku kepentingan. Tahap ini memastikan bahwa manajemen risiko relevan dengan kebutuhan nyata organisasi.

2. Identifikasi Risiko

Risiko diidentifikasi dari berbagai sumber, termasuk proses bisnis, proyek, regulasi, teknologi, dan faktor eksternal. Identifikasi harus mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, dan reputasi.

3. Analisis Risiko

Setiap risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Analisis ini membantu organisasi memprioritaskan risiko yang paling signifikan.

4. Evaluasi Risiko

Hasil analisis dibandingkan dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan. Dari sini, organisasi menentukan risiko mana yang dapat diterima dan mana yang memerlukan pengendalian lebih lanjut.

5. Perlakuan Risiko

Perlakuan risiko dapat berupa penghindaran, pengurangan, pemindahan, atau penerimaan risiko. Keputusan ini harus mempertimbangkan biaya, manfaat, dan dampaknya terhadap tujuan organisasi.

6. Komunikasi dan Konsultasi

Manajemen risiko harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari budaya organisasi.

7. Pemantauan dan Peninjauan

Risiko bersifat dinamis. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko.

ISO 31000 dan Integrasinya dengan GRC

ISO 31000 sering menjadi fondasi dalam kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC). Dengan ISO 31000, organisasi dapat memastikan bahwa risiko dikelola secara konsisten, mendukung tata kelola yang baik, dan selaras dengan kewajiban kepatuhan.

Pendekatan ini membuat manajemen risiko tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan strategis.

Penutup

ISO 31000 bukan standar untuk satu industri tertentu, melainkan kerangka universal yang dapat disesuaikan dengan berbagai konteks bisnis dan organisasi. Fleksibilitas inilah yang membuat ISO 31000 tetap relevan dan berkelanjutan.

Organisasi yang menerapkan ISO 31000 secara konsisten tidak hanya lebih siap menghadapi risiko, tetapi juga lebih matang dalam mengambil keputusan dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.

---

FAQ: ISO 31000 Manajemen Risiko

Apakah ISO 31000 wajib diterapkan oleh organisasi?

ISO 31000 tidak bersifat wajib dan tidak untuk sertifikasi. Namun, banyak organisasi menggunakannya sebagai praktik terbaik dalam manajemen risiko.

Apakah ISO 31000 hanya cocok untuk perusahaan besar?

Tidak. ISO 31000 dapat diterapkan oleh organisasi kecil, menengah, maupun besar dengan pendekatan yang proporsional.

Apa perbedaan ISO 31000 dengan manajemen risiko tradisional?

ISO 31000 menekankan integrasi risiko dengan tata kelola dan pengambilan keputusan, bukan sekadar daftar risiko atau kepatuhan administratif.

Apakah ISO 31000 dapat dikombinasikan dengan standar ISO lain?

Ya. ISO 31000 sering digunakan sebagai fondasi untuk standar lain seperti ISO 27001, ISO 22301, dan standar GRC lainnya.

Apa manfaat utama penerapan ISO 31000 bagi organisasi?

Manfaat utamanya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, pengurangan kejutan risiko, peningkatan ketahanan organisasi, dan perlindungan nilai bisnis.

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kerangka regulasinya. AI sudah digunakan dalam proses rekrutmen, analisis kredit, pengawasan keamanan, layanan pelanggan, hingga pengambilan keputusan otomatis di berbagai sektor. Namun, di balik efisiensi dan inovasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang mengatur, bagaimana risikonya dikelola, dan siapa yang bertanggung jawab jika AI menimbulkan dampak negatif?

Pertanyaan ini membawa kita pada isu Sistem Manajemen AI (AI Management System). Berbeda dengan regulasi teknologi pada umumnya, sistem manajemen AI tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tata kelola, risiko, etika, transparansi, dan akuntabilitas. Artikel ini membahas secara khusus kondisi regulasi di Indonesia: apakah sudah ada yang mengurusi sistem manajemen AI, sejauh mana pengaturannya, dan ke mana arah kebijakannya.

Apakah Indonesia Sudah Memiliki Regulasi Sistem Manajemen AI?

Hingga artikel ini publish pada Januari 2026, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur Sistem Manajemen AI. Tidak ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara eksplisit mewajibkan organisasi menerapkan kerangka manajemen AI seperti yang mulai berkembang di beberapa negara lain.

Namun, ini tidak berarti penggunaan AI berjalan tanpa pengawasan sama sekali. Regulasi yang ada saat ini bersifat parsial dan sektoral, tersebar dalam berbagai peraturan yang mengatur sistem elektronik, data pribadi, serta tanggung jawab penyelenggara teknologi digital.

Regulasi yang Saat Ini Relevan dengan Penggunaan AI

Beberapa regulasi yang paling relevan dalam konteks penggunaan AI di Indonesia antara lain:

• Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk sistem otomatis yang mengambil keputusan atau memproses informasi tanpa campur tangan manusia secara langsung.
• Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban pengendali data dalam memastikan keamanan, akurasi, dan penggunaan data secara sah. Dalam konteks AI, UU PDP sangat relevan karena model AI sering dilatih dan dioperasikan menggunakan data pribadi.
• Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang memberikan pedoman prinsip etika AI, seperti keadilan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Meskipun bersifat non-mengikat, pedoman ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah terhadap penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Keterbatasan Pendekatan Regulasi Saat Ini

Pendekatan regulasi yang ada saat ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, regulasi lebih menekankan hasil dan dampak, bukan sistem manajemen di balik penggunaan AI. Kedua, tidak ada kewajiban eksplisit bagi organisasi untuk melakukan penilaian risiko AI secara terstruktur, termasuk risiko bias, diskriminasi, kesalahan keputusan otomatis, atau dampak terhadap hak individu.

Akibatnya, pengelolaan AI sangat bergantung pada kesadaran masing-masing organisasi. Di sinilah muncul kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan tata kelola. Tanpa kerangka sistem manajemen yang jelas, AI berpotensi menjadi sumber risiko hukum, reputasi, dan operasional di masa depan.

Peran Pemerintah dan Arah Kebijakan ke Depan

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kesadaran atas kebutuhan tata kelola AI. Melalui strategi nasional AI dan berbagai forum kebijakan, pemerintah mendorong penggunaan AI yang selaras dengan nilai Pancasila, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan nasional.

Ke depan, arah kebijakan yang mulai terlihat adalah pergeseran dari pedoman etika sukarela menuju kerangka tata kelola yang lebih terstruktur. Ini dapat berupa peraturan presiden, regulasi sektoral yang lebih ketat, atau adopsi standar internasional sebagai rujukan nasional. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengatur AI tanpa menghambat inovasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sistem Manajemen AI sebagai Pendekatan Preventif

Dalam kondisi regulasi yang masih berkembang, Sistem Manajemen AI menjadi pendekatan preventif yang relevan. Sistem ini membantu organisasi memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan dengan prinsip tata kelola yang jelas, pengelolaan risiko yang terdokumentasi, serta mekanisme pengawasan dan perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis sistem manajemen juga memudahkan organisasi beradaptasi ketika regulasi baru diterbitkan. Alih-alih melakukan perubahan besar secara reaktif, organisasi yang sudah memiliki kerangka manajemen AI akan lebih siap menghadapi kewajiban hukum di masa depan.

Penutup

Regulasi Sistem Manajemen AI di Indonesia saat ini masih berada pada tahap transisi. Belum ada aturan tunggal yang secara khusus mengatur sistem manajemen AI, tetapi fondasi kebijakan, etika, dan hukum sudah mulai dibangun. Bagi organisasi, menunggu regulasi terbit bukanlah strategi yang bijak.

Pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah mulai membangun tata kelola dan manajemen risiko AI sejak sekarang. Dengan demikian, organisasi tidak hanya patuh terhadap regulasi yang ada, tetapi juga siap menghadapi tuntutan tata kelola AI yang semakin kompleks di masa depan.

---

FAQ: Regulasi Sistem Manajemen AI di Indonesia

Apakah Indonesia sudah memiliki regulasi khusus Sistem Manajemen AI?

Saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur Sistem Manajemen AI secara komprehensif. Pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi umum dan sektoral.

Regulasi apa yang paling relevan dengan penggunaan AI saat ini?

Regulasi yang paling relevan antara lain UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta pedoman etika AI yang diterbitkan oleh pemerintah.

Apakah pedoman etika AI bersifat wajib?

Pedoman etika AI saat ini bersifat non-mengikat, tetapi dapat menjadi rujukan penting bagi regulator dan organisasi dalam menilai penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Apakah pemerintah berencana menerbitkan regulasi AI yang lebih spesifik?

Ya. Pemerintah sedang mengembangkan roadmap dan kerangka kebijakan AI yang ke depan berpotensi dituangkan dalam regulasi yang lebih formal.

Apa yang dapat dilakukan organisasi sambil menunggu regulasi AI diterbitkan?

Organisasi dapat mulai membangun sistem manajemen AI berbasis tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas seperti ISO/IEC 42001 bersama Robere & Associates agar lebih siap menghadapi regulasi di masa depan.

Fraud jarang terjadi karena ketiadaan aturan. Dalam banyak kasus, kecurangan justru muncul di organisasi yang terlihat rapi di atas kertas, namun lemah dalam pengelolaan risiko, pengawasan, dan akuntabilitas.

Di sinilah ISO 37003 menjadi relevan. Standar ini hadir sebagai panduan internasional untuk membangun Fraud Risk Management System yang tidak reaktif, tidak ad hoc, dan tidak bergantung pada satu fungsi saja. ISO 37003 memposisikan pengelolaan risiko fraud sebagai bagian dari tata kelola strategis dan keberlanjutan organisasi.

Apa Itu ISO 37003?

ISO 37003 adalah standar internasional yang memberikan panduan dalam pencegahan, pendeteksian, dan penanganan fraud secara sistematis. Fokusnya bukan hanya pada kasus fraud yang sudah terjadi, tetapi pada bagaimana organisasi:

• Mengidentifikasi risiko fraud sejak dini
• Membangun kontrol dan mekanisme pencegahan
• Mendeteksi indikasi fraud secara efektif
• Merespons fraud secara proporsional dan terstruktur

ISO 37003 dapat diterapkan pada organisasi sektor publik maupun swasta, lintas industri, dan berbagai skala organisasi.

Mengapa Fraud Risk Management Perlu Pendekatan Strategis?

Pendekatan fraud yang hanya bersifat reaktif sering kali menimbulkan masalah lanjutan:

• Kerugian sudah terjadi sebelum tindakan diambil
• Penanganan bergantung pada individu, bukan sistem
• Keputusan lambat karena tidak jelas siapa berwenang

ISO 37003 mendorong organisasi untuk melihat fraud sebagai risiko bisnis yang harus dikelola secara berkelanjutan, bukan sekadar pelanggaran yang diselesaikan setelah kejadian.

Prinsip Utama ISO 37003

ISO 37003 dibangun di atas prinsip-prinsip kunci berikut:

1. Kepemimpinan dan Akuntabilitas

Manajemen puncak memegang peran penting dalam menetapkan arah, toleransi risiko, dan budaya anti-fraud. Tanpa komitmen dari atas, sistem fraud management akan berhenti di prosedur.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko Fraud

Organisasi perlu memahami di mana fraud paling mungkin terjadi, bagaimana modusnya, dan dampaknya terhadap bisnis. Penilaian risiko fraud harus terintegrasi dengan manajemen risiko organisasi.

3. Pencegahan melalui Kontrol yang Proporsional

ISO 37003 menekankan pentingnya kontrol internal yang relevan, tidak berlebihan, dan sesuai dengan tingkat risiko. Tujuannya bukan menghambat bisnis, tetapi melindunginya.

4. Deteksi yang Efektif

Deteksi fraud tidak hanya mengandalkan audit atau laporan, tetapi juga analisis pola, pemantauan aktivitas, dan sinyal dini yang dapat ditindaklanjuti.

5. Respons dan Penanganan yang Terstruktur

Ketika indikasi fraud muncul, organisasi harus memiliki mekanisme respons yang jelas: siapa yang menangani, bagaimana investigasi dilakukan, dan bagaimana keputusan diambil.

6. Perbaikan Berkelanjutan

Setiap kasus fraud adalah sumber pembelajaran. ISO 37003 mendorong evaluasi berkelanjutan agar kelemahan sistem tidak terulang.

ISO 37003 dalam Kerangka GRC

ISO 37003 memiliki posisi kuat dalam kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC). Standar ini membantu organisasi:

• Memperkuat governance melalui kejelasan peran dan pengambilan keputusan
• Mengelola risiko fraud sebagai bagian dari enterprise risk management
• Mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan

Dengan pendekatan ini, fraud management tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan strategi dan operasi organisasi.

Manfaat Implementasi ISO 37003

Implementasi ISO 37003 yang konsisten memberikan manfaat nyata, antara lain:

• Penurunan risiko dan potensi kerugian akibat fraud
• Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data
• Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan
• Penguatan budaya integritas dan akuntabilitas

Lebih jauh, standar ini membantu organisasi menjaga keberlanjutan bisnis di tengah kompleksitas risiko yang terus berkembang.

Tantangan Implementasi ISO 37003

Beberapa tantangan yang umum dihadapi organisasi meliputi:

• Budaya organisasi yang masih permisif terhadap fraud kecil
• Kurangnya pemahaman bahwa fraud adalah risiko strategis
• Keterbatasan sumber daya dan kompetensi

Pendekatan bertahap, komitmen pimpinan, serta pendampingan yang tepat menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Penutup

ISO 37003 menegaskan bahwa fraud bukan sekadar masalah pelanggaran, melainkan cerminan dari kelemahan sistem. Dengan pendekatan fraud risk management yang berkelanjutan dan strategis, organisasi tidak hanya melindungi asetnya, tetapi juga membangun kepercayaan dan daya tahan jangka panjang.

Di tengah tuntutan transparansi dan tata kelola yang semakin tinggi, ISO 37003 menjadi fondasi penting bagi organisasi yang ingin tumbuh secara sehat dan bertanggung jawab.

---

FAQ: ISO 37003 – Fraud Risk Management

Apa yang dimaksud dengan Fraud Risk Management menurut ISO 37003?

Fraud Risk Management menurut ISO 37003 adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola risiko kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Fokusnya mencakup identifikasi risiko fraud, pencegahan melalui kontrol yang tepat, mekanisme deteksi, serta respons dan perbaikan berkelanjutan.

Jenis risiko fraud apa saja yang relevan dalam ISO 37003?

ISO 37003 mencakup berbagai bentuk risiko fraud, seperti fraud keuangan, penyalahgunaan aset, konflik kepentingan, manipulasi laporan, hingga penyalahgunaan wewenang. Organisasi diharapkan menilai risiko fraud sesuai konteks bisnis dan industrinya.

Siapa yang bertanggung jawab atas implementasi ISO 37003 di organisasi?

Tanggung jawab utama berada pada manajemen puncak dan dewan pengawas. Namun, implementasinya bersifat lintas fungsi, melibatkan manajemen risiko, internal audit, compliance, legal, serta unit kerja terkait sebagai risk owner.

Apakah ISO 37003 hanya relevan untuk organisasi besar?

Tidak. ISO 37003 dapat diterapkan oleh organisasi kecil, menengah, maupun besar. Prinsip yang digunakan bersifat proporsional, sehingga sistem fraud risk management dapat disesuaikan dengan kompleksitas, skala, dan profil risiko organisasi.

Bagaimana hubungan ISO 37003 dengan audit dan investigasi fraud?

ISO 37003 tidak menggantikan fungsi audit atau investigasi, tetapi memperkuatnya. Standar ini menyediakan kerangka agar audit dan investigasi fraud dilakukan dalam sistem yang jelas, terarah, dan mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel.

Bagaimana Robere & Associates dapat membantu implementasi ISO 37003?

Robere & Associates membantu organisasi membangun fraud risk management secara menyeluruh, mulai dari penilaian risiko fraud, penyusunan kerangka dan kebijakan, integrasi dengan GRC dan kontrol internal, hingga pendampingan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada efektivitas sistem dan kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko fraud secara nyata.

Dalam dinamika regulasi yang semakin ketat dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan, efektivitas Sistem Manajemen Kepatuhan tidak lagi diukur dari keberadaan kebijakan dan prosedur semata, melainkan dari sejauh mana pengendalian kepatuhan dijalankan secara efektif. ISO 37301 menekankan pendekatan berbasis risiko yang menuntut organisasi memastikan bahwa setiap kontrol kepatuhan mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi ketidakpatuhan secara tepat waktu. Dalam konteks tersebut, testing control menjadi mekanisme penting untuk memverifikasi bahwa pengendalian yang dirancang berfungsi sebagaimana mestinya dan selaras dengan profil risiko organisasi.

Optimalisasi testing control dalam ISO 37301 memberikan assurance yang memadai atas efektivitas sistem kepatuhan secara menyeluruh. Pengujian yang terencana dan berbasis risiko memungkinkan organisasi mengidentifikasi kelemahan kontrol sejak dini, mendukung perbaikan berkelanjutan, serta memperkuat pengambilan keputusan manajemen dan budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

ISO 37301 merupakan standar internasional yang memberikan panduan dalam membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen Kepatuhan (Compliance Management System) dalam suatu organisasi. Salah satu aspek penting dalam implementasi standar ini adalah testing control, yang berfungsi untuk memastikan bahwa kontrol kepatuhan yang diterapkan efektif dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran terhadap regulasi dan kebijakan internal organisasi. Testing control yang dapat dilakukan diantaranya adalah testing control kepatuhan terhadap regulasi, testing control atas independensi fungsi kepatuhan, dan testing control pelaporan kepatuhan.

Testing control dalam konteks ISO 37301 bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas kontrol kepatuhan yang telah diterapkan.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan celah dalam sistem yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan.
3. Meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kepatuhan secara berkala.
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan kebijakan internal organisasi.
5. Mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan.

Proses testing control dimulai dengan tahap perencanaan, yang melibatkan identifikasi area kepatuhan yang akan diuji berdasarkan tingkat risiko dan prioritas organisasi. Kriteria keberhasilan juga harus ditetapkan untuk mengukur efektivitas kontrol yang diuji. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan bukti, di mana auditor atau tim kepatuhan mengumpulkan dokumen kebijakan dan prosedur yang berlaku, laporan kepatuhan dan audit sebelumnya, catatan pelatihan kepatuhan bagi karyawan, serta rekaman aktivitas yang menunjukkan penerapan kontrol dalam operasional sehari-hari.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian. Metode yang digunakan dalam pengujian dapat berupa review dokumentasi untuk memverifikasi bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dipahami dan diterapkan dengan benar. Wawancara juga dilakukan untuk menguji pemahaman dan penerapan kontrol kepatuhan oleh karyawan di berbagai tingkat organisasi. Selain itu, observasi langsung digunakan untuk meninjau bagaimana proses kepatuhan dilakukan dalam operasional harian. Simulasi dan pengujian praktis juga dapat diterapkan untuk menguji respons organisasi terhadap skenario tertentu, seperti investigasi internal atau laporan dugaan pelanggaran.

Setelah pengujian dilakukan, tahap analisis hasil pengujian diperlukan untuk menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan implementasi aktual, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, serta membandingkan hasil dengan standar ISO 37301 dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, laporan hasil pengujian disusun dengan mencantumkan temuan utama terkait efektivitas kontrol, kelemahan atau celah dalam sistem kepatuhan, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kontrol kepatuhan.

Langkah terakhir adalah implementasi perbaikan dan pemantauan berkelanjutan. Organisasi perlu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan, seperti menyesuaikan kebijakan dan prosedur yang ada, memberikan pelatihan tambahan bagi karyawan terkait kepatuhan, serta meningkatkan mekanisme pemantauan dan audit kepatuhan guna memastikan efektivitas sistem kepatuhan yang diterapkan.

Testing control dalam implementasi ISO 37301 merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Sistem Manajemen Kepatuhan berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dibuat oleh – Farrah Aliza, GRC Consultant Robere & Associates (Indonesia)

Dalam bisnis Indonesia yang semakin kompleks dan teregulasi, ketidakpatuhan terhadap peraturan tidak lagi dipandang sebagai risiko administratif semata. Regulator terbesar di Indonesia memiliki kewenangan yang luas dan tegas dalam menegakkan kepatuhan, dengan sanksi yang dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha, reputasi, hingga stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman atas konsekuensi ketidakpatuhan menjadi krusial bagi setiap organisasi.

Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator utama yang mengawasi perbankan, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, hingga pasar modal. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan tertentu, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus tertentu, OJK juga dapat merekomendasikan penggantian pengurus atau manajemen apabila pelanggaran dinilai bersifat material dan berulang. Besaran denda yang dikenakan dapat mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap sistem keuangan maupun konsumen.

Selain OJK, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki kewenangan penegakan kepatuhan, khususnya terhadap bank, penyelenggara sistem pembayaran, dan pelaku jasa keuangan terkait kebijakan moneter serta stabilitas sistem pembayaran. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dapat berujung pada sanksi administratif, denda, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara sistem pembayaran.

Di luar sektor keuangan, regulator sektoral seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta kementerian teknis lainnya juga memiliki kewenangan sanksi yang tidak kalah tegas. Pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, perizinan, atau pemanfaatan sumber daya alam dapat dikenakan denda administratif bernilai besar, penghentian sementara kegiatan usaha, kewajiban pemulihan, hingga pencabutan izin. Dalam beberapa kasus, akumulasi sanksi finansial dapat mencapai nilai yang sangat signifikan dan berdampak langsung pada kesehatan keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, ketidakpatuhan yang bersifat berat, terutama yang mengandung unsur pidana seperti korupsi, manipulasi laporan, atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara, dapat berujung pada sanksi pidana terhadap individu. Direksi, komisaris, maupun pejabat kunci perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi, termasuk ancaman pidana penjara dan denda. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko ketidakpatuhan tidak hanya bersifat korporasi, tetapi juga melekat pada tanggung jawab personal manajemen.

Dari perspektif tata kelola, sanksi regulator tidak hanya berdampak secara finansial dan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko reputasi yang serius. Kepercayaan pemangku kepentingan, investor, dan publik dapat menurun secara signifikan, yang pada akhirnya memengaruhi nilai perusahaan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, organisasi perlu memandang kepatuhan sebagai investasi strategis, bukan sekadar kewajiban administratif. Penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan yang efektif, pemantauan berkelanjutan, serta pengujian pengendalian kepatuhan secara berkala menjadi kunci untuk memitigasi risiko sanksi regulator. Dengan pendekatan tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa kepatuhan benar-benar menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan dan operasional bisnis sehari-hari.

Ditulis oleh – Farrah Alizah, GRC Konsultan Robere & Associates (Indonesia)

Lingkungan regulasi di Indonesia berkembang secara dinamis dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, ditandai oleh perubahan peraturan internal dan eksternal yang berlangsung relatif cepat. Dalam praktiknya, kepatuhan perusahaan masih kerap dimaknai secara administratif dan bersifat reaktif, dengan fokus utama pada kelengkapan dokumen serta kesiapan menghadapi pemeriksaan. Pengujian kepatuhan umumnya baru dilakukan menjelang pelaksanaan audit, baik audit internal maupun audit eksternal. Kondisi ini menyebabkan pengujian kepatuhan belum berfungsi secara efektif sebagai alat pengendalian untuk mengidentifikasi gap antara kebijakan kepatuhan yang terdokumentasi dan praktik operasional sehari-hari, sehingga berpotensi membuka ruang terjadinya ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi secara dini.

Ketidakpatuhan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sumber risiko hukum, finansial, operasional, dan reputasi bagi perusahaan. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak langsung pada stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang relevan. Oleh karena itu, kepatuhan tidak lagi dapat dipandang sebagai kewajiban hukum semata, melainkan kebutuhan yang harus dikelola secara strategis dan sistematis untuk melindungi kinerja dan nilai perusahaan.

Dalam praktiknya, risiko ketidakpatuhan sering kali tidak terdeteksi karena pendekatan kepatuhan masih difokuskan pada pemenuhan dokumen dan persiapan audit. Kepatuhan formal tidak selalu mencerminkan kepatuhan aktual di tingkat operasional. Audit yang dilakukan secara periodik cenderung bersifat lebih menekankan penilaian atas kejadian yang telah berlangsung dan belum cukup responsif untuk menangkap potensi ketidakpatuhan yang muncul dalam kegiatan operasional sehari-hari. Padahal, sebagian besar ketidakpatuhan terjadi pada proses rutin yang berjalan cepat dan kompleks, di luar momen audit atau pemeriksaan.

Sebagai respons atas keterbatasan pengendalian kepatuhan yang konvensional, uji kepatuhan dapat menjadi mekanisme penting dalam upaya pencegahan pelanggaran. Uji kepatuhan merupakan proses pengujian terstruktur untuk menilai apakah kebijakan, prosedur, dan pengendalian kepatuhan telah diterapkan secara efektif dalam praktik operasional. Melalui uji kepatuhan, organisasi dapat melakukan deteksi dini atas potensi ketidakpatuhan, memperkuat mekanisme pengendalian internal, serta memastikan bahwa kontrol kepatuhan berjalan sebagaimana dirancang. Dalam kerangka sistem manajemen kepatuhan, uji kepatuhan berperan sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh fungsi kepatuhan sebagai second line of defence.

Pelaksanaan uji kepatuhan dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai instrumen pengujian, seperti form survei kepatuhan, checklist pengujian, kuesioner pengendalian, serta metode pengujian lainnya. Instrumen tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan, prosedur, dan ketentuan regulator telah dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh unit kerja. Uji kepatuhan dilaksanakan secara berbasis risiko, dengan memprioritaskan area yang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi paling tinggi. Sebagai ilustrasi, uji kepatuhan dapat diarahkan pada kegiatan strategis seperti aksi korporasi, kegiatan yang melibatkan perikatan hukum dan kerja sama dengan pihak ketiga, serta kegiatan operasional dan bisnis utama perusahaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa uji kepatuhan bersifat fleksibel dan adaptif, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pada area yang paling kritis dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan apabila terjadi pelanggaran.

Agar uji kepatuhan dapat memberikan nilai tambah yang optimal, implementasinya perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Uji kepatuhan sebaiknya dirancang berbasis risiko, difokuskan pada area dengan tingkat eksposur kepatuhan tertinggi, serta dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari siklus pemantauan kepatuhan. Selain itu, uji kepatuhan perlu diintegrasikan secara selaras dengan fungsi kepatuhan sebagai second line of defence dan fungsi audit internal sebagai third line of defence untuk memastikan efektivitas pengendalian secara menyeluruh. Dukungan manajemen puncak dan penguatan budaya kepatuhan menjadi faktor kunci agar uji kepatuhan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga tertanam dalam perilaku organisasi.

Sebagai kesimpulan, uji kepatuhan merupakan instrumen penting untuk mengubah kepatuhan yang bersifat reaktif menjadi mekanisme pencegahan yang lebih proaktif. Dalam konteks ini, penerapan ISO 37301 Sistem Manajemen Kepatuhan memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan uji kepatuhan dilaksanakan secara berbasis risiko, berkelanjutan, dan terintegrasi. Dengan menempatkan uji kepatuhan sebagai bagian dari fungsi kepatuhan selaku second line of defence, organisasi dapat mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan menjadi bagian dari tata kelola dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Ditulis Oleh: Satrio Adhi Pradana, GRC – Robere & Associate (Indonesia)

Korupsi adalah masalah lintas negara, tetapi tingkat dan bentuknya berbeda-beda tergantung kekuatan tata kelola, penegakan hukum, dan integritas institusi. Mari kita lihat posisi Indonesia berdasarkan indikator global yaitu Corruption Perceptions Index (CPI) dari Transparency International, serta data domestik dari KPK yang menggambarkan dinamika penanganan perkara.

Pada CPI 2024, Indonesia memperoleh skor 37/100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara. Skor ini naik dibanding CPI 2023 yang berada di 34/100. Secara global, rata-rata skor CPI dunia berada di sekitar 43, menunjukkan bahwa tantangan korupsi masih menjadi persoalan besar bagi mayoritas negara.

Jika dibandingkan dengan negara yang dinilai paling “bersih”, gap Indonesia terlihat cukup besar. Denmark memimpin dengan skor 90, diikuti Finlandia (88) dan Singapura (84); sementara Selandia Baru berada pada skor 83. Negara-negara tersebut umumnya kuat pada aspek transparansi, tata kelola layanan publik yang baik, pengawasan yang efektif, serta kepastian hukum yang konsisten, membuat ruang korupsi lebih sempit dan berbiaya tinggi bagi pelaku.

Di tingkat kawasan ASEAN, perbandingan Corruption Perceptions Index (CPI) menunjukkan kesenjangan integritas yang cukup lebar antarnegara. Singapura menempati posisi teratas di kawasan dengan skor CPI 84 dan peringkat global ke-3, mencerminkan tata kelola publik yang sangat kuat, transparansi tinggi, serta penegakan hukum yang konsisten. Malaysia berada di lapisan menengah atas ASEAN dengan skor 50 (peringkat global 57), sementara Vietnam mencatat skor 40 (peringkat 88). Indonesia berada pada skor 37 dengan peringkat global 99, menempatkannya di kelompok menengah ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam, namun masih lebih baik dibandingkan Thailand (34), Phillippines (33), Laos (33), Kamboja (21), dan Myanmar (16). Timor-Leste, sebagai anggota terbaru ASEAN, mencatat skor 44 (peringkat 73), menunjukkan posisi yang relatif lebih baik dibandingkan Indonesia dalam persepsi integritas sektor publik.

Posisi Indonesia ini mengindikasikan bahwa tantangan korupsi di tingkat nasional masih bersifat struktural dan sistemis. Meskipun Indonesia tidak berada pada kelompok terbawah di ASEAN, jarak skor dengan negara-negara berintegritas tinggi di kawasan—terutama Singapura—masih sangat signifikan. Perbedaan ini mencerminkan perlunya penguatan tata kelola birokrasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta efektivitas pengawasan pada sektor-sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan layanan publik. Tanpa perbaikan yang terintegrasi, risiko korupsi cenderung tetap tinggi meskipun upaya penindakan terus dilakukan.

Dari sisi domestik, data KPK membantu melihat “aktivitas penegakan” secara lebih konkret. Dalam rilis kinerja KPK (data per 19 Desember 2025), penanganan perkara sepanjang 2024 mencakup penyelidikan 73 perkara, penyidikan 154, penuntutan 90, inkracht 91, dan eksekusi 108.  Angka ini tidak otomatis berarti korupsi meningkat atau menurun, tetapi memberi sinyal bahwa penegakan berjalan dan ada volume kasus yang nyata ditangani.

Untuk melengkapi perspektif global berbasis tata kelola, indikator Worldwide Governance Indicators (WGI) – Control of Corruption dari World Bank per tahun 2023 menunjukkan posisi Indonesia masih di level moderat, yaitu kemampuan pengendalian korupsi masih dibawah rata-rata dunia namun tidak termasuk yang terburuk. Kemudian dari sisi ranking, Indonesia menempati percentile rank 30, artinya Indonesia lebih baik dari ±30% negara dan lebih buruk dari ±70% negara lainnya. Hal ini menunjukan, perbaikan memerlukan pendekatan sistemik: penguatan pencegahan, digitalisasi proses rawan, transparansi data, perlindungan pelapor, dan penegakan yang konsisten, bukan hanya mengandalkan penindakan semata.

Kesimpulan

Perbandingan tingkat korupsi Indonesia dengan negara lain menegaskan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada aspek penindakan, tetapi pada penguatan sistem pencegahan yang terstruktur. Dalam konteks ini, penerapan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi instrumen strategis bagi organisasi publik maupun swasta untuk menutup celah korupsi sejak hulu. SMAP mendorong organisasi membangun kebijakan anti penyuapan, melakukan penilaian risiko penyuapan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis yang rawan. Dengan mengintegrasikan SMAP ke dalam tata kelola organisasi, Indonesia dapat bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif, sehingga praktik antikorupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi dan sistem pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Ditulis Oleh: Firmansyah Lubis, GRC – Robere & Associate (Indonesia)

Dalam dunia bisnis modern yang penuh dinamika dan ketidakpastian, tata kelola perusahaan (corporate governance) bukan lagi sekadar formalitas. Penerapan good corporate governance telah menjadi kebutuhan mutlak bagi perusahaan yang ingin mencapai keberhasilan dan keberlanjutan bisnis.

Namun, masih banyak perusahaan di Indonesia yang menganggap corporate governance sebagai sesuatu yang opsional. Padahal, praktik tata kelola yang baik justru menjadi pondasi utama dalam membangun organisasi yang tangguh, transparan, dan dipercaya oleh publik.

Menurut The Indonesia Corporate Governance Manual, reformasi tata kelola sering kali hanya dilakukan secara kosmetik. Banyak organisasi yang memandangnya sebagai alat pencitraan publik, bukan sebagai sistem nyata untuk menjaga kepercayaan stakeholder, meningkatkan akses terhadap permodalan, serta meminimalkan risiko bisnis. Padahal, manfaat sesungguhnya hanya dapat dirasakan jika perusahaan memiliki komitmen penuh terhadap implementasi corporate governance secara berkelanjutan.

Mengapa Corporate Governance Penting untuk Bisnis Modern?

1. Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Pemangku Kepentingan

Corporate governance yang transparan, akuntabel, dan beretika menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Hal ini menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat reputasi perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan publik.

2. Mengurangi Risiko dan Meningkatkan Ketahanan

Struktur tata kelola yang kuat membantu perusahaan mengidentifikasi, memitigasi, dan merespons risiko dengan efektif — baik risiko finansial, operasional, hukum, maupun reputasi. Dengan begitu, perusahaan terhindar dari skandal, korupsi, dan kegagalan kepatuhan.

3. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Corporate governance menyediakan kerangka pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis data. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi pedoman utama bagi manajemen dan dewan direksi.

4. Mendorong Inovasi dan Keunggulan Kompetitif

Perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan serius cenderung memiliki budaya kerja yang sehat dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini menciptakan ruang bagi inovasi dan keunggulan kompetitif di tengah persaingan global.

Integrasi Corporate Governance dan IT Governance

Banyak perusahaan besar yang sukses menjadikan prinsip good governance bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari budaya organisasi. Tata kelola kini tidak hanya mencakup aspek keuangan dan hukum, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola risiko strategis dan sumber daya teknologi.

Di era transformasi digital, kebutuhan akan tata kelola teknologi informasi (IT governance) semakin krusial. IT governance adalah perpanjangan dari corporate governance yang memastikan keselarasan antara strategi bisnis dan kapabilitas teknologi informasi.

Melalui IT governance, perusahaan dapat memastikan bahwa investasi, keamanan data, dan layanan TI memberikan nilai tambah yang mendukung tujuan strategis organisasi. Salah satu kerangka kerja paling populer yang digunakan untuk hal ini adalah COBIT.

COBIT: Kerangka Kerja Global untuk IT Governance

Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) adalah kerangka kerja internasional yang dikembangkan oleh ISACA. Versi terbarunya, COBIT 2019, menawarkan pendekatan komprehensif dan fleksibel dalam mengelola TI agar:

• memberikan nilai bisnis yang optimal,

• memastikan pengelolaan risiko yang efektif, dan

• mendukung kepatuhan serta kinerja berkelanjutan.

COBIT 2019 menyediakan struktur dan metodologi yang membantu organisasi menyesuaikan tata kelola TI dengan kebutuhan bisnisnya melalui design factors dan focus areas.

Empat panduan utama COBIT 2019 meliputi:

1. COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology – mengenalkan konsep dan prinsip dasar.

2. COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives – menjelaskan 40 tujuan utama tata kelola dan manajemen TI.

3. COBIT 2019 Design Guide – membantu merancang solusi tata kelola yang disesuaikan dengan konteks organisasi.

4. COBIT 2019 Implementation Guide – memberikan panduan implementasi dan optimalisasi secara berkelanjutan

Implementasi COBIT terbukti memberikan manfaat nyata. Misalnya, sebuah bank nasional di Afrika Selatan yang mengadopsi COBIT berhasil menciptakan IT governance yang lebih menyeluruh, meningkatkan kolaborasi lintas divisi, dan mempercepat penciptaan nilai bisnis berbasis teknologi. Sementara organisasi bea cukai di Timur Tengah melaporkan peningkatan signifikan dalam pelaporan data dan efisiensi proses setelah mengintegrasikan COBIT.

Robere & Associates Indonesia siap membantu organisasi Anda dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan IT Governance secara strategis dan efektif. Hubungi kami hari ini dan wujudkan peningkatan kinerja operasional Anda!

Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam dunia bisnis modern. Namun, di tengah persaingan global dan tekanan ekonomi, risiko praktik suap masih menjadi ancaman serius bagi reputasi dan keberlanjutan organisasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, ISO 37001 hadir sebagai panduan global yang membantu perusahaan menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi di setiap lini proses bisnis.

Jadi, ISO 37001 tentang apa?
Secara sederhana, ISO 37001 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti-Suap (Anti-Bribery Management System/ABMS).
Tujuannya bukan hanya untuk mencegah suap, tetapi juga untuk membangun budaya transparansi dan tanggung jawab yang menjadi fondasi organisasi berintegritas.

ISO 37001: Mengenal Standar Internasional Anti-Suap

ISO 37001 diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan berfungsi sebagai kerangka kerja bagi organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik suap secara efektif.

Standar ini bisa diterapkan oleh berbagai jenis organisasi — baik sektor publik, swasta, maupun nirlaba. ISO 37001 membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis, mulai dari pengadaan, perizinan, hingga kemitraan strategis, dilakukan secara jujur, terbuka, dan terkontrol.

Dengan menerapkan ISO 37001, organisasi dapat:

• Menetapkan kebijakan anti-suap yang tegas.
• Melakukan penilaian risiko suap (bribery risk assessment) secara berkala.
• Membangun mekanisme pelaporan (whistleblowing) yang aman.
• Menjalankan pelatihan etika dan memperkuat budaya kepatuhan.

Mengapa ISO 37001 Penting

Di era keterbukaan informasi, satu kasus suap bisa meruntuhkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun.
ISO 37001 menjadi alat pencegahan yang efektif — tidak hanya melindungi organisasi dari risiko hukum, tetapi juga menjaga reputasi jangka panjang.

Beberapa alasan mengapa ISO 37001 kini semakin penting:

1. Menunjukkan Komitmen terhadap Integritas

Sertifikasi ISO 37001 adalah bukti nyata bahwa organisasi memiliki sistem dan kebijakan untuk menolak segala bentuk suap. Ini bukan sekadar klaim moral, tapi pengakuan internasional.

2. Melindungi dari Risiko Hukum dan Finansial

Dengan sistem kontrol internal yang kuat, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian akibat denda, sanksi, atau kehilangan mitra bisnis karena kasus korupsi.

3. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder

Mitra bisnis, investor, dan pelanggan akan lebih percaya pada organisasi yang memiliki komitmen jelas terhadap tata kelola yang bersih.

4. Mendorong Budaya Etika yang Berkelanjutan

ISO 37001 bukan hanya dokumen kepatuhan, tetapi sarana untuk membangun budaya organisasi yang menempatkan kejujuran di atas kepentingan pribadi.

Prinsip-Prinsip dalam ISO 37001

Untuk memahami lebih dalam “ISO 37001 tentang apa”, kita perlu melihat prinsip-prinsip utama yang menjadi pondasinya:

1. Kepemimpinan Etis dan Komitmen Manajemen
   Sistem anti-suap hanya akan efektif bila pimpinan menunjukkan keteladanan nyata dalam menjaga integritas.
2. Kebijakan Anti-Suap yang Jelas
   Organisasi wajib memiliki pedoman tertulis yang menolak segala bentuk suap, hadiah tidak wajar, dan konflik kepentingan.
3. Penilaian Risiko Suap (Risk Assessment)
   Setiap proses bisnis memiliki potensi risiko — ISO 37001 membantu organisasi memetakannya secara sistematis dan mengambil tindakan pencegahan.
4. Due Diligence terhadap Pihak Ketiga
   Mitra bisnis, pemasok, dan konsultan harus melalui proses penilaian integritas sebelum bekerja sama.
5. Kontrol Internal yang Kuat
   Sistem audit, pengendalian keuangan, dan kebijakan transparansi menjadi bagian penting dalam penerapan ISO 37001.
6. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan
   Semua anggota organisasi harus memahami tanggung jawab mereka terhadap kebijakan anti-suap dan mengetahui cara melaporkan pelanggaran.
7. Whistleblowing dan Investigasi Efektif
   ISO 37001 mewajibkan adanya mekanisme pelaporan rahasia yang melindungi pelapor dan memastikan tindak lanjut yang objektif.

ISO 37001 dan Relevansinya dengan Good Corporate Governance

Penerapan ISO 37001 sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Organisasi yang menerapkan sistem ini akan lebih siap dalam menghadapi audit, pengawasan, maupun kerja sama lintas sektor.

Lebih dari itu, ISO 37001 membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang etis dan kolaboratif, di mana kejujuran menjadi budaya, bukan sekadar aturan.

Langkah Membangun Sistem ISO 37001

Menerapkan ISO 37001 memerlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan seluruh elemen organisasi.
Berikut langkah-langkah umumnya:

1. Gap Analysis – menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dan persyaratan ISO 37001.
2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur – merancang dokumen dan pedoman anti-suap yang sesuai konteks organisasi.
3. Pelatihan dan Sosialisasi – membangun kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya integritas.
4. Implementasi dan Monitoring – menjalankan kebijakan secara nyata dan memastikan kepatuhan melalui audit internal.
5. Sertifikasi Eksternal – dilakukan oleh lembaga independen untuk menilai kesesuaian sistem dengan standar ISO 37001.

Dampak Strategis Implementasi ISO 37001

Organisasi yang menerapkan ISO 37001 tidak hanya terhindar dari risiko hukum, tapi juga mendapatkan keunggulan kompetitif.
Beberapa dampak strategis yang sering dirasakan antara lain:

• Keputusan bisnis yang lebih transparan dan objektif.
• Peningkatan reputasi dan kredibilitas di pasar.
• Hubungan yang lebih sehat dengan mitra bisnis dan regulator.
• Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Dengan kata lain, ISO 37001 bukan hanya tentang “menghindari masalah,” tetapi tentang membangun organisasi yang dipercaya.

Peran Robere & Associates

Sebagai konsultan terverifikasi BSSN dan anggota ASPI, Robere & Associates telah mendampingi banyak organisasi di Indonesia dalam membangun dan menerapkan sistem manajemen anti-suap berbasis ISO 37001.

Pendekatan kami tidak hanya berfokus pada kepatuhan dokumen, tetapi juga pada penguatan budaya integritas di seluruh lini organisasi.

Layanan kami meliputi:

• Analisis kesiapan dan Gap Assessment.
• Perancangan sistem dan kebijakan anti-suap.
• Pelatihan dan workshop etika bisnis.
• Pendampingan audit dan sertifikasi ISO 37001.

Robere percaya bahwa integritas bukan hanya nilai moral, tapi juga keunggulan kompetitif yang menciptakan keberlanjutan bisnis.

Penutup

Jadi, ISO 37001 tentang apa? ISO 37001 adalah tentang mencegah suap, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan.

Standar ini membantu organisasi menciptakan sistem yang menolak praktik korupsi dengan pendekatan yang terukur, kredibel, dan berkelanjutan.
Ia bukan hanya panduan teknis, tetapi kerangka etis yang membentuk budaya organisasi bersih dan profesional.

Bagi organisasi yang ingin tumbuh dengan kepercayaan dan kredibilitas, penerapan ISO 37001 adalah langkah nyata menuju bisnis yang berintegritas.

Robere & Associates siap mendampingi Anda dalam perjalanan menuju budaya anti-suap yang kokoh dan berkelanjutan.
Kunjungi https://robere.co.id/id/iso-37001-2025-smap/ untuk mengetahui lebih lanjut.

Kualitas adalah bahasa yang dimengerti semua pelanggan, tapi hanya sedikit organisasi yang benar-benar mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan sehari-hari. Di tengah persaingan yang kian ketat, perusahaan dituntut bukan hanya menghasilkan produk atau layanan terbaik, tetapi juga menjaga konsistensi mutu dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal itu, banyak organisasi di seluruh dunia mengandalkan Quality Management System (QMS) sebagai pondasi utama.

QMS atau sistem manajemen mutu yang mengatur bagaimana organisasi merancang, mengontrol, dan meningkatkan proses bisnisnya agar selalu berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan.

Namun QMS bukan sekadar seperangkat prosedur. Ia adalah strategi bisnis jangka panjang yang membentuk budaya organisasi dimulai dari cara karyawan bekerja, hingga bagaimana manajemen membuat keputusan.

QMS: Lebih dari Sekadar Sistem Mutu

Selama bertahun-tahun, istilah “sistem manajemen mutu” sering dianggap sebagai urusan administratif. Padahal, ketika dijalankan dengan benar, QMS adalah mesin penggerak perubahan organisasi.

QMS membantu perusahaan memahami satu hal penting bahwa mutu tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari sistem yang terencana.
Dengan QMS, organisasi bisa:

• Menganalisis setiap proses agar efisien dan bebas kesalahan.
• Meningkatkan koordinasi antarbagian untuk mencapai tujuan bersama.
• Menemukan peluang perbaikan sebelum masalah muncul.
• Memastikan kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas utama.

Dalam praktiknya, QMS menjembatani tiga dimensi penting yaitu manusia, proses, dan data. Ketiganya saling berinteraksi untuk menciptakan organisasi yang adaptif, terukur, dan mampu bertahan dalam perubahan pasar.

QMS dan ISO 9001: Standar Global yang Membangun Kepercayaan

Ketika berbicara tentang QMS, tidak bisa dilepaskan dari ISO 9001, standar internasional yang menjadi kerangka paling banyak digunakan di dunia.

ISO 9001 memberikan panduan jelas tentang bagaimana organisasi membangun sistem manajemen mutu yang efektif dan berorientasi hasil.

Namun, lebih dari sekadar checklist kepatuhan, ISO 9001 menanamkan filosofi manajemen bahwa kualitas bukan tanggung jawab satu departemen, tetapi kewajiban bersama.

Melalui penerapan ISO 9001, organisasi belajar untuk:

• Mengidentifikasi konteks bisnis dan kebutuhan pihak berkepentingan.
• Menilai risiko dan peluang secara sistematis.
• Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran yang selaras dengan strategi bisnis.
• Menjalankan internal audit dan management review untuk memastikan sistem terus relevan.

Tidak heran jika sertifikasi ISO 9001 sering disebut sebagai tanda kredibilitas global, karena organisasi yang menerapkannya dianggap memiliki tata kelola mutu yang kuat dan transparan.

(Baca juga: Konsultan dan Sertifikasi GRC Robere & Associates)

Pilar-Pilar Utama dalam QMS

Agar QMS berjalan efektif, organisasi perlu memahami tujuh prinsip dasar yang menjadi fondasinya. Prinsip-prinsip ini berasal dari ISO 9000 Family dan menjadi “jiwa” dari setiap sistem manajemen mutu yang sukses.

1. Customer Focus
   Pelanggan adalah pusat dari semua keputusan. Organisasi yang berorientasi pada pelanggan tidak hanya mendengar keluhan, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan mereka.
2. Leadership
   Kepemimpinan yang memberi arah dan makna. Tanpa komitmen dari puncak manajemen, QMS hanya akan menjadi dokumen tanpa ruh.
3. Engagement of People
   Melibatkan seluruh individu dalam sistem mutu. Karyawan yang memahami perannya akan lebih mudah berkontribusi terhadap kualitas keseluruhan.
4. Process Approach
   Mengelola organisasi sebagai sistem proses yang saling berhubungan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi titik lemah dan memperkuat efisiensi lintas fungsi.
5. Improvement
   Menjadikan perbaikan berkelanjutan sebagai DNA organisasi. QMS mendorong setiap individu untuk mencari cara baru agar lebih baik setiap hari.
6. Evidence-Based Decision Making
   Keputusan diambil berdasarkan data dan fakta, bukan intuisi. Analisis yang kuat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan berisiko rendah.
7. Relationship Management
   Membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder. Kualitas yang konsisten bergantung pada kepercayaan yang dibangun antara organisasi dan mitranya.

Prinsip-prinsip ini bukan teori, melainkan panduan hidup yang menuntun organisasi menuju keunggulan berkelanjutan.

QMS sebagai Strategi Transformasi Bisnis

QMS yang efektif tidak hanya memperbaiki proses internal, tetapi juga mengubah cara organisasi berpikir dan beroperasi.

Dengan pendekatan berbasis proses dan risiko, QMS membantu perusahaan untuk melihat gambaran besar dan membuat keputusan yang lebih cerdas.

1. Menyatukan Visi dan Operasional

QMS memastikan setiap strategi bisnis diterjemahkan menjadi tindakan nyata di level operasional. Sebagai contoh, ketika manajemen ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, QMS menyediakan alat untuk mengukur, menganalisis, dan memperbaiki layanan secara sistematis.

2. Meningkatkan Efisiensi Tanpa Mengorbankan Kualitas

QMS mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dan mengeliminasi pemborosan (waste). Hasilnya adalah proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih konsisten.

3. Mendorong Budaya Kolaborasi

Dalam organisasi yang menerapkan QMS, kolaborasi bukan lagi jargon. Setiap departemen memahami bahwa keberhasilan mutu bergantung pada kerja sama lintas fungsi. QMS menciptakan transparansi yang mampu membuat data dan informasi dapat diakses oleh semua pihak yang relevan.

4. Memperkuat Keputusan Manajerial

Dengan prinsip Evidence-Based Decision Making, manajemen tidak lagi mengandalkan intuisi semata. Data dari audit, pengukuran proses, hingga survei pelanggan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis.

Tantangan dalam Implementasi QMS

Setiap organisasi memiliki perjalanan berbeda dalam menerapkan QMS. Beberapa tantangan yang umum ditemui antara lain:

• Resistensi terhadap perubahan.
  Banyak karyawan merasa QMS menambah beban kerja, padahal sistem ini justru membantu mereka bekerja lebih efisien.
• Kurangnya pemahaman.
  Jika prinsip mutu tidak dipahami, QMS hanya menjadi formalitas.
• Fokus pada dokumen, bukan budaya.
  Organisasi kadang terlalu sibuk menulis prosedur tanpa memastikan orang-orang benar-benar menjalankannya.
• Minimnya dukungan manajemen puncak.
  Tanpa top-down commitment, budaya kualitas sulit bertumbuh.

Namun di balik setiap tantangan, ada peluang besar untuk memperkuat fondasi organisasi. Dengan bimbingan yang tepat, QMS bisa menjadi motor perubahan yang menyatukan visi dan tindakan.

Studi Kasus: QMS dalam Organisasi yang Tumbuh

Ambil contoh sebuah perusahaan jasa yang sedang berkembang. Awalnya, mereka mengalami masalah pekerjaan sering tertunda, pelanggan tidak puas, dan koordinasi antarbagian kacau. Setelah menerapkan QMS berbasis ISO 9001, perusahaan tersebut mulai melakukan mapping proses kerja, mengidentifikasi risiko, dan membuat indikator kinerja.

Dalam waktu enam bulan, efisiensi meningkat 30%, keluhan pelanggan turun drastis, dan karyawan merasa lebih terlibat. Transformasi itu terjadi bukan karena dokumen, tapi karena perubahan pola pikir setiap orang yang mulai memahami bahwa kualitas adalah tanggung jawab bersama. Inilah bukti bahwa QMS tidak hanya meningkatkan kinerja, tapi juga membentuk identitas organisasi yang lebih solid.

QMS dan Budaya Kualitas Berkelanjutan

Salah satu hasil paling berharga dari penerapan QMS adalah terbentuknya budaya kualitas yang hidup.

Ketika setiap individu di organisasi mulai berpikir dalam kerangka mutu, keputusan menjadi lebih terarah dan produktivitas meningkat secara alami.

Budaya kualitas membuat organisasi tidak lagi sekadar “mematuhi standar,” tetapi mengejar keunggulan.

Kualitas menjadi bagian dari DNA di mulai dari cara tim berkomunikasi, merancang produk, hingga melayani pelanggan.

Dan ketika budaya ini sudah tertanam, organisasi akan mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan arah.

Peran Robere & Associates dalam Membangun QMS yang Efektif

Sebagai konsultan terverifikasi BSSN dan terdaftar di ASPI, Robere & Associates memiliki pengalaman luas dalam membantu organisasi di Indonesia menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu berbasis ISO.

Kami percaya bahwa setiap perusahaan memiliki konteks dan tantangan unik. Karena itu, pendekatan kami tidak sekadar menyalin template, tetapi membangun sistem yang benar-benar fit for purpose.

Robere mendampingi klien mulai dari:

• Gap Analysis untuk memetakan posisi organisasi terhadap standar ISO 9001.
• Perancangan sistem QMS yang efisien dan mudah diimplementasikan.
• Pelatihan tim internal agar memahami peran mereka dalam menjaga mutu.
• Pendampingan sertifikasi ISO 9001 untuk memastikan kesiapan organisasi menghadapi audit eksternal.

Filosofi kami sederhana:

Membantu organisasi tidak hanya “lulus audit,” tetapi menumbuhkan budaya kualitas yang bertahan lama.

Pada akhirnya, QMS adalah strategi bisnis yang mengubah cara organisasi berpikir tentang kualitas.
Ia bukan sekadar alat administratif, melainkan pendekatan menyeluruh untuk membangun kepercayaan, efisiensi, dan daya saing.

Organisasi yang menerapkan QMS dengan komitmen penuh tidak hanya lebih teratur, tetapi juga lebih tangguh karena mereka memiliki sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai inti.

Budaya kualitas yang berkelanjutan adalah hasil dari kesabaran, konsistensi, dan visi jangka panjang. Dan Robere & Associates hadir untuk memastikan setiap langkah organisasi menuju mutu tidak hanya terukur, tetapi juga bermakna.

Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana Robere & Associates dapat membantu organisasi Anda membangun sistem manajemen mutu yang efektif dan berkelanjutan. Kunjungi https://robere.co.id/id/konsultan-dan-sertifikasi-grc/ untuk informasi lebih lanjut.

Setiap organisasi punya satu ambisi yang sama yaitu kepercayaan. Bagi pelanggan, kepercayaan tumbuh dari kualitas. Dan di dunia yang serba cepat dan transparan seperti sekarang, kualitas tidak bisa hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari cara organisasi membangun prosesnya. Di titik inilah, ISO 9000 Family hadir, bukan sekadar standar, tetapi bahasa universal tentang bagaimana kualitas diciptakan, dikelola, dan terus ditingkatkan.

Keluarga besar ISO 9000 telah menjadi landasan bagi ribuan organisasi di seluruh dunia. Mulai dari perusahaan manufaktur, layanan publik, hingga lembaga keuangan, semuanya menggunakan prinsip-prinsip di dalamnya untuk memastikan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Namun sering kali, yang dikenal publik hanya ISO 9001. Padahal, di baliknya ada sistem yang saling terhubung seperti mesin yang bekerja diam-diam menjaga reputasi organisasi di mata pelanggan.

Apa Itu ISO 9000 Family?

ISO 9000 Family adalah kumpulan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi membangun dan mengelola Quality Management System (QMS). Diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO), keluarga standar ini berperan sebagai panduan menyeluruh tentang bagaimana kualitas dapat menjadi bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar kepatuhan formalitas.

Tujuan utamanya sederhana namun strategis yaitu membantu organisasi mengontrol proses internalnya, menilai efektivitasnya, dan melakukan continual improvement atau peningkatan berkelanjutan yang membuat mereka tetap relevan di tengah perubahan pasar.

Mengenal Struktur dan Anggota ISO 9000 Family

ISO 9000:2015 – Fundamentals and Vocabulary

Bayangkan ISO 9000 sebagai kamus dan filosofi dasar manajemen mutu. Standar ini menjelaskan prinsip-prinsip inti Quality Management System dan menetapkan istilah yang menjadi bahasa bersama antara organisasi, auditor, dan pelanggan.

Di dalamnya terdapat tujuh prinsip utama:

1. Customer Focus: memahami dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan.
2. Leadership: memastikan arah organisasi jelas dan tujuan bersama tercapai.
3. Engagement of People: memberdayakan setiap individu sebagai bagian dari sistem mutu.
4. Process Approach: mengelola aktivitas secara terpadu, bukan terpisah-pisah.
5. Improvement: menjadikan peningkatan berkelanjutan sebagai budaya.
6. Evidence-based Decision Making: membuat keputusan berdasarkan data, bukan asumsi.
7. Relationship Management: menjaga hubungan jangka panjang dengan stakeholder.

ISO 9000 menjadi fondasi logika dan bahasa yang membuat semua komponen ISO 9000 Family bekerja selaras.

ISO 9001:2015 – Requirements for Quality Management System

Kalau ISO 9000 adalah dasar filosofinya, ISO 9001 adalah jantungnya.
Inilah satu-satunya standar dalam keluarga ISO 9000 yang dapat disertifikasi dan menjadi bukti bahwa organisasi tidak hanya berbicara soal mutu, tapi benar-benar mengelolanya secara sistematis.

ISO 9001 berisi persyaratan untuk membangun dan memelihara sistem manajemen mutu. Di dalamnya terdapat panduan lengkap mulai dari kebijakan mutu, perencanaan risiko, pengendalian proses, hingga evaluasi kinerja dan audit internal.

Penerapannya membawa organisasi menuju cara kerja yang lebih terukur. Hasilnya, bukan hanya efisiensi, tetapi juga kepercayaan yang tumbuh secara alami dari konsistensi.

(Baca juga: Konsultan dan Sertifikasi GRC Robere & Associates)

ISO 9004:2018 – Quality of an Organization for Sustained Success

ISO 9004 sering disebut sebagai “langkah berikutnya” setelah ISO 9001.
Kalau ISO 9001 memastikan organisasi memenuhi persyaratan pelanggan, ISO 9004 membantu organisasi mencapai keberhasilan berkelanjutan.

Standar ini berfokus pada efisiensi, inovasi, dan ketahanan organisasi dalam jangka panjang. Ia membantu manajemen menilai seberapa efektif strategi, kepemimpinan, dan sistem mereka dalam menciptakan nilai.

Penerapan ISO 9004 memberikan panduan untuk menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan visi jangka panjang. Hasilnya adalah organisasi yang tidak hanya efisien, tapi juga tangguh menghadapi perubahan pasar.

ISO 19011:2018 – Guidelines for Auditing Management Systems

Setiap sistem yang baik butuh cara untuk mengukurnya. Di sinilah ISO 19011 berperan.
Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana melakukan audit terhadap sistem manajemen, termasuk prinsip audit, pengelolaan program audit, dan kompetensi auditor.

Dengan ISO 19011, audit bukan lagi kegiatan mencari kesalahan, tapi alat refleksi organisasi untuk menemukan peluang perbaikan dan memastikan sistem berjalan efektif.

Mengapa ISO 9000 Family Relevan di Era Modern?

Banyak organisasi berpikir bahwa sertifikasi ISO hanya sebatas formalitas. Padahal, bagi mereka yang memahami esensinya, ISO 9000 Family adalah strategic enabler, sebuah alat untuk menyatukan visi, proses, dan manusia dalam satu sistem mutu yang hidup.

1. Membangun Konsistensi dan Keandalan

ISO 9000 Family memastikan setiap proses berjalan dalam pola yang bisa diprediksi. Konsistensi inilah yang membuat pelanggan percaya bahwa mereka akan selalu mendapatkan kualitas yang sama.

2. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan

Dengan prinsip Customer Focus, organisasi belajar mendengar dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pelanggan, bukan hanya menjual produk.

3. Efisiensi dan Ketepatan Operasional

Pendekatan berbasis proses membantu organisasi menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas.

4. Menguatkan Budaya Data-Driven

ISO 9000 Family menekankan keputusan berbasis bukti (Evidence-based Decision Making). Setiap kebijakan atau perubahan dilandasi oleh data dan analisis yang terukur.

5. Reputasi dan Kredibilitas Global

Sertifikasi ISO 9001 menjadi bukti objektif bahwa organisasi telah menerapkan sistem mutu yang diakui secara internasional akan memberikan kredibilitas yang membuka pintu peluang baru di pasar global.

Dari Dokumen ke Budaya: Transformasi yang Dibawa ISO 9000

Menerapkan ISO 9001 bukan hanya tentang menyiapkan dokumen dan prosedur.
Ia tentang membangun pola pikir organisasi yang menghargai kualitas. Ketika setiap orang di dalam perusahaan memahami bahwa mutu bukan tanggung jawab satu departemen, tetapi seluruh individu, di sanalah nilai ISO 9000 benar-benar hidup.

Banyak organisasi yang pada awalnya menganggap sertifikasi sebagai tujuan akhir. Namun seiring waktu, mereka menemukan bahwa sertifikasi hanyalah permulaan perjalanan menuju budaya kualitas yang sesungguhnya.

Tantangan dalam Implementasi

Tidak ada transformasi tanpa hambatan.
Dalam pengalaman Robere & Associates, tantangan umum yang sering ditemui meliputi:

• Resistensi internal, terutama dari tim yang belum memahami manfaat sistem mutu.
• Kurangnya keterlibatan manajemen puncak, padahal kepemimpinan adalah kunci keberhasilan implementasi.
• Kompleksitas dokumentasi, yang bisa menjadi beban jika tidak disederhanakan sesuai konteks organisasi.

Namun, di balik setiap tantangan selalu ada peluang. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi bisa menjadikan implementasi ISO 9000 sebagai katalis perubahan budaya kerja yang lebih disiplin dan adaptif.

Peran Robere & Associates dalam Penerapan ISO 9000 Family

Sebagai konsultan terverifikasi BSSN dan terdaftar di ASPI, Robere & Associates telah mendampingi berbagai organisasi di Indonesia dalam membangun dan menyempurnakan sistem manajemen mutu mereka.

Kami percaya bahwa setiap perusahaan memiliki dinamika unik. Karena itu, pendekatan kami tidak sekadar menerapkan persyaratan standar, tetapi membantu organisasi menyesuaikan sistem mutu dengan karakter bisnis mereka sendiri.

Layanan kami mencakup:

• Gap Analysis terhadap ISO 9001 dan ISO 9004 untuk menilai kesiapan organisasi.
• Desain dan implementasi Quality Management System yang efektif dan efisien.
• Pelatihan dan coaching bagi tim internal agar budaya mutu dapat berkelanjutan.
• Pendampingan menuju sertifikasi ISO 9001 dengan fokus pada hasil yang memberikan nilai tambah.

Robere & Associates bukan hanya konsultan, kami adalah mitra dalam perjalanan organisasi menuju keunggulan berbasis kualitas.

Penutup

Keluarga besar ISO 9000 bukan sekadar seperangkat dokumen teknis. Ia adalah filosofi tentang bagaimana organisasi bisa tumbuh dengan cara yang benar: konsisten, terukur, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Ketika prinsip-prinsip ISO 9000 diinternalisasi, organisasi tidak hanya mendapatkan sertifikat di dinding, tetapi mendapatkan kepercayaan di benak pelanggan.

Untuk organisasi yang ingin membangun sistem manajemen mutu yang tangguh dan relevan di era digital, memahami dan menerapkan ISO 9000 Family adalah langkah strategis menuju masa depan yang berkelanjutan.

Robere & Associates siap mendampingi Anda dalam perjalanan menuju keunggulan kualitas. Pelajari lebih lanjut tentang layanan kami di https://robere.co.id/id/konsultan-dan-sertifikasi-grc/.

Pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola keamanan informasi nasional melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) No. 8 Tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan seluruh penyelenggara layanan pos komersial dan logistik untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai standar internasional ISO/IEC 27001:2022.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan data, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing industri logistik nasional di era digital.

Mengapa Keamanan Informasi Kini Menjadi Kewajiban Hukum

Sektor logistik dan pos menjadi salah satu industri dengan risiko keamanan informasi tertinggi. Setiap hari, jutaan data pelanggan diproses dan disimpan secara digital mulai dari alamat pengiriman hingga detail transaksi. Tanpa sistem pengelolaan keamanan informasi yang kuat, ancaman seperti kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan kerugian besar.

Melalui Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa:

• Keamanan informasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum;
• Penyelenggara pos dan logistik wajib menerapkan serta membuktikan kepatuhan terhadap ISO/IEC 27001:2022;
• Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 menjadi bukti komitmen dan pemenuhan regulasi terhadap tata kelola keamanan informasi.

Dampak Bagi Penyelenggara Pos dan Logistik

Kepatuhan terhadap regulasi ini membawa konsekuensi langsung bagi seluruh penyelenggara pos, ekspedisi, dan logistik. Beberapa poin penting yang wajib diperhatikan antara lain:

1. Membangun sistem keamanan informasi terstruktur yang sesuai dengan risiko bisnis dan operasional.
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan data yang terdokumentasi dan terintegrasi.
3. Melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas penerapan.
4. Memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 melalui lembaga sertifikasi terakreditasi.
5. Meningkatkan budaya keamanan informasi di seluruh lapisan organisasi.

Penerapan ini tidak hanya membantu organisasi mematuhi regulasi pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelanggan dan membangun fondasi ketahanan digital (cyber resilience) jangka panjang.

ISO/IEC 27001:2022 adalah Fondasi Keamanan Informasi Global

ISO/IEC 27001:2022 adalah standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System / ISMS). Standar ini memberikan panduan bagi organisasi dalam:

• Mengidentifikasi risiko keamanan informasi;
• Menetapkan kontrol dan kebijakan perlindungan data;
• Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi;
• Menjamin kepatuhan hukum terhadap peraturan nasional maupun internasional.

Untuk industri logistik dan pos, ISO/IEC 27001:2022 membantu memastikan rantai pasok digital yang aman, efisien, dan terpercaya di tengah meningkatnya ancaman siber.

Dukungan Robere & Associates untuk Kepatuhan dan Ketahanan Siber

Sebagai konsultan sistem manajemen bersertifikasi internasional, Robere & Associates telah mendampingi berbagai organisasi di sektor logistik, transportasi, dan pos dalam mengimplementasikan ISO/IEC 27001 secara efektif. Pendekatan Robere berfokus pada strategi berbasis risiko dan keberlanjutan, meliputi:

• Perancangan dan implementasi SMKI sesuai konteks bisnis;
• Pendampingan audit dan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 hingga penerbitan sertifikat resmi;
• Pelatihan dan awareness program untuk meningkatkan budaya keamanan informasi internal;
• Integrasi multi-standar seperti ISO 9001, ISO 22301, dan ISO 27701 untuk efisiensi dan keselarasan sistem manajemen.

Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, Robere memastikan setiap klien tidak hanya compliant, tetapi juga truly secure and resilient terhadap ancaman digital masa depan.

---

FAQ: ISO/IEC 27001 untuk Sektor Logistik dan Pos

1. Apa itu Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025?
   Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025 adalah peraturan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mewajibkan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) bagi penyelenggara pos dan logistik sesuai standar ISO/IEC 27001.
2. Mengapa ISO/IEC 27001 diwajibkan untuk industri logistik dan pos?
   Karena sektor ini mengelola data pelanggan dan transaksi dalam jumlah besar. ISO 27001 membantu memastikan perlindungan data, mencegah kebocoran informasi, dan menjaga keandalan operasional.
3. Apa manfaat utama penerapan ISO 27001 bagi organisasi logistik?
   Manfaatnya antara lain peningkatan kepercayaan pelanggan, pengurangan risiko keamanan siber, kepatuhan hukum terhadap regulasi pemerintah, dan peningkatan daya saing digital.
4. Bagaimana proses sertifikasi ISO/IEC 27001 dilakukan?
   Proses dimulai dari analisis kesenjangan (gap analysis), implementasi kontrol keamanan, audit internal, hingga audit eksternal oleh lembaga sertifikasi terakreditasi yang menerbitkan sertifikat resmi.
5. Bagaimana Robere & Associates dapat membantu organisasi dalam memenuhi regulasi ini?
   Robere & Associates menyediakan layanan lengkap mulai dari konsultasi, implementasi, pelatihan, hingga pendampingan audit dan sertifikasi ISO/IEC 27001, memastikan organisasi Anda memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Kepercayaan adalah mata uang baru. Konsumen tidak lagi menilai sebuah organisasi hanya dari kualitas produk atau layanan, tetapi juga dari cara organisasi tersebut menjaga privasi data pribadi mereka. Kasus kebocoran data yang marak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rapuhnya reputasi jika privasi diabaikan.

Sekali data bocor, bukan hanya kerugian finansial yang ditanggung, melainkan juga hilangnya kepercayaan publik. Bahkan, penelitian global menunjukkan bahwa pelanggan cenderung meninggalkan merek yang pernah gagal melindungi privasi, meski produk mereka unggul.

Untuk itu, organisasi perlu membangun kepercayaan publik secara lebih proaktif. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menerapkan ISO/IEC 27701, standar internasional yang mengatur Privacy Information Management System (PIMS). Dengan standar ini, organisasi tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga privasi.

Privasi sebagai Faktor Kepercayaan Publik

Di tengah kesadaran digital yang semakin tinggi, publik menempatkan privasi sebagai salah satu faktor utama dalam memilih layanan atau produk. Bagi pelanggan, keamanan data pribadi sama pentingnya dengan kualitas barang yang mereka beli.

Sekarang, konsumen lebih kritis dan tidak segan bertanya:

“Apakah data saya aman?”, “Bagaimana perusahaan melindungi informasi saya?”, atau “Apakah organisasi ini transparan?”.

Jawaban yang diberikan bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan harus berbentuk bukti.

Di sinilah privasi bertransformasi menjadi bagian dari pengalaman pelanggan atau customer experience. Organisasi yang transparan, amanah, dan bertanggung jawab terhadap data pribadi akan lebih dipercaya, sementara yang lalai akan cepat ditinggalkan.

ISO/IEC 27701 sebagai Bukti Komitmen

ISO/IEC 27701 hadir sebagai standar global untuk menunjukkan bahwa organisasi Anda serius menjaga privasi. Dengan menerapkannya, Anda memiliki kerangka kerja yang jelas, terdokumentasi, dan dapat diaudit mengenai bagaimana data pribadi dikelola.

Sertifikasi ini bukan hanya “kertas formalitas”. Di mata publik dan mitra bisnis, ISO/IEC 27701 adalah semacam tanda pengenal bahwa organisasi Anda memiliki sistem tata kelola privasi yang sesuai standar internasional.

Dengan sertifikasi tersebut, Anda menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya memenuhi hukum, tetapi juga berkomitmen pada nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Hal ini membuat publik lebih yakin bahwa data mereka berada di tangan yang tepat.

Manfaat Implementasi ISO/IEC 27701untuk Reputasi

Mengadopsi ISO/IEC 27701 memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap reputasi organisasi:

1. Loyalitas pelanggan meningkat. Konsumen lebih cenderung tetap bersama perusahaan yang mereka percaya, bahkan di tengah kompetisi ketat.
2. Investor dan mitra bisnis lebih percaya. Bagi mereka, organisasi dengan standar privasi internasional dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dan tata kelola yang lebih baik.
3. Peluang kolaborasi global terbuka lebih luas. Banyak perusahaan multinasional mensyaratkan mitra bisnisnya memiliki sertifikasi privasi dan keamanan. Dengan ISO/IEC 27701, organisasi Anda siap masuk ke rantai bisnis global.

Singkatnya, ISO/IEC 27701 tidak hanya melindungi organisasi dari risiko, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar.

Langkah Strategis Menjadikan ISO/IEC 27701 sebagai Alat Membangun Kepercayaan

Penerapan ISO/IEC 27701 sering kali dipandang hanya sebagai upaya compliance dalam memenuhi kewajiban hukum. Padahal, jika dikelola dengan tepat, standar ini bisa menjadi alat komunikasi strategis untuk membangun kepercayaan publik.

1. Integrasikan ke Budaya Organisasi

Jangan berhenti di level dokumen. Pastikan setiap karyawan memahami dan menjalankan prinsip privasi dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika privasi menjadi budaya kerja, publik akan merasakan konsistensi komitmen organisasi, bukan sekadar formalitas.

2. Komunikasikan ke Publik

Banyak organisasi sudah bersertifikat, tetapi diam-diam menyimpannya. Padahal, ini adalah nilai tambah. Gunakan kanal komunikasi resmi seperti website, laporan tahunan, dan media sosial untuk menyampaikan bahwa organisasi Anda bersertifikasi ISO/IEC 27701. Ceritakan proses dan maknanya bagi pelanggan, bukan sekadar menyebut sertifikasi.

3. Tunjukkan Transparansi Proaktif

Jangan menunggu insiden terjadi baru bicara privasi. Beritahu publik secara terbuka bagaimana data mereka dilindungi. Misalnya dengan membuat halaman “Kebijakan Privasi” yang mudah dipahami, atau menyampaikan laporan transparansi tahunan.

4. Edukasi Pelanggan

Pelanggan sering kali tidak memahami arti sertifikasi ISO/IEC 27701. Edukasi mereka dengan bahasa sederhana: sertifikasi ini berarti data mereka lebih aman, hak privasi lebih dihormati, dan organisasi Anda memiliki sistem yang teruji. Dengan cara ini, pelanggan merasa dilibatkan, bukan hanya diperlakukan sebagai objek.

Dengan langkah-langkah strategis ini, ISO/IEC 27701 tidak berhenti sebagai simbol compliance, melainkan menjadi alat komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan publik.

Di era digital, kepercayaan publik adalah aset terbesar organisasi. Anda bisa punya produk terbaik, layanan tercepat, atau teknologi tercanggih, tetapi jika gagal menjaga privasi, semuanya bisa runtuh dalam sekejap.

Implementasi ISO/IEC 27701:2025 bukan hanya soal mematuhi regulasi, tetapi juga tentang menunjukkan komitmen etis dan strategis terhadap perlindungan data pribadi. Dengan mengintegrasikannya ke budaya organisasi dan mengomunikasikannya secara terbuka ke publik, ISO/IEC 27701 bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun loyalitas pelanggan, menarik investor, dan memperluas peluang bisnis global.

---

FAQ

1. Apakah sertifikasi ISO/IEC 27701 hanya bermanfaat untuk kepatuhan hukum?

Tidak. Sertifikasi ini juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi.

2. Bagaimana cara mengomunikasikan sertifikasi ISO/IEC 27701 kepada publik?

Melalui laporan tahunan, website, media sosial, atau bahkan edukasi langsung kepada pelanggan dengan bahasa sederhana.

3. Apakah ISO/IEC 27701 hanya untuk organisasi besar?

Tidak. Organisasi kecil maupun menengah juga bisa memperoleh manfaat besar, terutama dalam membangun kepercayaan pelanggan.

4. Apa kaitan ISO/IEC 27701 dengan reputasi bisnis?

Organisasi yang dipercaya menjaga privasi lebih disukai pelanggan, lebih menarik bagi investor, dan lebih mudah mendapat mitra global.

5. Bagaimana cara menjadikan ISO/IEC 27701bagian dari budaya, bukan hanya dokumen?

Dengan pelatihan karyawan, komunikasi internal yang efektif, serta penerapan kebiasaan privasi dalam pekerjaan sehari-hari.

Data pribadi adalah aset sekaligus tanggung jawab besar bagi organisasi. Setiap transaksi, formulir online, hingga percakapan internal bisa memuat personally identifiable information (PII). Tantangannya, risiko penyalahgunaan dan kebocoran data semakin besar.

ISO/IEC 27701:2025 menghadirkan kerangka kerja Privacy Information Management System (PIMS) yang membantu organisasi mengelola data pribadi dengan aman, transparan, dan sesuai regulasi. Namun, ada satu hal penting yang sering dilupakan, suksesnya PIMS tidak hanya ditentukan oleh dokumen dan teknologi, tetapi oleh manusia yang menjalankannya.

Karyawan, dari manajemen puncak hingga staf operasional, adalah aktor utama yang membuat PIMS benar-benar hidup dalam organisasi.

Apa Itu ISO/IEC 27701:2025 PIMS?

Sebelum masuk ke peran manusia, mari kita pahami dulu PIMS.

• Privacy Information Management System (PIMS) adalah sistem manajemen berbasis ISO/IEC 27701:2025 untuk mengelola data pribadi.
• Standar ini membantu organisasi melindungi PII melalui kebijakan, prosedur, dan kontrol yang terdokumentasi.
• Berbeda dari versi sebelumnya, ISO/IEC 27701:2025 bersifat stand-alone, sehingga organisasi bisa langsung menerapkannya tanpa harus memiliki ISO/IEC 27001:2022 lebih dulu.
• PIMS mencakup aspek teknis, regulasi, dan tata kelola, tetapi keberhasilan implementasinya bergantung pada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Mengapa Karyawan Adalah Kunci ISO/IEC 27701:2025 PIMS?

1. Manusia adalah titik rawan utama.

Mayoritas insiden kebocoran data disebabkan kelalaian manusia, seperti salah mengirim email atau menggunakan password lemah.

2. Setiap karyawan memegang akses.

Dari resepsionis hingga direktur, semua berpotensi mengakses data pribadi. Setiap tindakan mereka berpengaruh pada keamanan.

3. Budaya privasi lebih kuat dari aturan tertulis.

Dokumen prosedur bisa dibuat, tapi hanya budaya yang bisa membuat orang benar-benar disiplin menjaga privasi.

Peran Karyawan dalam Penerapan PIMS

Agar ISO/IEC 27701:2025 benar-benar efektif, setiap level karyawan memiliki peran:

1. Manajemen Puncak.

Peran Manajemen Puncak adalah menetapkan arah dan komitmen strategis, menyediakan sumber daya dan dukungan penuh, serta yang tak kalah penting adalah menjadi role model dalam kepatuhan privasi.

2. Manajer & Supervisor

Kemudian masuk ke level berikutnya yang memiliki peran sebagai penerjemah kebijakan menjadi prosedur sehari-hari, mengawasi pelaksanaan di tim mereka, hingga menyelesaikan hambatan ketika ada ketidakjelasan aturan.

3. Seluruh Karyawan

Peran wajib seluruh karyawan adalah dengan mengikuti prosedur dasar, seperti menjaga kerahasiaan password dan berhati-hati saat berbagi data. Kemudian melaporkan insiden atau potensi pelanggaran privasi. Serta mengikuti pelatihan privasi secara rutin.

Strategi Membangun Budaya Privasi di Organisasi

Agar karyawan benar-benar terlibat dalam PIMS, organisasi perlu menanamkan budaya privasi yang kuat. Berikut langkah-langkahnya:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan harus rutin dilakukan agar karyawan terus sadar pentingnya menjaga data pribadi. Materi sebaiknya relevan dengan pekerjaan masing-masing divisi, misalnya HR fokus pada data karyawan dan marketing pada data pelanggan.

2. Komunikasi yang Efektif

Hal ini bisa dilakukan dengan bahasa sederhana seperti poster atau pesan singkat yang mudah dipahami. Organisasi juga perlu menyediakan kanal pelaporan insiden yang jelas agar karyawan berani melapor.

3. Integrasi ke dalam Proses Kerja

Integrasi membuat privasi bukan sekadar aturan tambahan, melainkan bagian alami dari aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, karyawan melihatnya sebagai standar kerja, bukan beban.

4. Pemberdayaan Karyawan

Penting dilakukan agar mereka merasa memiliki peran nyata, misalnya melalui audit internal, pemberian masukan, atau menunjuk peran “privacy champion” di tiap divisi.

5. Pengakuan dan Apresiasi

Ucapan terima kasih, penghargaan kecil, atau pengakuan dari manajemen dapat membuat kepatuhan terasa membanggakan, bukan sekadar kewajiban.

Contoh Praktik Sederhana

Menjaga privasi bukan tentang langkah besar, tetapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari oleh karyawan Anda. Misalnya:

• Mengunci laptop saat meninggalkan meja kerja.
• Tidak membagikan password dengan rekan kerja.
• Mengecek alamat email sebelum mengirim dokumen penting.
• Menyimpan dokumen fisik di laci yang terkunci.
• Melaporkan segera jika menemukan email phishing.

Jika kebiasaan kecil ini dilakukan konsisten, risiko besar bisa dicegah.

Tantangan dan Cara Mengatasinya

Membangun budaya privasi berbasis PIMS tidak mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul:

• Resistensi karyawan.

Beberapa karyawan menganggap prosedur privasi hanya menambah beban. Solusinya dengan edukasi manfaat bagi mereka, bukan hanya untuk organisasi.

• Kurangnya pemahaman.

Tidak semua orang paham apa itu PII dan mengapa penting. Solusinya kita dapat menggunakan komunikasi yang sederhana dan praktis.

• Keterbatasan sumber daya.

Tidak semua organisasi punya tim privasi khusus. Solusinya adalah dengan memulai dari hal kecil, seperti pelatihan dasar, lalu bertahap ke arah sertifikasi.

 

ISO/IEC 27701:2025 PIMS memberikan kerangka kerja yang jelas bagi organisasi dalam melindungi data pribadi. Namun, dokumen dan teknologi hanyalah fondasi. Yang benar-benar membuat PIMS hidup adalah karyawan Anda.

Dengan membangun budaya privasi, melibatkan setiap orang, dan menjadikan kepatuhan sebagai kebiasaan, Anda tidak hanya melindungi data, Anda juga menjaga reputasi, kepercayaan publik, dan masa depan organisasi.

 

---

FAQ

1. Apakah teknologi saja cukup untuk melindungi privasi?
   Tidak. Teknologi hanyalah alat. Tanpa kesadaran manusia, celah kebocoran tetap terbuka.
2. Bagaimana cara membuat karyawan peduli pada privasi?
   Dengan pelatihan rutin, komunikasi sederhana, dan penghargaan atas kepatuhan.
3. Apakah semua karyawan harus dilibatkan dalam PIMS?
   Ya. Privasi adalah tanggung jawab bersama, dari staf hingga manajemen puncak.
4. Bagaimana jika karyawan menolak aturan baru?
   Edukasi mereka dengan dampak nyata pelanggaran data, baik pada organisasi maupun diri pribadi.
5. Apa manfaat jangka panjang budaya privasi?
   Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mencegah insiden, dan memperkuat daya saing organisasi.

Tidak ada yang ingin memulai hari dengan kabar jalanan ditutup karena demo besar. Namun realitasnya, akses ke kantor bisa terhenti, tim terpencar, dan jadwal layanan ke klien tetap menunggu. Di saat seperti ini, improvisasi sering berujung kepanikan. Business Continuity Plan (BCP) hadir agar bisnis tidak ikut berhenti dengan memberi arah yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan.

Apa Itu BCP?

Business Continuity Plan (BCP) adalah rencana yang disusun oleh organisasi untuk memastikan kelangsungan usaha, khususnya agar proses-proses operasional yang kritis/ penting tetap berjalan meskipun terjadi disrupsi atau gangguan. Fokus utamanya bukan hanya pada pemulihan, tetapi juga pada kemampuan untuk terus memberikan Layanan operasional. Dalam praktik terbaik, BCP diselaraskan dengan best practice salah satunya ISO 22301, dimana rencana yang disusun tidak bergantung pada individu, melainkan pada sistem manajemen yang terdokumentasi, diuji, dan diperbarui secara berkala.

Mengapa BCP Penting Saat Demo & Kejadian Tak Terduga?

Gangguan sosial, seperti demonstrasi, kerap muncul secara mendadak, sebagaimana terjadi pada akhir Agustus 2025. Situasi ini menyebabkan akses fisik menjadi terbatas, keputusan harus diambil dengan cepat, serta komunikasi dan arahan operasional perlu dikoordinasikan secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Tanpa Business Continuity Plan (BCP), respons organisasi cenderung bersifat reaktif. Sebaliknya, dengan BCP, organisasi memiliki skenario terukur yang memastikan layanan tetap berjalan, data dan sistem tetap terlindungi, serta pemulihan dapat dilakukan sesuai dengan Recovery Time Objective (RTO) yang realistis, tanpa melampaui batas toleransi yang dapat diterima oleh pihak berkepentingan, yaitu Maximum Allowable Outage (MAO).

Fondasi & Komponen Utama BCP berdasarkan ISO 22301

• Business Impact Analysis (BIA): pemetaan terhadap proses-proses kritikal, mengidentifikasi ketergantungan (aplikasi, vendor, lokasi), serta menilai potensi dampak apabila proses tersebut terhenti. (Download Panduan Penyusunan BIA)
• Maximum Allowable Outage (MAO): batas toleransi waktu yang dapat diterima oleh pihak berkepentingan ketika organisasi tidak dapat beroperasi.
• Recovery Time Objective (RTO) & Recovery Point Objective (RPO): target waktu pemulihan dan tingkat toleransi kehilangan data untuk setiap layanan, yang disepakati lintas fungsi.
• Strategi Operasi Alternatif: opsi keberlangsungan operasional, seperti work-from-anywhere, penggunaan site/cloud cadangan, work area recovery, serta pengalihan kapasitas.
• Disaster Recovery (DR) Teknologi Informasi: meliputi backup terenkripsi, uji restore secara berkala, panduan pemulihan (BCP), kontrol akses (VPN, MFA), serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
• Rencana Komunikasi Krisis: jalur eskalasi, penunjukan juru bicara, frekuensi pembaruan informasi, serta penyediaan template pesan yang siap digunakan.
• Manajemen Vendor Kritis: Ketentuan SLA saat krisis, daftar kontak darurat, serta memastikan kompatibilitas BCP/DRP mitra dengan organisasi.
• Tata Kelola & Peran: struktur dan otoritas Keputusan dalam kondisi krisis, misalnya Incident Commander, IT Recovery Lead, Crisis Management Team.

Apa Saja yang Perlu Dipastikan saat Menjalankan BCP?

Organisasi perlu memastikan penyimpanan dan pengujian berkala terhadap seluruh elemen pendukung kelangsungan usaha, yang mencakup: daftar kontak darurat lintas fungsi dan vendor kritikal; akses serta kredensial darurat (VPN, MFA, akun admin) dalam repositori yang aman; BCP pemulihan layanan prioritas yang simpel dan operasional; acuan standar komunikasi untuk karyawan, klien prioritas, dan publik; kapasitas alternatif (misalnya site/cloud cadangan, telephony atau ticketing backup); serta daftar keputusan cepat mengenai aktivitas yang dapat ditunda tanpa menimbulkan pelanggaran kontrak atau SLA. Seluruh elemen ini harus disusun secara terpusat dan mudah diakses saat krisis, sehingga tidak tersebar di berbagai saluran yang sulit dilacak.

KPI dan Metrik BCP

Tingkat kesiapan Business Continuity Plan (BCP) dapat dipantau melalui sejumlah indikator, antara lain: waktu deklarasi (interval dari terjadinya insiden hingga aktivasi BCP), tingkat kepatuhan terhadap RTO/RPO pada setiap layanan, durasi pemulihan dibandingkan target yang telah ditetapkan, jumlah temuan dari uji coba (drill) yang berhasil ditutup setiap kuartal, serta skor kepuasan klien setelah insiden. Analisis tren dari metrik-metrik tersebut memberikan dasar bagi manajemen dalam menentukan kebutuhan investasi tambahan, baik untuk peningkatan kapasitas, otomatisasi pemulihan, maupun penguatan koordinasi lintas fungsi.

Perbedaan BCP vs DRP

Business Continuity Plan (BCP) berfokus pada kelangsungan proses bisnis—mencakup layanan, pelanggan, sumber daya manusia, komunikasi, dan operasi—dengan tujuan memastikan roda bisnis tetap berputar meskipun terjadi gangguan. Sementara itu, Disaster Recovery Plan (DRP) berfokus pada pemulihan kapabilitas teknologi informasi, seperti server, database, aplikasi, jaringan, dan data, agar fondasi teknologi dapat kembali berfungsi normal.

Secara garis besar, perbedaannya terletak pada peran masing-masing: BCP menentukan prioritas layanan dan urutan pemulihan, sedangkan DRP mengeksekusi langkah teknis pemulihan sesuai dengan prioritas tersebut. Oleh karena itu, keduanya harus dirancang, diuji, dan dijalankan secara terpadu agar saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Banyak rencana kelangsungan usaha gagal dijalankan pada saat krisis karena disusun tanpa Business Impact Analysis (BIA), sehingga bersifat generik dan sulit diterapkan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah penetapan RTO/RPO yang terlalu ambisius tanpa dukungan teknis yang memadai; tidak pernah melakukan uji coba sehingga BCP baru dibuka ketika situasi panik; mengabaikan kesiapan vendor yang justru menjadi titik lemah dalam rantai layanan; serta membiarkan dokumen tidak diperbarui meskipun sistem maupun struktur organisasi telah berubah.

Kesimpulan

Disrupsi/ gangguan/ kondisi krisis tidak pernah memilih waktu yang tepat dan menunggu kesiapan organisasi. Dengan Business Continuity Plan (BCP), ketidakpastian dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata: layanan tetap berjalan, tim memahami perannya, dan klien merasa mendapatkan pendampingan. Pertanyaan yang paling jujur untuk setiap organisasi adalah: “jika besok pagi kantor tidak dapat diakses karena demonstrasi, apakah layanan Anda tetap bisa berjalan?”

Butuh implementasi Business Continuity Management (BCM) yang praktis, teruji, dan sesuai dengan konteks bisnis Anda? Robere & Associates (Indonesia) siap membantu Anda melakukan Identifikasi awal, menyusun Business Impact Analysis (BIA) (Download Panduan Penyusunan BIA), Risk Assessment, penetapan RTO/RPO, penyusunan Business Continuity Plan (BCP), melakukan pelatihan tim, hingga pelaksanaan drill sesuai standar ISO 22301.

Hubungi Robere & Associates hari ini, agar ketika gangguan terjadi, bisnis Anda tetap berjalan tanpa terganggu.

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI) kini menjadi bagian integral dari banyak organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan, otomatisasi proses, personalisasi layanan, hingga deteksi ancaman. Namun, di balik manfaat luar biasa tersebut, AI juga membawa risiko yang kompleks, terutama ketika digunakan tanpa pemahaman yang memadai. Inilah alasan mengapa AI awareness (kesadaran terhadap penggunaan AI) menjadi elemen yang sangat krusial bagi setiap organisasi. 

AI yang digunakan tanpa pemahaman dan pengawasan yang tepat dapat mengarah pada keputusan yang bias, ketidaksesuaian etika, pelanggaran hukum, bahkan krisis reputasi. Di sinilah peran standar ISO/IEC 42001:2023 menjadi sangat relevan, karena menyediakan kerangka kerja sistem manajemen yang menekankan pentingnya kesadaran, akuntabilitas, dan tata kelola AI secara menyeluruh. 

Apa Itu AI Awareness dan Mengapa Penting? 

AI awareness berarti kesadaran kolektif dalam organisasi terhadap: 

• Cara kerja dan batasan sistem AI, 

• Risiko dan peluang dari penerapan AI 

• Aspek etika, transparansi, keamanan, dan privasi, 

• Tanggung jawab manusia dalam pengambilan keputusan berbasis AI. 

Tanpa awareness, karyawan dapat menyalahgunakan, salah mengartikan, atau bahkan mengabaikan dampak dari output AI. Hal ini dapat menyebabkan: 

• Ketergantungan penuh pada system otomasi/ AI, 

• Interpretasi hasil AI yang bisa salah, 

• Pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab, 

• Pelanggaran privasi atau diskriminasi algoritma. 

ISO/IEC 42001:2023, Standar Internasional untuk Sistem Manajemen AI (AIMS) 

ISO/IEC 42001:2023 adalah standar sistem manajemen pertama di dunia yang secara khusus dirancang untuk organisasi yang mengembangkan, menyediakan, atau menggunakan AI. Standar ini menawarkan pendekatan yang sistematis untuk memastikan bahwa penerapan AI dilakukan dengan kontrol, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. 

Cakupan ISO/IEC 42001 

Standar ini mencakup: 

• Seluruh siklus hidup sistem AI, dari desain, pengembangan, penggunaan, pemantauan, hingga evaluasi. 

• Berbagai jenis organisasi dan sektor, baik swasta, publik, maupun Lembaga swadaya/ non-profit. 

• Sistem AI yang sepenuhnya otomatis maupun semi-otomatis. 

• Integrasi dengan sistem manajemen lain seperti ISO 9001, ISO 27001, dan ISO 31000. 

Struktur dan Isi ISO/IEC 42001 

ISO/IEC 42001 terdiri dari 10 klausul utama yang membentuk kerangka kerja sistem manajemen AI. Berikut ini penjelasan masing-masing bagian dan bagaimana kaitannya dengan peningkatan AI awareness: 

1. Pasal 1 (Scope) 

Menjelaskan bahwa standar ini berlaku untuk organisasi yang terlibat dalam pengembangan, penyediaan, atau penggunaan sistem AI. Awareness perlu ditanamkan pada semua entitas dalam lingkup ini, agar memahami peran dan tanggung jawab mereka terhadap AI. 

2. Pasal 2 (Normative References) 

Menunjukkan bahwa standar ini saling terkait dengan dokumen lain, seperti ISO 27001 (keamanan informasi) dan ISO 31000 (manajemen risiko). Kesadaran atas keterkaitan ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau celah dalam pengelolaan risiko AI. 

3. Pasal 3 (Terms and Definitions) 

Memberikan definisi istilah penting seperti explainability, bias, human oversight, dsb. Memastikan semua pihak memahami istilah teknis adalah fondasi dari AI awareness yang efektif. 

4. Pasal 4 (Context of the Organization) 

Mendorong organisasi untuk mengenali faktor internal dan eksternal serta harapan pihak berkepentingan. Awareness dalam konteks ini artinya menyadari kondisi lingkungan di mana AI akan beroperasi dan berdampak. 

5. Pasal 5 (Leadership) 

Mengatur bagaimana manajemen puncak menunjukkan komitmennya terhadap sistem manajemen AI. Kepemimpinan harus menjadi motor utama dalam membangun budaya sadar AI di seluruh organisasi. 

6. Pasal 6 (Planning) 

Fokus pada penilaian risiko dan peluang terkait AI serta perencanaan tujuan. Program awareness dan pelatihan dapat ditetapkan sebagai bagian dari rencana peningkatan berkelanjutan. 

7. Pasal 7 (Support) 

Inilah inti dari pengelolaan AI awareness. Di dalamnya mencakup kompetensi, pelatihan, komunikasi, dan dokumentasi. Organisasi wajib memastikan bahwa semua personel memahami peran mereka dalam konteks penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab. 

8. Pasal 8 (Operation) 

Menjelaskan proses pelaksanaan dan pengendalian terhadap sistem AI. Awareness dibutuhkan agar proses operasional berjalan dengan pemahaman terhadap risiko AI dan adanya pengawasan manusia yang tepat. 

9. Pasal 9 (Performance Evaluation) 

Mengatur evaluasi kinerja AIMS melalui monitoring, audit internal, dan tinjauan manajemen. Salah satu aspek yang dapat dievaluasi adalah efektivitas program awareness di seluruh level organisasi. 

10. Pasal 10 (Improvement) 

Menyediakan panduan bagaimana organisasi terus meningkatkan AIMS. Ketidaktahuan atau kesalahan karena rendahnya awareness dapat menjadi akar masalah yang diperbaiki melalui peningkatan edukasi dan pelatihan. 

Studi Kasus Nyata: Akibat Kurangnya AI Awareness 

1. Apple Card (2019) 

Sistem pemeringkatan kredit berbasis AI diduga memiliki bias gender, yang memicu investigasi oleh otoritas keuangan. Tim tidak memahami secara jelas bagaimana algoritma tersebut beroperasi, sehingga memperlihatkan minimnya transparansi dan pengawasan. 

2. IBM Watson for Oncology (2017–2018) 

Rekomendasi pengobatan yang tidak akurat menimbulkan keraguan terhadap sistem AI IBM. Tenaga medis tidak menerima pelatihan yang memadai mengenai keterbatasan sistem AI tersebut. 

3. Polisi di Kota Detroit (2020) 

Terjadi penangkapan warga kulit hitam akibat kesalahan identifikasi oleh sistem facial recognition. Petugas tidak memahami bahwa sistem tersebut memiliki akurasi rendah terhadap wajah dari kelompok minoritas. 

Pelatihan & Implementasi ISO/IEC 42001 

Membangun AI awareness secara terstruktur hanya dapat dicapai apabila organisasi mengintegrasikan pelatihan dan edukasi ke dalam sistem manajemennya. ISO/IEC 42001 menyediakan kerangka serta kewajiban tersebut melalui berbagai klausul, khususnya pada Pasal 7 (Support) dan Pasal 6 (Planning). 

Melalui pelatihan ISO/IEC 42001, organisasi dapat: 

• Meningkatkan pemahaman menyeluruh terhadap prinsip tata kelola AI, 

• Menentukan peran dan tanggung jawab seluruh lini terhadap risiko AI, 

• Menyusun kebijakan dan prosedur edukatif tentang penggunaan AI yang etis, 

• Mempersiapkan diri untuk audit internal maupun sertifikasi eksternal. 

Robere & Associates (Indonesia), Mitra Anda dalam Tata Kelola AI 

Sebagai penyedia jasa pelatihan dan konsultansi sistem manajemen, kami membantu organisasi membangun sistem manajemen AI berbasis ISO/IEC 42001 melalui: 

• Pelatihan AI Awareness & ISO 42001 Implementation 

• Gap Analysis dan Readiness Assessment 

• Penyusunan kebijakan, SOP, dan form AIMS 

AI tanpa awareness adalah ancaman yang tak terlihat. AI dengan awareness adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan ISO/IEC 42001, organisasi Anda tidak hanya dapat mengadopsi AI, tetapi juga mengelolanya secara etis, transparan, dan aman. Dan Robere & Associates siap mendampingi Anda dalam setiap langkahnya. 

Siapa yang tidak panik saat melihat data pribadinya tersebar di berbagai tempat. Hal ini membuat seseorang semakin ragu untuk memberikan datanya untuk keperluan apa pun. Bahkan, saat harus melakukan pendaftaran untuk suatu kebutuhan, ada rasa was-was  tentang keamanan data yang diisi di dalam formulir tersebut. Di sinilah konsultan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia menjalankan perannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali, serta membantu Anda dalam mencapai sertifikasi yang cocok dalam penerapan UU Perlindungan Data Pribadi tersebut.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan atas data pribadinya. Hal ini sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945. Namun, dengan adanya UU PDP maka perlindungan akan data pribadi akan semakin kuat lagi. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju, membuat pengaksesan akan data menjadi sangat mudah.

UU PDP mengatur seluruh hal terkait data pribadi masyarakat Indonesia, baik hak yang Anda miliki sebagai pemilik data, maupun hak dan kewajiban dari pihak ketiga yang akan memanfaatkan data orang lain.

Beberapa hak yang diatur dalam UU PDP bagi Anda selaku pemilik data pribadi adalah berikut ini:

• Mendapatkan akses penuh untuk melihat serta mengubah data pribadi.
• Mendapatkan salinan data pribadi sesuai dengan yang dibutuhkan.
• Menghapus atau bahkan memusnahkan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Mengajukan keberatan atas penggunaan maupun pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara otomatis, sehingga berdampak pada Anda selaku pemilik data pribadi.
• Mengajukan penundaan atau membatasi pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pihak lain.

Dengan adanya UU PDP, maka seluruh pemrosesan maupun penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas izin pemilik data pribadi. Jika ada pelanggaran yang dilakukan, maka pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Mengenal Profesi Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Officer (DPO) merupakan profesi baru yang muncul sejak disahkannya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang disebut dengan UU PDP. Namun, profesi ini berbeda jika dibandingkan dengan profesi lainnya, karena membutuhkan sertifikasi uji kompetensi untuk bisa menjadi seorang DPO.

Dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, DPO berperan penting sebagai pengawas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan data pribadi seseorang akan dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan akan data pribadi ini tidak hanya terbatas pada data pribadi milik konsumen saja, melainkan juga data pribadi karyawan dan data pribadi milik siapa pun yang ada dalam database perusahaan.

ROPA dan DPIA untuk Penerapan UU PDP dalam Perusahaan

Selain profesi DPO, hal yang tidak kalah penting adalah Record Of Processing Activities (ROPA) dan Data Protection Impact Assessments (DPIA). Secara sederhananya, ROPA merupakan pemetaan atas pemrosesan yang dilakukan terhadap data pribadi. 

Dalam ROPA Anda bisa memantau secara detail mengenai:

• Tujuan pemrosesan data pribadi.
• Siapa saja yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi.
• Siapa saja yang dapat mengakses data pribadi.
• Data pribadi apa saja yang dimanfaatkan dalam pemrosesan tersebut.

Laporan ini harus memuat informasi secara detail mengenai pemrosesan data pribadi sejak awal hingga akhir. ROPA akan membantu Anda lebih mudah dalam mengawasi penggunaan data oleh pihak lain yang telah Anda beri kuasa dan meminimalisasi terjadinya risiko pemanfaatan data pribadi secara tidak bertanggung jawab.

Selain ROPA, ada juga DPIA yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi risiko yang akan timbul akibat pemrosesan sebuah data pribadi. Berbeda dengan ROPA yang harus ada pada setiap pemrosesan data, sedangkan DPIA mengidentifikasi dan meminimalkan risiko terhadap privasi dan perlindungan data pribadi sebelum memulai suatu kegiatan pengolahan data, terutama yang berisiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu.

Beberapa data pribadi yang dianggap memiliki risiko tinggi adalah:

• Profiling.

• Data untuk kebutuhan penilaian.
• Data yang berkaitan dengan pemrosesan secara otomatis.
• Penggunaan data pribadi dalam skala besar.

Dengan adanya DPO pada perusahaan dan pembuatan ROPA serta DPIA secara tepat sesuai kebutuhan, maka risiko adanya penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalisasi. Secara tidak langsung, hal ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada perusahaan.

Peran Konsultan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Sertifikasinya

Tidak semua orang bisa menjadi DPO, karena dibutuhkan sertifikasi khusus bagi seseorang sebelum bisa menjalani profesi ini. Konsultan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia merupakan salah satu pihak yang akan bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan serta uji kompetensi, hingga akhirnya mengeluarkan sertifikasi DPO pada peserta. 

Namun, saat ini belum banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi DPO. Hal ini disebabkan karena usia perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi masih sangat dini, sehingga masih membutuhkan proses untuk menyiapkan LSP yang dapat menerbitkan sertifikasi kompetensi DPO secara legal.

Robere & Associates merupakan salah satu konsultan & sertifikasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dapat mengadakan pelatihan dan menerbitkan sertifikasi untuk profesi ini. Sertifikasi DPO yang diterbitkan oleh Robere & Associates adalah Certified Data Protection Practitioner (CDPP) yang berstandar global dari Exemplar Global.

Pelatihan untuk sertifikasi ini dapat diikuti oleh siapa saja, tetapi sangat disarankan untuk diikuti oleh Anda yang bekerja dalam bidang pengawasan maupun pemrosesan data. Khususnya jika perusahaan Anda banyak mengelola data pribadi yang bersifat sensitif, seperti rumah sakit maupun perbankan.

Materi yang digunakan dalam pelatihan CDPP didasarkan pada:

• ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yaitu pelatihan yang berfokus pada pengelolaan informasi sensitif yang dimiliki perusahaan, untuk menghindari adanya risiko yang merugikan perusahaan.

• ISO 27701: Sistem Manajemen Informasi Privasi yang Efektif, yaitu pelatihan yang akan memberikan panduan kepada peserta agar dapat selalu mengelola informasi dan data sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• UU PDP: Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi, termasuk dari risiko penyalahgunaan data oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• SKKNI No. 103 of 2023: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi acuan kompetensi minimal bagi para profesional yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Standar ini dirancang untuk memastikan setiap individu yang bekerja dalam bidang ini memiliki pemahaman, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi perlindungan data di Indonesia.

Perlindungan data pribadi bukanlah hal yang sederhana. Semakin berkembangnya teknologi, semakin mudah bagi orang lain dalam mengakses dengan izin maupun tanpa izin data pribadi milik orang lain. Jadi, pastikan perusahaan Anda memiliki orang yang handal dalam mengelola dan mengawasi setiap pemrosesan data pribadi, untuk menghindari adanya risiko di masa depan serta meningkatkan kepercayaan konsumen pada perusahaan Anda.

Kepatuhan bisnis merujuk pada upaya mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar yang berlaku untuk bisnis. Proses kepatuhan ini mengharuskan perusahaan untuk mengatur semua area operasional dengan fokus dan tingkat perhatian yang sama. Artinya, perusahaan wajib mematuhi undang-undang tentang peraturan keselamatan bagi karyawan, perlindungan lingkungan, kebijakan akuntansi, persyaratan pelaporan keuangan, dan banyak lagi. Semua ini dapat tercapai apabila perusahaan mengimplementasikan ISO 37301 yang dibantu oleh konsultan dan juga telah tersertifikasi.

Mengapa Kepatuhan Bisnis Itu Penting?

Kepatuhan bisnis seharusnya menjadi sesuatu yang diutamakan dan dipertimbangkan setiap organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Pasalnya, prinsip ini akan menjamin keberlanjutan bisnis dan organisasi dalam jangka panjang. 

Dengan memenuhi kepatuhan, perusahaan dapat menunjukkan bahwa operasional bisnis yang dijalankan bertindak secara bertanggung jawab dan etis, serta mampu membantu membangun kepercayaan dengan staf, mitra, dan pelanggan di pasar yang terus berubah dan kompetitif. 

Selain itu, memenuhi kepatuhan bisnis juga akan menghindarkan organisasi dari membayar denda atau bentuk hukuman lainnya, kerusakan reputasi, gangguan operasional, serta hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Dari sisi internal organisasi, memenuhi kepatuhan bisnis juga akan memastikan karyawan menyadari tanggung jawab dalam hal kepatuhan hukum dan peraturan.

Sertifikasi ISO 37301 untuk Kepatuhan Bisnis

ISO 37301 adalah standar internasional yang mengatur kepatuhan sebuah perusahaan dalam berbisnis. Standar ini mendorong organisasi untuk secara proaktif mengelola kewajiban kepatuhan dan membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. ISO 37301 juga bukan sekadar menilai perusahaan selaku organisasi, tetapi juga orang-orang di dalamnya, yang bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang dapat terus beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik, proporsional, transparan, dan keberlanjutan.

Elemen Penting dari ISO 37301

Sertifikasi ISO 37301 mengikuti Struktur Tingkat Tinggi (High Level Structure – HLS) yang umum digunakan pada sistem standar manajemen ISO lainnya. Kerangka kerja ini memiliki beberapa elemen penting:

• Konteks organisasi. Mencakup pemahaman faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan organisasi, termasuk ekspektasi pemangku kepentingan dan ruang lingkup Sistem Manajemen Kepatuhan.

• Kepemimpinan. Menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan terhadap kepatuhan, sehingga peran dan tanggung jawab setiap pejabat dan manajer kepatuhan harus tertulis dengan jelas.

• Perencanaan. Mencakup penetapan kepatuhan dan penentuan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, yang memastikan organisasi secara proaktif mampu mengatasi tantangan kepatuhan dengan tepat.

• Dukungan. Mencakup sumber daya yang tepat, mulai dari keuangan, manusia, dan teknologi. Dukungan juga termasuk aspek kesadaran, kompetensi, dan komunikasi untuk memastikan setiap orang memahami tanggung jawab kepatuhannya.

• Operasional. Mencakup implementasi praktis dari proses kepatuhan, termasuk membangun kontrol, prosedur uji tuntas, dan mekanisme pelaporan ketidakpatuhan.

• Evaluasi kinerja. Mencakup audit internal dan tinjauan manajemen sebagai bentuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi secara teratur untuk menjaga Sistem Manajemen Kepatuhan tetap aktif.

• Peningkatan. Mencakup strategi dan implementasi untuk meningkatkan Sistem Manajemen Kepatuhan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Bagaimana ISO 37301 Membantu Organisasi?

Sertifikasi ISO 37301 bukan sekadar pedoman kepatuhan untuk organisasi. Dengan didampingi konsultan yang ahli dalam ISO 37301 dan mengimplementasikan Sertifikasi ISO 37301, organisasi akan mendapatkan beberapa manfaat berikut:

Efisiensi operasional

ISO 37301 mendorong pendekatan terintegrasi yang menyederhanakan proses, mengurangi duplikasi, dan meminimalkan beban operasional kepatuhan. Dengan begitu, organisasi akan:

• memiliki sistem tanggapan yang lebih cepat terhadap masalah kepatuhan, 
• mempunyai alokasi sumber daya yang lebih efisien, 
• mengurangi kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam praktik kepatuhan, dan 
• integrasi yang lebih baik dengan sistem manajemen lainnya.

Kultur perusahaan yang positif

Sistem Manajemen Kepatuhan yang terimplementasi dengan baik akan menumbuhkan budaya perilaku etis yang dihargai dan kepatuhan yang dipandang sebagai tanggung jawab semua orang. Kultur perusahaan yang positif ini akan mendatangkan manfaat yang luas, termasuk: 

• peningkatan keterlibatan dan moral karyawan, 
• berkurangnya insiden pelanggaran, 
• peningkatan kesadaran akan kewajiban kepatuhan di semua tingkatan, dan 
• peningkatan ketahanan organisasi.

Terbentuknya mitigasi risiko

Sertifikasi ISO 37301 juga mendorong organisasi untuk memiliki pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko kepatuhan. Hal ini akan membantu organisasi untuk: 

• mengantisipasi perubahan peraturan, 
• mempersiapkan persyaratan kepatuhan baru, 
• mencegah pelanggaran kepatuhan sebelum terjadi, dan 
• mengurangi biaya yang terkait dengan ketidakpatuhan.

Peningkatan berkelanjutan

Penekanan standar kepatuhan pada pemantauan, pengukuran, dan peninjauan mendorong peningkatan praktik kepatuhan yang berkelanjutan. Hal ini memastikan organisasi mengikuti perkembangan persyaratan peraturan dan praktik terbaik.

Proses Sertifikasi ISO 37301

Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37301, organisasi akan melalui beberapa proses berikut ini:

• Penilaian risiko kepatuhan. Mengidentifikasi kewajiban regulasi yang diimplementasikan saat ini, risiko etika, serta celah kontrol yang ada.
• Desain sistem dan pengembangan kebijakan. Menetapkan kebijakan kepatuhan, prosedur, kode etik, dan saluran pelaporan.
• Program komunikasi dan pelatihan. Membangun kesadaran dan kemampuan di semua tingkat organisasi.
• Mekanisme pemantauan dan pengendalian. Mengimplementasikan audit internal, daftar risiko, pelacakan ketidakpatuhan, dan prosedur pelaporan pelanggaran.
• Tinjauan manajemen dan peningkatan. Menilai kinerja sistem dan memperbarui strategi untuk menangani tantangan regulasi atau operasional yang baru.
• Audit sertifikasi pihak ketiga. Bekerja sama dengan badan terakreditasi untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dan menerbitkan sertifikasi.

Konsultan ISO 37301: Robere & Associates

Robere & Associates adalah ahli tepercaya dalam implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK). Kami dapat membantu organisasi mengadopsi ISO 37301:2016 sekaligus memastikan keselarasannya dengan regulasi, standar etika, dan kerangka tata kelola, termasuk:

• Pemeriksaan kepatuhan dan analisis kesenjangan
• Pengembangan kerangka SMK
• Pelatihan dan pembangunan budaya
• Persiapan pemantauan dan audit
• Nasihat berkelanjutan dan pembaruan regulasi 

Semua penawaran untuk membangun dan mengoptimalkan SMK yang selaras dengan ISO 37301 di atas akan ditangani oleh konsultan kami yang memiliki pengalaman mendalam di berbagai domain kepatuhan. Kami juga dapat melakukan penilaian risiko dan dokumentasi hingga kesiapan audit dan peningkatan berkelanjutan, serta merancang SMK yang mencerminkan industri, profil risiko, serta tujuan strategis organisasi Anda.

Untuk berkonsultasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di info@robere.co.id, telepon ke +622139830175, atau WhatsApp ke +62-811-9555-476

Praktik penyuapan pada lanskap bisnis adalah suatu hal yang cukup umum terjadi di dunia internasional maupun nasional. European Union merangkum, 59% perusahaan di Uni Eropa setuju bahwa penyuapan dan koneksi sering kali merupakan cara termudah untuk mendapatkan layanan publik tertentu di negara mereka. Di Indonesia, Laporan KPK tahun 2018 juga menunjukkan 62,3% kasus korupsi yang diusut adalah kasus suap. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan dapat menggunakan Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001.

Dasar Hukum tentang Penyuapan

Maraknya kasus penyuapan pada lingkungan swasta dan pemerintahan (termasuk layanan publik) lambat laun dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Padahal, penyuapan adalah tindakan yang melanggar hukum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), suap atau penyuapan merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi. 

Suap diartikan sebagai tindak memberikan atau menerima pemberian atau janji dengan tujuan memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang yang memiliki kewenangan atau pengaruh. Secara hukum, tindakan penyuapan juga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, integritas, dan etika dalam berbagai aspek kehidupan; termasuk bisnis, politik, dan sektor publik (layanan publik).

Di lingkup internasional, penyuapan diatur dalam Bribery Act 2010 (Undang-Undang Penyuapan 2010). Tindakan ini memiliki arti penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, pembayaran, imbalan, atau keuntungan apa pun untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, suap atau penyuapan merupakan bentuk dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan.

Mengapa Penyuapan Terjadi?

Dalam tulisan berjudul “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap” yang dimuat di Jurnal Integritas Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, alasan terjadinya penyuapan adalah kombinasi dari ketiga hal berikut:

• • Tekanan. Dapat berupa tekanan finansial (keserakahan, hutang, kebutuhan tak terduga, dan gaya hidup konsumtif), tekanan pekerjaan (ambisi karier), tekanan akan peluang karier, dan tekanan lain (judi, narkoba, ataupun ambisi kekuasaan).
  • Faktor individu. Berkaitan dengan pembenaran (rasionalisasi) atas tindak korupsi yang dilakukan. Ini termasuk penyangkalan tindakan korupsi dengan alasan tidak bisa dihindari, penyangkalan karena tidak merasa bersalah, dan penyangkalan status korban (susah ditelusuri).
  • Budaya. Terbentuknya budaya atau kebiasaan memberikan sesuatu untuk memperoleh suatu hal yang lain dalam sebuah lingkungan. Pewajaran ini lama-kelamaan membuat tindakan negatif penyuapan menjadi sesuatu yang dianggap positif. 

Pendapat di atas senada dengan alasan penyuapan yang juga diyakini di dunia internasional. Seperti dilansir dari laman Financial Crime Academy, penyuapan disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

• motivasi dan rasionalisasi,
• adanya kesempatan,
• adanya kemampuan teknis dan kekuasaan,
• sudah memperhitungan risiko, dan
• konsekuensi penyuapan yang mungkin tidak membuat pelaku merasa takut.

Penerapan ISO 37001 sebagai Cara Memberantas Penyuapan

Mengingat tindak penyuapan dapat menjadi suatu hal yang dianggap lumrah, pencegahan dan pemberantasannya tentu perlu dilakukan dengan strategi yang terstruktur berkelanjutan. Karena itulah Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001 menjadi jawaban tepat untuk memberantas penyuapan di lingkup bisnis maupun pemerintahan.

ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan kerangka kerja komprehensif untuk mengelola risiko penyuapan dalam operasi sehari-hari dan transaksi bisnis. Elemen kunci dari standar ini mencakup kebijakan anti penyuapan, prosedur uji kelayakan proses, pelatihan karyawan terkait dengan anti penyuapan, evaluasi risiko penyuapan, uji kelayakan rekan bisnis dan tindak lanjut, serta pemantauan efektivitas sistem manajemen anti penyuapan. 

Dengan menggunakan serta menerapkan Sertifikasi ISO 37001 yang implementasi dibantu oleh konsultan ISO 37001, organisasi dapat menegakkan standar etika dan integritas tertinggi. Beberapa keuntungan yang signifikan bagi organisasi yang menerapkan ISO 37001 adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan sistem dan kontrol anti penyuapan yang kuat
• Memiliki manajemen risiko yang lebih baik
• Menyelaraskan praktik anti penyuapan dengan standar global
• Membangun reputasi dan integritas
• Meningkatkan efisiensi operasional

ISO 37001:2025, Sistem Manajemen Anti Penyuapan Terbaru yang Komprehensif

ISO 37001:2025 adalah versi terbaru dari standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang menggantikan ISO 37001. Pembaruan ini berfokus pada peningkatan efektivitas SMAP dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani insiden penyuapan; baik di lanskap bisnis atau pemerintahan lokal maupun kancah internasional.

Standar terbaru ini memberikan penekanan yang lebih besar pada pengembangan budaya etika dan integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan penerapan praktik anti penyuapan terbaru. ISO 37001:2025 memastikan bahwa organisasi dilengkapi dengan perangkat untuk membangun lingkungan yang transparan dan beretika, yang secara efektif mencegah penyuapan.

Pembaruan ISO 37001:2025 dari ISO 37001:2016

Secara garis besar, pembaruan ISO 37001:2025 dimulai dari perubahan pada struktur High Level Structure (HLS) menjadi Harmonized Structure (HS). Hal ini bertujuan untuk memberikan semua standar sistem manajemen ISO struktur dasar yang seragam dengan persyaratan inti, istilah, dan definisi yang sama untuk meningkatkan komparabilitas.

Selain itu, perubahan penting lain dalam ISO 37001:2025 adalah sebagai berikut:

• Badan pengurus tidak lagi bersifat opsional, melainkan wajib.
• Organisasi wajib mengembangkan budaya anti penyuapan di semua tingkat pekerja.
• Perubahan dalam SMAP harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.
• Organisasi wajib meningkatkan kesadaran pekerja terhadap konflik kepentingan.
• Penerapan kewajiban pelatihan berkelanjutan untuk pekerja dan mitra bisnis.

Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001 untuk Bisnis Bebas Penyuapan

Menjalankan bisnis tanpa SMAP yang formal berpotensi memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih tinggi, manajemen risiko proaktif yang kurang baik, hingga rusaknya reputasi atau nama baik organisasi. Maka dari itu, layanan Konsultan dan Sertifikasi ISO 37001 dari Robere & Associates dapat menjadi solusi untuk bisnis bebas penyuapan. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik

Di era digital saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu aset paling krusial bagi perusahaan. Ancaman kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi semakin meningkat dan bisa berdampak pada reputasi serta keberlangsungan bisnis Anda.

Salah satu langkah strategis untuk melindungi data perusahaan adalah dengan menerapkan ISO 27001, yaitu standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Melalui pendekatan sistematis, konsultan dan sertifikasi ISO 27001 membantu organisasi mengidentifikasi risiko, melindungi aset informasi, dan menjaga kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis.

Apa itu ISO 27001?

ISO 27001 adalah standar internasional yang menetapkan kinerja bisnis untuk membangun, memantau, dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di suatu organisasi atau perusahaan.

Sertifikasi ini diterbitkan oleh badan sertifikasi ISO 27001 yang dibantu oleh konsultan, dimana fungsi konsultan ISO 27001 adalah untuk memastikan bahwa perusahaan Anda memiliki kebijakan informasi yang jelas, mampu mengelola risiko keamanan informasi secara aktif, patuh terhadap peraturan yang ditetapkan, serta menjaga kepercayaan klien dan stakeholder. ISO 27001 tidak hanya berlaku pada perusahaan yang berkutat di bidang teknologi, tetapi juga di sektor keuangan, manufaktur, retail, logistik, hingga pendidikan dan kesehatan.

Jadi, konsultan dan sertifikasi ISO 27001 dibutuhkan untuk segala bentuk perusahaan dan organisasi agar memiliki sistem keamanan informasi yang terstruktur dan terstandarisasi dalam menjaga keamanan informasi—baik itu data pelanggan, dokumen internal. sistem operasional, maupun informasi penting lainnya.

4 Alasan Mengapa Sistem Keamanan Informasi itu Penting

Konsultan dan sertifikasi ISO 27001 tidak hanya melindungi data internal dan informasi klien, sistem keamanan informasi yang kuat adalah fondasi awal dalam menjalankan bisnis di era digital. Berikut adalah 4 alasan mengapa setiap organisasi atau perusahaan wajib menerapkan sistem keamanan informasi.

1. Ancaman Siber Semakin Kompleks

Salah satu ancaman yang paling berisiko adalah kejahatan siber. Memasuki era digital, ancaman kejahatan siber bukan hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin canggih dan sulit dideteksi. Beberapa jenis ancaman siber yang berbahaya antara lain:

• Ransomware: Penjahat digital yang menyandera data penting, umumnya meminta tebusan berupa uang.

• Phishing: Pesan yang berupa situs atau tautan palsu yang menjebak pengguna agar membocorkan data sensitif, seperti nama lengkap, nomor HP, atau kata sandi.

• Malware/Virus: Program berbahaya yang bisa merusak sistem dan mencuri data pengguna.

• Data breach: Kebocoran data digital akibat adanya celah dalam sistem keamanan.

2. Kewajiban Perlindungan Data Pribadi

Seiring meningkatnya kesadaran publik soal privasi, banyak negara mulai menerapkan regulasi perlindungan data pribadi, contohnya:

• General Data Protection Regulation (GDPR) di negara-negara Uni Eropa.

• Personal Data Protection Act (PDPA) di Inggris.

• Regulasi lokal seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Organisasi atau perusahaan yang tidak mematuhi regulasi ini dapat terkena sanksi hukum, denda, atau larangan beroperasi di wilayah tertentu.

3. Klien dan Mitra Bisnis Semakin Selektif

Di era kolaborasi digital, klien dan partner bisnis tidak hanya mempertimbangkan harga atau kualitas layanan, tetapi juga memperhatikan seberapa serius Anda dalam menjaga keamanan data. Perusahaan yang belum memiliki standar keamanan informasi akan terlihat tidak siap atau kurang profesional di mata mitra besar, terutama di sektor keuangan, teknologi, atau pemerintahan.

4. Kehilangan Data Bisa Menghilangkan Kepercayaan

Satu kali kebocoran data bisa berdampak besar, mulai dari krisis reputasi, kehilangan pelanggan, sampai kesulitan mendapatkan investor. Bahkan, perusahaan besar pun bisa kehilangan kepercayaan publik jika pernah terjadi satu insiden keamanan.

3 Aspek Keamanan Informasi yang Dijaga oleh ISO 27001

ISO 27001 berfokus pada 3 pilar utama dalam sistem manajemen keamanan informasi, yang dikenal sebagai CIA Triad: Confidentiality, Integrity, dan Availability. Tiga aspek ini membentuk dasar dari semua strategi perlindungan data dan wajib dijaga dalam setiap sistem informasi.

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Aspek ini memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Artinya, data sensitif tidak boleh terbuka untuk sembarang orang, termasuk staf internal yang tidak memiliki izin.

Contoh implementasi dari aspek ini adalah:

• Penggunaan sistem login, autentikasi ganda (2FA), dan kontrol akses yang jelas.
• Enkripsi data pada penyimpanan dan saat data dikirim melalui jaringan.
• Penggunaan Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan karyawan dan mitra eksternal.
• Kamera keamanan atau CCTV dan pengamanan fisik untuk ruang server.

2. Integrity (Integritas)

Integritas berarti menjaga keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan informasi selama siklus hidupnya data tersebut. Informasi tidak boleh dimodifikasi tanpa izin, baik karena kesalahan sistem, kelalaian, maupun manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Contoh implementasi dari aspek ini antara lain:

• Menerapkan sistem version control untuk dokumen.
• Melakukan audit dari riwayat aktivitas pengguna.
• Memvalidasi input pada sistem IT untuk mencegah kesalahan data.
• Tanda tangan digital untuk mendeteksi manipulasi data.

3. Availability (Ketersediaan)

Ketersediaan memastikan bahwa informasi selalu dapat diakses oleh pengguna yang sah ketika dibutuhkan, tanpa hambatan waktu atau sistem. Dalam bisnis modern, ketersediaan informasi menjadi sangat penting. Gangguan kecil pada sistem bisa berdampak besar pada layanan pelanggan, produksi, atau komunikasi internal.

Contoh implementasi dari aspek ini antara lain:

• Menerapkan sistem backup dan recovery data secara berkala, agar menghindari pengguna kehilangan data.
• Redundansi jaringan, penyimpanan cloud, dan infrastruktur server yang tahan gangguan.
• Menjaga sistem 24/7 dan pemberitahuan otomatis ketika terjadi downtime.

Dapatkan Sertifikasi ISO 27001 dari Robere & Associates

Sebagai salah satu lembaga konsultan ISO 27001 yang berpengalaman, Robere & Associates siap membantu Anda:

• Menyusun dan mengimplementasikan SMKI sesuai standar ISO 27001.
• Melakukan audit internal dan gap analysis.
• Membimbing proses sertifikasi bersama lembaga sertifikasi resmi.
• Melatih tim internal agar lebih komprehensif memahami perannya dalam mengimplementasikan persyaratan di dalam ISO 27001 dan siap menghadapi ancaman sistem keamanan, terutama digital.

Tingkatkan kepercayaan klien dan mitra Anda terhadap keamanan bisnis Anda. Hubungi kami sekarang dan mulailah perjalanan Anda menuju perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO 27001.

Perjalanan bisnis tidak selalu berjalan mulus. Beragam faktor baik internal maupun eksternal, dapat memicu gangguan yang dapat berpotensi menghambat aktivitas bisnis. Terutama jika disebabkan karena kejadian tidak terduga seperti bencana alam banjir, gempa bumi,  kebakaran, dan lainnya.

Untuk mengantisipasi gangguan tersebut, hadir ISO 22301, standar internasional yang membantu perusahaan dalam membangun sistem manajemen kelangsungan usaha agar tetap dapat berjalan meskipun menghadapi gangguan. Dengan menerapkan standar ini, perusahaan dapat menyusun langkah antisipatif untuk pemulihan operasional bisnis.

Melibatkan konsultan berpengalaman dalam implementasi ISO 22301 dapat mempercepat proses penyusunan sistem yang sesuai kebutuhan bisnis dan memastikan kesiapan menyeluruh. Hasilnya? Bisnis dapat bertahan, pulih lebih cepat, dan tetap menjaga kepercayaan customer di tengah situasi krisis.

Lantas, kenapa konsultan dan sertifikasi ISO 22301 penting bagi perusahaan? Penjelasan lengkapnya bisa cek di sini!

Mengenal Sertifikasi ISO 22301

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, risiko gangguan terhadap operasional perusahaan baik akibat bencana alam, gangguan teknologi, pandemi, maupun keamanan dapat berdampak signifikan terhadap pelayanan, reputasi, dan kepercayaan pelanggan.

Melalui sertifikasi ISO 22301, perusahaan bisa pulih lebih cepat dari krisis yang terjadi. Sertifikasi ISO 22301 merupakan standar internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan. Tujuan dari sertifikasi ISO 22301, antara lain:

• Meminimalkan dampak operasional, finansial, dan reputasi akibat gangguan.
• Meningkatkan kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi berbagai situasi krisis.
• Menjamin kelangsungan usaha terutama saat tengah mengalami kondisi darurat.
• Memenuhi persyaratan regulator, mitra usaha, dan klien terkait keberlangsungan layanan.

Adapun beberapa manfaat yang ditawarkan sertifikasi ISO 22301, di antaranya adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra: memiliki komitmen tinggi terhadap layanan dan perlindungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra.
• Mengurangi risiko gangguan bisnis: membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko yang terjadi dan memberitahu langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk proses pemulihan.
• Pemenuhan kewajiban regulasi dan kontrak: membantu dalam memenuhi persyaratan hukum, peraturan industri, serta komitmen dalam perjanjian bisnis yang berkaitan dengan manajemen risiko dan keberlangsungan.
• Perbaikan internal dan efisiensi operasional: memberitahu perusahaan untuk mengevaluasi, menguji, dan menyempurnakan kebijakan serta prosedur internal dalam menangani gangguan bisnis.

Dalam sertifikasi ISO 22301, terdapat sepuluh klausul yang nantinya akan membantu kelancaran operasional bisnis, berikut daftar klausulnya:

• Pendahuluan: ada klausul 1 (ruang lingkup), klausul 2 (acuan normatif), klausul 3 (istilah dan definisi).
• Persyaratan: klausul 4 (konteks organisasi), klausul 5 (kepemimpinan), klausul 6 (perencanaan), klausul 7 (dukungan), klausul 8 (operasi), klausul 9 (evaluasi kinerja), dan klausul 10 (peningkatan).

Untuk membantu memudahkan penerapan sertifikasi ISO 22301 ini pada perusahaan, sebaiknya menggunakan jasa konsultan ISO 22301.

Penerapan ISO 22301 dalam IT

Dengan kecanggihan teknologi saat ini, hampir semua aktivitas bisnis memanfaatkan teknologi, baik untuk berkomunikasi, menganalisis data, menyimpan data, dan lain sebagainya. Kegagalan dalam mengakses informasi atau memanfaatkan teknologi karena suatu hal, seperti bencana alam atau serangan siber, bisa menyebabkan masalah besar bagi perusahaan.

IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) merupakan salah satu penerapan ISO 22301 dalam perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut, guna meminimalisasi kerugian yang terjadi. IT DRP adalah perencanaan yang dibuat untuk merinci prosedur pemulihan TI sebuah perusahaan untuk dapat mempercepat pengembalian fungsinya serta meminimalisasi kerugian.

Dalam perancangannya, IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) mencakup beberapa langkah krusial agar sistem teknologi informasi dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif saat terjadi gangguan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Analisis Risiko: Mengidentifikasi potensi peristiwa yang dapat mengganggu layanan TI, seperti bencana alam, serangan siber, atau kegagalan infrastruktur, serta dampaknya terhadap proses bisnis.
2. Penetapan RTO dan RPO:
   1. RTO (Recovery Time Objective) menentukan batas waktu maksimal yang dapat diterima untuk pemulihan sistem setelah gangguan terjadi.
   2. RPO (Recovery Point Objective) menetapkan seberapa jauh data terakhir dapat dipulihkan, atau seberapa banyak data yang bisa ditoleransi hilang sejak backup terakhir.
3. Perancangan Pemulihan: Menyusun berbagai skenario pemulihan berdasarkan jenis risiko. Setiap jenis gangguan dapat membutuhkan strategi pemulihan yang berbeda, termasuk prioritas sistem mana yang harus pulih terlebih dahulu.
4. Persiapan Sumber Daya dan Anggaran: Menentukan kebutuhan anggaran, infrastruktur, dan personel agar rencana dapat diimplementasikan secara efektif saat diperlukan.
5. Pengujian dan Evaluasi: Melakukan simulasi berkala untuk memastikan bahwa rencana pemulihan dapat berjalan sesuai harapan, sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

Jasa Konsultan ISO 22301

Konsultan ISO 22301 adalah pihak profesional yang memiliki kompetensi dalam membantu perusahaan merancang, menerapkan, dan mengembangkan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management System) berdasarkan pada standar ISO 22301. 

Konsultan ISO 22301 memastikan perusahaan mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan dan memiliki rencana pemulihan yang efektif. Khususnya, ketika terjadi gangguan yang dapat merugikan perusahaan. Adapun peran dan tanggung jawab seorang konsultan, di antaranya:

• Analisis kesiapan perusahaan: melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan sistem keberlangsungan bisnis yang meliputi evaluasi proses yang sudah ada, risiko operasional, serta dampak yang mungkin terjadi.
• Perencanaan dan pengembangan: membantu merancang struktur dan dokumen sistem manajemen yang sesuai dengan persyaratan ISO 22301. Termasuk kebijakan keberlangsungan bisnis, analisis dampak bisnis, serta strategi pemulihan.
• Pendampingan implementasi: bekerja sama dengan tim internal perusahaan untuk memastikan setiap elemen dalam standar ISO 22301 diterapkan secara menyeluruh. Konsultan biasanya memberikan arahan teknis, pelatihan, serta pengawasan.
• Peningkatan berkelanjutan: memberikan saran strategis untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem kelangsungan usaha agar tetap relevan dengan perubahan organisasi dan lingkungan eksternal.
• Persiapan sertifikasi: mempersiapkan perusahaan menghadapi audit eksternal dari lembaga sertifikasi dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian (non-conformities) dan memberikan saran untuk perbaikan.

Hubungan Konsultan dan Sertifikasi ISO 22301

Konsultan dan sertifikasi ISO 22301 memiliki hubungan yang saling mendukung dalam proses implementasi dan pencapaian standar sistem manajemen bisnis dalam perusahaan. Konsultan berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi perusahaan agar dapat memenuhi persyaratan ISO 22301 secara efektif dan efisien.

Konsultan memiliki pengetahuan mendalam mengenai ISO 22301 dan membantu perusahaan memahami setiap persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari analisis risiko, penyusunan kebijakan, hingga prosedur pemulihan bisnis. Konsultan juga membantu perusahaan merancang dan menerapkan sistem yang sesuai standar ISO 22301.

Tidak hanya itu, konsultan memberikan bimbingan dalam melakukan audit internal untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, konsultan dapat mempercepat proses implementasi dan menghindari kesalahan yang dapat menghambat pencapaian sertifikasi ISO 22301.

Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika ingin mengimplementasikan sertifikasi ISO 22301 pada perusahaan? Untuk waktunya, tergantung pada kesiapan perusahaan dan proses yang berjalan di dalam perusahaan. Biasanya, konsultan ISO mampu menyelesaikan tugasnya tiga sampai enam bulan.

Setelah diaudit dan berhasil disertifikasi oleh lembaga standarisasi internasional, perusahaan diperbolehkan untuk mencantumkan label ISO 22301 Certified atau ISO 22301 Registered di perusahaan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mengantisipasi gangguan yang mungkin bisa terjadi akibat kebencanaan, sebaiknya mengimplementasi sertifikasi ISO 22301.

Untuk memudahkan proses implementasi, Anda bisa berdiskusi lebih lanjut terkait konsultan dan sertifikasi ISO 22301 dengan Robere & Associates yang memiliki jasa konsultan untuk sertifikasi ISO. Hubungi kami sekarang!

Dalam menjalankan sebuah bisnis, perlindungan data merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pasalnya, memiliki sistem perlindungan data yang andal tidak hanya dapat membantu menjaga kerahasiaan informasi bisnis, tetapi juga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Sebagai bentuk perlindungan, menerapkan standar internasional ISO 27701 bisa menjadi pilihan tepat. ISO 27701 mendukung pengelolaan informasi secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, melindungi data, serta meminimalisasi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi dalam operasional bisnis.

Untuk memudahkan prosesnya, terdapat konsultan ISO 27701 yang dapat membantu mendapatkan sertifikasi ISO 27701. Yuk, cari tahu selengkapnya di artikel ini!

Pengertian Sertifikasi ISO 27701

Sertifikasi ISO 27701 adalah standar internasional yang berfokus pada sistem manajemen informasi privasi (SMIP) dan perluasan dari ISO 27001. Standar ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam mengelola informasi pribadi (Personally Identifiable Information/PII) dan mendukung perlindungan data bisnis.

Tujuan utama dari sertifikasi ISO 27701 adalah menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Privacy Information Management System (PIMS) bisnis. Sistem ini memastikan perusahaan mampu mengelola data bisnis dengan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip privasi.

Adapun berbagai manfaat yang ditawarkan sertifikasi ISO 27701 antara lain membantu bisnis tumbuh dan berkembang, meminimalkan penyalahgunaan data, memberikan transparansi, memfasilitasi kontrak bisnis yang efektif, mendukung kepatuhan terhadap peraturan privasi, dan terintegrasi dengan keamanan ISO 27701.

Penerapan Sertifikasi ISO 27701

Lantas, siapa sajakah yang sebaiknya menerapkan atau mengimplementasikan sertifikasi ISO 27701? Berikut merupakan beberapa sektor dan organisasi yang dianjurkan untuk menerapkannya, yakni:

• Konstruksi
• Pendidikan
• Perbankan
• Manufaktur
• Teknologi Informasi
• Makanan dan minuman
• Logistik dan transportasi

Tips Memperoleh Sertifikasi ISO 27701

Untuk memperoleh sertifikasi ISO 27701, terdapat beberapa tips yang mungkin bisa diterapkan, di antaranya:

• Lakukan penilaian awal (gap analysis): melakukan evaluasi terhadap kondisi sistem dan identifikasi perbedaan antara praktik yang sedang berjalan dengan persyaratan dalam ISO 27701.
• Bangun sistem manajemen informasi privasi (SMIP): mengembangkan kebijakan, prosedur, dan kontrol teknis yang mendukung pengelolaan informasi data bisnis.
• Libatkan tim internal secara menyeluruh: keberhasilan dalam memperoleh sertifikasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh bagian organisasi. Penting untuk memberikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh karyawan mengenai tanggung jawabnya dalam menjaga privasi data bisnis.
• Lakukan audit internal secara berkala: melakukan audit internal yang menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan serta memastikan tidak ada data yang terlewat. 
• Pilih lembaga sertifikasi yang kredibel: bekerja sama dengan badan sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik dalam bidang manajemen keamanan informasi dan privasi data. Lembaga yang profesional tidak hanya akan melakukan audit secara objektif, tetapi juga memberikan arahan yang jelas sepanjang proses sertifikasi.
• Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. setelah sertifikasi berhasil diperoleh, diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem manajemen privasi tetap berjalan efektif dan relevan terhadap perubahan teknologi maupun regulasi.

Namun, jika tim internal dalam perusahaan belum terlalu paham dengan sertifikasi ISO 27701, maka memanfaatkan konsultan ISO 27701 bisa menjadi pilihan tepat. Dengan adanya konsultan akan lebih mudah bagi internal perusahaan dalam menerapkan atau mengimplementasi ISO 27701.

Mengenal Konsultan ISO 27701

Konsultan ISO 27701 adalah pihak profesional—baik individu maupun lembaga—yang memiliki keahlian dalam membantu perusahaan merancang, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen informasi privasi (SMIP) berdasarkan standar ISO 27701. Konsultan ISO biasanya bertugas membantu perusahaan supaya sistem manajemen privasi yang dibangun sesuai dengan persyaratan standar serta dapat diintegrasikan dengan proses bisnis yang sudah ada.

Dalam menjalankan tugasnya, konsultan ISO 27701 umumnya melakukan beberapa hal berikut:

• Gap analysis: mengecek apakah perusahaan sudah memenuhi persyaratan dari ISO 27701.
• Perencanaan implementasi: membantu menyusun strategi penerapan SMIP berdasarkan kebutuhan dan struktur organisasi.
• Pengembangan dokumentasi: menyusun kebijakan, prosedur, dan dokumen lain yang relevan dengan sertifikasi ISO 27701.
• Pelatihan dan sosialisasi: memberikan pelatihan kepada staf internal perusahaan supaya dapat memahami pentingnya perlindungan data bisnis.
• Audit internal dan simulasi sertifikasi: melakukan audit internal untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam menghadapi audit sertifikasi pihak ketiga.
• Pendampingan sertifikasi: mendampingi organisasi selama proses sertifikasi hingga berhasil memperoleh sertifikat ISO 27701.

Berbagai manfaat yang akan diperoleh jika menggunakan jasa konsultan ISO 27701, di antaranya:

• Efisiensi waktu dan biaya: mempercepat proses implementasi karena konsultan telah memiliki pengalaman dan metodologi yang teruji.
• Mengurangi risiko ketidaksesuaian: menghindari kesalahan interpretasi standar yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian saat audit dengan persyaratan yang ditetapkan ISO 27701.
• Peningkatan kepercayaan pelanggan: meningkatkan reputasi organisasi dalam hal perlindungan data pribadi dengan baik sehingga semakin mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.

Peran Robere & Associates dalam Implementasi ISO 27701

Robere & Associates mendukung inisiatif privasi organisasi, membantu Anda mempertahankan tata kelola privasi dan meningkatkan praktik perlindungan data bisnis. Robere & Associates (Indonesia) adalah mitra terpercaya dalam mengimplementasikan ISO/IEC 27701. Layanannya meliputi:

• Penilaian risiko privasi dan analisis gap
• Pengembangan kerangka privasi yang disesuaikan
• Program pelatihan
• Dukungan sertifikasi dan peningkatan berkelanjutan

Selain itu, konsultan Robere & Associates bekerja secara kolaboratif untuk mengoptimalkan potensi terbaik dan memastikan kesesuaian sistem yang diterapkan dalam organisasi. Melalui perencanaan yang cermat dan evaluasi yang komprehensif, Robere & Associates tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. 

Melainkan juga menyediakan solusi dan menghadirkan peningkatan terbaik guna mengatasi permasalahan serta meningkatkan kinerja dalam bisnis. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konsultan dan sertifikasi ISO 27701 bisa hubungi kami!

Dengan adanya konsultan dan sertifikasi ISO 27701, tentu dapat membantu menjaga data privasi bisnis. Yuk, terapkan dalam perusahaan!

Governance, Risk, and Compliance (GRC) berperan sangat penting dalam mendukung kemajuan perusahaan. Itulah mengapa, banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan jasa konsultan dan sertifikasi GRC demi kemajuan bisnisnya tersebut. Namun, apakah itu GRC? Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai GRC, sertifikasi yang mendukung penerapan GRC, serta seberapa penting peran GRC dalam dunia IT?

Mengenal Apa Itu GRC?

Governance, Risk, and Compliance (GRC) adalah kemampuan secara terpadu yang dimiliki organisasi atau perusahaan, sehingga dapat mencapai kinerja berprinsip untuk mencapai tujuan, mengatasi ketidakpastian, dan juga menjadi integritas sebagai dasar dalam setiap tindakannya. GRC tidak hanya mencakup satu bagian saja dalam perusahaan, tetapi harus diterapkan dalam setiap bagian agar dapat berfungsi secara efektif menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjabaran detail setiap poin dalam GRC:

• Governance (Tata Kelola): rangkaian kebijakan yang bertanggung jawab, serta sistem kerja perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya.
• Risk (Manajemen Risiko): mengidentifikasi risiko yang mungkin akan muncul di masa mendatang agar bisa mempersiapkan solusi terbaik untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi.
• Compliance (Kepatuhan): seluruh tindakan dan kebijakan perusahaan harus patuh terhadap aturan yang berlaku, baik aturan yang telah ditetapkan secara internal maupun aturan hukum yang tercantum dalam undang-undang.

Peran Konsultan dan Sertifikasi GRC

Penerapan GRC yang dilakukan secara benar dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan secara jangka panjang, di antaranya:

• Mempersingkat proses kerja dengan memangkas alur yang tidak efektif
• Menurunkan biaya modal
• Meningkatkan efisiensi perusahaan dari berbagai sektor
• Meningkatkan kepercayaan investor
• Meningkatkan loyalitas karyawan yang berdampak pada produktivitas
• Meminimalisasi risiko di masa depan
• Memberi dampak positif pada saham perusahaan
• Meminimalisasi terjadinya kerugian akibat risiko maupun kesalahan pengambilan keputusan

Namun, untuk menerapkan GRC secara tepat di perusahaan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan karena GRC akan berkaitan dengan aktivitas kerja serta seluruh bagian perusahaan. Di sinilah konsultan dan sertifikasi GRC yang berpengalaman dan memahami konsep GRC secara mendalam memegang peran yang penting.

Konsultan GRC akan melibatkan diri dan mempelajari perusahaan Anda untuk mengetahui sejauh mana penerapan GRC dalam perusahaan Anda. Dengan begitu, konsultan GRC dapat memberikan solusi serta bantuan pada perusahaan Anda agar penerapan GRC menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai pihak ketiga yang telah berpengalaman, konsultan GRC dapat memberikan solusi yang lebih akurat tanpa mengutamakan salah satu pihak tertentu, melainkan fokus pada perbaikan penerapan GRC untuk mendukung kemajuan perusahaan.

Sertifikasi ISO untuk Mendukung Penerapan GRC

Untuk mendukung penerapan GRC, perusahaan dapat mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi berstandar internasional, beberapa diantaranya yaitu:

• ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu, sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan yang akan berdampak pada kualitas mutu, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan juga kepuasan serta kepercayaan pelanggan.

• ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan, sertifikasi ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mendeteksi adanya praktik korupsi di perusahaan.

• ISO 37301: Sistem Manajemen Kepatuhan, sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan operasional perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• ISO 22301: Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha, sertifikasi yang bertujuan untuk perusahaan memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapi sebuah insiden. Dari mulai perencanaan strategi seandainya terjadi insiden, bagaimana perusahaan merespon, serta langkah yang dilakukan setelah insiden terjadi.

Penerapan IT GRC dalam Perusahaan

Salah satu divisi penting di perusahaan yang wajib untuk diterapkan GRC adalah bagian Information Technology (IT). Apalagi, saat ini teknologi digital, khususnya internet, menjadi salah satu fasilitas pendukung utama dalam segala aktivitas perusahaan. IT GRC akan membantu perusahaan meminimalisasi risiko terkait serangan siber yang dapat berdampak besar bagi kelangsungan usaha Anda.

Dalam penerapannya, GRC memegang peranan yang sama pentingnya untuk keamanan IT perusahaan, yaitu:

• Governance: kebijakan yang dibuat berkaitan dengan IT harus selaras dengan tujuan perusahaan.

• Risk: mengidentifikasi risiko siber apa saja yang mungkin akan menyerang perusahaan, sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi untuk meminimalisasi kerugian.

• Compliance: memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan IT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya terkait dengan keamanan data pribadi yang tercantum dalam UU PDP.

Untuk mencapai tujuannya menciptakan IT GRC yang efektif, maka inilah beberapa proses yang dilakukan:

Identifikasi ASET IT

Identifikasi ini bukan hanya menilai perangkat apa saja yang digunakan oleh IT perusahaan Anda, melainkan juga penggunaannya serta infrastrukturnya. Tidak hanya perangkat keras yang terlihat secara fisik saja, melainkan juga perangkat lunak atau software sebagai pendukung.

Analisis Keamanan dan Risiko Terhadap Serangan

Seberapa tahan aset IT perusahaan Anda dalam menghadapi berbagai serangan siber? Apalagi untuk perusahaan yang berkaitan dengan data sensitif, seperti perbankan, sangat penting untuk memastikan bahwa aset IT, baik dari segi perangkat maupun kemampuan kerja karyawan di bidang IT, mampu menghadang serangan siber yang mungkin terjadi.

Strategi Pencegahan Serangan

Walaupun Anda sudah mempersiapkan pertahanan yang kuat, dengan mempekerjakan karyawan IT yang berpengalaman serta menggunakan software pengaman, tetapi Anda tetap perlu menyiapkan strategi pencegahan serangan. Anda bisa coba menganalisis adanya celah yang mungkin akan berpotensi mempermudah serangan siber masuk ke jaringan IT Anda.

Langkah Setelah Serangan Terjadi

Meskipun Anda sudah berupaya untuk mencegah terjadinya serangan, tetapi Anda tetap harus mempersiapkan diri seandainya serangan siber benar-benar terjadi. Seperti langkah antisipasi yang harus segera dilakukan untuk meminimalisasi kerugian. Kemudian, lakukan analisis untuk membuat perkiraan kerugian yang terjadi. Selanjutnya, lakukan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya serangan secara berulang.

Dalam penerapannya, IT GRC dapat didukung dengan beberapa sertifikasi berstandar internasional, yaitu:

• ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), yaitu sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan perusahaan mengelola informasi yang telah dipercayakan pihak lain secara tepat dan aman.

• ISO 27701: Sistem Manajemen Informasi Privasi (PIMS), yaitu sertifikasi yang memastikan perusahaan mengelola informasi mengenai data pribadi sesuai dengan aturan yang berlaku.

• ISO/IEC 20000-1: standar internasional untuk memastikan bahwa aktivitas IT berjalan secara efektif sesuai kebutuhan.

• ISO 8000-1: standar internasional untuk memastikan bahwa data yang dimiliki akurat, mudah dimanfaatkan sesuai kebutuhan, serta dapat diakses saat dibutuhkan.

IT GRC merupakan bagian integral dari kerangka GRC perusahaan secara menyeluruh. Meskipun dapat diterapkan di unit IT secara mandiri, efektivitas dan sinerginya akan lebih maksimal apabila prinsip-prinsip GRC juga diterapkan secara konsisten di seluruh unit organisasi. Jadi, bagi Anda yang ingin menerapkan GRC demi kemajuan perusahaan, pastikan untuk menerapkannya secara keseluruhan di perusahaan Anda. Anda juga bisa menggunakan layanan konsultan dan sertifikasi GRC berpengalaman dari Robere & Associates untuk memaksimalkan penerapan GRC di perusahaan Anda. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, untuk bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global, UMKM perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan.

Sertifikasi ISO 9001 menawarkan standar manajemen mutu internasional yang dapat membantu UMKM membangun sistem yang kuat, terstruktur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Melalui penerapan ISO 9001, UMKM tidak hanya mampu memenuhi standar global, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pasar, dan siap naik kelas.

---

Mengapa Banyak UMKM Belum Memulai Implementasi ISO 9001?

Meskipun manfaat ISO 9001 telah terbukti, banyak pelaku UMKM masih ragu atau menunda implementasinya. Beberapa alasan yang sering muncul antara lain:

• Keterbatasan sumber daya: SDM, waktu, dan biaya.

• Kurangnya pemahaman tentang ISO 9001: Dianggap rumit dan hanya untuk perusahaan besar.

• Ketakutan akan dokumentasi: Proses dianggap menyita waktu dan membingungkan.

• Kurangnya dukungan manajemen: Manfaat jangka panjang belum disadari.

Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi ISO 9001 yang tepat untuk membantu UMKM mengatasi kendala tersebut.

---

Strategi Implementasi ISO 9001 yang Efektif untuk UMKM

Berikut strategi bertahap yang dapat membantu UMKM menjalankan ISO 9001 secara efektif:

1. Bangun Komitmen Manajemen Sejak Awal

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dari pemilik atau manajemen UMKM. ISO 9001 adalah investasi jangka panjang dalam kualitas dan efisiensi bisnis.

2. Pelajari Persyaratan ISO 9001 dengan Bahasa yang Mudah

Gunakan bahan belajar sederhana dan pelatihan khusus untuk UMKM. Pahami hal-hal penting seperti kepuasan pelanggan, pendekatan proses, dan budaya perbaikan.

3. Identifikasi dan Dokumentasikan Proses Utama

Pemetaan proses utama seperti produksi, pelayanan, dan pengadaan bahan baku sangat penting. Dokumentasikan dengan cara sederhana (flowchart/checklist) agar mudah dipahami.

4. Terapkan Pendekatan Bertahap

Fokuslah pada proses yang berdampak besar terhadap kualitas. Setelah stabil, kembangkan ke area lain dalam bisnis.

5. Tingkatkan Kompetensi Tim melalui Pelatihan

Berikan pelatihan internal atau kerja sama dengan konsultan agar tim memahami prinsip manajemen mutu dan perannya.

6. Gunakan Sistem Dokumentasi yang Sederhana

Manfaatkan teknologi ringan seperti Google Drive atau software manajemen mutu sederhana yang sesuai kebutuhan UMKM.

7. Lakukan Audit Internal secara Rutin

Audit internal membantu mengidentifikasi area perbaikan dan menjaga konsistensi sistem.

8. Libatkan Konsultan ISO untuk Pendampingan

Konsultan ISO dapat mempercepat pemahaman, membantu mengatasi hambatan teknis, dan memastikan kesiapan sertifikasi.

---

Contoh Implementasi Nyata: UMKM Kerajinan Tangan di Jepara

Sebuah UMKM di Jepara sukses menembus pasar ekspor setelah menerapkan ISO 9001 secara bertahap. Langkah yang dilakukan antara lain:

• Workshop internal untuk seluruh staf

• Dokumentasi sederhana proses produksi dan QC

• Audit internal bulanan

• Aplikasi mobile untuk pemesanan dan bahan baku

Hasilnya: standar mutu meningkat, kepercayaan pasar naik, distribusi berkembang secara nasional.

---

Manfaat Jangka Panjang ISO 9001 untuk UMKM

• Peningkatan kualitas produk dan layanan

• Efisiensi operasional dan pengurangan biaya

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan peluang pasar

• Mempermudah akses pembiayaan dan kerja sama

• Menjadi bekal untuk ekspansi bisnis

---

Kesimpulan

Implementasi ISO 9001 untuk UMKM adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Dengan pendekatan yang tepat dan fokus pada proses utama, UMKM dapat menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif tanpa beban berlebih.

Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, ikuti pelatihan ISO 9001 dari Robere & Associates. Dirancang dengan materi yang mudah dipahami dan aplikatif untuk UMKM, pelatihan ini dipandu oleh trainer profesional yang siap membantu menjawab tantangan nyata di lapangan. Hubungi Robere & Associates (Indonesia) sekarang, daftarkan tim Anda, dan wujudkan pertumbuhan berkelanjutan dengan ISO 9001.

ISO 9001 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui secara global. Lebih dari satu juta organisasi di seluruh dunia telah menerapkannya untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka konsisten, berkualitas tinggi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan peraturan.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan ekspektasi konsumen yang meningkat, sertifikasi ISO 9001 bukan lagi sekadar keunggulan tambahan—melainkan sebuah kebutuhan strategis. ISO 9001 memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk:

• Mengidentifikasi dan mengelola risiko proses bisnis

• Meningkatkan efisiensi operasional

• Menjamin kepuasan pelanggan secara berkelanjutan

• Mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi

• Meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui tata kelola yang andal

Implementasi ISO 9001:2025 – Apa yang Perlu Diketahui?

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) secara berkala memperbarui standar-standarnya untuk menjaga relevansi terhadap perubahan teknologi, kebutuhan pasar, dan ekspektasi masyarakat.

Versi sebelumnya, ISO 9001:2015, membawa sejumlah pembaruan seperti penguatan manajemen risiko, peningkatan peran kepemimpinan, dan pendekatan berbasis proses.

Saat ini, ISO 9001:2025 sedang dikembangkan. Walaupun versi final belum dirilis, organisasi perlu menyadari bahwa revisi ini akan berdampak pada struktur sistem manajemen mutu yang telah ada.

Menurut Komite Teknis ISO/TC 176, proses revisi ini akan berlangsung selama 2–3 tahun dan diharapkan selesai pada atau sebelum tahun 2026.

Isu dan Tren yang Mendorong Revisi ISO 9001

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar pengembangan ISO 9001 versi 2025:

1. Digitalisasi dan Otomatisasi Proses

Organisasi kini mengandalkan teknologi seperti ERP, sistem manajemen mutu berbasis cloud, dan Artificial Intelligence (AI). ISO 9001:2025 diharapkan menyesuaikan dengan realitas digital ini.

2. Sustainability dan ESG (Environmental, Social, Governance)

Fokus global terhadap sustainability dan ESG mendorong sistem mutu untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk perubahan terkait climate action pada ISO 9001:2015/Amd 1:2024.

3. Resiliensi Organisasi

Pandemi dan krisis global telah membuktikan pentingnya sistem manajemen yang adaptif dan tangguh. ISO 9001:2025 diperkirakan akan menekankan business resilience sebagai bagian penting dari QMS.

4. Integrasi Standar ISO

Banyak organisasi mengimplementasikan beberapa standar sekaligus, seperti ISO 27001, ISO 37001, dan ISO 45001. Oleh karena itu, struktur baru ISO 9001 akan mengadopsi Harmonized Structure (HS) untuk kemudahan integrasi.

Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001 yang Tetap Relevan

Meskipun akan diperbarui, prinsip-prinsip berikut tetap menjadi fondasi:

Langkah Persiapan Organisasi terhadap ISO 9001:2025

Agar tidak tertinggal dalam proses transisi, organisasi dapat mulai dengan:

1. Audit Sistem ISO 9001 Saat Ini
   Identifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan dari QMS yang berlaku saat ini.

2. Perkuat Kompetensi Internal
   Lakukan pelatihan ISO 9001 untuk meningkatkan kompetensi auditor internal.

3. Ikuti Update Standar Secara Aktif
   Pantau informasi resmi dari ISO/TC 176 dan diskusikan dengan konsultan terpercaya seperti Robere & Associates.

4. Perkuat Dokumentasi dan Bukti Kinerja
   Pastikan dokumentasi QMS lengkap, akurat, dan berbasis bukti kinerja.

5. Susun Rencana Transisi ISO 9001:2025
   Buat roadmap strategis yang memandu organisasi dalam mempersiapkan transisi.

Peran Konsultan ISO dalam Proses Transisi

Transisi ke ISO 9001:2025 bisa menjadi tantangan. Di sinilah peran konsultan ISO menjadi krusial. Robere & Associates, dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, menyediakan layanan konsultasi implementasi ISO yang strategis dan efisien.

Konsultan tidak hanya membantu memenuhi persyaratan baru, tetapi juga memberikan nilai tambah bisnis nyata melalui pendekatan yang berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan.

Kesimpulan

ISO 9001:2025 adalah peluang strategis bagi organisasi untuk menyempurnakan sistem mutu dan meningkatkan daya saing. Dengan persiapan sejak dini, organisasi dapat menghadapi transisi dengan lebih percaya diri dan mendapatkan manfaat optimal dari pembaruan ini.

Apakah Anda Siap Menyambut ISO 9001:2025? Tim konsultan Robere & Associates siap membantu Anda merancang strategi transisi yang efektif. Hubungi kami sekarang dan konsultasikan kebutuhan organisasi Anda!

---

sumber:

• https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html

• https://committee.iso.org/home/tc176

ISO 9001, sertifikasi internasional yang berfokus pada manajemen mutu, pada masa percepatan perbuhanan teknologi, digitalisasi, dan tuntutan pasar yang semakin kompleks, banyak organisasi bertanya-tanya:

Apakah ISO 9001 masih relevan di tahun 2025 dan seterusnya?

Pertanyaan ini menjadi wajar mengingat munculnya berbagai metodologi baru dalam ilmu manajemen, serta pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan akan fleksibilitas proses bisnis. Namun, menurut banyak eksekutif perusahaan global, ISO 9001 tidak hanya tetap relevan, tetapi justru semakin penting karena menjadi fondasi utama bagi organisasi untuk tumbuh dan berkembang secara strategis.

Evolusi Dari Standar Mutu Menuju Pilar Strategis

Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987, ISO 9001 telah mengalami berbagai revisi besar dan berkembang dari sekadar standar pengendalian mutu menjadi sistem manajemen mutu yang holistik dan strategis.

Versi terbaru yang saat ini digunakan, ISO 9001:2015, memperkuat pendekatan berbasis proses serta memasukkan manajemen risiko dan fokus pada kepemimpinan serta kepuasan pelanggan sebagai bagian inti dari sistem.

Hal ini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dan orientasi pada hasil bisnis yang nyata, menjadikannya sangat cocok diterapkan dalam berbagai konteks dan kondisi organisasi modern.

Alasan ISO 9001 Tetap Relevan di Tahun 2025

1. Fleksibilitas Tinggi untuk Berbagai Industri

Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas. Standar ini tidak dibuat untuk industri atau sektor tertentu saja. Sebaliknya, ISO 9001 dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai sektor, seperti manufaktur, layanan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, sektor publik, hingga perusahaan rintisan atau start-up.

Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan penerapan dengan kebutuhan dan konteks internal, tanpa harus mengorbankan prinsip dasar sistem manajemen mutu. Hal ini menjadikan sistem manajemen mutu ini tetap relevan di tengah dinamika bisnis yang cepat berubah di tahun 2025.

2. Pendekatan Berbasis Risiko yang Proaktif

ISO 9001:2015 memperkenalkan pendekatan risk-based thinking atau pemikiran berbasis risiko, yang mendorong organisasi untuk tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi secara proaktif mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan mutu dan keberhasilan bisnis.

Pendekatan ini membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi ketidakpastian, perubahan regulasi, serta disrupsi digital yang terus meningkat pada dekade ini. Di tahun 2025, pendekatan proaktif semacam ini akan semakin dibutuhkan oleh organisasi yang ingin bertahan dan unggul.

3. Keterpaduan dengan Standar Lain dan Kebutuhan Digitalisasi

ISO 9001 saat ini menggunakan struktur High Level Structure (HLS), yang menjadikannya mudah diintegrasikan dengan standar sistem manajemen lain, seperti:

• ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

• ISO 45001 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

• ISO 14001 (Manajemen Lingkungan)

• ISO 37001 (Anti Penyuapan)

Hal ini memberikan nilai tambah yang besar bagi organisasi yang mengadopsi lebih dari satu standar secara bersamaan.

Lebih jauh lagi, ISO 9001 sudah mulai merespons kebutuhan digitalisasi dan otomasi. Organisasi dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem digital ke dalam proses manajemen mutu mereka, termasuk sistem ERP, monitoring digital, serta big data analytics.

ISO 9001 dan Dukungan terhadap ESG serta Climate Action

Tren global di tahun 2025 juga menunjukkan perhatian besar terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, atau yang dikenal dengan kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance). Standar ini dapat mendukung inisiatif ESG melalui sistem manajemen mutu yang transparan, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.

Bahkan, melalui amandemen terbaru ISO 9001:2015/Amd 1:2024, telah dilakukan penambahan klausul terkait climate action changes, yang menunjukkan bahwa standar ini tetap relevan terhadap isu lingkungan global dan dapat mendukung strategi keberlanjutan organisasi secara lebih luas.

Studi Kasus

Sebuah start-up fintech dengan pertumbuhan tinggi menerapkan ISO 9001 sebagai dasar untuk membangun sistem operasional yang scalable. Dalam proses implementasi, mereka:

• Membentuk dokumentasi proses bisnis yang jelas dan dapat berkembang seiring pertumbuhan

• Menerapkan pengendalian mutu berlapis untuk menjamin kualitas layanan digital

• Menyesuaikan dokumentasi untuk memudahkan pemenuhan regulasi industri keuangan

• Meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis karena memiliki sistem kerja yang rapi dan terstruktur

Dengan ISO 9001, mereka tidak hanya menyiapkan sistem untuk saat ini, tapi juga membangun landasan pertumbuhan jangka panjang yang stabil dan terpercaya.

Kesimpulan

Meskipun banyak pendekatan baru dalam manajemen dan teknologi terus berkembang, ISO 9001 tetap relevan dan dibutuhkan di tahun 2025, karena:

• Fleksibilitasnya yang tinggi dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai jenis organisasi

• Pendekatan berbasis risiko yang proaktif untuk menghadapi dinamika bisnis

• Kemudahan integrasi dengan standar lain dan sistem digital modern

• Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan

Organisasi yang mengadopsi sistem manajemen mutu secara efektif akan memperkuat sistem kerjanya, membangun kepercayaan pasar, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global masa depan.

Konsultasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Anda untuk Masa Depan

Jika organisasi Anda ingin memastikan sistem manajemen mutu tetap kuat dan relevan di era baru, konsultasikan kebutuhan Anda bersama Robere & Associates Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun dalam mendampingi berbagai sektor industri, kami siap membantu Anda merancang strategi mutu yang sesuai dengan tantangan dan peluang di tahun 2025 dan seterusnya. Hubungi kami sekarang

ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM), dirancang oleh International Organization for Standardization. Standar ini relevan untuk semua jenis organisasi mulai dari UKM hingga korporasi besar dan dapat diterapkan di berbagai sektor. ISO 9001:2015, versi saat ini, menekankan pada pendekatan berbasis proses, manajemen risiko, kepemimpinan, serta perbaikan berkelanjutan. Sedangkan ISO 9001:2025 tengah dalam tahap pengembangan dan akan menjadi versi masa depan dari sistem ini.

Dalam era bisnis yang kompetitif dan terus berubah, kinerja operasional menjadi penentu utama keberhasilan organisasi. Efisiensi, konsistensi, dan adaptabilitas terhadap perubahan adalah elemen krusial untuk bertahan dan berkembang.

Namun, tantangan utama yang dihadapi banyak organisasi adalah menjaga kualitas proses dan layanan secara konsisten. Di sinilah ISO 9001 hadir sebagai solusi efektif untuk memperkuat sistem manajemen mutu dan meningkatkan kinerja operasional secara menyeluruh.

Manfaat ISO 9001 terhadap Kinerja Operasional

Penerapan ISO 9001 dapat memberikan peningkatan signifikan dalam kinerja operasional melalui beberapa aspek berikut:

1. Pendekatan Berbasis Proses (Process Approach)

ISO 9001 mendorong organisasi memetakan proses secara menyeluruh, mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah, dan mengoptimalkan sumber daya untuk efisiensi maksimal.

2. Pengelolaan Risiko dan Peluang

Identifikasi risiko dan peluang pada setiap proses membantu organisasi mencegah gangguan serta memaksimalkan potensi peningkatan.

3. Dokumentasi dan Standarisasi

Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi menjamin konsistensi pelaksanaan, mengurangi ketergantungan pada individu, dan memastikan mutu terjaga.

4. Kepemimpinan dan Budaya Mutu

Manajemen puncak memiliki peran aktif dalam implementasi mutu, menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, terukur, dan berorientasi hasil.

5. Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Siklus ini menjadi kerangka evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan bagi seluruh proses operasional.

Studi Kasus: Efisiensi Operasional melalui ISO 9001

Sebuah perusahaan distribusi logistik nasional menerapkan ISO 9001 dengan dukungan konsultan. Dalam 6 bulan:

• Waktu pengiriman berkurang 25%

• Keluhan pelanggan turun 40%

• Biaya operasional menurun 15%

Keberhasilan ini dicapai melalui standardisasi proses pengiriman, pelatihan SDM, dan indikator mutu yang lebih tepat.

Siapa yang Cocok Mengadopsi ISO 9001?

ISO 9001 sangat fleksibel dan dapat diterapkan oleh:

• UMKM yang ingin sistem kerja terstruktur

• Rumah sakit dan institusi pendidikan

• Organisasi jasa keuangan dan perbankan

• Industri manufaktur dan otomotif

Standar ini dapat diadaptasi sesuai skala dan kompleksitas organisasi, tanpa mengurangi prinsip dasarnya.

Langkah-Langkah Menerapkan ISO 9001 Secara Efektif

1. Komitmen manajemen puncak

2. Identifikasi dan pemetaan proses

3. Penetapan tujuan mutu yang terukur

4. Dokumentasi prosedur dan instruksi kerja

5. Pelatihan dan pengembangan kompetensi

6. Audit internal berkala

7. Tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan

Dengan pendekatan ini, ISO 9001 bukan hanya alat untuk sertifikasi, tapi pendorong kinerja operasional yang berkelanjutan.

Kesimpulan: ISO 9001 sebagai Katalis Kinerja Operasional

ISO 9001 bukan sekadar dokumen, melainkan strategi untuk membangun sistem kerja yang efektif, efisien, dan terukur. Dengan penerapan yang tepat, organisasi dapat:

• Meningkatkan efisiensi proses

• Menurunkan biaya operasional

• Meningkatkan kepuasan pelanggan

• Memperkuat daya saing bisnis

Jika organisasi Anda berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan dan ingin mencapai keunggulan operasional, maka ISO 9001 adalah fondasi yang tepat.

Robere & Associates Indonesia siap membantu organisasi Anda dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara strategis dan efektif. Hubungi kami hari ini dan wujudkan peningkatan kinerja operasional Anda!

Privacy by Design dan Privacy by Default menjadi dua konsep penting dalam pelindungan data pribadi di era digital. Keduanya merupakan pendekatan proaktif yang memastikan bahwa privasi pengguna telah dipertimbangkan sejak awal perancangan sistem dan proses organisasi.

Regulasi UU PDP dan Standar ISO sebagai Landasan Kepatuhan

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum utama yang mengatur tata kelola data pribadi secara menyeluruh. Sebagai pelengkap, standar internasional seperti ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27701 menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu organisasi memastikan bahwa sistem pengelolaan data pribadi yang diterapkan telah memenuhi prinsip keamanan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Seiring meningkatnya volume data pribadi yang diproses dan disimpan oleh berbagai organisasi, ancaman terhadap privasi pun semakin besar. Maka, pendekatan yang sistematis seperti Privacy by Design dan Privacy by Default menjadi semakin relevan dan krusial.

Apa Itu Privacy by Design dan Privacy by Default?

Privacy by Design adalah pendekatan yang mewajibkan pelindungan data pribadi menjadi bagian integral dari desain sistem dan proses organisasi sejak awal perencanaan. Privasi tidak dianggap sebagai fitur tambahan, melainkan prinsip utama yang harus diintegrasikan dalam pengembangan produk, layanan, dan infrastruktur teknologi.

Privacy by Default menekankan bahwa sistem atau layanan harus dikonfigurasi secara default untuk hanya mengumpulkan dan memproses data pribadi yang benar-benar diperlukan, digunakan untuk tujuan yang sah, dan berdasarkan persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan. Ini sejalan dengan prinsip minimasi data dan kontrol individu terhadap informasi pribadinya.

Hubungan Privacy by Design & by Default dengan UU PDP

Privacy by Design dalam UU PDP

Mendukung implementasi UU PDP dengan mendorong organisasi untuk mengintegrasikan pelindungan data pribadi sejak tahap awal perancangan sistem, proses, maupun kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa data pribadi hanya dikumpulkan untuk tujuan yang sah, dan sejak awal telah dibangun dengan langkah-langkah keamanan yang memadai guna mencegah penyalahgunaan data.

Privacy by Default dalam UU PDP

Sangat selaras dengan UU PDP karena mewajibkan sistem atau layanan dikonfigurasi secara default untuk meminimalkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Artinya, organisasi hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan dan memprosesnya berdasarkan persetujuan yang sah dan eksplisit dari subjek data. Ini sejalan dengan prinsip minimasi data dan penguatan hak individu atas kendali terhadap data pribadinya.

Privacy by Design & Privacy by Default dalam ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS). Standar ini tidak hanya berfokus pada perlindungan informasi secara umum, tetapi juga memberikan pedoman yang sistematis dan terstruktur dalam melindungi data pribadi, termasuk dalam hal pengelolaan risiko, pengendalian akses, serta keamanan fisik dan teknis. Dengan demikian, ISO/IEC 27001 menjadi kerangka kerja yang mendukung organisasi dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi secara menyeluruh.

Privacy by Design

Dalam konteks ISO/IEC 27001, prinsip Privacy by Design diimplementasikan melalui perancangan kebijakan dan kontrol keamanan informasi yang secara proaktif mengintegrasikan pelindungan data pribadi sejak tahap awal pengembangan sistem dan proses. ISO/IEC 27001 memastikan bahwa seluruh sistem, prosedur, dan teknologi yang digunakan organisasi telah mempertimbangkan pelindungan data pribadi sebagai bagian penting dari kontrol keamanan yang diterapkan secara menyeluruh.

Privacy by Default

ISO/IEC 27001 juga mendorong penerapan prinsip Privacy by Default dengan memastikan bahwa sistem dan proses dikonfigurasi untuk meminimalkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Artinya, organisasi harus menerapkan kontrol akses yang ketat, hanya memproses data yang benar-benar diperlukan, dan membatasi ruang lingkup pemrosesan sesuai dengan tujuan yang sah dan proporsional. Pendekatan ini mendukung kepatuhan terhadap prinsip minimasi data dan pelindungan hak subjek data.

Peran ISO/IEC 27701 dalam Meningkatkan Keamanan Data Pribadi

ISO/IEC 27701 adalah ekstensi dari ISO/IEC 27001 yang secara khusus berfokus pada manajemen informasi privasi (Privacy Information Management System/PIMS). Standar ini memberikan panduan tambahan kepada organisasi tentang cara mengelola dan melindungi data pribadi secara efektif, baik sebagai pengendali data (data controller) maupun pemroses data (data processor).

ISO/IEC 27701 memperluas kerangka kerja ISO/IEC 27001 dengan memasukkan elemen-elemen spesifik terkait privasi, menjadikannya bagian penting dalam membangun sistem manajemen keamanan informasi yang holistik dan patuh terhadap prinsip pelindungan data pribadi.

Privacy by Design

ISO/IEC 27701 mengharuskan organisasi untuk mengintegrasikan kebijakan privasi dalam desain dan operasi mereka, sehingga perlindungan data pribadi menjadi bagian dari setiap aspek sistem manajemen informasi. Hal ini sejalan dengan konsep Privacy by Design, yang memastikan bahwa privasi dipertimbangkan sejak awal dalam pengembangan produk dan sistem.

Privacy by Default

ISO/IEC 27701 juga menekankan pentingnya mengkonfigurasi sistem dengan pengaturan privasi yang memastikan hanya data pribadi yang diperlukan yang dikumpulkan dan diproses. Ini membantu organisasi dalam memenuhi standar perlindungan data pribadi yang ketat dan mengurangi risiko pelanggaran privasi.

Mengapa Anda Membutuhkan Konsultan ISO/IEC 27001?

Implementasi ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27701 merupakan langkah strategis bagi organisasi dalam menjaga keamanan data pribadi serta melindungi informasi sensitif. Namun, penerapan kedua standar ini tidak selalu mudah—terutama bagi organisasi yang belum memiliki pengalaman, sumber daya, atau keahlian internal yang memadai.

Dalam situasi inilah, peran konsultan ISO/IEC 27001 menjadi sangat krusial. Dengan dukungan dari konsultan yang berpengalaman, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh persyaratan standar terpenuhi, sistem manajemen keamanan informasi dirancang dan dijalankan secara efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi seperti UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat dicapai.

• Menyusun kebijakan dan prosedur keamanan yang sesuai dengan standar internasional.
• Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan data pribadi dan informasi sensitif.
• Membantu organisasi memenuhi persyaratan privasi, sehingga mereka dapat mematuhi UU PDP dengan lebih baik.
• Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar.

Kesimpulan: Membangun Kepercayaan Melalui Privasi

Konsep Privacy by Design dan Privacy by Default merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh setiap organisasi dalam upaya melindungi data pribadi dan menjaga privasi pengguna. Implementasi kedua prinsip ini sangat relevan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta standar internasional ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27701, yang secara kolektif memberikan pedoman bagi organisasi untuk mengelola dan melindungi data pribadi secara aman, sistematis, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Bagi organisasi yang ingin mengimplementasikan standar-standar tersebut, bekerja sama dengan konsultan ISO/IEC 27001 dapat menjadi langkah strategis. Konsultan tidak hanya membantu memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip privasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan Konsep Privacy by Design dan Privacy by Default, organisasi dapat:

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis,
• Mengurangi risiko pelanggaran data dan kerugian reputasi, serta
• Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi, baik nasional maupun internasional.

---

Jika Anda ingin mulai menyusun dan mengembangkan kerangka kerja Pelindungan Data Pribadi di organisasi agar siap menghadapi tantangan era digital, kami dapat membantu Anda.

Hubungi Robere & Associates (Indonesia) melalui 0811-9555-476 dan bangun tata kelola yang adaptif, berkelanjutan, dan patuh regulasi.

PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) hadir sebagai langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan pelindungan data anak di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan dan hiburan, anak-anak semakin sering berinteraksi melalui platform digital yang menyimpan informasi serta data pribadi mereka. Baik dalam aplikasi pembelajaran maupun permainan daring, data anak-anak menjadi bagian dari ekosistem digital yang semakin kompleks.

Kondisi ini mendorong urgensi regulasi khusus yang dapat memastikan keamanan dan pelindungan data anak dari risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, melalui PP TUNAS, pemerintah menetapkan aturan teknis yang bertujuan untuk melindungi data pribadi anak secara menyeluruh, sekaligus memperkuat amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan regulasi ini, PP TUNAS menjadi fondasi penting dalam membangun ruang digital yang aman, ramah anak, dan bertanggung jawab.

Apa Itu PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025)?

PP TUNAS merupakan regulasi yang disahkan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam rangka melindungi anak-anak dari potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Peraturan ini berfokus pada pelindungan data anak dalam konteks penggunaan teknologi digital yang kian meluas, mengingat berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh anak-anak, seperti eksploitasi data pribadi maupun dampak negatif lainnya dari interaksi di dunia digital.

PP TUNAS memberikan pedoman bagi penyelenggara sistem elektronik mengenai tata cara perlakuan terhadap data pribadi anak. Pedoman ini mencakup aspek teknis seperti penyimpanan, pengelolaan, dan penghapusan data anak secara aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa PP TUNAS Penting untuk Pelindungan Data Pribadi Anak?

Sebagai generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai ancaman di dunia digital. Oleh karena itu, kehadiran PP TUNAS sangat penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul, seperti:

• Penyalahgunaan data pribadi,

• Perundungan digital (cyberbullying),

• Dampak negatif interaksi digital lainnya.

Alasan Mengapa Hal Ini Sangat Penting

1. Meningkatkan Keamanan Data Anak
   

   PP TUNAS memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan tentang anak-anak harus diproses dan disimpan dengan sangat hati-hati, dengan perhatian khusus pada keamanan informasi yang sangat sensitif ini.

2. Menjamin Persetujuan Orang Tua
   

   Salah satu aspek utama PP TUNAS adalah kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum mengumpulkan data pribadi anak. Ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada orang tua dalam mengelola data anak mereka.

3. Pencegahan Eksploitasi Data
   

   PP TUNAS melarang pengumpulan data pribadi anak untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan eksplisit dari orang tua. Hal ini untuk menghindari manipulasi atau eksploitasi anak-anak dalam dunia digital.

4. Penilaian Risiko untuk Setiap Platform Digital
   

   Setiap platform digital yang melibatkan anak-anak dalam aktivitas online harus menjalani penilaian risiko untuk memastikan bahwa platform tersebut aman dan tidak mengekspos anak-anak pada konten yang tidak pantas atau berbahaya.

PP TUNAS vs UU PDP: Apa Bedanya?

UU PDP merupakan regulasi induk (payung hukum nasional) yang mengatur secara umum mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, PP TUNAS hadir sebagai regulasi turunan yang bersifat teknis dan lebih spesifik, dengan fokus pada pelindungan data pribadi anak-anak sebagai kelompok rentan dalam pemrosesan data digital. Regulasi ini dapat diakses melalui JDIH Sekretariat Negara sebagai sumber hukum resmi pemerintah Indonesia.

Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keamanan data pribadi yang dikelola, antara lain melalui:

• Persetujuan Orang Tua

  Dalam UU PDP, penyelenggara sistem elektronik diharuskan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua untuk mengumpulkan data anak. PP TUNAS lebih lanjut memperjelas bahwa persetujuan ini harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Pelindungan Data Anak

  UU PDP mengatur bahwa data pribadi anak harus dilindungi secara lebih ketat. PP TUNAS memberikan ketentuan khusus yang mengatur bagaimana sistem elektronik yang melibatkan anak-anak harus mematuhi standar pelindungan data yang tinggi.

• Tanggung Jawab Penyedia Platform Digital

  Baik PP TUNAS maupun UU PDP menetapkan bahwa penyedia platform digital bertanggung jawab untuk melindungi data anak-anak. Mereka harus memastikan bahwa platform mereka bebas dari ancaman yang dapat merugikan anak, seperti eksploitasi data atau konten negatif.

Cara Mengimplementasikan PP TUNAS di Organisasi

Para ahli di bidang pelindungan data pribadi, seperti konsultan PDP, memainkan peran penting dalam membantu organisasi dan penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP TUNAS dan UU PDP. Mereka berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko terkait pengelolaan data pribadi anak, serta memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun action plan yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Pelindungan Data Anak
   Membantu organisasi untuk menyusun kebijakan yang memadai terkait pengelolaan dan pelindungan data anak, termasuk penilaian risiko dan mekanisme persetujuan orang tua.
2. Audit Kepatuhan
   Melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan data anak di organisasi, memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam PP TUNAS dan UU PDP.
3. Pelatihan dan Edukasi
   Memberikan pelatihan kepada pegawai dan pihak terkait mengenai pentingnya pelindungan data anak serta bagaimana menjaga keamanan data anak-anak yang ada di dalam sistem organisasi.
4. Mengelola Risiko Kebocoran Data
   Merancang strategi manajemen risiko untuk mengurangi potensi kebocoran data pribadi anak, termasuk memilih teknologi yang tepat untuk menjaga data tetap aman.

Sektor Industri yang Wajib Patuh pada PP TUNAS

Penerapan PP TUNAS membawa dampak signifikan terhadap berbagai industri, khususnya yang berinteraksi langsung dengan anak-anak atau mengelola data pribadi anak dalam layanan digital. Regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik yang melibatkan anak sebagai pengguna untuk menerapkan standar pelindungan data yang lebih ketat dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa sektor industri yang terdampak langsung oleh PP TUNAS:

1. Industri Teknologi dan Platform Digital

   Platform media sosial, aplikasi mobile, game online, dan e-commerce yang melibatkan anak-anak harus memastikan bahwa data pribadi anak dilindungi dengan baik. Mereka harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi anak-anak.

2. Industri Pendidikan dan Layanan Edukasi Online

   Platform pembelajaran daring yang digunakan oleh anak-anak harus mematuhi standar pelindungan data yang ketat. Ini termasuk aplikasi pembelajaran, sekolah, dan lembaga pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa.

3. Industri Kesehatan

   Layanan kesehatan yang melibatkan anak-anak dan mengumpulkan data medis mereka juga wajib mematuhi PP TUNAS dan UU PDP. Aplikasi kesehatan untuk anak, rumah sakit, dan klinik yang mengelola data medis anak harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut.

4. Industri Periklanan dan Pemasaran Digital

   Perusahaan yang menjalankan iklan digital untuk anak-anak atau mengumpulkan data perilaku anak-anak untuk tujuan pemasaran harus mematuhi regulasi ini untuk menghindari penyalahgunaan data anak.

5. Industri Keuangan dan Perbankan Digital

   Aplikasi pembayaran atau perbankan digital yang digunakan oleh anak-anak juga harus mematuhi PP TUNAS, untuk memastikan bahwa data keuangan dan pribadi anak dilindungi dengan baik.

6. Industri Hiburan dan Media

   Platform hiburan dan media yang menyajikan konten untuk anak-anak, seperti layanan streaming video dan penyedia konten hiburan anak, juga wajib menjaga data pribadi anak-anak yang mengakses layanan mereka.

7. Industri Transportasi dan Layanan Pengiriman
   

   Industri transportasi yang mengangkut anak-anak, seperti layanan transportasi online yang melayani anak-anak, kereta api, dan pesawat, harus memastikan pelindungan data pribadi anak-anak yang terlibat dalam layanan mereka.

Kesimpulan: PP TUNAS dan Masa Depan Data Anak Digital

PP TUNAS memberikan tingkat pelindungan yang lebih kuat bagi anak-anak di Indonesia dalam era digital, dengan menetapkan pengaturan yang ketat terhadap pengelolaan data pribadi anak. Dalam konteks ini, peran expert/ tenaga ahli seperti konsultan Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap organisasi mematuhi ketentuan regulasi dan melindungi data anak secara aman dan sesuai hukum. Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan ramah anak di Indonesia.

Jika Anda ingin mulai menyusun dan mengembangkan kerangka kerja Pelindungan Data Pribadi di organisasi agar siap menghadapi tantangan era digital, kami dapat membantu Anda. Hubungi Robere & Associates (Indonesia) melalui 0811-9555-476 dan bangun tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah berkembang pesat di berbagai sektor industri. Mulai dari layanan pelanggan hingga otomasi proses manufaktur, AI menjadi simbol efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan berbasis data. Tak terkecuali dalam ranah Governance, Risk, and Compliance (GRC)—sebuah pendekatan terpadu yang menjadi fondasi organisasi dalam mencapai tujuan secara etis, patuh hukum, dan terukur risikonya.

Namun demikian, meskipun AI menawarkan potensi luar biasa dalam memperkuat sistem GRC, ada satu prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan: AI hanyalah alat bantu. Tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan tetap membutuhkan pedoman yang kokoh serta pengambilan keputusan manusia yang didasarkan pada nilai dan pengalaman.

Apa Itu GRC dan Mengapa Perlu AI?

GRC merupakan kerangka kerja terintegrasi yang mencakup:

• Governance: Mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai inti.
• Risk Management: Mengidentifikasi, menilai, dan merespons berbagai jenis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
• Compliance: Memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum, peraturan, standar industri, dan kebijakan internal.

Seiring meningkatnya volume data dan kompleksitas regulasi, pendekatan tradisional dalam GRC—yang masih bergantung pada spreadsheet, email, dan proses manual—menjadi semakin tidak memadai. Di sinilah peran AI hadir: bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk melengkapi dan meningkatkan efektivitas sistem GRC secara signifikan.

Manfaat Strategis AI dalam GRC

1. Automated Governance Insight

Dengan kemampuan Natural Language Processing (NLP), AI dapat menelusuri ribuan dokumen kebijakan dan memberikan rekomendasi penyelarasan terhadap standar seperti ISO 37000, OECD, maupun regulasi nasional yang berlaku sehingga dapat memperkaya tata kelola yang ada.

2. Risk Management Berbasis Data Real-Time

AI dapat memproses dan menganalisis data transaksi, perilaku pengguna, hingga tren pasar untuk mengidentifikasi potensi risiko secara proaktif. Misalnya:

• Prediksi gangguan proses bisnis
• Identifikasi pelanggaran keamanan siber
• Analisis probabilitas risiko proyek

AI juga memungkinkan pembobotan risiko secara otomatis, berdasarkan parameter dinamis, seperti jumlah kejadian, eskalasi, dan dampak bisnis.

3. Pemantauan Kepatuhan secara Otomatis

Melalui integrasi AI dan Robotic Process Automation (RPA), perusahaan dapat:

• Memantau aktivitas yang melanggar kebijakan internal secara otomatis
• Memastikan kesesuaian terhadap regulasi seperti UU PDP, ISO/IEC 27001, 27701, hingga GDPR
• Mengotomatiskan laporan compliance dan audit trail

AI adalah Alat bantu, Bukan Pengambil Keputusan

Meski AI mampu melakukan analisis secara cepat dan masif, AI tidak memiliki nilai moral, etika, atau intuisi manusia. Oleh karena itu, organisasi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI tanpa fondasi tata kelola yang kuat.

Mengapa Tetap Butuh Pedoman?

AI hanya akan seakurat dan seaman data serta pedoman yang digunakan untuk melatihnya. Tanpa kebijakan yang terstruktur dan dikaji secara manusiawi:

• AI bisa mendeteksi false positive yang merugikan pengguna
• Sistem menjadi bias karena data historis yang tersedia tidak akurat, tidak netral atau bias
• Risiko pelanggaran privasi dan etika meningkat

Maka, Pedoman GRC berbasis manusia tetap menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi hasil kerja AI—mulai dari kebijakan risk appetite, kerangka pengendalian internal, hingga standar etika organisasi.

Peran Vital Konsultan GRC dalam Era AI

Agar AI dapat diimplementasikan secara optimal dalam GRC, organisasi perlu menggandeng konsultan GRC yang memahami tiga aspek penting:

1. Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional: Misalnya, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), ISO 37301, atau peraturan OJK.
2. Tata kelola berbasis nilai organisasi: AI dapat menyediakan data, namun hanya manusia yang dapat menilai berdasarkan budaya, etika, dan arah strategis organisasi.
3. Struktur dan kerangka kerja implementasi AI dalam GRC: Konsultan berperan dalam menyusun kebijakan, mekanisme pengawasan, dan model audit berbasis AI yang efektif dan aman.

Tantangan Implementasi dan Mitigasinya

Transformasi GRC: Inovatif, Adaptif, dan Human-Centered

Implementasi GRC berbasis AI tidak berarti meninggalkan prinsip-prinsip tata kelola yang fundamental. Sebaliknya, AI memperkuat GRC—selama arah, pengawasan, dan evaluasi tetap berada di tangan manusia.

AI memungkinkan deteksi risiko dalam hitungan detik, namun manusia yang menentukan apakah risiko tersebut layak ditindaklanjuti. AI bisa mendeteksi pelanggaran, namun hanya manusia yang bisa menilai konteks dan implikasinya.

Kesimpulan

AI telah membuka babak baru dalam praktik Governance, Risk & Compliance. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada satu hal krusial: keberadaan pedoman, kebijakan, dan manusia yang tetap memegang kendali.

Oleh karena itu:

• Organisasi perlu menyusun framework GRC yang baik terlebih dahulu, sebelum mengintegrasikan AI sebagai alat bantu.
• Libatkan konsultan GRC untuk memastikan kebijakan dan sistem AI sejalan dengan konteks organisasi dan regulasi yang berlaku.
• Tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai tata kelola yang manusiawi.

AI bukan pengganti GRC, tetapi enabler dalam menuju GRC yang lebih efektif, resilience, dan berkelanjutan.

Jika Anda ingin mulai menyusun dan mengembangkan kerangka kerja GRC di organisasi agar siap menghadapi tantangan era digital, kami dapat membantu Anda. Hubungi Robere & Associates (Indonesia) melalui 0811-9555-476 dan bangun tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.

Mutu layanan merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan bisnis di era modern yang sangat kompetitif. Organisasi yang mampu menjaga kualitas layanan secara konsisten akan lebih mudah meraih kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing. Salah satu cara paling efektif untuk menjamin dan menjaga mutu layanan adalah dengan menerapkan standar internasional ISO 9001:2015. Standar ini tidak hanya mengatur perencanaan dan pengendalian proses, tetapi juga mengedepankan sistem yang dapat mengidentifikasi dan menangani ketidaksesuaian secara menyeluruh dan berkesinambungan.

ISO 9001 dan Pentingnya Mutu dalam Operasional

Menurut Deming (1986), mutu harus menjadi bagian dari setiap proses dalam organisasi. Tantangan operasional seperti keterlambatan layanan, produk cacat, komplain pelanggan, hingga ketidaksesuaian dari pihak ketiga bisa terjadi kapan saja. Untuk menanggulanginya secara sistematis, ISO 9001:2015 memberikan pendekatan berbasis proses (process-based approach) sebagai fondasi operasional utama. Standar ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kegagalan mutu.

Dengan mengacu pada ISO 9001, organisasi dapat menjalankan proses layanan yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dimonitor secara konsisten. Fokusnya adalah pada peningkatan mutu berkelanjutan melalui pengendalian internal, pemenuhan kebutuhan pelanggan secara tepat, validasi desain, dan pengelolaan risiko pada seluruh siklus layanan. Proses ini juga mencakup pengawasan terhadap pihak eksternal seperti vendor dan mitra, memastikan keluaran layanan yang sesuai spesifikasi, dan pelaksanaan tindakan korektif ketika terjadi ketidaksesuaian.

Studi Kasus: Apple dan Penerapan ISO 9001 dalam Mutu Layanan

Apple Inc. dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi, tetapi di balik itu, keberhasilan mereka tidak lepas dari sistem manajemen mutu yang solid dan komprehensif. Apple memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada 16 Juli 2020, dan ini menjadi bukti nyata bahwa mereka mengutamakan mutu tidak hanya sebagai hasil akhir, melainkan sebagai proses yang terencana, dikendalikan, dan terus disempurnakan.

Berikut ini adalah tahapan pengendalian mutu berdasarkan ISO 9001 yang diterapkan oleh Apple dalam menjamin kualitas produk dan layanannya:

Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Apple merancang setiap produknya secara menyeluruh, mulai dari estetika hingga operasional. Sebelum meluncurkan produk seperti iPhone atau MacBook ke pasar global, mereka menyusun rencana manufaktur lintas negara, mengelola logistik, hingga distribusi secara akurat menggunakan sistem ERP dan SCM canggih. Hal ini memastikan setiap perangkat tiba di tangan pelanggan dalam kondisi sempurna, tepat waktu, dan sesuai ekspektasi kualitas.

Menetapkan Persyaratan Produk dan Jasa

Apple secara aktif mengumpulkan data pelanggan melalui survei, forum diskusi, dan pemantauan perilaku pengguna. Data ini diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis yang terstruktur. Contohnya, fitur Face ID dan Dynamic Island bukan hanya hasil inovasi, tetapi merupakan tanggapan terhadap kebutuhan pengguna yang spesifik, menggabungkan aspek kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam satu teknologi.

Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa

Setiap pengembangan produk Apple diawali dengan tahapan riset mendalam dan penerapan teknik Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) untuk mengantisipasi potensi kegagalan sejak awal desain. Prototipe diuji melalui simulasi ekstrem, uji ketahanan, dan validasi teknis maupun pengalaman pengguna agar produk benar-benar sesuai standar desain awal.

Pengendalian Produk dan Jasa yang Disediakan Eksternal

Apple menggandeng pemasok kelas dunia seperti Foxconn, TSMC, dan LG dalam menyediakan komponen utama. Namun, mereka menerapkan audit rutin, evaluasi vendor, dan Service Level Agreement (SLA) yang ketat. Apabila ditemukan satu komponen tidak sesuai spesifikasi, Apple dapat menolak seluruh batch produksi untuk memastikan kualitas produk akhir tidak terganggu.

Memastikan Produksi dan Penyediaan Jasa

Apple menggabungkan otomatisasi industri dan kontrol manual dalam proses produksinya. Sistem traceability memungkinkan pelacakan setiap komponen dari pemasok, waktu pemasangan, hingga petugas yang bertanggung jawab. Perubahan proses produksi pun hanya dapat dilakukan jika telah lolos evaluasi mutu dan telah disetujui oleh tim QA/RA.

Quality Assurance (QA) di ISO 9001

Proses QA Apple mencakup inspeksi akhir (final inspection) secara menyeluruh sebelum produk dirilis ke pasar. Pengujian fungsional dan visual dilakukan untuk setiap unit. Hasil pengujian didokumentasikan, dan hanya produk yang lolos seluruh kriteria yang dikirim ke konsumen. Dengan langkah ini, Apple meminimalkan potensi cacat produk di pasar.

Pengendalian Output yang Tidak Sesuai

Jika ditemukan masalah di pasar, Apple merespons dengan cepat melalui program recall atau perbaikan gratis. Contohnya adalah program penggantian baterai iPhone secara global saat ditemukan masalah penurunan performa. Apple tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mencari akar penyebab (root cause) dan menerapkan tindakan korektif berkelanjutan agar kesalahan serupa tidak terulang.

Kesimpulan

ISO 9001:2015 bukan hanya sekadar sertifikasi, tetapi merupakan kerangka kerja manajemen mutu yang mampu menjaga kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan. Dari tahapan perencanaan hingga pengendalian ketidaksesuaian, setiap elemen dalam sistem manajemen mutu ini berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan dan daya saing organisasi.

Penerapan ISO 9001 memberikan keunggulan kompetitif melalui sistem yang mendukung identifikasi risiko, evaluasi proses, dan perbaikan berkelanjutan. Mutu adalah strategi, bukan beban administratif. Oleh karena itu, organisasi yang ingin unggul harus mulai menanamkan budaya mutu berbasis ISO 9001 dalam setiap lini bisnis mereka. Perusahaan Anda pun bisa memetik manfaat yang sama dengan komitmen tinggi terhadap mutu dan kesempurnaan layanan.

Ditulis Oleh, Jessika Ginting – Team Leader GRC Robere & Associate (Indonesia)

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang manajemen mutu organisasi berdasarkan ISO 9001, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, tata kelola perusahaan menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan organisasi. Studi empiris Gompers, Ishii, dan Metrick (2003) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat memiliki kinerja keuangan lebih baik dan risiko lebih rendah. Temuan mereka menunjukan bahwa Perusahaan dengan tata Kelola yang baik lebih dihargai investor, Manajemen lebih bertanggung jawab dalam pengambilan Keputusan bisnis dan Risiko keuangan serta operasional dapat dikelola secara efektif.

ISO 37000, merupakan standar internasional untuk tata kelola organisasi, memberikan panduan bagi perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang efektif. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dari berbagai jenis, ukuran, Lokasi, dan struktur dalam mencapai tujuan mereka secara berkelanjutan, etis, dan bertanggung jawab.

Struktur Tata Kelola Perusahaan berdasarkan ISO 37000

ISO 37000 menetapkan prinsip utama, prinsip dasar, dan prinsip tata kelola pemampu yang membentuk kerangka tata kelola organisasi untuk menghasilkan perilaku etis, komitmen dalam melakukan pengelolaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja efektif, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi perusahaan.

Prinsip Utama (Tujuan)

Perusahaan harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas serta selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhitungkan dampak sosaial dan lingkungan. Pengembangan dalam konteks ini mencakup

• Penyusunan Visi, Misi dan nilai organisasi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
• Identifikasi dan pengelolaan risiko serta peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
• Penyelarasan strategi organisasi dengan harapan pemangku kepentingan.

Prinsip Dasar

Sebagai landasan yang kokoh, prinsip ini mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

1. Value Creation
   Menghasilkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui inovasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan.
2. Strategy
   Strategi perusahaan harus selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan dan prinsip keberlanjutan.
3. Oversight
   Mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan efektivitas implementasi tata kelola.
4. Accountability
   Menjamin bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Prinsip Pemampu

Ini merupakan prinsip yang mendukung implementasi tata kelola yang efektif.

1. Responsible Leadership
   Top manajemen harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan.
2. Ethic and Integrity
   Organisasi harus menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasionalnya untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik.
3. Opennes and Transparency
   Menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. Risk Management and Compliance
   Mengelola risiko secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
5. Sustainability
   Mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan.

Hasil Keluaran Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip dasar dan prinsip pemampu dalam tata kelola organisasi memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan selaras dengan nilai keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan fondasi yang kuat melalui Value Creation, Strategy, Oversight, dan Accountability, serta dukungan dari Responsible Leadership, Ethics and Integrity, Openness and Transparency, Risk Management and Compliance, dan Sustainability, organisasi dapat beroperasi secara berkelanjutan, bertanggung jawab, serta memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini menghasilkan dampak positif yaitu:

1. Organisasi memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan jangka panjang.
2. Organisasi beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. Akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan organisasi.
4. Komitmen dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi.
5. Perilaku etis dalam seluruh aspek operasional.
6. Akuntabilitas yang lebih tinggi dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
7. Organisasi yang lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis.
8. Operasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Manfaat Tata Kelola Perusahaan

1. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, daya saing, reputasi perusahaan, nilai pasar perusahaan, efisiensi operasional, hubungan dengan investor dan mitra bisnis, efisiensi dalam pengambilan keputusan, kepercayaan pelanggan & mitra bisnis dan citra positif perusahaan,
2. Memastikan keberlanjutan bisnis, pertumbuhan jangka panjang, perusahaan dikelola secara profesional, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang,
3. Mengurangi risiko bisnis & kepatuhan serta potensi kerugian akibat risiko yang tidak terkelola
4. Menghindari skandal atau pelanggaran etika, sanksi hukum & denda serta potensi risiko hukum
5. Mempermudah akses ke sumber pendanaan dan investasi.
6. Menarik lebih banyak investor yang peduli terhadap keberlanjutan (Sustainability).

Kesimpulan

ISO 37000 memberikan kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola organisasi yang efektif. Dengan menerapkan prinsip utama, prinsip dasar, dan prinsip pemampu, perusahaan dapat mencapai perilaku etis, komitmen dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, serta kinerja yang efektif. Hal ini akan memberikan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi risiko bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

Ditulis Oleh, Firmansyah Lubis – Consultant GRC Robere & Associate (Indonesia)

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang tata kelola perusahaan berdasarkan ISO 37000, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

ISO 37001:2025 adalah versi terbaru dari sistem manajemen anti-penyuapan yang berfokus pada pembentukan budaya integritas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan. Dalam artikel ini, kami akan membahas pembaruan utama dalam ISO 37001:2025 serta dampaknya terhadap organisasi yang menerapkan standar ini. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen anti-penyuapan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

ISO 37001:2025: Sistem Manajemen Anti-Penyuapan yang Efektif

ISO 37001 adalah sistem manajemen anti-penyuapan yang bertujuan untuk melindungi organisasi dari praktik penyuapan dengan cara yang terstruktur dan terukur. ISO 37001:2025 berfokus pada pembentukan budaya integritas dan transparansi melalui beberapa elemen kunci berikut:

1. Proportional Procedure
   Kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam implementasi sistem manajemen anti-penyuapan harus proporsional dengan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan tingkat risiko penyuapan yang ada.
2. Communication
   Komunikasi yang jelas dan efektif antara pihak internal dan eksternal sangat penting untuk memastikan pemahaman yang sama serta penerimaan terhadap kebijakan anti-penyuapan yang diterapkan. Hal ini akan memperkuat penerapan sistem di seluruh level organisasi.
3. Monitoring & Review
   Pemantauan dan review berkala terhadap sistem manajemen anti-penyuapan yang diterapkan sangat penting untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang ada dan memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efisien dalam mengatasi potensi penyuapan.
4. Risk Assessment
   Organisasi perlu memiliki kesadaran penuh terhadap risiko yang mungkin timbul terkait penyuapan. Penilaian risiko yang cermat akan membantu organisasi untuk melakukan mitigasi yang tepat dan meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul.
5. Due Diligence
   Proses due diligence perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terhadap proses atau pihak yang memiliki tingkat risiko penyuapan yang tinggi, guna mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman yang ada.
6. Top Level Commitment
   Komitmen dari pimpinan organisasi sangat penting sebagai role model dalam penerapan sistem manajemen anti-penyuapan. Pimpinan harus memastikan bahwa semua personel di dalam organisasi berperan aktif dalam mendukung kebijakan anti-penyuapan dan memastikan keberlanjutan program ini.

Perubahan Penting dalam ISO 37001:2025

Dengan diluncurkannya ISO 37001:2025, beberapa perubahan penting telah diperkenalkan untuk menyempurnakan sistem manajemen anti-penyuapan. Berikut adalah pembaruan yang perlu diperhatikan:

1. Governing Body Tidak Lagi Bersifat Opsional
   Governing Body atau dewan pengarah bersama-sama dengan pimpinan organisasi kini diwajibkan untuk terlibat dan mendukung komitmen anti-penyuapan di seluruh organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa pimpinan memainkan peran utama dalam mempromosikan Kebijakan anti-penyuapan.
2. Pengembangan Budaya Anti-Penyuapan
   Organisasi diwajibkan untuk mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan budaya anti-penyuapan di semua level organisasi, memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kebijakan anti-penyuapan.
3. Perubahan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan Secara Terencana
   Ketika organisasi menentukan kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam sistem manajemen anti-penyuapan, perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara yang terencana untuk memastikan efektivitas berkelanjutan dari sistem tersebut.
4. Kesadaran Personel Terhadap Konflik Kepentingan
   Personel harus diberi pemahaman mengenai pentingnya melaporkan potensi dan konflik kepentingan yang ada, guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap kebijakan anti-penyuapan.
5. Pelatihan bagi Personel dan Mitra Bisnis
   Organisasi harus memastikan bahwa personel dan mitra bisnis menyadari tanggung jawab mereka dalam sistem manajemen anti-penyuapan yang diterapkan, serta memastikan bahwa mereka mematuhi standar yang ditetapkan dengan menyediakan sarana pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dampak Pembaruan bagi Organisasi

Dengan pembaruan-pembaruan dalam ISO 37001:2025, organisasi akan merasakan berbagai manfaat:

• Kemudahan Implementasi: Dengan penyusunan yang lebih efisien dan penggabungan kontrol yang lebih sederhana, organisasi dapat lebih mudah mengimplementasikan sistem manajemen anti-penyuapan tanpa mengorbankan efektivitasnya.
• Kepatuhan yang Lebih Baik: Fokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan keterlibatan pemangku kepentingan akan memastikan bahwa kebijakan anti-penyuapan tidak hanya dipatuhi oleh internal organisasi, tetapi juga oleh mitra dan pihak ketiga yang berinteraksi dengan organisasi.
• Peningkatan Transparansi: Pembaruan ini juga memperkuat mekanisme pelaporan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam menangani isu-isu terkait penyuapan.

Keuntungan Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk Organisasi Anda

ISO 37001:2025 memberikan dasar yang lebih solid bagi organisasi untuk mengelola risiko penyuapan dan mencapai tata kelola yang lebih baik. Dengan pembaruan yang lebih sederhana dan terfokus, standar ini memastikan organisasi dapat lebih mudah diakses dan diterapkan, baik oleh yang baru pertama kali mengimplementasikan standar ini maupun yang sudah mengadopsi ISO 37001 sebelumnya.

Jika organisasi Anda ingin memperkuat sistem manajemen anti-penyuapan, ISO 37001:2025 adalah langkah yang tepat. Implementasi yang efektif akan membantu meningkatkan integritas, transparansi, dan kepatuhan di seluruh aspek operasi bisnis Anda.

---

Siap Beralih ke ISO 37001:2025? Kami Siap Membantu Anda!

Kami di Robere & Associates (Indonesia) siap membantu Anda dalam proses implementasi dan transisi yang cepat dan efisien ke ISO 37001:2025. Dapatkan dukungan penuh untuk memastikan sistem anti-penyuapan Anda sesuai dengan standar terbaru.

Hubungi Kami Sekarang melalui WhatsApp Robere untuk Program Transisi ISO 37001:2025!

Pernahkah Anda membeli gorengan dan terkejut ketika mendapati bungkusnya menggunakan dokumen penting seperti ijazah, kartu keluarga, atau bahkan dokumen penting lainnya? Situasi seperti ini mungkin dapat membuat Anda tersenyum, sekaligus mengingatkan kita tentang betapa pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik, dokumen berharga yang Anda kelola dapat berakhir pada tempat yang tak terduga.

Pengelolaan arsip yang efektif merupakan komponen penting dalam mendukung keberlangsungan suatu organisasi dalam menjalankan proses bisnis. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti kegiatan bisnis, tetapi juga sebagai aset informasi strategis yang dapat mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis apabila dikelola dengan baik.

Untuk memastikan pengelolaan arsip yang optimal, organisasi dapat merujuk pada standar internasional seperti ISO 30301:2019 dan ISO 15489:2016, yang memberikan pedoman serta kerangka kerja untuk manajemen arsip yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Apa itu ISO 30301:2019?

ISO 30301:2019 adalah standar internasional tentang Sistem Manajemen Arsip (Management System for Records). Standar ini berisi persyaratan yang dapat membantu organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, mengelola sistem manajemen arsip secara efektif dan efisien.

Langkah-Langkah Implementasi ISO 30301:2019

Dalam implementasi ISO 30301, Organisasi perlu menyusun kebijakan dalam pengelolaan arsip, dimulai dari:

• Komitmen dari manajemen puncak yang dituangkan dalam kebijakan arsip;
• Penyediaan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen arsip, diantaranya namun tidak terbatas pada manusia, infrastruktur, keuangan, dan sumber daya lainnya tersedia;
• Penetapan kebijakan pengelolaan arsip;
• Penyediaan sistem arsip untuk mendukung pengelolaan arsip; serta
• Evaluasi atas kinerja sistem manajemen arsip untuk memastikan sistem manajemen arsip dapat di implementasi kan secara efektif dan efisien.

Apa Itu ISO 15489:2016?

Berbeda dengan ISO 30301 yang merupakan standar dari Sistem Manajemen Arsip, ISO 15489:2016 adalah panduan dalam pengelolaan arsip di Organisasi yang mencakup proses penciptaan, penyimpanan, peminjaman/ penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan.

Aspek Penting dalam ISO 15489:2016

1. Penciptaan Arsip

Organisasi perlu memastikan bahwa arsip yang diciptakan memiliki karakteristik otentik, andal, memiliki integritas. Penciptaan arsip di setiap organisasi dapat mengacu pada ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.

2. Pemberkasan Arsip

Organisasi perlu memastikan bahwa arsip yang telah diciptakan dikelompokkan sesuai dengan perihal arsip, diberi identifikasi arsip yang menggambarkan isi arsip, serta diberi klasifikasi arsip sesuai dengan isi arsip.

3.Penyimpanan Arsip

Organisasi perlu memastikan bahwa arsip disimpan pada sarana simpan dan ruang simpan arsip yang memadai, yang dapat memastikan arsip tetap dapat dibaca selama masa penyimpanan.

4. Disposisi Arsip

Disposisi Arsip harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan jadwal retensi arsip, serta dengan metode disposisi arsip yang sesuai.

Aspek Kunci dalam Implementasi Manajemen Arsip

Implementasi standar ISO 30301 dan ISO 15489 memerlukan perhatian khusus pada berbagai aspek untuk memastikan manajemen arsip yang efektif dan efisien. Kedua standar ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan arsip, baik dari segi sistem manajemen maupun praktik pada kegiatan operasional. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kedua standar ini adalah:

1. Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen puncak harus menunjukkan dukungan penuh dengan menetapkan kebijakan arsip, memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan mempromosikan pentingnya manajemen arsip.

2. Kebijakan dan Sasaran

Organisasi harus menentukan kebijakan arsip yang jelas dan sasaran yang terukur untuk memastikan semua kegiatan arsip selaras dengan tujuan bisnis dan kebutuhan operasional.

3. Penetapan Klasifikasi dan Jangka Retensi Arsip

Organisasi harus menetapkan klasifikasi dan jangka retensi arsip sebagai panduan organisasi dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip.

4. Pengelolaan Arsip

Arsip harus dikelola dari penciptaan hingga disposisi, termasuk pemberkasan dan pengklasifikasian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip.

5. Evaluasi Kinerja

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi sistem manajemen arsip melalui audit internal dan tinjauan manajemen untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan standar.

Manfaat Penerapan ISO 30301 dan ISO 15489 bagi Organisasi

Penerapan standar ISO 30301 dan ISO 15489 dapat memberikan berbagai manfaat strategis bagi organisasi diantaranya mengurangi risiko kehilangan informasi penting yang dibutuhkan oleh organisasi dan memastikan arsip dikelola sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Melalui penerapan standar internasional seperti ISO 30301:2019 dan ISO 15489:2016, organisasi dapat memastikan bahwa arsip dikelola secara sistematis dan terstruktur. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik pada kedua standar ini, Organisasi tidak hanya melindungi aset informasinya, tetapi juga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan daya saing dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen kearsipan yang baik harus menjadi bagian dari strategi organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan.

Ditulis Oleh, Satrio Adhi Pradana – Lead Consultant GRC Robere & Associates (Indonesia), 2025

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang sistem manajemen arsip berdasarkan ISO 30301 & ISO 15489, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

Aset merupakan salah satu pilar penting bagi Perusahaan untuk dapat menjalankan proses bisnis yang optimal dan bersaing dengan Perusahaan lainnya. Banyak Perusahaan yang tidak optimal dalam mengelola aset yang dimiliki, sehingga menghambat proses pertumbuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah proses inventarisasi aset yang tidak dilakukan secara transparan dan optimal.

Apa Itu Inventarisasi Aset?

Inventarisasi aset merupakan proses penting dalam siklus pengelolaan aset, dimana akan dilakukan proses identifikasi kesesuaian antara aset yang tercatat dan aset yang dikelola oleh Perusahaan. Aset yang dikelola dapat berupa:

• Aset fisik/ aset tetap: seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan.
• Aset tidak berwujud: seperti hak cipta, lisensi, dan perangkat lunak serta barang inventaris Perusahaan.

Tujuan dari pelaksanaan inventarisasi aset ini adalah untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik, terawat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

Manfaat Inventarisasi Aset bagi Perusahaan

Banyak tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan inventarisasi aset, namun harus diketahui juga dampak positif yang didapatkan apabila melakukan proses inventarisasi aset yang baik dan benar, yaitu:

1. Transparansi dan Akurasi Data

Dengan melakukan inventarisasi aset, Perusahaan dapat memiliki data yang akurat dan transparan tentang jumlah, jenis, lokasi, dan kondisi aset yang dimiliki. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis data, termasuk penyajian data aset yang tertuang pada laporan keuangan Perusahaan.

2. Pengelolaan Aset yang Efisien

Inventarisasi aset membantu Perusahaan untuk mengidentifikasi aset yang sudah tidak layak digunakan atau kurang produktif, sehingga dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan atau dihapusbukukan.

3. Manajemen Risiko terkait Aset

Dengan pencatatan aset yang baik, maka risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset dapat diminimalkan.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Banyak peraturan yang berkaitan dengan proses bisnis beberapa Perusahaan yang mengharuskan Perusahaan memiliki catatan aset yang lengkap dan terperinci. Proses inventarisasi aset dapat membantu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Meningkatkan Efektivitas Inventarisasi Aset dengan Teknologi

Guna mendukung Perusahaan untuk dapat melaksanakan proses inventarisasi aset yang cepat dan efektif. Beberapa Solusi yang dapat diterapkan meliputi:

• Sistem atau aplikasi manajemen aset berbasis perangkat lunak yang memungkinkan pencatatan dan penelusuran aset secara otomatis dan real-time,
• Teknologi seperti kode QR, RFID (Radio Frequency Identification),
• dan IoT (Internet of Things) dapat mempermudah proses identifikasi dan monitoring aset.

Apakah Teknologi Sudah Cukup untuk Optimasi Inventarisasi Aset?

Jika saat ini proses pengelolaan aset dilakukan secara manual, maka improvement yang dapat dilakukan adalah dapat menggunakan sistem atau aplikasi manajemen aset yang user friendly dan mengakomodir data aset yang dibutuhkan Perusahaan.

Namun, jika Perusahaan telah menggunakan sistem atau aplikasi manajemen aset yang mutakhir, maka berikut beberapa peningkatan yang dapat dilakukan dari hasil inventarisasi aset guna mendukung proses inventarisasi aset yang lebih optimal, yaitu:

1. Memberikan usulan optimalisasi aset yang mempertimbangkan faktor ESG (environment, social and governance);
2. Pembaharuan secara berkala untuk sistem keamanan aset yang digunakan, khususnya untuk sistem atau aplikasi yang digunakan oleh Perusahaan;
3. Menerapkan standar internasional seperti Sistem Manajemen Aset ISO 55001;
4. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk dapat memberikan data analisis prediktif terhadap aset, seperti proses pemeliharaan aset yang mempertimbangkan riwayat dari aset tersebut.

Dengan langkah-langkah di atas, Perusahaan tidak hanya mampu mengelola aset secara efektif, tetapi juga diharapkan dapat mengoptimalkan nilai aset untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Inventarisasi aset yang baik adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan.

Ditulis Oleh, Hilman Badhi Adikara – Team Leader GRC Robere & Associates (Indonesia), 2025

---

Bagi anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan menggali informasi terkini tentang Invetarisasi Aset berdasarkan ISO 55001, Robere & Associates siap membantu. Hubungi kami sekarang!

ISO 8000-1:2022 adalah standar internasional yang mengatur manajemen data kualitas (Data Quality Management) untuk memastikan data yang digunakan dalam sistem organisasi akurat, terpercaya, dan dapat diandalkan. Standar ini memberikan panduan terstruktur bagi organisasi dalam pengelolaan data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi data.

Prinsip Utama ISO 8000-1

ISO 8000-1:2022 menetapkan beberapa prinsip utama dalam pengelolaan data berkualitas, di antaranya:

1. Identifikasi dan dokumentasi data: Organisasi harus mampu mengidentifikasi data yang digunakan dalam proses operasional organisasi dan mendokumentasikan karakteristik dan atributnya.
2. Ketepatan data: Data harus akurat dan relevan untuk tujuan yang dimaksud.
3. Interoperabilitas data: Data harus dapat digunakan dan dipertukarkan dengan mudah antara sistem dan organisasi yang berbeda.
4. Keamanan data: Organisasi harus memastikan bahwa data dilindungi dari ancaman keamanan dan privasi yang mungkin.
5. Ketersediaan data: Data harus tersedia secara tepat waktu ketika dibutuhkan.
6. Keterukuran data: Data harus dapat diukur dan dinilai untuk memastikan kualitasnya.

Framework ISO 8000-1:2022

1. Role data (peran data) dalam ISO 8000-1:2022

ISO 8000-1:2022 membagi data ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

• Master Data

Master data adalah data inti yang mendefinisikan elemen bisnis penting dalam suatu organisasi. Berfungsi sebagai sumber kebenaran (single source of truth) untuk mendukung proses bisnis utama dan menjadi dasar bagi konsistensi serta interoperabilitas dalam organisasi. Contohnya adalah Data pelanggan, produk, pemasok, lokasi, dan karyawan. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa organisasi harus memiliki Master Data Management (MDM) yang baik sebelum implementasi lebih lanjut. Master data harus memenuhi kriteria kualitas seperti keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi.

• Reference Data

Reference data adalah data standar yang memberikan konteks atau klasifikasi bagi data lainnya. Hal ini dapat mendukung interoperabilitas dan pertukaran data lintas sistem atau organisasi dan Membantu menyelaraskan terminologi serta klasifikasi data agar seragam. Contohnya adalah Kode pos, kode area telepon, mata uang, unit pengukuran, standar internasional. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Reference data harus didokumentasikan dengan metadata yang jelas untuk memastikan penggunaan yang konsisten, serta mendorong penggunaan reference data berbasis standar terbuka untuk meningkatkan keandalan dalam integrasi data.

• Transactional Data

Transactional data adalah data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Memberikan catatan aktivitas yang mendukung proses operasional dan digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya adalah Faktur penjualan, pesanan pembelian, laporan transaksi keuangan. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Kualitas transaksi data sangat bergantung pada kualitas master data dan reference data, ISO 8000-1:2022 memastikan bahwa data transaksi terstruktur dengan baik dan memiliki keterlacakan yang jelas.

• Metadata

Metadata adalah data tentang data, yang menjelaskan atribut, struktur, dan konteks data. Meningkatkan pemahaman dan interoperabilitas data dan Memastikan transparansi dalam pengelolaan data. Contohnya adalah nama elemen data, tipe data, format, hubungan antar data. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Metadata adalah elemen kunci dalam standar ini untuk mendukung dokumentasi dan validasi kualitas data, ISO 8000-1:2022 mewajibkan penggunaan metadata yang terstandar sebagai dasar manajemen kualitas data.

• Derived Data

Data yang dihasilkan dari manipulasi atau penggabungan data lain. Memberikan nilai tambah melalui pengolahan data dan Mendukung pengambilan keputusan strategis. Seperti laporan analitik, prediksi berbasis data, KPI (Key Performance Indicator). ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Derived data harus didasarkan pada data yang berkualitas untuk menghasilkan output yang akurat dan dapat dipercaya.

• Historical Data

Data yang merepresentasikan informasi masa lalu. Mendukung analisis tren dan pelaporan historis dan Berguna untuk kepatuhan regulasi dan audit. Seperti riwayat transaksi, data penjualan tahunan, rekam medis pasien. ISO 8000-1:2022 menekankan bahwa Historical data harus disimpan dan dikelola dengan baik untuk memastikan aksesibilitas dan keaslian.

Role data dalam ISO 8000-1 mencakup berbagai jenis data yang bekerja bersama untuk memastikan integritas, konsistensi, dan interoperabilitas data dalam organisasi. Master data dan reference data menjadi inti yang mendukung transactional data, metadata, derived data, dan historical data. Implementasi ISO 8000-1 memerlukan pendekatan menyeluruh untuk memastikan setiap jenis data dikelola sesuai dengan prinsip kualitas data.

2. Data Arsitektur dalam ISO 8000-1:2022

Kerangka kerja yang mencakup bagaimana data diatur, disimpan, diakses, dan dikelola dalam suatu organisasi. Arsitektur ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi standar kualitas, dapat diakses, dan mendukung operasional serta pengambilan keputusan bisnis. Komponen Utama Data Arsitektur:

1. Struktur Data
   • Mengidentifikasi bagaimana data diatur, termasuk format, tipe data, dan relasi antar elemen data.
   • Contoh: Database yang dirancang dengan entitas seperti “Pelanggan,” “Produk,” dan “Transaksi.”
2. Pengelolaan Metadata
   • Metadata mendukung transparansi dan pemahaman tentang data dengan menjelaskan atribut dan hubungan antar elemen data.
3. Proses dan Aliran Data
   • Mendefinisikan bagaimana data bergerak di seluruh sistem, dari input hingga pemrosesan dan output.
4. Keamanan dan Akses Data
   • Mengatur hak akses dan kontrol untuk memastikan keamanan data, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan.

Selain itu Data Dictionary juga merupakan bagian penting dari data arsitektur yang berfungsi sebagai dokumentasi resmi mengenai data dalam sistem. Data dictionary adalah kumpulan informasi terstruktur yang mencatat:

• Definisi setiap elemen data.
• Struktur data (tipe data, panjang, format).
• Atribut data (hubungan dengan elemen lain, nilai default, dan sebagainya).

Data dictionary biasanya mencakup informasi berikut:

• Nama Elemen Data: Nama unik untuk setiap elemen.
• Deskripsi: Penjelasan tentang tujuan elemen data.
• Tipe Data: Seperti string, integer, atau date.
• Format: Spesifikasi tentang cara data disajikan (misalnya, “YYYY-MM-DD” untuk tanggal).
• Nilai yang Diperbolehkan: Jika ada, seperti daftar kode atau batasan numerik.
• Hubungan Antar Data: Menjelaskan relasi dengan elemen data lainnya.

Relevansi Data Arsitektur dan Data Dictionary dengan ISO 8000-1

• ISO 8000-1 menekankan pentingnya dokumentasi yang baik, termasuk data dictionary, sebagai bagian dari pengelolaan data berkualitas.
• Data dictionary membantu organisasi mencapai transparansi, konsistensi, dan keterlacakan dalam penggunaan data.
• Elemen-elemen dalam data dictionary mendukung proses validasi data, interoperabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik.

Data arsitektur yang baik, dengan dukungan data dictionary, memungkinkan organisasi memastikan bahwa data dapat diandalkan, sesuai standar, dan mendukung tujuan bisnis.

3. Lingkup Implementasi ISO 8000-1

Lingkup implementasi dimulai dengan menentukan jenis data yang menjadi prioritas untuk dikelola. Hal ini mencakup identifikasi data yang kritis bagi keberhasilan operasional atau strategis organisasi. Contoh Lingkup Implementasi Berdasarkan Jenis Data:

Perusahaan Ritel:

Fokus pada data produk, termasuk katalog produk, harga, stok, dan pemasok, yang dimana tujuannya yaitu untuk Meningkatkan efisiensi manajemen inventaris dan pengalaman pelanggan.

Perusahaan Akuntansi:

Fokus pada catatan keuangan, seperti laporan transaksi, buku besar, dan data audit, yang dimana tujuannya yaitu untuk Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan meningkatkan keakuratan laporan.

Organisasi Pemerintah:

Fokus pada data penduduk (misalnya, data kependudukan dari Dukcapil) atau data pajak, yang dimana tujuannya yaitu untuk Meningkatkan pelayanan publik dan transparansi.

Dalam menentukan Lingkup implementasi ISO 8000-1 sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Penentuan data yang dikelola menjadi langkah pertama yang penting untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan kualitas data fokus pada elemen yang memberikan dampak terbesar bagi bisnis. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan standar ISO 8000-1.

4. Industri Pemilik Data

ISO 8000-1 dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai industri. Untuk itu, standar ini memiliki ekstensi yang mendukung pengelolaan data sesuai dengan karakteristik dan persyaratan industri tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan standar berdasarkan jenis industri:

1. Industri Manufaktur

Industri manufaktur membutuhkan pengelolaan data yang sangat presisi untuk memastikan rantai pasokan yang efisien dan akurat.

Ekstensi yang Digunakan: ISO 8000-115 (Smart Prefix) yang dimana secara fungsi
Membantu dalam identifikasi unik komponen, produk, atau barang dalam rantai pasokan.

Contoh Implementasi: Mengidentifikasi komponen seperti baut, mur, atau modul elektronik dengan kode unik yang dapat dikenali oleh semua pihak dalam rantai pasokan.

2. Industri Perbankan

Perbankan berfokus pada pengelolaan data transaksi, pelanggan, dan dokumen berbasis format digital, khususnya XML (Extensible Markup Language).

Ekstensi yang Digunakan: ISO 22745 yang dimana secara fungsi Mendukung pertukaran data berbasis XML yang efisien dan konsisten.

Contoh Implementasi: Data transaksi antar bank yang menggunakan format XML terstandar untuk memastikan kelancaran pertukaran informasi.

3. Industri Legal

Dalam konteks hukum, data sering kali digunakan untuk dokumentasi, kepatuhan regulasi, dan penyimpanan dokumen hukum.

Ekstensi yang Digunakan: ISO 8000-116 yang dimana secara fungsi
Menyediakan standar untuk pengelolaan data yang relevan dengan konteks hukum atau regulasi.

Contoh Implementasi: Pengelolaan dokumen kontrak atau perjanjian yang dilengkapi dengan metadata terstandar seperti tanggal pembuatan, pihak yang terlibat, dan nomor referensi.

Industri pemilik data memiliki kebutuhan yang berbeda, dan ISO 8000-1 memberikan fleksibilitas melalui ekstensi khusus, seperti ISO 8000-115 untuk manufaktur, ISO 22745 untuk perbankan, dan ISO 8000-116 untuk legal. Dengan penerapan ekstensi ini, organisasi dapat memastikan bahwa pengelolaan data mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik industri, mendukung interoperabilitas, dan meningkatkan kualitas data secara keseluruhan.

5. Quality Identifier (QI)

Merupakan elemen kunci dalam ISO 8000-1 yang bertujuan untuk memberikan identifikasi yang unik, akurat, dan dapat diandalkan terhadap data, serta memastikan keterlacakan sumber atau pemilik data. Sebagai contoh :

a. Data Perbankan:

Key identifier seperti BRI123456789 dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa data tersebut milik Bank BRI.

b. Data Kependudukan:

Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Dukcapil dilengkapi dengan key identifier unik untuk setiap individu.

c. Data Kesehatan:

Data milik BPJS diberi identifier unik, misalnya BPJS-5678-2025, untuk membedakan dari penyedia layanan kesehatan lainnya.

Quality Identifier adalah elemen penting dalam pengelolaan data yang berkualitas. Dengan menyediakan identifikasi yang unik dan jelas untuk setiap elemen data, QI mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dan pertukaran data. Penerapannya memungkinkan organisasi memastikan bahwa data yang mereka gunakan dapat dipercaya, bebas dari duplikasi, dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih luas.

Penerapan ISO 8000-1:2022 memberikan berbagai manfaat untuk organisasi, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Data

• ISO 8000-1:2022 membantu organisasi dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses bisnis akurat, lengkap, konsisten, dan dapat diandalkan.
• Peningkatan kualitas data berkontribusi pada keputusan yang lebih tepat dan lebih cepat.

2. Efisiensi Operasional

• Data yang terkelola dengan baik, organisasi dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari, membersihkan, dan memperbaiki data yang tidak akurat.
• Selain itu juga membantu mengurangi duplikasi dan meningkatkan alur kerja yang lebih efisien.

3. Mengurangi Risiko Bisnis

• Data yang buruk dapat menyebabkan kesalahan operasional dan finansial. Dengan kualitas data yang lebih baik, organisasi dapat mengurangi potensi risiko terkait kesalahan data, misalnya dalam laporan keuangan atau peraturan.
• Penerapan ISO 8000-1:2022 membantu meminimalkan kesalahan dalam data yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis.

4. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

• Pelanggan cenderung lebih mempercayai organisasi yang dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan data yang berkualitas dan transparansi.
• Penerapan ISO 8000-1:2022 dapat menjadi bukti bahwa organisasi peduli dengan kualitas dan integritas data yang di kelola.

5. Mendukung Transformasi Digital

• Pengelolaan data yang baik adalah fondasi dari banyak inisiatif transformasi digital.
• ISO 8000-1:2022 memfasilitasi penggunaan teknologi baru, seperti big data dan analitik, dengan memastikan kualitas data yang dikelola.

Dengan penerapan standar ISO 8000-1:2022, organisasi dapat meningkatkan pengelolaan data secara keseluruhan, yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Ditulis Oleh, Syifa Aulia Sari – Team Leader IT GRC Robere & Associates (Indonesia), 2025

---

Diskusikan dengan Kami!